Dokumen tersebut membahas pentingnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan jasa kemaritiman Indonesia untuk meningkatkan posisi ekonomi negara di era globalisasi. Dokumen ini menyoroti perlunya penguatan kerja sama antar lembaga pemerintah dan swasta dalam melestarikan sumber daya kelautan serta mengembangkan pariwisata berkelanjutan guna memberdayakan masyarakat pesisir.
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanDidi Sadili
Ìý
Pedoman pengelolaan perikanan di Wilayah Kelola Perikanan Masyarakat (WKPM) dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP) memberikan kerangka bagi pengelola KKP untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal dan adat dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan di zona perikanan. Pedoman ini juga memberi panduan kepada masyarakat dalam mengajukan proposal kerja sama pengelolaan perikanan di KKP.
Dokumen tersebut membahas dampak perubahan iklim terhadap sektor kelautan dan perikanan Indonesia serta langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi tantangan tersebut. Beberapa poin penting yang diangkat adalah empat aspek dampak perubahan iklim terhadap ekosistem, masyarakat pesisir, ketahanan pangan, dan keamanan regional, serta kegiatan riset dan pengembangan sistem pemantauan yang dilakukan untuk menanggulangi masalah ter
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim globalpariatmono
Ìý
Diskusi kelompok membahas penataan sumber daya air untuk menghadapi perubahan iklim global dalam rangka ketahanan nasional. Kelompok ini menyarankan peningkatan pengelolaan sumber daya air, perencanaan antisipasi dampak perubahan iklim, dan budaya hemat air melalui regulasi dan sosialisasi.
Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...Abida Muttaqiena
Ìý
Pemanfaatan SDKP berkelanjutan pada prinsipnya adalah perpaduan antara pengelolaan
sumberdaya dan pemanfaatan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya dalam
jangka panjang untuk kepentingan generasi mendatang. Teknologi penangkapan ikan
bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan hasil tangkapan, tetapi juga memperbaiki
proses penangkapan untuk meminimumkan dampak penangkapan ikan terhadap
lingkungan perairan dan biodiversitinya.
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IDidi Sadili
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang konvensi-konvensi internasional terkait konservasi dan keanekaragaman hayati laut yang telah diratifikasi Indonesia serta tantangan dan strategi ke depan untuk memperkuat peran lembaga penelitian dalam memenuhi komitmen konvensi tersebut dengan menyediakan data dan informasi yang lebih komprehensif.
Industri perikanan, bisa juga disebut dengan industri penangkapan ikan adalah industri atau aktivitas menangkap, membudi dayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Istilah ini didefinisikan oleh FAO, mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial.[1] Baik secara langsung maupun tidak langsung, industri perikanan (mulai dari penangkapan/budidaya hingga pemasaran) telah menghidupi sekitar 500 juta orang di negara berkembang di dunia.
Industri perikanan tradisional adalah praktik penangkapan ikan atau perikanan komersial skala kecil atau subsisten yang mendayagunakan metode penangkapan tradisional seperti penggunaan batang pancing, busur dan panah, harpoon, jaring lempar, tombak, dan sebagainya. Praktik ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, karena hasilnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Meski tidak selalu bergerak secara subsisten, istilah ini banyak digunakan ketika menyinggung ekspansi perikanan komersial yang menekan nelayan dan pembudidaya kecil.
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdfDewiSyamsul
Ìý
Strategi pengelolaan sumber daya kelautan mendukung wisata bahari di Indonesia mencakup peningkatan pengelolaan kelautan berkelanjutan, pemanfaatan ekosistem untuk wisata bahari, serta pengembangan desa wisata bahari berbasis masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pelatihan budidaya laut diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Kabupaten Selayar dalam budidaya rumput laut dan teripang, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Pelatihan ini membahas teknik budidaya, potensi wilayah untuk budidaya, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budidaya laut.
Dokumen tersebut merupakan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 2021-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, indikator kinerja, proyek prioritas, dan strategi penyelarasan dengan agenda pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
1. Dokumen membahas teknologi yang dibutuhkan nelayan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penangkapan ikan serta mendukung kesejahteraan mereka.
2. Beberapa teknologi yang direkomendasikan adalah alat tangkap yang selektif, sistem informasi lokasi ikan, dan teknologi penanganan pascapanen untuk mempertahankan mutu ikan.
3. Peraturan pemerintah melarang alat tangkap tertent
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Ìý
Dokumen tersebut membahas strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia. Strategi ini mencakup pendekatan yang menyeluruh, menyentuh semua aspek, membumi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan membudayakan pengelolaan mangrove. Strategi khususnya meliputi pemanfaatan mangrove untuk pariwisata, perlindungan iklim, mitigasi bencana, dan peningkatan produktivitas perikanan. Dokumen juga membahas ker
Artikel ini membahas pentingnya mengakui tindakan konservasi berbasis area yang efektif selain Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia. Artikel ini juga membahas beberapa contoh tindakan konservasi berbasis area yang efektif, seperti sasi dan MPA (Marine Protected Area), serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan tindakan konservasi tersebut. Artikel ini juga membahas pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam tindakan konservasi dan pentingnya memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam implementasi tindakan konservasi.
Penulis berpendapat bahwa meskipun MPA penting untuk konservasi laut, namun bukan satu-satunya alat yang efektif. Tindakan lain, seperti konservasi berbasis masyarakat dan sistem pengelolaan tradisional, juga telah berhasil dalam melestarikan ekosistem laut di Indonesia. Para penulis memberikan contoh OECM yang berhasil, seperti sistem sasi laut di Maluku Tenggara Barat dan sistem panglima laut di Pulau Weh.
Artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan tindakan konservasi laut yang efektif di Indonesia, seperti kurangnya pendanaan, penegakan hukum yang lemah, dan konflik antara tujuan konservasi dan mata pencaharian lokal. Para penulis menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi dan menemukan solusi yang seimbang antara tujuan konservasi dengan kebutuhan masyarakat lokal.
1. Dokumen tersebut membahas kerangka kebijakan nasional mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Jawa berdasarkan jasa ekosistem pangan dan air;
2. Daya dukung penyediaan pangan di Pulau Jawa belum terlampaui, sedangkan daya dukung penyediaan air telah terlampaui;
3. Dokumen tersebut memberikan rekomendasi arah kebijakan nasional untuk pengukuran dan pemantauan daya
Dokumen tersebut merangkum arahan kebijakan pengendalian perubahan iklim di Provinsi Maluku, yang mencakup komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030, program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai sektor seperti kehutanan, energi, dan pangan, serta anggaran untuk melaksanakan program-program tersebut di beberapa kabupaten di Maluku.
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaSunoto Mes
Ìý
Sebagai negara kepulauan Indonesia memerlukan kebijakan berbasis konsep negara kepulauan dengan prinsip-prinsip integrasi darat dan laut sebagai suatu kesatuan ekosistem, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Implementasinya dilakukan dengan 2 prinsip: Konsep negara kepulauan sebagai pola dasar pembangunan dan laut sebagai modal dasar. Pengelolaan laut dapat digunakan dengan konsep tata kelola laut yang baik (good ocean governance) dan implementasinya dengan menggunakan tata guna laut terpadu (integrated sea use management). Pengembangan investasinya dapat digunakan konsep Blue Economy dengan prinsip: keberlanjutan, efisiensi sumberdaya alam, tanpa meninggalkan apapun berupa limbah (zero waste), dan kepedulian sosial. Konsep ini sejalan dengan UU Kelautan yang telah ditetapkan tahun ini. This is a national ocean policy framework initiated and designed based on the principles of sustainability through implementing good ocean governance and integrated sea use management.
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Mujiyanto -
Ìý
Dokumen tersebut membahas pentingnya Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) untuk melindungi sumber daya laut dan pantai Indonesia. MCPAs dapat digunakan untuk mengurangi eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan, serta melindungi keanekaragaman hayati. Dokumen tersebut juga menjelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan lokasi MCPAs seperti dukungan masyarakat, kondis
1. Dokumen ini membahas hasil penelitian tentang potensi, kondisi, dan status pemanfaatan terumbu karang di Provinsi Gorontalo.
2. Penelitian ini menganalisis kondisi terumbu karang melalui citra satelit dan survei lapangan untuk mengetahui tingkat penutupan karang, keanekaragaman biota, dan tingkat pemanfaatan sumber daya.
3. Hasilnya berupa peta potensi dan kondisi terumbu karang yang menggambarkan sebar
Industri perikanan, bisa juga disebut dengan industri penangkapan ikan adalah industri atau aktivitas menangkap, membudi dayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Istilah ini didefinisikan oleh FAO, mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial.[1] Baik secara langsung maupun tidak langsung, industri perikanan (mulai dari penangkapan/budidaya hingga pemasaran) telah menghidupi sekitar 500 juta orang di negara berkembang di dunia.
Industri perikanan tradisional adalah praktik penangkapan ikan atau perikanan komersial skala kecil atau subsisten yang mendayagunakan metode penangkapan tradisional seperti penggunaan batang pancing, busur dan panah, harpoon, jaring lempar, tombak, dan sebagainya. Praktik ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, karena hasilnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Meski tidak selalu bergerak secara subsisten, istilah ini banyak digunakan ketika menyinggung ekspansi perikanan komersial yang menekan nelayan dan pembudidaya kecil.
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdfDewiSyamsul
Ìý
Strategi pengelolaan sumber daya kelautan mendukung wisata bahari di Indonesia mencakup peningkatan pengelolaan kelautan berkelanjutan, pemanfaatan ekosistem untuk wisata bahari, serta pengembangan desa wisata bahari berbasis masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pelatihan budidaya laut diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Kabupaten Selayar dalam budidaya rumput laut dan teripang, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Pelatihan ini membahas teknik budidaya, potensi wilayah untuk budidaya, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budidaya laut.
Dokumen tersebut merupakan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 2021-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, indikator kinerja, proyek prioritas, dan strategi penyelarasan dengan agenda pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
1. Dokumen membahas teknologi yang dibutuhkan nelayan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penangkapan ikan serta mendukung kesejahteraan mereka.
2. Beberapa teknologi yang direkomendasikan adalah alat tangkap yang selektif, sistem informasi lokasi ikan, dan teknologi penanganan pascapanen untuk mempertahankan mutu ikan.
3. Peraturan pemerintah melarang alat tangkap tertent
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Ìý
Dokumen tersebut membahas strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia. Strategi ini mencakup pendekatan yang menyeluruh, menyentuh semua aspek, membumi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan membudayakan pengelolaan mangrove. Strategi khususnya meliputi pemanfaatan mangrove untuk pariwisata, perlindungan iklim, mitigasi bencana, dan peningkatan produktivitas perikanan. Dokumen juga membahas ker
Artikel ini membahas pentingnya mengakui tindakan konservasi berbasis area yang efektif selain Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia. Artikel ini juga membahas beberapa contoh tindakan konservasi berbasis area yang efektif, seperti sasi dan MPA (Marine Protected Area), serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan tindakan konservasi tersebut. Artikel ini juga membahas pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam tindakan konservasi dan pentingnya memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam implementasi tindakan konservasi.
Penulis berpendapat bahwa meskipun MPA penting untuk konservasi laut, namun bukan satu-satunya alat yang efektif. Tindakan lain, seperti konservasi berbasis masyarakat dan sistem pengelolaan tradisional, juga telah berhasil dalam melestarikan ekosistem laut di Indonesia. Para penulis memberikan contoh OECM yang berhasil, seperti sistem sasi laut di Maluku Tenggara Barat dan sistem panglima laut di Pulau Weh.
Artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan tindakan konservasi laut yang efektif di Indonesia, seperti kurangnya pendanaan, penegakan hukum yang lemah, dan konflik antara tujuan konservasi dan mata pencaharian lokal. Para penulis menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi dan menemukan solusi yang seimbang antara tujuan konservasi dengan kebutuhan masyarakat lokal.
1. Dokumen tersebut membahas kerangka kebijakan nasional mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Jawa berdasarkan jasa ekosistem pangan dan air;
2. Daya dukung penyediaan pangan di Pulau Jawa belum terlampaui, sedangkan daya dukung penyediaan air telah terlampaui;
3. Dokumen tersebut memberikan rekomendasi arah kebijakan nasional untuk pengukuran dan pemantauan daya
Dokumen tersebut merangkum arahan kebijakan pengendalian perubahan iklim di Provinsi Maluku, yang mencakup komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030, program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai sektor seperti kehutanan, energi, dan pangan, serta anggaran untuk melaksanakan program-program tersebut di beberapa kabupaten di Maluku.
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaSunoto Mes
Ìý
Sebagai negara kepulauan Indonesia memerlukan kebijakan berbasis konsep negara kepulauan dengan prinsip-prinsip integrasi darat dan laut sebagai suatu kesatuan ekosistem, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Implementasinya dilakukan dengan 2 prinsip: Konsep negara kepulauan sebagai pola dasar pembangunan dan laut sebagai modal dasar. Pengelolaan laut dapat digunakan dengan konsep tata kelola laut yang baik (good ocean governance) dan implementasinya dengan menggunakan tata guna laut terpadu (integrated sea use management). Pengembangan investasinya dapat digunakan konsep Blue Economy dengan prinsip: keberlanjutan, efisiensi sumberdaya alam, tanpa meninggalkan apapun berupa limbah (zero waste), dan kepedulian sosial. Konsep ini sejalan dengan UU Kelautan yang telah ditetapkan tahun ini. This is a national ocean policy framework initiated and designed based on the principles of sustainability through implementing good ocean governance and integrated sea use management.
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Mujiyanto -
Ìý
Dokumen tersebut membahas pentingnya Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) untuk melindungi sumber daya laut dan pantai Indonesia. MCPAs dapat digunakan untuk mengurangi eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan, serta melindungi keanekaragaman hayati. Dokumen tersebut juga menjelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan lokasi MCPAs seperti dukungan masyarakat, kondis
1. Dokumen ini membahas hasil penelitian tentang potensi, kondisi, dan status pemanfaatan terumbu karang di Provinsi Gorontalo.
2. Penelitian ini menganalisis kondisi terumbu karang melalui citra satelit dan survei lapangan untuk mengetahui tingkat penutupan karang, keanekaragaman biota, dan tingkat pemanfaatan sumber daya.
3. Hasilnya berupa peta potensi dan kondisi terumbu karang yang menggambarkan sebar
Indonesian_Copy of USAID Marine and Fisheries Portfolio Feb 13.pptxMocki1
Ìý
Rumah Program 02_Kelautan untuk Ekonomi Biru.pptx
1. RUMAH PROGRAM KELAUTAN
UNTUK EKONOMI BIRU
OR KEBUMIAN DAN MARITIM
Mewujudkan Visi Indonesia Emas
2045 yang Bersatu, Berdaulat, Maju &
Berkelanjutan
• Sumber Daya Kelautan yang
Berdaulat - Meningkatkan PDB
maritim melalui pembangunan
ekonomi biru sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi baru
• Teknologi Kelautan Tepat Guna
yang Maju - Meningkatkan daya
saing IPTEKIN termasuk kualitas
dan kuantitas SDM periset kelautan
• Kesehatan Laut yang
Berkelanjutan - Menjaga kesehatan
laut untuk pembangunan rendah
karbon
Meningkatkan kepemimpinan dan
pengaruh Indonesia di dunia
internasional
RELEVANSI RPJPN
1. UU 17/1985 tentang Pengesahan
UNCLOS
2. UU 43/2008 tentang Wilayah Negara
3. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. UU 11/2013 tentang Pengesahan
Nagoya Protocol on Access to Genetic
Resources and the Fair and Equitable
Sharing of Benefits Arising from their
Utilization to the CBD
5. UU 1/2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
6. UU 32/2014 tentang Kelautan
7. UU 16/2023 tentang Landas Kontinen
8. PP 61/2011 tentang Rencana Aksi
Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca
9. PP 59/2017 tentang tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
10. PP 38/2018 tentang Rencana Induk
Riset Nasional tahun 2017 – 2045
11. PP 83/2018 tentang Penanganan
Sampah Laut
12. PP 80/2023 tentang Peran Aktif
Indonesia di Kawasan Dasar Laut
Internasional (KDLI)
LANDASAN HUKUM
2. • Sumber Daya Kelautan yang Berdaulat - Sumber daya kelautan terrmasuk
perikanan dan mendukung diplomasi Indonesia dalam persaingan sumber daya di
wilayah di luar yurisdiksi (sumber daya mineral di Kawasan Dasar Laut
Internasional, biodiversitas laut dalam kerangka Biodiversity Beyond National
Jurisdiction, Ekstensi Landas Kontinen) sebagai warisan bagi umat manusia
Purwarupa Model Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
- Naskah Kebijakan Pemanfaatan Mineral di KDLI
- Naskah Kebijakan Implementasi Persetujuan BBNJ yang Efektif
- Model Pengelolaan Perikanan
• Teknologi Kelautan yang Maju - Kemandirian dan keunggulan teknologi
observasi kelautan, sistem diagnosis kesehatan laut, dan akuisisi data/sampel laut
dalam
Purwarupa Sistem Observasi Laut
- Purwarupa Teknologi Kelautan
- Purwarupa Arsitektur NODC
• Kesehatan Laut yang Berkelanjutan - Peran laut yang sehat untuk aksi adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim
Purwarupa Indeks Kesehatan Laut Indonesia
- Model Sistem Diagnosa Kesehatan Laut
- Model Karbon Biru untuk Mitigasi Iklim
Purwarupa : 3 buah | KTI Global : 7 paper | Anggaran : 1 M
KONTRIBUSI & TARGET OUTPUT
• PDB maritim sebagai negara maritim masih relatif rendah (7.6%)
• Persaingan global atas sumber daya yang semakin meningkat
• Laut dari pesisir – laut dalam menghadapi triple planetary crisis:
• Perubahan iklim
• Kehilangan biodiversitas termasuk sumber daya perikanan
• Kerusakan lingkungan dan pencemaran
TANTANGAN
Zona maritim berdasarkan UNCLOS. Sumber: Bähr (2017).
3. 3
TARGET PURWARUPA
TAHUN 2025
No Sub Program Target Kinerja Rencana Kerja
1 Sumber Daya Kelautan yang
Berdaulat
1. Purwarupa Model Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan
1. Analisis Cost Benefit pemanfaatan sumber daya
mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional /
KDLI (sumber daya mineral, ekonomi-ekologi),
serta analisis data KDL Nasional
2. Rekomendasi strategi implementasi lima pilar
Persetujuan Biodiversity Beyond National
Jurisdiction
3. Konsolidasi data Ekstensi Landas Kontinen
4. Data populasi sumber daya ikan dan dinamika
perikanan
2 Teknologi Kelautan yang Maju 1. Purwarupa Sistem Observasi Laut 1. Rancangan dan aplikasi sistem hardware &
software prototipe
2. Evaluasi arsitektur data NODC
3 Kesehatan Laut yang
Berkelanjutan
1. Purwarupa Indeks Kesehatan Laut
Indonesia
1. Karakterisasi dinamika dan variabilitas spatial dan
temporal lingkungan laut Indonesia
4. 2025 2026 2027 2028 2029
Kesehatan Laut
yang Berkelanjutan
Data karakterisasi dinamika dan
variabilitas spatial dan temporal
lingkungan laut Indonesia
Sumber Daya
Kelautan yang
Berdaulat
Model respon biosfer laut
terhadap tekanan lingkungan
termasuk perubahan iklim
1. Analisis Cost Benefit
pemanfaatan sumber daya
mineral di Kawasan Dasar
Laut Internasional KDLI
(neraca karbon, teknik
penambangan), serta analisis
data KDL Nasional
2. Rekomendasi scenario
PemRI untuk perlindungan
kawasan (MPA EBSA)
3. Eksplorasi potensi ELK dan
analisis data eksisting
4. Model populasi SD ikan dan
dinamika perikanan
Model interaksi biosfer laut
dengan lingkungannya dan
model karbon biru
Sistem diagnosa kesehatan
lingkungan laut Indonesia
(Indeks KLI)
Teknologi (nature-based
solution) penanganan dan
pemulihan lingkungan laut
1. Sintesis kesiapan fase
eksplorasi KDLI, serta
analisis data KDL Nasional
2. Evaluasi gap peran PemRI
dalam implementasi
Persetujuan BBNJ
3. Eksplorasi potensi ELK dan
analisis data eksisting
4. Data populasi SD ikan dan
dinamika perikanan
1. Data geologi dan lingkungan
eksplorasi KDLI, dan model
eksplorasi mineral KDL
Nasional
2. Peran Indonesia dalam
Ekspedisi Regional Kelautan
BBNJ
3. Eksplorasi potensi ELK dan
analisis data eksisting
4. Model populasi SD ikan dan
dinamika perikanan
1. Data ekonomi dan
biodiversitas eksplorasi
KDLI, dan peta prospek
eksploitasi KDL Nasional
.
2. Peran Indonesia dalam
Ekspedisi Regional Kelautan
BBNJ
3. Sintesis data potensi usulan
baru ELK
4. Rekomendasi pengelolaan
SD ikan dan dinamika
perikanan
Teknologi Kelautan
yang Maju
1. Analisis Cost Benefit
pemanfaatan sumber daya
mineral di Kawasan Dasar Laut
Internasional KDLI (sumber
daya mineral, ekonomi -
ekologi), serta analisis data
KDL Nasional
2. Rekomendasi strategi
implementasi lima pilar
Persetujuan Biodiversity
Beyond National Jurisdiction
3. Konsolidasi data Ekstensi
Landas Kontinen (ELK)
4. Data populasi SD ikan dan
dinamika perikanan
1. Rancangan dan aplikasi sistem
hardware- software purwarupa
dan model
2. Evaluasi arsitektur data NODC
1. Pembangunan prototipe dan
validasi cost-effective
technology
2. Prototipe NODC dan
konsolidasi data
1. Peningkatan kualitas data,
akurasi, resolusi dan uji coba
lingkungan laut
2. Prototipe NODC dan
konsolidasi data
1. Integrasi dan pengujian
sistem
2. Penguatan prototipe NODC
internal dan regional
1. Implementasi, diversifikasi
aplikasi teknologi
2. Operasional NODC
ROADMAP RISET KEBUMIAN DAN MARITIM