Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya
0 likes442 views
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Beberapa program prioritas yang disebutkan adalah program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, peningkatan pengawasan internal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Dokumen ini juga menetapkan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian program tersebut
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya (20)
More from Mellianae Merkusi (20)
Recently uploaded (7)
Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya
- 1. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya Tabel 6.4 Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya Misi Keempat Visi: Misi 4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat Meningkatkan kualitas SDM Aparatur pelayanan publik Prioritas Ketersediaan SDM berkualitas Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Prioritas ketersediaan sarana dan prasarana unit pelayanan terpadu Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang prosedur/mekanisme pelayanan Prioritas pelayanan publik yang optimal Terwujudnya akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Meningkatkan kinerja perangkat daerah Penilaian akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang baik Meningkatkan efektifitas dan Penataan kelembagaan daerah
- 2. produktifitas kelembagaan Meningkatkan penyelenggaraan e gov dalam pemerintahan Terselenggaranya aplikasi e gov dalam penyelenggaraan pemerintahah Menciptakan regulasi yang mendukung iklim investasi berbasis pendidikan, pariwisata dan jasa Terwujudnya regulasi dan kepastian hukum yang mendukung iklim usaha berbasis pendidikan, pariwisata dan jasa Menciptakan regulasi dan kepastian hukum yang mendukung iklim usaha Terwujudnya regulasi perijinan dan regulasi investasi yang efisien Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal berdasarkan SPM dan SOP Terwujudnya standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur satuan kerja perangkat daerah dalam pelayanan kepada masyarakat Menyusun standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur satuan kerja perangkat daerah Terwujudnya standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedurdi setiap SKPD
- 3. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUAN DAERAH Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Kota Palangka Raya No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggungja wabKondisi Awal Kondisi Akhir 44 Terwujudnya akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Meningkatkan kinerja perangkat daerah Penilaian akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang baik Opini hasil audit Disclaimer WTP - Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pemerintahan umum Inspektorat Nilai evaluasi kinerja D A - Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan - Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan - Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat
- 4. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Palangka Raya Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penang gung Jawab 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 Urusan Wajib 1 20 Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Opini hasil audit Tidak Wajar (Disclaimer ) WTP 0 WDP 0 WTP 1.200 .000. 000 WTP 1.300 .000. 000 WTP 1.500 .000. 000 WTP 4.000 .000. 000 Inspek torat dan SKPD lainnya 1 20 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan 0 0 1.500 .000. 000 1.700 .000. 000 1.900 .000. 000 2.200 .000. 000 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 1.267.5 000.00 0 1.9 40. 000 .00 0 2.332 .000. 000 2.600 0.000 .000 2.990 .000. 0000 9.862 000.0 000
- 5. pelaksanaan kebijakan KDH 1 20 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Nilai evaluasi kinerja D C+ 342.70 0.000 C+ 975 .00 0.0 00 A 1.180 .000. 000 A 600.0 00.00 0 A 650.0 00.00 0 A 700.0 00.00 0 1 20 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 0 0 700.0 000.0 00 805.0 00.00 0 925.0 00.00 0 2.430 .000 1 20 24 Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat 0 0 700.0 000.0 00 805.0 00.00 0 925.0 00.00 0 2.430 .000
- 6. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA Tabel 9.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kondisi kinerja awal RPJMD Target Capian Setiap tahun Kondisi kinerja akhir RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Urusan Wajib 20. Urusan Pemerintahan Umum - Opini hasil audit Tidak Wajar (Disclaimer ) WDP WTP WTP WTP WTP WTP - Nilai evaluasi kinerja D C+ C+ A A A A