Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pembangunan Kota Palangkaraya di beberapa bidang, termasuk pariwisata, ekonomi, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, dan sosial budaya. Beberapa tujuan strategis yang disebutkan adalah meningkatkan daya saing UKM dan koperasi, memperluas sarana prasarana untuk mendukung perekonomian, serta melestarikan lingkungan alam dan budaya daerah.
Strategi sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup pengembangan air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan, dan promosi higiene dan sanitasi. Tujuannya adalah meningkatkan layanan sanitasi berwawasan lingkungan dengan meningkatkan sarana prasarana, partisipasi masyarakat, dan perilaku hidup bersih.
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
油
Dokumen tersebut merupakan bagian dari rencana strategis, arah, dan kebijakan Kota Palangkaraya untuk mencapai visi dan misi ketiga yang berfokus pada pemerataan sarana dan prasarana publik berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, dan program yang akan dijalankan oleh berbagai SK
Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
油
Dokumen tersebut membahas strategi dan arah kebijakan Kota Palangkaraya dalam 2 misi, yaitu menjadikan Kota Palangkaraya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan SDM, serta kota jasa dan destinasi wisata. Strategi yang disebutkan meliputi peningkatan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, pengembangan SDM, peningkatan lapangan kerja dan industri kreatif.
Dokumen ini berisi ringkasan program-program pengelolaan air limbah, persampahan, drainase, dan promosi kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2014-2018. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi di kabupaten tersebut.
Rancangan aktualisasi ganesha Latsar CPNS 2019 Kabupaten Torajatemanna #LABEDDU
油
Rancangan optimalisasi konseling dan edukasi keluarga berencana pada ibu pascasalin di RSUD Lakipadada meliputi 6 tahapan kegiatan mulai dari koordinasi, pengumpulan data, pembuatan materi, koordinasi pelaksanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan partisipasi ibu pascasalin tentang kontrasepsi.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
BPN Serang membagikan 4.150 sertifikat tanah kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat sertifikat tanah. Tokoh masyarakat Kabupaten Bogor Timur mengusulkan Kepala Desa Cikeas, H.M. Harris sebagai calon Wakil Bupati Bogor yang dianggap memenuhi kualifikasi. SMAN 1 Bojonggede menggelar acara per
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan di Indonesia dengan sasaran membersihkan lingkungan kota, mengurangi sampah sebesar 20%, meningkatkan cakupan pelayanan kepada 60% penduduk, meningkatkan kualitas TPA menjadi sanitary landfill, dan meningkatkan kinerja lembaga pengelola persampahan. Strateginya meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan 3R, meningkatkan peran masyarakat dan sw
Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
油
Dokumen tersebut berisi strategi dan arah kebijakan Kota Palangkaraya untuk mencapai dua misi, yaitu menjadikan kota sebagai pusat pendidikan dan sumber daya manusia serta menjadikannya tujuan wisata dan jasa. Strategi tersebut meliputi peningkatan sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, lapangan kerja, dan iklim investasi yang kondusif.
Dokumen tersebut berisi strategi dan kebijakan Kota Palangkaraya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunannya. Misi pertama adalah menjadikan kota sebagai pusat pendidikan dan SDM, sedangkan misi kedua adalah menjadikannya sebagai tujuan wisata dan jasa. Untuk itu, ditetapkan berbagai strategi seperti meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja serta mengembangkan pariwisata dan industri
Dokumen tersebut membahas prioritas pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2013-2018. Terdapat 16 program pendidikan yang mencakup peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan untuk mencapai target-target seperti peningkatan angka partisipasi dan rasio siswa per kelas. Salah satu program utamanya adalah Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas guna memb
Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean IndonesiaDadang Solihin
油
Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk SMA/MA sederajat se-Priangan Timur Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Universitas Siliwangi di Gedung Mandala Unsil-Tasikmalaya, 31 Maret 2014
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datarinfosanitasi
油
Dokumen tersebut merupakan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 yang membahas visi, misi, dan strategi sanitasi di kabupaten tersebut beserta permasalahan yang ada, prioritas pengembangan, dan rencana pengelolaan program sanitasi jangka menengah dan tahunan.
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang PersampahanOswar Mungkasa
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pembangunan bidang persampahan di Indonesia, termasuk pengurangan sampah, peningkatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah."
Dokumen tersebut merangkum visi, misi, dan program calon bupati Pekalongan periode 2016-2021. Visi yang diusung adalah terwujudnya masyarakat Pekalongan yang sejahtera, religius, dan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Misi yang dijabarkan antara lain meningkatkan pemerintahan bersih, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat. Program-programny
Dokumen ini membahas tentang Indeks SPBE Kota Palangka Raya tahun 2021. Kota ini mendapat predikat "Kurang" pada tahun 2019 dengan skor 1,75. Pada tahun 2021 penilaian masih berlangsung. Faktor yang mempengaruhi penilaian antara lain belum adanya peta rencana dan arsitektur SPBE serta belum terpenuhinya domain manajemen. Layanan SPBE seperti aplikasi keuangan dan pengaduan masyarakat sudah ber
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan di Indonesia dengan sasaran membersihkan lingkungan kota, mengurangi sampah sebesar 20%, meningkatkan cakupan pelayanan kepada 60% penduduk, meningkatkan kualitas TPA menjadi sanitary landfill, dan meningkatkan kinerja lembaga pengelola persampahan. Strateginya meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan 3R, meningkatkan peran masyarakat dan sw
Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
油
Dokumen tersebut berisi strategi dan arah kebijakan Kota Palangkaraya untuk mencapai dua misi, yaitu menjadikan kota sebagai pusat pendidikan dan sumber daya manusia serta menjadikannya tujuan wisata dan jasa. Strategi tersebut meliputi peningkatan sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, lapangan kerja, dan iklim investasi yang kondusif.
Dokumen tersebut berisi strategi dan kebijakan Kota Palangkaraya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunannya. Misi pertama adalah menjadikan kota sebagai pusat pendidikan dan SDM, sedangkan misi kedua adalah menjadikannya sebagai tujuan wisata dan jasa. Untuk itu, ditetapkan berbagai strategi seperti meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja serta mengembangkan pariwisata dan industri
Dokumen tersebut membahas prioritas pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2013-2018. Terdapat 16 program pendidikan yang mencakup peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan untuk mencapai target-target seperti peningkatan angka partisipasi dan rasio siswa per kelas. Salah satu program utamanya adalah Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas guna memb
Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean IndonesiaDadang Solihin
油
Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk SMA/MA sederajat se-Priangan Timur Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Universitas Siliwangi di Gedung Mandala Unsil-Tasikmalaya, 31 Maret 2014
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datarinfosanitasi
油
Dokumen tersebut merupakan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 yang membahas visi, misi, dan strategi sanitasi di kabupaten tersebut beserta permasalahan yang ada, prioritas pengembangan, dan rencana pengelolaan program sanitasi jangka menengah dan tahunan.
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang PersampahanOswar Mungkasa
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pembangunan bidang persampahan di Indonesia, termasuk pengurangan sampah, peningkatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah."
Dokumen tersebut merangkum visi, misi, dan program calon bupati Pekalongan periode 2016-2021. Visi yang diusung adalah terwujudnya masyarakat Pekalongan yang sejahtera, religius, dan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Misi yang dijabarkan antara lain meningkatkan pemerintahan bersih, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat. Program-programny
Dokumen ini membahas tentang Indeks SPBE Kota Palangka Raya tahun 2021. Kota ini mendapat predikat "Kurang" pada tahun 2019 dengan skor 1,75. Pada tahun 2021 penilaian masih berlangsung. Faktor yang mempengaruhi penilaian antara lain belum adanya peta rencana dan arsitektur SPBE serta belum terpenuhinya domain manajemen. Layanan SPBE seperti aplikasi keuangan dan pengaduan masyarakat sudah ber
Buku ini memberikan gambaran singkat mengenai Kota Palangka Raya, mulai dari visi dan misi, lambang daerah, sejarah pembentukan kota dan pemerintahannya, serta potensi-potensi ekonomi dan pariwisata di Kota Palangka Raya.
Statistik Palangka Raya 2015 memberikan informasi mengenai geografi, iklim, pemerintahan, penduduk, sosial, ekonomi, dan statistik lainnya di Kota Palangka Raya. Buku ini berisi data tahun 2014 dan 2015 tentang luas wilayah, jumlah penduduk, organisasi pemerintahan, sektor pertanian, industri, perdagangan, dan lainnya.
1. Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 yang meliputi evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan II dan rancangan program serta kegiatan prioritas daerah.
2. RKPD Perubahan menjadi acuan penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2013 serta pedoman operasional SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2013.
3. RKPD dap
Dokumen tersebut memuat rencana strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kota Palangka Raya untuk mewujudkan visi menjadi kota pendidikan, jasa, dan pariwisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Beberapa sasaran strategisnya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mengembangkan kelembagaan kesejahteraan sosial, meningkatkan kerjasama daerah, serta meningkatkan kual
Dokumen tersebut membahas rencana program prioritas pembangunan daerah Kota Palangka Raya beserta indikasi kebutuhan pendanaannya untuk periode 2014-2018. Program prioritas tersebut antara lain peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat dengan sasaran meningkatkan jumlah peraturan daerah yang dihasilkan setiap tahunnya.
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
油
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan visi dan misi pembangunannya. Terdapat tabel yang menunjukkan sasaran, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kearsipan, dan perpustakaan. Dokumen ini juga menetapkan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian program prioritas di bidang tersebut.
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
油
BAB VI dan VII membahas strategi dan kebijakan Kota Palangkaraya untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis dan damai melalui peningkatan keamanan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kemitraan. BAB VIII menjelaskan program prioritas untuk mencapai tujuan tersebut beserta indikator dan anggarannya. BAB IX menetapkan indikator kinerja untuk mengukur capaian program.
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Beberapa program prioritas yang disebutkan adalah program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, peningkatan pengawasan internal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Dokumen ini juga menetapkan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian program tersebut
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih, meliputi peningkatan peran pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan, serta program dan indikator kinerja yang mendukung hal tersebut.
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan tatakelola yang baik dan bersih dengan meningkatkan peran pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan, serta meningkatkan kinerja SDM aparatur pemerintahan di tingkat tersebut guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat."
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. Beberapa strategi yang disebutkan antara lain meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, serta menurunkan angka kematian dan kesakitan penyakit menular maupun tidak menular.
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptxyuyundharmawacana
油
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya
1. BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tabel 6.1
Tabel 6.2
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Misi Kedua
Visi:
Misi 2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota tujuan wisata dan jasa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya kelancaran
distribusi barang dan jasa dan
penggunaan produk dalam negeri
Peningkatan kelancaran distribusi barang
dan jasa dan penggunaan produk dalam
negeri
Pengembangan produk
unggulan daerah secara kreatif
dan inovatif ditunjang dengan
pemasaran yang baik,
Meningkatkan
lapangan kerja
Meningkatnya ketersediaan
lapangan kerja.
Meningkatkan tumbuhnya industri kecil
dan menengah
Penguatan modal
pengembangan industri kecil
dan menengah dan jasa
berbasis pariwisata
Meningkatkan
pertumbuhan sektor
industri dan jasa
berbasis pariwisata
Meningkatkan unit usaha Industri
Kecil dan Menengah
Meningkatkan kualitas dan kuantitas IKM
dan mutu produk IKM
Peningkatan pertumbuhan
ekonomi
2. yang ramah
lingkungan.
Meningkatnya kontribusi hasil
industri kecil dan jasa berbasis
pariwisata yang ramah lingkungan
terhadap perekonomian daerah
Meningkatkan Program Revitalisasi dan
Penumbuhan Industri Kecil Menengah
Meningkatnya Program
Revitalisasi dan Penumbuhan
Industri Kecil Menengah
Meningkatkan dan
menciptakan
jaringan pasar
produk unggulan
Meningkatnya kontribusi sektor
perdagangan dan jasa terhadap
perekonomian daerah
Meningkatkan kerjasama dengan
sektor swasta untuk peningkatan
perekonomian daerah
Peningkatan Program Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Peningkatan Program
Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Terwujudnya Peningkatan Daya Saing
Koperasi ,Usaha Mikro Kecil dan
Menengah yang mandiri dan inovatif
berdasarkan ekonomi kerakyatan.
Mengembangkan produk-produk UMKM dan
Koperasi yang berdaya saing.
Meningkatkan Akses Permodalan Koperasi
dan UMKM.
Meningkatkan Pengembangan Kualitas
Kelembagaan Koperasi dan UMKM.
Peningkatan Program
Pengembangan Promosi Produk
UMKM dan Koperasi.
Peningkatan Program Perluasan
Sumber pembiayaan.
Peningkatan Program
Peningkatan Pengembangan
Kualitas Kelembagaan Koperasi
dan UMKM.
Manajemen Pengembangan
Koperasi.
3. Terbentuknya iklim yang kondusif
bagi penanaman modal untuk
kegiatan pembangunan sesuai
dengan potensi sumberdaya alam
serta pola tata ruang daerah
Memberdayakan koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah serta
Mengembangkan kewirausahaan
Peningkatan Program
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Peningkatan Program
Pengembangan Kewirausahaan
dan keunggulan kompetitif
usaha kecil menengah dan
Koperasi.
Tabel 6.3
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Misi Ketiga
Visi:
Misi 3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang
berkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan
infrastuktur dasar
Tersedianya infrastruktur dasar
pendidikan dan kesehatan
Memenuhi kebutuhan
infrastruktur dasar untuk
Peningkatan pembangunan dan
4. pendidikan dan kesehatan meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap pelayanan
dasar
pemeliharaan jalan daerah
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana
pendidikan dan kesehatan
Meningkatkan pemerataan
sarana dan prasarana
pendukung pertumbuhan
ekonomi dan industri
Meningkatnya pemerataan
sarana dan prasarana
pendukung pertumbuhan
ekonomi dan industri berbasis
pariwisata dan jasa
Memenuhi kebutuhan
infrastruktur untuk meningkatkan
perekonomian masyarakatberbasis
pariwisata dan jasa
Peningkatan pembangunan
infrastuktur penunjang
perekonomian daerah
Meningkat Mutu
Lingkungan
Meningkatnya ketaatan
terhadap pemanfaatan tata
ruang wilayah
Meningkatkan/ Mempertahankan
luas ruang terbuka hijau dan ruang
publik lainnya
Optimalnya Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
Meningkatkan kualitas air sesuai
dengan standar baku mutu
lingkungan air bersih
Meningkatkan kinerja
penyediaan air bersih dan
pengolahan air limbah
Peningkatan kinerja
penyediaan air bersih dan
pengolahan air limbah
Meningkatkan penegakan
hukum lingkungan
Peningkatan kapasitas dan
kualitas SDM
Penegakan Hukum sesuai
dengan Peraturan Perundang-
undangan yang belaku
Peningkatan pencegahan,
pengendalian dan pengawasan
kerusakan lingkungan
Meningkatkan koordinasi
perencanaan, monitoring,
evaluasi dan pengendalian
kebersihan lingkungan
Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam menjaga
kebersihan lingkungan dan
kualitas lingkungan
Berkurangnya kerusakan hutan Meningkatkan kegiatan
perlindungan hutan
Meningkatnya
penyelenggaraan pengendalian
dan pemanfaatan kawasan
hutan
Pengendalian kebakaran hutan
dan lahan
5. Meningkatkan inventarisasi dan
dokumentasi sumber daya hutan
Meningkatnya Program
Inventarisasi dan Pemetaan
Sumber Daya hutan
Terwujudnya konservasi daerah
aliran sungai
Meningkatkan fungsi DAS Optimalnya Program peningkatan
fungsi dan daya dukung daerah
aliran sungai (DAS)
Menyusun struktur, pemanfaatan,
dan pengelolaan DAS
Terlaksananya Program
Pengelolaan Sumberdaya
Perairan (sungai)
Meningkatkan pengelolaan
sampah yang tertangani hingga
100%
Meningkatkan kinerja pengelolaan
persampahan
Optimalnya Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Terwujudnya Masterplan
pengelolaan sampah
Peningkatan Sarana dan
prasarana penanganan sampah
Menurunnya tingkat
pencemaran
Meningkatkan pengendalian LH Optimalnya Program
Pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
Penurunan ISPU (Indeks Standar
Pencemaran Udara)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pencegahan dan
Pengendaliaan Kebakaran
hutan
Peningkatan peduli lingkungan
hidup
Meningkatnya kemampuan
tanggap bencana
Meningkatkan penyelenggaraan
tanggap bencana dan identifikasi
dini terhadap bencana
Tewujudnya pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana dan
early warning system
Meningkatkan peran
masyarakat dalam
konservasi lingkungan
Meningkatnya pemanfaatan
lahan kritis untuk konservasi
Meningkatkan pemanfaatan lahan
hak milik dan hutan rakyat dengan
konservasi lahan yang bernilai
Optimalnya program rehabilitasi
lahan
6. ekonomi
Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat dalam konservasi
lingkungan
Mendorong lahirnya gerakan
konservasi dan kearifan lokal
terhadap pengelolaan sumber daya
alam
Terwujudnya peningkatan
kesadaran masyarakat
terhadap pengelolaan
lingkungan hidup
Meningkatnya kepatuhan
masyarakat terhadap regulasi
tentang konservasi dan
lingkungan hidup
Meningkatnya pelaksanaan
Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya pelaksanaan
Program Pengawasan dan
Pemantauan Lingkungan
Hidup
Tabel 6.4
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Misi Keempat
Visi:
Misi 4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
7. Mewujudkan akuntabilitas
dan transparansi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
Meningkatnya mutu pelayanan
publik kepada masyarakat
Meningkatkan kualitas SDM
Aparatur pelayanan publik
Prioritas Ketersediaan SDM
berkualitas
Meningkatkan sarana dan
prasarana pelayanan
Prioritas ketersediaan sarana dan
prasarana unit pelayanan terpadu
Memberikan wawasan kepada
masyarakat tentang
prosedur/mekanisme
pelayanan
Prioritas pelayanan publik yang
optimal
Terwujudnya akuntabilitas yang
baik dalam penyelenggaraan
pemerintahan
Meningkatkan kinerja
perangkat daerah
Penilaian akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan daerah yang
baik
Meningkatkan efektifitas dan
produktifitas kelembagaan
Penataan kelembagaan daerah
Meningkatkan penyelenggaraan
e gov dalam pemerintahan
Terselenggaranya aplikasi e gov
dalam penyelenggaraan
pemerintahah
Menciptakan regulasi yang
mendukung iklim
investasi berbasis
pendidikan, pariwisata
dan jasa
Terwujudnya regulasi dan
kepastian hukum yang
mendukung iklim usaha berbasis
pendidikan, pariwisata dan jasa
Menciptakan regulasi dan
kepastian hukum yang
mendukung iklim usaha
Terwujudnya regulasi perijinan
dan regulasi investasi yang efisien
Memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara
maksimal berdasarkan
SPM dan SOP
Terwujudnya standar pelayanan
minimal dan standar operasional
prosedur satuan kerja perangkat
daerah dalam pelayanan kepada
masyarakat
Menyusun standar pelayanan
minimal dan standar
operasional prosedur satuan
kerja perangkat daerah
Terwujudnya standar pelayanan
minimal dan standar operasional
prosedurdi setiap SKPD
8. Tabel 6.5
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Misi Kelima
Visi:
Misi 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai dengan menjunjung tinggi filosofi Huma
betang
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat dan desa
Mengembangkan dan
Memberdayakan masyarakat
pedesaan
Optimalnya Program
Peningkatan Pemberdayaan dan
Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan
Pengarustamaan gender dalam
pembangunan
Meningkatkan Indeks
kesetaraan gender
Optimalnya Program Kesetaraan
Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
Meningkatnya peran pemuda
dalam pembangunan
Meningkatkan pembinaan dan
pelibatan pemuda dalam
pembangunan
Optimalnya pembinaan
organisasi kepemudaan
Meningkatkan kehidupan sosial
dan budayadengan menjunjung
tinggi filosofi Huma betang
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
pengamalandanpelestarian nilai
seni dan budaya daerah
Meningkatkan sarana kesenian
serta pembinaan dan
perlindungan seni budaya
daerah
Meningkatnya pelestarian seni
dan budaya melalui Program
Pengembangan Nilai-Nilai
Budaya, Seni dan Perfilman
Meningkatan jumlah Benda,
Situs dan Kawasan Cagar
Budaya Yang Dilestarikan
Meningkatnya
pengembangan kemitraan
dan Pengelolaan Kekayaan
Budaya
9. Meningkatnya prestasi seni,
budaya, dan olah raga.
Menyelenggarakan ajang
peningkatan prestasi seni,
budaya, dan olah raga.
Meningkatnya penyelenggaraan
pembinaan dan perlombaan
bidang seni, budaya, dan olah
raga.
10. BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUAN DAERAH
Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara
No Sasaran Strategi Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian
Kinerja
Program
Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggu
ngjawab
Kondi
si
Awal
Kondi
si
Akhir
21 Meningkatny
a kualitas
dan
kreatifitas
SDM
pariwisata
dan UKM
Peningkatan
kualitas dan
kreatifitas SDM
seni, budaya
dan pariwisata
Penyiapan
sumber daya
manusia yang
memiliki
kompetensi
Jumlah
Sumberdaya
Manusia
Kesenian
Program
pengembangan
kemitraan
Pariwisata DISBUDPA
R
22 Meningkatny
a kelancaran
distribusi
barang dan
jasa dan
penggunaan
produk
dalam negeri
Peningkatan
kelancaran
distribusi
barang dan jasa
dan
penggunaan
produk dalam
negeri
Pengembangan
produk
unggulan
daerah secara
kreatif dan
inovatif
ditunjang
dengan
pemasaran
yang baik,
Penurunan
Tingkat Inflasi
6,85 % 3,85 % Program
pengembangan
perluasan
perdagangan
dalam negeri
Perdaganga
n
DISPERIN
DAG
11. 23 Meningkatny
a
ketersediaan
lapangan
kerja.
Meningkatkan
tumbuhnya
industri kecil
dan menengah
Penguatan dan
pengembangan
Kelompok
industri kecil
dan menengah
dan jasa
berbasis
pariwisata
Jumlah
kelompok
Usaha IKM
pendukung
pariwisata
1
Kelom
pok
6
Kelom
pok
Pengembangan
Industri Kecil
dan Menengah.
Industri DISPERIN
DAG
24 Menurunkan
angka
ketergantun
gan.
Meningkatkan
perluasan
lapangan kerja
Meningkatkan
kompetensi
penduduk usia
produktif
Peningkatan
fasilitasi
penduduk usia
kerja terhadap
lapangan kerja
Peningkatan
pelatihan dan
pengembangan
usia kerja
25 Meningkatny
a
pertumbuha
n ekonomi
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas IKM
dan mutu
produk IKM
Peningkatan
pertumbuhan
kualitas dan
kuantitas IKM.
Jumlah
Industri Kecil
dan Menengah
Jumlah IKM
yang
mendapatkan
pelatihan
Industri
pendukung
UKM
228
900
Orang
278
1300
Orang
Program
Pengembangan
Sentra-sentra
Industri
Potensial.
Industri DISPERIN
DAG
12. 26 Meningkatny
a distribusi
pendapatan
antar sektor
antar
golongan
penduduk
Mengurangi
kesenjangan
pembangunan
daerah
Meningkatnya
aksesibilitas
barang dan jasa
27 Meningkatny
a kontribusi
hasil industri
kecil dan jasa
berbasis
pariwisata
yang ramah
lingkungan
terhadap
perekonomia
n daerah
Meningkatkan
unit usaha
Industri Kecil
dan Menengah
Meningkatnya
Program
Revitalisasi dan
Penumbuhan
Industri Kecil
Menengah
Kontribusi
pertumbuhan
sektor industri
4,38 % 5, 23
%
Program
Pembinaan
dan
Pengawasan
IKM
Industri DISPERIN
DAG
Terwujudnya
Peningkatan
Daya Saing
Koperasi
,Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
yang mandiri
dan inovatif
berdasarkan
ekonomi
kerakyatan.
Mengembangka
n produk-produk
UMKM dan
Koperasi yang
berdaya saing.
Meningkatkan
Akses
Permodalan
Koperasi dan
UMKM.
Meningkatkan
Pengembangan
Kualitas
Peningkatan
Program
Pengembangan
Promosi Produk
UMKM.
Peningkatan
Program
Perluasan
Sumber
pembiayaan.
Peningkatan
Program
Peningkatan
Jumlah KUKM
yang difasilitasi
mengikuti
Pameran skala
Nasional, dan
Skala Lokal.
Jumlah UMKM
dan Koperasi
yang mendapat
bantuan dari
Pemerintah
/Pemda.
Jumlah peserta
20
Orang
150
Orang
10
Kopera
si
150
Orang
40
Orang
300
Orang
35
Kopera
si
600
Orang
Program
Pengembangan
Promosi Produk
UMKM.
Peningkatan
Program Perluasan
Sumber
pembiayaan.
Peningkatan
Program
Peningkatan
Koperasi
dan UKM
DISPERIN
DAG
13. Kelembagaan
Koperasi dan
UMKM.
Pengembangan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi dan
UMKM.
Manajemen
Pengembangan
Koperasi.
Diklat
Perkoperasian.
Pengembangan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi dan
UMKM.
28 Meningkatny
a kontribusi
sektor
perdagangan
dan jasa
terhadap
perekonomia
n daerah
Meningkatkan
kerjasama
dengan sektor
swasta untuk
peningkatan
perekonomian
daerah
Peningkatan
Program
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Kontribusi
PDRB sektor
perdagangan.
Kontribusi
Retribusi Sektor
Perdagangan
terhadap PAD
10,52
%
950 jt
12,52
%
1.140
jt
Program
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri.
Perdaganga
n
DISPERIN
DAG
Peningkatan
Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
Persentase
penyelesaian
pengaduan
konsumen.
Jumlah Alat
UTTP yang
diterra ulang
4 / 8
(50 % )
kasus
200
Buah
14/20
(70 %)
kasus
250
Buah
Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan.
Perlindunga
n Konsumen
DISPERIN
DAG
29 Meningkatny
a jumlah
Meningkatkan
kerjasama
Meningkatny
a Program
14. investasi investasi di
daerah
Peningkatan
Iklim
Investasi dan
Realisasi
Investasi
30 Terbentukny
a iklim yang
kondusif
bagi
penanaman
modal untuk
kegiatan
pembanguna
n sesuai
dengan
potensi
sumberdaya
alam serta
pola tata
ruang daerah
Memberdaya
kan koperasi
dan Usaha
Mikro Kecil
dan
Menengah
serta
Mengembang
kan
kewirausahaa
n
Peningkatan
Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Peningkatan
Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan keunggulan
kompetitif
usaha kecil
menengah dan
Koperasi.
Persentase
koperasi Aktif
Persentase
koperasi yang
melaksanakan
RAT.
Jumlah
Koperasi, Sehat
dan Berkualitas
65 %
25 %
40 Kop
15 Kop
80 %
50 %
60 Kop
30 Kop
Program
peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Koperasi dan
UKM
DISPERIND
AG
31 Tersedianya
infrastruktur
dasar
pendidikan
dan
kesehatan
Memenuhi
kebutuhan
infrastruktur
dasar untuk
meningkatkan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
Peningkatan
pembangunan
dan
pemeliharaan
jalan daerah
15. pelayanan
dasar
Peningkatan
pembangunan
sarana dan
prasarana
pendidikan dan
kesehatan
32 Meningkatny
a
pemerataan
sarana dan
prasarana
pendukung
pertumbuha
n ekonomi
dan industri
berbasis
pariwisata
dan jasa
Memenuhi
kebutuhan
infrastruktur
untuk
meningkatkan
perekonomian
masyarakatber
basis
pariwisata dan
jasa
Peningkatan
pembangunan
infrastuktur
penunjang
perekonomian
daerah
33 Meningkatny
a ketaatan
terhadap
pemanfaatan
tata ruang
wilayah
Meningkatkan/
Mempertahank
an luas ruang
terbuka hijau
dan ruang
publik lainnya
Optimalnya
Program
Pengelolaan
Ruang Terbuka
Hijau
34 Meningkatka
n kualitas air
sesuai
dengan
standar baku
mutu
Meningkatk
an kinerja
penyediaan
air bersih
dan
pengolahan
Peningkatan
kinerja
penyediaan
air bersih
dan
pengolahan
16. lingkungan
air bersih
air limbah air limbah
35 Meningkatka
n penegakan
hukum
lingkungan
Peningkatan
kapasitas dan
kualitas SDM
Meningkatka
n partisipasi
masyarakat
dalam
menjaga
kebersihan
lingkungan
dan kualitas
lingkungan
Meningkatka
n koordinasi
perencanaan,
monitoring,
evaluasi dan
pengendalia
n kebersihan
lingkungan
Penegakan
Hukum sesuai
dengan
Peraturan
Perundang-
undangan yang
belaku
Peningkatan
pencegahan,
pengendalia
n dan
pengawasan
kerusakan
lingkungan
36 Berkurangny
a kerusakan
hutan
Meningkatkan
kegiatan
perlindungan
hutan
Meningkatnya
penyelenggaraa
n pengendalian
dan
17. pemanfaatan
kawasan hutan
Pengendalian
kebakaran
hutan dan lahan
Meningkatkan
inventarisasi
dan
dokumentasi
sumber daya
hutan
Meningkatnya
Program
Inventarisasi
dan Pemetaan
Sumber Daya
hutan
37 Terwujudny
a konservasi
daerah aliran
sungai
Meningkatkan
fungsi DAS
Optimalnya
Program
peningkatan
fungsi dan daya
dukung daerah
aliran sungai
(DAS)
Menyusun
struktur,
pemanfaatan,
dan
pengelolaan
DAS
Terlaksanany
a Program
Pengelolaan
Sumberdaya
Perairan
(sungai)
38 Meningkatka
n
pengelolaan
sampah yang
tertangani
hingga 100%
Meningkatkan
kinerja
pengelolaan
persampahan
Optimalnya
Program
Pengembang
an Kinerja
Pengelolaan
Persampaha
n
18. Terwujudnya
Masterplan
pengelolaan
sampah
Peningkatan
Sarana dan
prasarana
penanganan
sampah
39 Menurunnya
tingkat
pencemaran
Meningkatkan
pengendalian
LH
Optimalnya
Program
Pengendalian
pencemaran
dan perusakan
lingkungan
hidup
Penurunan
ISPU (Indeks
Standar
Pencemaran
Udara)
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pencegahan
dan
Pengendaliaa
n Kebakaran
hutan
Peningkatan
peduli
lingkungan
19. hidup
40 Meningkatny
a
kemampuan
tanggap
bencana
Meningkatkan
penyelenggaraa
n tanggap
bencana dan
identifikasi dini
terhadap
bencana
Tewujudnya
pelaksanaan
kegiatan
penanggulanga
n bencana dan
early warning
system
41 Meningkatny
a
pemanfaatan
lahan kritis
untuk
konservasi
Meningkatkan
pemanfaatan
lahan hak milik
dan hutan
rakyat dengan
konservasi
lahan yang
bernilai
ekonomi
Optimalnya
program
rehabilitasi
lahan
42 Meningkatny
a
pemberdaya
an
masyarakat
dalam
konservasi
lingkungan
Mendorong
lahirnya
gerakan
konservasi dan
kearifan lokal
terhadap
pengelolaan
sumber daya
alam
Terwujudnya
peningkatan
kesadaran
masyarakat
terhadap
pengelolaan
lingkungan
Meningkatn
ya
kepatuhan
masyarakat
terhadap
regulasi
21. kepada
masyarakat
publik
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
pelayanan
Prioritas
ketersediaan
sarana dan
prasarana unit
pelayanan
terpadu
Memberikan
wawasan
kepada
masyarakat
tentang
prosedur/meka
nisme
pelayanan
Prioritas
pelayanan
publik yang
optimal
44 Terwujudny
a
akuntabilitas
yang baik
dalam
penyelengga
raan
pemerintaha
n
Meningkatkan
kinerja
perangkat
daerah
Penilaian
akuntabilitas
kinerja dan
pengelolaan
keuangan
daerah yang
baik
Meningkatkan
efektifitas dan
produktifitas
kelembagaan
Penataan
kelembagaan
daerah
Meningkatkan
penyelenggaraa
n e gov dalam
Terselenggaran
ya aplikasi e
gov dalam
22. pemerintahan penyelenggaraa
n pemerintahah
45 Terwujudny
a regulasi
dan
kepastian
hukum yang
mendukung
iklim usaha
berbasis
pendidikan,
pariwisata
dan jasa
Menciptakan
regulasi dan
kepastian
hukum yang
mendukung
iklim usaha
Terwujudnya
regulasi
perijinan
dan regulasi
investasi yang
efisien
46 Terwujudny
a standar
pelayanan
minimal dan
standar
operasional
prosedur
satuan kerja
perangkat
daerah
dalam
pelayanan
kepada
masyarakat
Menyusun
standar
pelayanan
minimal dan
standar
operasional
prosedur
satuan kerja
perangkat
daerah
Terwujudnya
standar
pelayanan
minimal dan
standar
operasional
prosedurdi
setiap SKPD
47 Meningkatny
a
pemberdaya
an
masyarakat
dan desa
Mengembangka
n dan
Memberdayaka
n masyarakat
pedesaan
Optimalnya
Program
Peningkatan
Pemberdayaan
dan Partisipasi
Masyarakat
23. dalam
Pembangunan
48 Pengarustam
aan gender
dalam
pembanguna
n
Meningkatkan
Indeks
kesetaraan
gender
Optimalnya
Program
Kesetaraan
Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan
49 Meningkatny
a peran
pemuda
dalam
pembanguna
n
Meningkatkan
pembinaan dan
pelibatan
pemuda dalam
pembangunan
Optimalnya
pembinaan
organisasi
kepemudaan
50 Meningkatny
a partisipasi
masyarakat
dalam
pengamalan
danpelestari
an nilai seni
dan budaya
daerah
Meningkatkan
sarana
kesenian serta
pembinaan dan
perlindungan
seni budaya
daerah
Meningkatnya
pelestarian seni
dan budaya
melalui
Program
Pengembangan
Nilai-Nilai
Budaya, Seni
dan Perfilman
Meningkatan
jumlah Benda,
Situs dan
Kawasan Cagar
Budaya Yang
Dilestarikan
Meningkatnya
pengembangan
kemitraan dan
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
51 Meningkatny
a prestasi
Menyelenggara
kan ajang
Meningkatnya
penyelenggaraa
25. BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Kota Palangkaraya
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Kinerja
Sasaran
Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penang
gung
Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 Urusan Wajib
1 01 Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
1 01 01 Program
Pengembangan
Promosi Produk
UMKM dan Koperasi
Jumlah KUKM
yang difasilitasi
mengikuti Pameran
- Skala Nasional
- Skala Lokal
20
150
4
30
170
jt
4
30
180
jt
4
30
250 jt
4
30
300 jt
4
30
350 jt
40
300
1.250
jt
DISPER
INDAGK
OP
1 01 02
Program Peningkatan
Perluasan Sumber
pembiayaan.
Jumlah UMKM dan
Koperasi yang
mendapat bantuan
dari Pemerintah /
Pemda.
180
jt
200
jt
250 jt 300 jt 350 jt 1.280
jt
10 5 5 5 5 5 35
1 01 03 Program Peningkatan
Pengembangan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi dan UMKM.
Jumlah peserta
Diklat
Perkoperasian
150 90 90 jt 90 100
jt
90 110 jt 90 120 jt 90 130 jt 600 550 jt
1 01 04 Program peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
- Jumlah Koperasi
Sehat
- Jumlah Koperasi
40
15
4
3
50 jt 4
3
55 jt 4
3
60 jt 4
3
65 4
3
70 jt 60
30
300 jt
26. Koperasi Berkualitas
1 01 05 - Persentase
Koperasi Aktif
- Persentase
koperasi yang
melaksanakan
RAT.
65
25
3
5
180
jt
3
5
185
jt
3
5
190 jt 3
5
195 jt 3
5
200 jt 80
5 0
950 jt
06 Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
keunggulan
kompetitif usaha
kecil menengah
dan Koperasi.
Jumlah UMKM dan
Koperasi yang
mengikuti Diklat
kewirausahaan.
300 30 45
jt
30 50
jt
30 55 jt 30 60
jut
30 65 jt 450 275 jt
27. Kode Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Urusan Pilihan
1 01 Perdagangan
1 01 01 Program
Pengembangan
Perluasan
Perdagangan Dalam
Negeri
Penurunan tingkat
Inflasi (%)
6,85 0,30 180
jt
0,30 250
jt
0, 30 300 jt 0, 30 325 jt 0, 30 350 jt 5,35 1.405
jt
02 Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
- Kontribusi PDRB
Sektor
Perdagangan (%)
- Kontribusi retribusi
Sektor
Perdagangan
terharap PAD (jt)
10,52
950
0,4
38
700
jt
0,4
38
900
jt
0,4
38
950 jt 0,4
38
975 jt 0,4
38
1.000
jt
12,52
1.140
4.525
jt
04 Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
- Persentase
penyelesaian
pengaduan
konsumen,
- Jumlah Alat UTTP
yang di Tera Ulang
50
200
4
10
350
jt
4
10
547
jt
4
10
570 jt 4
10
600 jt 4
10
650 jt 70
250
2.717
jt
28. Kode Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
target Rp. Target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Urusan Pilihan
1 01 Industri
1 01 01 Program
Pengembangan
Industri kecil dan
menengah
Jumlah kelompok
usaha IKM
pendukung
pariwisata dan
Industri Riil.
1 1 150 jt 1 735
jt
1 850 jt 1 900 jt 1 1.05
0 jt
6 3.685
jt
02 Program
Pengembangan
Sentra-sentra
Industri Potensial.
- Jumlah industri
kecil dan
menengah
- Jumlah IKM yang
mendapatkan
pelatihan industri
pendukung
pariwisata
228
900
10
80
450 jt 10
80
2.06
8 jt
10
80
2.150
jt
10
80
2.250
jt
10
80
2.35
0 jt
278
1.300
9.268
jt
03 Program Fasilitasi
Peningkatan Promosi
Bagi IKM.
Jumlah IKM yang
difasilitasi mengikuti
pameran.
95 14 150 jt 14 395
jt
14 450 jt 14 500 jt 14 550
jt
163 2.440
jt
04 Program Pembinaan
dan Pengawasan
Iindustri kecil dan
menengah
Kontribusi
pertumbuhan sektor
industri (%)
4,38 0,17 60 jt 0,17 65 jt 0,17 65 jt 0,17 65 jt 0,17 70 jt 5,23 325 jt
05 Program Tindak Lanjut
Kerjasama Dengan
Daerah /Kota Lain
Peningkatan tenaga
terampil dalam
industri (org)
35 35 125 jt 35 120
jt
35 250 jt 35 300 jt 33 350
jt
208 1.145
jt
29. BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap
Capian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kondisi
kinerja
Sasaran awal
RPJMD
Target Capian Setiap tahun Kondisi kinerja
akhir RPJMD
Th 0 Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15.1 Jumlah KUKM yang difasilitasi mengikuti Pameran
- skala Nasional
- skala Lokal
20
150
4
30
4
30
4
30
4
30
4
30
40
300
15.2 Jumlah UMKM dan Koperasi yang mendapatkan bantuan
dari pemerintah daerah
10 5 5 5 5 5 35
15.3 - Jumlah Koperasi Sehat
- Jumlah Koperasi Berkualitas
40
15
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
60
30
15.4 Persentase Koperasi Aktif 65 3 3 3 3 3 80 %
15.5 Jumlah UMKM dan Koperasi yang mengikuti Diklat
kewirausahaan.
300 30 30 30 30 30 450
6 Perdagangan
6.1 Penurunan Tingkat Inflasi (%) 6,45 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 5,35
6.2 - Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan(%)
- Retribusi Sektor Perdagangan terharap PAD (juta)
10,52
950
0,4
38
0,4
38
0,4
38
0,4
38
0,4
38
12,52
1.140
30. 6.3 - Persentase penyelesaian pengaduan konsumen
- Jumlah Alat UTTP yang di Tera Ulang
50
200
4
10
4
10
4
10
4
10
4
10
70
220
7 Perindustrian
7.1 Jumlah kelompok usaha IKM pendukung pariwisata dan industri
riil
1 1 1 1 1 1 6
7.2 Jumlah IKM 228 10 10 10 10 10 278
7.3 Kontribusi pertumbuhan sektor industri Terhadap PDRB (%) 4,38 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 5,23
7.4 Jumlah IKM yang difasilitasi mengikuti pameran. 95 14 14 14 14 14 163
8 Bencana Alam
Peningkatan porsentase bencana yang tertangani dalam
satu tahun
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1.1 Jumlah PAD
Jumlah porsentase pertumbuhan ekonomi
2 Pertanian
2.1 Nilai tukar petani
2.2 Jalan Usaha Tani (km)
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
1 Perhubungan
1.1 Jumlah dermaga/Jetty (unit)
2 Penataan Ruang
2.1 Presentase ketaatan terhadap tata ruang
4 Lingkungan Hidup
31. 4.1 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air
bersih
5 Komunikasi dan Informatika
5.1 Rasio ketersediaan daya listrik
5.2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Fokus Iklim Berinvestasi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1.3 Lama proses perijinan
1.4 Jumlah perijinan sesuai klasifikasi usaha
1.5 Jumlah perda yang mendukung investasi
Fokus Sumber Daya Manusia
Ketenagakerjaan
1.1 Rasio ketergantungan