ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
Keluhuran Perlembagaan

Prinsip ini menekan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran
atau kemuliaan Perlembagaan Negara. Perlembagaan Negara adalah sumber perundangan
yang tertinggi. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan
hak dan keistimewaan mereka sebagai warganegara. Setiap warga negara Malaysia
dikehendaki menghormati, menghargai, serta memahami maksud dan kandungan serta latar
belakang sejarah pembentukan Perlembagaan Negara. Perlembagaan Negara telah digubal
berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Dengan demikian ia
merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu gugat oleh
mana-mana individu atau mana-mana pihak. Perlembagaan Malaysia menentukan pola politik
dan kedudukan sosio-ekonomi rakyat di negara ini. Ia adalah sumber rujukan bagi segala hal
yang berkaitan denga sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosio-ekonomi
rakyat
Kedaulatan Undang-Undang

Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di
sisi undang-undang negara. Kebebasan asasi terjamin bagi semua warganegara Malaysia.
Undang-undang negara berasaskan kepada Perlembagaan. Oleh itu kedaulatannya perlu
diterima dan dipertahankan. Tanpa undang-undang, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak
aman dan stabil. Oleh itu undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang
bebas dan berwibawa. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan
mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Kewujudan undang-undang
akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan licin dan teratur tanpa
sebarang kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan merasa selamat. Hak-hak
semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta
perkara-perkara sebagaimana yang dijamin oleh Perlembagaan Negara. Hak-hak dari
kebebasan yang dijamin oleh Perlembagaan itu tidaklah termasuk hak menggulingkan
kerajaan sama ada dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut
Perlembagaan.

Kesopanan dan Kesusilaan

Prinsip ke lima ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat.
Tujuannya ialah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras
dengan kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni yang dijalankan sekarang. Sifat individu yang
bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks
perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Sikap
bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan
masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah
masyarakat yang harmoni. Tatasusila ini membenci dan mengutuk tingkah laku atau
perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu golongan.
Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kedua-dua
kehidupan persendirian dan kehidupan bernegara. Prinsip ini menjadi panduan supaya
perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan keperibadian bangsa
dan nilai-nilai murni.

More Related Content

What's hot (20)

Wawasan keilmuan,teknologi dan lingkungan
Wawasan keilmuan,teknologi dan lingkunganWawasan keilmuan,teknologi dan lingkungan
Wawasan keilmuan,teknologi dan lingkungan
adila fitri
Ìý
Tambahan ham
Tambahan hamTambahan ham
Tambahan ham
Andrew Hutabarat
Ìý
PKn Kelas X - Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Penegakan HAM
PKn Kelas X - Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Penegakan HAMPKn Kelas X - Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Penegakan HAM
PKn Kelas X - Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Penegakan HAM
latifanajla
Ìý
PENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBAN
PENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBANPENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBAN
PENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBAN
Muhamad Yogi
Ìý
Periodisasi perkembangan demokrasi pancasila
Periodisasi perkembangan demokrasi pancasilaPeriodisasi perkembangan demokrasi pancasila
Periodisasi perkembangan demokrasi pancasila
afifahdhaniyah
Ìý
Membangun kehidupan yg demokrasi
Membangun kehidupan yg demokrasiMembangun kehidupan yg demokrasi
Membangun kehidupan yg demokrasi
abd_
Ìý
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
SMAN 1 Cilegon
Ìý
Ketidakadilan - Sosiologi kelas 11
Ketidakadilan - Sosiologi kelas 11Ketidakadilan - Sosiologi kelas 11
Ketidakadilan - Sosiologi kelas 11
cindyBenedicta
Ìý
Masyarakat Tanpa Hukum
Masyarakat Tanpa HukumMasyarakat Tanpa Hukum
Masyarakat Tanpa Hukum
TahtaPrakosa
Ìý
Pelaksanaan Demokrasi
Pelaksanaan DemokrasiPelaksanaan Demokrasi
Pelaksanaan Demokrasi
Edbert Prathama
Ìý
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
afifahdhaniyah
Ìý
indah nya hak dan kewajiban dalam berdemokrasi
indah nya hak dan kewajiban dalam berdemokrasiindah nya hak dan kewajiban dalam berdemokrasi
indah nya hak dan kewajiban dalam berdemokrasi
andina mutiara
Ìý
HAM
HAMHAM
HAM
Riska hardiati
Ìý
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaUpaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Nikki kki
Ìý
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)
Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)
Dhevie Ambarwati
Ìý
Power point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of lawPower point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of law
Nunun Onyond Bintii Manurung
Ìý
Bab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan KeadilanBab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan Keadilan
sasadama
Ìý
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...
Triaji Ramadhan
Ìý
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
SMAN 01 GIRI
Ìý
Lembaga perlindungan ham
Lembaga perlindungan hamLembaga perlindungan ham
Lembaga perlindungan ham
Putri Aisyah
Ìý
Wawasan keilmuan,teknologi dan lingkungan
Wawasan keilmuan,teknologi dan lingkunganWawasan keilmuan,teknologi dan lingkungan
Wawasan keilmuan,teknologi dan lingkungan
adila fitri
Ìý
PKn Kelas X - Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Penegakan HAM
PKn Kelas X - Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Penegakan HAMPKn Kelas X - Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Penegakan HAM
PKn Kelas X - Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Penegakan HAM
latifanajla
Ìý
PENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBAN
PENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBANPENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBAN
PENANGANAN PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBAN
Muhamad Yogi
Ìý
Periodisasi perkembangan demokrasi pancasila
Periodisasi perkembangan demokrasi pancasilaPeriodisasi perkembangan demokrasi pancasila
Periodisasi perkembangan demokrasi pancasila
afifahdhaniyah
Ìý
Membangun kehidupan yg demokrasi
Membangun kehidupan yg demokrasiMembangun kehidupan yg demokrasi
Membangun kehidupan yg demokrasi
abd_
Ìý
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
SMAN 1 Cilegon
Ìý
Ketidakadilan - Sosiologi kelas 11
Ketidakadilan - Sosiologi kelas 11Ketidakadilan - Sosiologi kelas 11
Ketidakadilan - Sosiologi kelas 11
cindyBenedicta
Ìý
Masyarakat Tanpa Hukum
Masyarakat Tanpa HukumMasyarakat Tanpa Hukum
Masyarakat Tanpa Hukum
TahtaPrakosa
Ìý
Pelaksanaan Demokrasi
Pelaksanaan DemokrasiPelaksanaan Demokrasi
Pelaksanaan Demokrasi
Edbert Prathama
Ìý
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
afifahdhaniyah
Ìý
indah nya hak dan kewajiban dalam berdemokrasi
indah nya hak dan kewajiban dalam berdemokrasiindah nya hak dan kewajiban dalam berdemokrasi
indah nya hak dan kewajiban dalam berdemokrasi
andina mutiara
Ìý
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaUpaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Nikki kki
Ìý
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)
Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)
Dhevie Ambarwati
Ìý
Bab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan KeadilanBab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan Keadilan
sasadama
Ìý
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...
Triaji Ramadhan
Ìý
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
SMAN 01 GIRI
Ìý
Lembaga perlindungan ham
Lembaga perlindungan hamLembaga perlindungan ham
Lembaga perlindungan ham
Putri Aisyah
Ìý

Similar to Rukun negara (20)

Rukun negara -
Rukun negara - Rukun negara -
Rukun negara -
Nor Masyiah
Ìý
Rukun negara 1
Rukun negara 1Rukun negara 1
Rukun negara 1
pengajianam77
Ìý
Penjelasanrukunnegara 090912081655-phpapp02
Penjelasanrukunnegara 090912081655-phpapp02Penjelasanrukunnegara 090912081655-phpapp02
Penjelasanrukunnegara 090912081655-phpapp02
khairil azhar
Ìý
materi negara hukum rule of law dan ham.pptx
materi negara hukum rule of law dan ham.pptxmateri negara hukum rule of law dan ham.pptx
materi negara hukum rule of law dan ham.pptx
lupakmalik
Ìý
program_subsidi_upah.pdf
program_subsidi_upah.pdfprogram_subsidi_upah.pdf
program_subsidi_upah.pdf
MohdNabil21
Ìý
Budaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPSBudaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPS
Tifanny Ellies
Ìý
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk IndonesiaMembangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
Ammara Fathina
Ìý
Power point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of lawPower point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of law
Nunun Onyond Bintii Manurung
Ìý
Pertemuan 07 kn (1).pptx
Pertemuan 07 kn (1).pptxPertemuan 07 kn (1).pptx
Pertemuan 07 kn (1).pptx
AchmadReza27
Ìý
PB10.pptx
PB10.pptxPB10.pptx
PB10.pptx
KuatSetiawan
Ìý
PENGERTIAN DEMOKRASI.pptx
PENGERTIAN DEMOKRASI.pptxPENGERTIAN DEMOKRASI.pptx
PENGERTIAN DEMOKRASI.pptx
SutaryantoSutaryanto
Ìý
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
FN223
Ìý
Pentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumPentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan Hukum
FN223
Ìý
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
FN223
Ìý
HAK AZASI MANUSIA - HAM
HAK AZASI MANUSIA - HAMHAK AZASI MANUSIA - HAM
HAK AZASI MANUSIA - HAM
irwan sukmana hendriawan
Ìý
PPT Kewarganegaraan.pptxGKUUJKJTUITUIUGUIIJOUJO
PPT Kewarganegaraan.pptxGKUUJKJTUITUIUGUIIJOUJOPPT Kewarganegaraan.pptxGKUUJKJTUITUIUGUIIJOUJO
PPT Kewarganegaraan.pptxGKUUJKJTUITUIUGUIIJOUJO
wikeberkahdigital
Ìý
Hak Asasi Manusia pendidikan kewarganegaraan
Hak Asasi Manusia pendidikan kewarganegaraanHak Asasi Manusia pendidikan kewarganegaraan
Hak Asasi Manusia pendidikan kewarganegaraan
GilangKurniawan34
Ìý
PPT TENTANG DEMOKRASI YANG ADA DI NEGARA INDONESIA.pptx
PPT TENTANG DEMOKRASI YANG ADA DI NEGARA INDONESIA.pptxPPT TENTANG DEMOKRASI YANG ADA DI NEGARA INDONESIA.pptx
PPT TENTANG DEMOKRASI YANG ADA DI NEGARA INDONESIA.pptx
duniagame4
Ìý
Membangun etika politik
Membangun etika politikMembangun etika politik
Membangun etika politik
Muhammad Yunus
Ìý
Rukun negara -
Rukun negara - Rukun negara -
Rukun negara -
Nor Masyiah
Ìý
Rukun negara 1
Rukun negara 1Rukun negara 1
Rukun negara 1
pengajianam77
Ìý
Penjelasanrukunnegara 090912081655-phpapp02
Penjelasanrukunnegara 090912081655-phpapp02Penjelasanrukunnegara 090912081655-phpapp02
Penjelasanrukunnegara 090912081655-phpapp02
khairil azhar
Ìý
materi negara hukum rule of law dan ham.pptx
materi negara hukum rule of law dan ham.pptxmateri negara hukum rule of law dan ham.pptx
materi negara hukum rule of law dan ham.pptx
lupakmalik
Ìý
program_subsidi_upah.pdf
program_subsidi_upah.pdfprogram_subsidi_upah.pdf
program_subsidi_upah.pdf
MohdNabil21
Ìý
Budaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPSBudaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPS
Tifanny Ellies
Ìý
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk IndonesiaMembangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
Ammara Fathina
Ìý
Pertemuan 07 kn (1).pptx
Pertemuan 07 kn (1).pptxPertemuan 07 kn (1).pptx
Pertemuan 07 kn (1).pptx
AchmadReza27
Ìý
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
FN223
Ìý
Pentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumPentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan Hukum
FN223
Ìý
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
FN223
Ìý
PPT Kewarganegaraan.pptxGKUUJKJTUITUIUGUIIJOUJO
PPT Kewarganegaraan.pptxGKUUJKJTUITUIUGUIIJOUJOPPT Kewarganegaraan.pptxGKUUJKJTUITUIUGUIIJOUJO
PPT Kewarganegaraan.pptxGKUUJKJTUITUIUGUIIJOUJO
wikeberkahdigital
Ìý
Hak Asasi Manusia pendidikan kewarganegaraan
Hak Asasi Manusia pendidikan kewarganegaraanHak Asasi Manusia pendidikan kewarganegaraan
Hak Asasi Manusia pendidikan kewarganegaraan
GilangKurniawan34
Ìý
PPT TENTANG DEMOKRASI YANG ADA DI NEGARA INDONESIA.pptx
PPT TENTANG DEMOKRASI YANG ADA DI NEGARA INDONESIA.pptxPPT TENTANG DEMOKRASI YANG ADA DI NEGARA INDONESIA.pptx
PPT TENTANG DEMOKRASI YANG ADA DI NEGARA INDONESIA.pptx
duniagame4
Ìý
Membangun etika politik
Membangun etika politikMembangun etika politik
Membangun etika politik
Muhammad Yunus
Ìý

Rukun negara

  • 1. Keluhuran Perlembagaan Prinsip ini menekan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan Perlembagaan Negara. Perlembagaan Negara adalah sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warganegara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai, serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan Perlembagaan Negara. Perlembagaan Negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Dengan demikian ia merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu gugat oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak. Perlembagaan Malaysia menentukan pola politik dan kedudukan sosio-ekonomi rakyat di negara ini. Ia adalah sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan denga sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosio-ekonomi rakyat Kedaulatan Undang-Undang Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Kebebasan asasi terjamin bagi semua warganegara Malaysia. Undang-undang negara berasaskan kepada Perlembagaan. Oleh itu kedaulatannya perlu diterima dan dipertahankan. Tanpa undang-undang, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil. Oleh itu undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Kewujudan undang-undang akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan licin dan teratur tanpa sebarang kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan merasa selamat. Hak-hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta perkara-perkara sebagaimana yang dijamin oleh Perlembagaan Negara. Hak-hak dari kebebasan yang dijamin oleh Perlembagaan itu tidaklah termasuk hak menggulingkan kerajaan sama ada dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut Perlembagaan. Kesopanan dan Kesusilaan Prinsip ke lima ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuannya ialah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni yang dijalankan sekarang. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Tatasusila ini membenci dan mengutuk tingkah laku atau perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu golongan. Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian dan kehidupan bernegara. Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan keperibadian bangsa dan nilai-nilai murni.