More Related Content
Similar to Sapu Bersih Pungutan Liar dilingkungan Kementerian Agama .pptx (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Sapu Bersih Pungutan Liar dilingkungan Kementerian Agama .pptx
- 1. unit pemberantasan pungli KOMPOL ANDY RAHMANSYAH, SIK WAKA POLRES TANJUNGPINANG Tanjungpinang, November 2017
- 2. D A S A R 1. UU RI No.8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Perpres RI Nomor : 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
- 3. PENGERTIAN PUNGLI ADALAH PENGENAAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DI TEMPAT YANG SEHARUSNYA TIDAK ADA BIAYA DIKENAKAN ATAU DIPUNGUT DILOKASI ATAU PADA KEGIATAN TERSEBUT TIDAK SESUAI KETENTUAN. SEHINGGA DAPAT DIARTIKAN SBGAI KEGIATAN MEMUNGUT BIAYA ATAU MEMINTA UANG SECARA PAKSA OLEH SESEORANG KPD PIHAK LAIN DAN HAL TERSEBUT MERUPAKAN SEBUAH PRAKTEK KEJAHATAN ATAU PERBUATAN PIDANA.
- 4. LATAR BELAKANG PUNGLI a. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar. b. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri. c. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli. d. Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa. e. Terbatasnya sumber daya manusia. f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.
- 5. VISI SATGAS TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK PADA KEMENTRIAN / LEMBAGA DAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERBEBAS DARI PUNGUTAN LIAR
- 6. MISI SATGAS 1. MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR; 2. MEMBANGUN SISTEM PENGUMPULAN , PENGELOLAAN, PENYAJIAN DATA & INFORMASI DARI KEMENTRIAN / LEMBAGA & PIHAK LAIN YANG TERKAIT DGN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI 3. MEMBANGUN DAN MENGINTERNALISASI BUDAYA ANTI PUNGLI PADA TATA PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT;
- 7. 4. MENGOORDINASIKAN, MERENCANAKAN & MELAKSANAKAN OPERASI / KEGIATAN PEMBERANTASAN PUNGLI 5. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KPD PUBLIK MELALUI TRANSPARASI & STANDARISASI PELAYANAN, SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN & MENGHAPUSKAN PUNGUTAN LIAR LANJUTAN
- 8. SASARAN UNIT SABER PUNGLI DIUTAMAKAN TERHADAP INSTANSI YANG MELAKUKAN PEYALANAN PUBLIK DAN TEMPAT-TEMPAT LAIN YANG MASUK DALAM WILAYAH PUNGLI
- 9. PELAYANAN PUBLIK UNDANG-UNDANG NOMOR 25 THN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK ADALAH UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG MERUPAKAN EFEKTIFITAS FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAHAN ITU SENDIRI. PELAYANAN PUBLIK MENURUT UU NO. 25 TH 2009 DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERI KEPASTIAN HUKUM DALAM HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT DAN PENYELENGGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK
- 10. 1. TERWUJUDNYA BATASAN DAN HUBUNGAN YANG JELAS TENTNG HAK , TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN SELURUH PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 2. TERWUJUD SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG LAYAK SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN DAN KORPORASI YANG BAIK; 3. TERPENUHINYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN 4. TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYAN PUBLIK TUJUAN PELAYANAN PUBLIK
- 11. 1. KEPENTINGAN UMUM 2. KEPASTIAN HUKUM 3. KESAMAAN HAK 4. KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN 5. KEPROFESIONALAN 6. PARTISIPATIF 7. PERSAMAAN PERLAKUAN / TDK DISKRIMINATIF 8. KETERBUKAAN 9. AKUNTABILITAS 10. FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN 11. KETEPATAN WAKTU 12. KECEPATAN, KEMUDAHAN, DAN KETERJANGHKAUAN ASAS PELAYANAN PUBLIK
- 12. SEKTOR YAN PUBLIK RAWAN PUNGLI NO ISTANSI PRODUK YAN IZIN 1. IMIGRASI Pengurusan Pasport dan VISA 2. BEA CUKAI - Bea Masuk - Bea Keluar 3. KUA Pengurusan Surat Nikah 4. BAPEDALDA Rekomendasi Izin Lingkungan 5. DINAS PERHUBUNGAN - Surat Izin KIR - Pemungutan Parkir 6. PTSP BP TANJUNGPINANG Transportasi Barang Masuk dan Keluar 7. KANTOR PETANAHAN (BPN) Penerbitan Sertifikat Tanah 8. DISDUK CAPIL - Pengurusan KTP - Akta Kelahiran - Kartu Keluaga - Surat Pindah (Domisili) - Surat Keterangan Kematian 9. DISPERINDAG Angka Pengenal Importir 10. DINAS PENDIDIKAN Rekomendasi Mendirikan Sekolah
- 13. SEKTOR YAN PUBLIK RAWAN PUNGLI N O ISTANSI PRODUK PELAYANAN IZIN 11. BALAI KARANTINA Izin Karantina Hewan dan Tumbuhan 12. JASA RAHARJA Asuransi Kecelakaan 13. PTSP PEMDA / PEMKO - Izin Penanaman Modal / Perluasan Penanaman Modal - Izin Ganguan (HO) / Pembuarang Air Limbah / Tempat Simpan Limbah B3 - Izin Lingkungan - Rekomendasi izin penyelenggaraan pos - SIUP / SIUP-MB / TDG / TDI / TDP - Izin Usaha Industri (IUI) / Izin Perluasan / Izin Usaha Kawasan Industri - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) - Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) - Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Perpanjangan - Izin Lembaga Pelatihan Kerja - Izin Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) - Surat Izin Praktek Bidan / Izin Praktek Perawat / Izin Kerja Perawat - Izin Pendirian Rumah Sakit / Izin Operasional Rumah Sakit - Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor - Izin Usaha Parkir Umum / Khusus - Izin Usaha Angkutan Umum - Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) / Pusat Perbelanjaan
- 14. SEKTOR YAN PUBLIK RAWAN PUNGLI N O ISTANSI PRODUK PELAYANAN IZIN 14. SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN - Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar - Mengatur Keberangakatan dan Kedatangan Kapal Perikanan - Periksa Ulang Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan - Periksa Teknis dan Nautis Kapal Perikanan dan Periksa Alat Tangkap Ikan serta Alat Bantu Tangkap Ikan - Periksa Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan - Periksa Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan - Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan - Periksa Sertifikat Ikan Hasil Tangkapan - Pengawasan Pengisian Bahan Bakar - Pengawasan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan - Melaksanakan Bantuan Pencarian dan Penyelamatan - Memimpin Penanggulangan Pencemaran dan Pemadaman Kebakaran di Pelabuhan Perikanan - Mengawasi Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Maritim - Periksa dan Mengesahkan Perjanjian Kerja Laut - Mengatur Olah Gerak dan Lalu Lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan - Pengawasan Pemadaman
- 15. SEKTOR YAN PUBLIK RAWAN PUNGLI NO INSTANSI PRODUK IZIN YAN 15 MENKUMHAM LAPAS/ RUTAN - Pemberian Asimilasi bagi Napi untuk bekerja atau belajar diluar rutan maupun diluar lapas (siang hari berada diluar rutan dan pada malam hari kembali ke rutan) - Pungutan bagi masyarakat yang hendak membesuk Napi ke Rutan maupun ke Lapas (biaya perpanjangan waktu jam besuk) - Pemberian Remisi bagi Napi - Pengurusan bebas bersyarat bagi Napi - Pemberian fasilitas tertentu kepada para Napi (fasilitas kamar, pengurangan penghuni kamar , alat komunikasi, izin berobat diluar , dll) - Memberikan izin besuk diluar ketentuan yang berlaku (memberikan ruangan tertentu kepada para Napi) - Pemerasan bagi para Napi (penenpatan napi ke tempat tertentu) - Memberikan atau mengijinkan napi di besuk di ruangan kerja petugas maupun pejabat
- 16. PENYEBAB KORUPSI/PUNGLI 1. Tidak menjalanakan Agama dengan baik dan benar 2. Keinginan untuk pendapatan lebih 3. Punya keinginan untuk Hidup mewah 4. Karna menganggap dibutuhkan oleh masyarakat 5. Nepotisme 6. Dan lain-lain
- 17. MODUS PUNGLI 1. Suap Menyuap (pemberi dan penerima dikenakan pidana) Pemberian dan penerimaan uang atau hadiah oleh seseorang karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan. 2. Pemerasan. Berasal dari kata Peras yang maknanya meminta uang atau sejenisnya dengan ancaman. 3. Gratifikasi. Suatu pemberian dalam arti luas, berupa uang, biaya tambahan, barang, diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasillitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, atau fasilitas lainnya.
- 18. DAMPAK PUNGLI o EKONOMI BIAYA TINGGI o RUSAKNYA TATANAN MASYARAKAT o CIPTAKAN MASALAH SOSIAL & KESENJANGAN SOSIAL o HAMBAT PEMBANGUNAN o MASYARAKAT DIRUGIKAN o MENIMBULKAN KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT KPD PEMERINTAH
- 19. PENANGGULANGAN PUNGLI 1. Penal System (Penegakan Hukum). 2. Non Penal System (Preventif).
- 20. LANDASAN HUKUM NO KETENTUAN HUKUM JENIS ANCAMAN PIDANA 1. UU NO. 20 THN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 THN 1999 TTG PEMBARANTASAN TIPIKOR , PASAL 5 AYAT (1) DAN (2) PEGAWAI /PENYELENGGARA YANG MENERIMA PEMBERIAN / JANJI SUPAYA BERBUAT/TIDAK DLM JABATANNYA PENJARA MIN 1 THN, MAKS 5 THN DENDA MIN 50 JT , MAKS 250 JT 2 UU NO. 20 THN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 THN 1999 TTG PEMBARANTASAN TIPIKOR , PASAL 11 PEGAWAI NEGERI /PENYELENGGARA NEGARA YANG MENERIMA HADIAH / JANJI PDHL DIKET KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN PENJARA MIN 1 THN, MAKS 5 THN DENDA MIN 50 JT, MAKS 250 JT
- 21. NO KETENTUAN HUKUM JENIS ANCAMAN PIDANA 3 UU NO. 20 THN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 THN 1999 TTG PEMBARANTASAN TIPIKOR , PASAL 12 HURUF e PGWAI NEGERI/ PENYELENGGARA YG MENGNTUNGKAN DIRI SNDRI/ORG LAIN SCR MLWAN HUKUM DGN MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA PENJARA MIN 4 THN, MAKS 20 THN DENDA MIN 200 JT, MAKS 1 MILYAR 4 UU NO. 20 THN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 THN 1999 TTG PEMBARANTASAN TIPIKOR , PASAL 12 HURUF f PGWAI NEGERI/ PENYELENGGARA NEGARA PD WKTU MNJLNKN TGS MEMINTA,MENERIMA/ MEMOTONG PMBAYARAN PGWAI NEGERI/PENYELENG GARAN NEGARA LAINNYA SEOLAH- OLAH MEMPUNYAI UTANG KPDNYA PENJARA MIN 4 THN, MAKS 20 THN / SEUMUR HDP DENDA MIN 200 JT , MAKS 1 MILYAR
- 22. NO KETENTUAN HUKUM JENIS ANCAMAN PIDANA 5 UU NO. 20 THN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 THN 1999 TTG PEMBARANTASAN TIPIKOR , PASAL 12 HURUF g PEGAWAI NEGERI / PENYELENGGARA NEGARA YG PD WKTU MNJLNKN TUGAS, MMINTA/MENERIMA PKRJAAN /PENYERAHAN BRG SEOLAH-OLAH MRPKAN UTANG KPD DIRINYA, PDHL BKN HUTANG PENJARA MIN 4 THN, MAKS 20 THN DENDA MIN 200 JT, MAKS 1 MILYAR 6 UU NO. 20 THN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 THN 1999 TTG PEMBARANTASAN TIPIKOR , PASAL 12 B SETIAP GRATIFIKASI KPD PGWAI /PENYELENGGARA NEGARA DIANGGAP PEMBERIAN SUAP APABILA BERHUBUNGAN DGN JABATANNYA PENJARA MIN 4 THN, MAKS 20 THN DENDA MIN 200 JT MAKS 1 MILYAR
- 23. NO KETENTUAN HUKUM JENIS ANCAMAN PIDANA 7 UU NO. 20 THN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 THN 1999 TTG PEMBARANTASAN TIPIKOR , PASAL 13 SETIAP ORG YG MMBERIKAN HADIAH/ JNJI KPD PGWI NEGERI MENGINGAT KEKUASAAN/WEW ENANG YG MELEKAT PADA JBTAN/KEDUDUKA NNYA PENJARA MAKS 3 THN DENDA MIN 150 JT
- 24. NO KETENTUAN HUKUM JENIS ANCAMAN PIDANA 8 UU RI NO.8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, PASAL 368 Ayat 1 BRG SIAPA DGN MKSD MENGUNTUNGKAN DIRI SNDRI/ORG LAIN SCR MELAWAN HUKUM MEMAKSA SESEORANG DGN KEKERASAN /ANCAMAN KEKERASAN UTK MMBERIKAN BRG SESUATU PENJARA MAKS 9 BULAN DENDA NIHIL 9 UU NO. 11 THN 1980 TTG TP. SUAP , PASAL 3 BRG SIAPA MNRIMA SESUATU/ JANJI ,SDANGKAN IA MENGETAHUI ATAU PATUT DPT MNDUGA BHWA PMBERIAN SESUATU / JANJI ITU DIMAKSUDKAN SUPAYA IA BERBUAT SESUATU DLM TGSNYA PENJARA MAKS 3 BULAN DENDA MAKS 15 JT
- 25. PROSES UNGKAP PUNGLI O T T INFORMAN PUNGLI DUMAS POLRI S I D I K OTT (OPERASI TERTANGKAP TANGAN) POLRI, KONDISINYA BERBEDA DGN DI KPK YANG DIAWALI DARI PROSES PENYADAPAN (LAWFULL INTERCEPT). POLRI HANYA DPT LAKUKAN INTERCEPT SAAT PENYIDIKAN, PASAL 26 & 26 A UU NO. 31 THN 1999 jo UU NO.20 THN 2001. OTT YG DPT DILAKSANAKAN OLEH POLRI ADALAH PENANGKAPAN ATAS KASUS PUNGLI (KORUPSI/PEMERASAN) BERDASARKAN LAPORAN DARI MASYARAKAT/DUMAS MAUPUN HASIL PENYELIDIKAN SECARA INTENSIF OLEH PETUGAS POLRI, (SANGAT BERGANTUNG KPD KESADARAN MASYARAKAT (INFORMAN) SBG TRIGGER UTK MELAPORKAN TTG AKAN TERJADINYA PUNGLI). SETELAH MENDAPATKAN INFORMASI TERKAIT PUNGLI, PENYELIDIK MELAKUKAN PENDALAMAN & PENGKAJIAN TERKAIT KECUKUPAN ALAT BUKTI DLM PROSES PENANGKAPAN / TDK BOLEH GEGABAH (MINIMAL PADA SAAT TERTANGKAP TANGAN KECUKUPAN 2 ALAT BUKTI TERPENUHI). ANTISIPASI TERHADAP UPAYA MENGHILANGKAN BARANG BUKTI MAUPUN TSK MENGELAK & TDK MENGAKUI PERBUATAN, SEGERA SITA HP & PISAHKAN TSK DGN KORBAN / SAKSI) OTT TERHADAP PUNGLI MEMPEDOMANI ALAT BUKTI PSL 184 KUHAP. LIDIK
- 26. PROSES PENYIDIKAN 3. TEKNIK PENYIDIKAN Pemanggilan, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan. Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka Pengambilan Sumpah Pengelolaan Barang Sitaan Pendampingan Penasehat Hukum Rekonstruksi Gelar Perkara Pengembangan Penyidikan Koordinasi: JPU (pemenuhan unsur) LKPP (proses pengadaan) BPK/BPKP (kerugian keuangan negara) Kemenkumham RI (cekal) Kemenkeu RI (anggaran) PPATK (aliran dana mencurigakan) KPK (koordinasi/supervisi) BI/OJK (blokir rekening, saham, reksadana dll) PN (penetapan sita/dah, pelaks sidang) Lapas (pemeriksaan dan penyerahan tersangka) 1. PERSIAPAN PENYIDIKAN RAB Rencana Kegiatan 2. ADMINISTRASI PENYIDIKAN Laporan Polisi SPDP Administrasi Penyidikan sesuai KUHAP Blangko Biodata Saksi/Tersangka 4. PENYERAHAN BERKAS PERKARA Penyerahan Tahap I Pemenuhan petunjuk Jaksa Penyerahan Tahap II 5. TINDAK LANJUT PENYIDIKAN Penyerahan tersangka & barang bukti Monitoring persidangan Pelimpahan perkara Penghentian penyidikan
- 27. LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN SATGAS SABER PUNGLI POLRES TANJUNGPINANG Melakukan Rapat koordinasi dengan intansi terkait dalam rangka menanggulangi pemberantasan tindak pidana pungli dimasing masing instansi Menghimbau kepada seluruh aparatur pemerintah dan segenap elemen masyarakat untuk bersama sama memberantas tindak pidana pungli. Namun dalam kenyataannya team saber pungli Sat Reskrim Polres Tanjungpinang masih menemukan adanya praktek pungli seperti yang terjadi pada: a.KSOP TANJUNGPINANG Oknum petugas KSOP melakukan praktek pungli dengan modus meminta biaya ceking kapal kepada pengusaha dan jika pengusaha tidak memberi maka jadwal keberangkatan kapal akan tertundasehingga dapat merugikan penumpang. b. BPN TANJUNGPINANG oknum petugas BPN melakukan praktek pungli dengan modus meminta biaya pengukuran serta biaya pengurusan sertifikat diluar ketentuan yang berlaku pada BPN kepada masy yang mengajukan permohonan pengurusan sertifikat dan jika sipemohon tidak memberi maka permohonan tidak akan di tanda tangani oleh oknum BPN tersebut. Untuk kedua perkara tersebut penyidik telah melakukan serangkain penyidikan dan terhadap berkas perkaranya telah di limpahkan ke JPU. Pahwa pada saat sekarang ini masih banyak laporan dari masyarakat ttg adanya Pungli, akan tetapi karena belum masuk kedalam Panel SISTEM
- 28. TELEPON / SMS / WA 08117882017 EMAIL saberpinang@gmail.com FACEBOOK saberpinang CALL CENTRE POSKO
- 29. SEKIAN & TERIMA KASIH