Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
0 likes883 views
Dokumen tersebut membahas rencana program prioritas pembangunan daerah Kota Palangka Raya beserta indikasi kebutuhan pendanaannya untuk periode 2014-2018. Program prioritas tersebut antara lain peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat dengan sasaran meningkatkan jumlah peraturan daerah yang dihasilkan setiap tahunnya.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya (20)
More from Mellianae Merkusi (20)
Recently uploaded (7)
Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
- 1. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Palangka Raya No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir Tersedianya produk pe- raturan daerah dari lem- baga eksekutif dan le- gislatif - Memfasilitasi komu- nikasi antara Legis- latif dan Eksekutif. - Meningkatkan pela- yanan prima bagi lembaga Eksekutif Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwa- kilan Rakyat Terdapat produk daerah berupa Peraturan Daerah Terdapat Produk Daerah berupa 4 buah Peraturan Daerah Dapat dihasilkan Produk Daerah berupa 20 buah Peraturan Daerah Program Peningkat- an Kapasitas Lemba- ga Perwakilan Rak- yat Otonomi Daerah, Pe- merintahan Umum, Administrasi Keu- angan Daerah, Pe- rangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Set. DPRD
- 2. No. Sasaran Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir 2.1.1. Mendorong aparatur Sekretariat dan Ang-gota DPRD mampu merencanakan pro- gram dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing- masing. Membangun kerja- sama antar lembaga DPRD dengan lem- baga pendidikan pe- latihan baik lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta-/- perguruan tinggi. Fa- silitasi kerjasama antar lembaga, antar daerah, antar Negara dan internasional dalam rangka peningkatan kemampuan dan kom- petensi anggota DPRD, memberdayakan pro- fesionalisme dan ke- cakapan anggota DPRD dalam me- wujudkan kinerja se- cara optimal, mem- berdayakan dan me- nempatkan alat ke- lengkapan DPRD se- cara proporsional, mem-berdayakan lem- baga DPRD scara mak-simal dalam rang- ka mewujudkan TRI FUNGSI DPRD, mem- berdayakan dan fa- silitasi pemanfaatan sarana dan prasarana kerja yang ada pada Sekretariat DPRD, me- nyelenggarakan pem- binaan teknis lembaga Sekretariat DPRD se- bagai lembaga pela- yanan terhadap ang- gota DPRD. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Set. DPRD
- 3. No. Sasaran Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir 3.1.1. Mendorong aparatur dan anggota DPRD mencipta kan trans- paransi bahwa an- tara Sekretariat dan anggota DPRD sa- ling membutuhkan dalam mensukses- kan program dan kegiatan. Mengembangkan bu- daya berkomunikasi yang baik dan efektif antar aparatur Sekre- tariat dan anggota DPRD baik dalam maupun luar daerah, serta pengembangan sistem informasi me- lalui jejaring teknologi yang berkembang mas kina dan masa men- datang. Set. DPRD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDa erah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- 4. No. Sasaran Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir 4.4.1. Mendorong kepada anggota DPRD agar tidak melakukan ke- giatan yang berten- tangan dengan hu- kum dan member- kan bantuan hukum kepada anggota DPRD karena kasus hukum. Tersusunnya regulasi yang mengatur tentang wilayah-wilayah / wewenang yang men- jadi ranah Sekretariat dan ranah anggota DPRD secara jelas dan mengikat, tersusunnya Standar Pelayanan Maksimal terhadap anggota DPRD , meningkatkan pema- haman terhadap apa- ratur Sekretariat ter- hadap rambu-rambu dan teknik pemberian layanan terbaik bagi anggota DPRD, keter- sediaan sarana dan prasarana layanan pada Sekretariat DPRD, Sosialisasi produk hukum dan Peraturan Perundang- Undangan secara konsisten Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDa erah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- 5. No. Sasaran Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir 5.1.1. Mendorong tercip- tanya tali ikatan yang kokoh antara aparatur Sekretariat dan anggota DPRD dalam memahami mekanisme kerja yang benar. Membangun kerja- sama antar lembaga DPRD dengan lemba- ga pendidikan pela- tihan baik lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta / perguruan tinggi. Fa- silitasi kerjasama antar lembaga, antar daerah, antar Negara dan internasional dalam rangka peningkatan kemampuan dan kom- petensi anggota DPRD, memberdaya- kan profesionalisme dan kecakapan ang- gota DPRD dalam mewujudkan kinerja secara optimal, mem- berdayakan dan menempatkan alat kelengkapan DPRD secara proporsional. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDa erah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- 6. No. Sasaran Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung JawabKondisi Awal Kondisi Akhir 6.1.1. Mengendalikan, me-ngawasi pengelo-laan administrasi ke- uangan secara ber- sama antara Sekre- tariat dan Anggota DPRD. 6.2.2. Memperkokoh sis- tem manajemen pe- ngelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Melakukan reformasi birokrasi intern Sekre- tariat DPRD mulai dari Staf pelaksana hingga pejabat struktural, me- lakukan evaluasi, pe- nyempurnaan terhadap organisasi dan tata kerja serta uraian jabatan Sekretariat DPRD, menerapkan Peraturan di bidang Kepegawaian secara ketat, tepat dan bijak secara konsisten , pemberdayaan aparatur Sekretariat DPRD secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDa erah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- 7. Visi : Terwujudnya Sekretariat Yang Akomodatif dan Pelayanan Prima Tahun 2014 – 2018 Bagi Anggota DPRD. Misi VI : Mewujudkan Sekretariat sebagai daya dukung kinerja DPRD yang kokoh dan tangguh. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 6.1 Mewujudkan pengelolaan administrasi keuangan yang baik dan benar sesuai norma-norma yang berlaku. 6.1.1. Mengendalikan, me- ngawasi pengelo- laan administrasi ke- uangan secara ber- sama antara Sekre- 6.1.1.1. Melakukan refor- masi birokrasi intern Sekretariat DPRD mulai dari Staf pe- laksana hingga Melakukan reformasi birokrasi intern Sekre- tariat DPRD mulai dari Staf pelaksana hingga pejabat struktural, me-
- 8. 6.2. Membangun Sistem manajemen keuangan Sekretariat DPRD yang professional dan akun- tabel. tariat dan Anggota DPRD. 6.2.2. Memperkokoh sis- tem manajemen pe- ngelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. pejabat Struktural. 6.1.1.2. Melakukan evaluasi , penyempurnaan terhadap organisasi dan tata kerja serta uraian jabatan Se- kretariat DPRD lakukan evaluasi, pe- nyempurnaan terhadap organisasi dan tata kerja serta uraian jabatan Sekretariat DPRD, menerapkan Peraturan di bidang Kepegawaian secara ketat, tepat dan bijak secara konsisten , pemberdayaan aparatur Sekretariat DPRD secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi.
- 9. Visi : Misi 4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance ) Meningkatkan kapasitas Tersedianya produk - Memfasilitas adanya komuni- Peningkatan Kapa- aparatur dalam rangka me- Peraturan Daerah kasi antara Legislatif dan ningkatkan pelayanan Eksekutif. Rakyat publik - Meningkatkan pelayanan prima bagi lembaga Eksekutif Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tabel 6.4 Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya Misi Keempat
- 10. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Terdapat produk daerah berupa Peraturan Daerah Terdapat produk daerah sebanyak 4 buah peraturan daerah Terdapat produk daerah sebanyak 6 buah peraturan daerah 4.762.781.200 Terdapat produk daerah sebanyak 6 buah peraturan daerah 5.838.996.000 Terdapat produk daerah sebanyak 8 buah peraturan daerah 5.984.970.900 Terdapat produk daerah sebanyak 8 buah peraturan daerah 6.583.467.990 Terdapat produk daerah sebanyak 8 buah peraturan daerah 7.241.814.789 Terdapat produk daerah sebanyak 40 buah peraturan daerah 30.412.030.879 Set. DPRD (1) BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Palangka Raya Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome ) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 1 (Tahun2014) Tahun 2 (Tahun 2015) Tahun 3 (Tahun 2016) Tahun 4 (Tahun 2017) Tahun 5 (Tahun 2018) Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
- 11. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 539.863.815 620.843.387 713.969.895 821.065.380 944.225.187 3.639.967.664 02 Hearing/Dialog dan Kordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama 19.580.130 22.517.150 25.894.722 29.778.930 34.245.770 132.016.701 05 Kegiatan Reses 82.299.750 94.644.713 108.841.419 125.167.632 143.942.777 554.896.291 06 Kunjangan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 81.190.000 93.368.500 107.373.775 123.479.841 142.001.817 547.413.934 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 569.135.000 654.505.250 752.681.037,5 865.583.193,1 995.420.672,1 3.837.325.153 08 Sosialisasi Peraturan Perundang 99.773.925 114.740.014 131.951.015,8 151.743.668,2 174.505.218,4 672.713.841 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome ) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Palangka Raya (1) SKPD Penanggung Jawab Tahun 1
- 12. 10 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 133.112.500 153.079.375 176.041.281,3 202.447.473,4 232.814.594,5 897.495.224 11 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 97.870.545 112.551.127 129.433.795,8 148.848.865,1 171.176.194,9 659.880.528 12 Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap Perundangan-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah 111.361.975 128.066.271 147.276.212 169.367.644 194.772.790 750.844.892 13 Pertemuan Nasional/Regional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 177.962.500 204.656.875 235.355.406 270.658.717 311.257.525 1.199.891.023 14 Penyediaan Jasa Jaminan Pemiliharaan Kesehatan DPRD 378.867.500 435.697.625 501.052.269 576.210.109 662.641.625 2.554.469.128 15 Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Ahli DPRD 310.500.000 357.075.000 410.636.250 472.231.688 543.066.441 2.093.509.378 17 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah 2.030.098.670 2.334.613.471 2.684.805.491 3.087.526.315 3.550.655.262 13.687.699.208 18 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna 2.872.861.575 3.303.790.811 3.799.359.433 4.369.263.348 5.024.652.850 19.369.928.017 19 Sosialisasi Pelaksanakan Kebijakan Pelayanan Publik 120.378.999 138.435.849 159.201.226,2 183.081.410,1 210.543.621,6 811.641.106 21 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- Undangan 481.569.216 553.804.598 636.875.288,2 732.406.581,4 842.267.568,6 3.246.923.253 22 Penyampaian Visi Misi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 103.005.500 118.456.325 136.224.774 156.658.490 180.157.263 694.502.352 23 Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 260.452.000 299.519.800 344.447.770 396.114.936 455.532.176 1.756.066.681 24 Kegiatan Penunjang Kinerja Pimpinan PDRD 150.513.265 173.090.255 199.053.793 228.911.862 263.248.641 1.014.817.816 Set.DPRD Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat Terdapat Produk Daerah sebanyak Peraturan Daerah Perda Perda Perda Perda Perda
- 13. Tahun 1 (Tahun 2014) Tahun 2 (Tahun 2015) Tahun 3 (Tahun 2016) Tahun 4 (Tahun 2017) Tahun 5 (Tahun 2018) 1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Terdapat produk daerah sebanyak 4 buah peraturan daerah 6 buah peraturan daerah 6 buah peraturan daerah 8 buah peraturan daerah 8 buah peraturan daerah 8 buah peraturan daerah Terdapat produk daerah sebanyak 40 buah peraturan daerah BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA Tabel 9.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja PenyelenggaraanUrusanPemerintahan No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
- 14. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing/Dialog dan Kordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap Perundangan-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah Pertemuan Nasional/Regional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Penyediaan Jasa Jaminan Pemiliharaan Kesehatan DPRD Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Ahli DPRD Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna Sosialisasi Pelaksanakan Kebijakan Pelayanan Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Penyampaian Visi Misi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No. Diharapkan dapat dihasilkan Produk Daerah berupa Peraturan Daerah BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA Tabel 9.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja PenyelenggaraanUrusanPemerintahan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RPJMD Telah dihasilkan Produk Daerah berupa Peraturan Daerah
- 15. Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah