slide 2.pptx
Download as pptx, pdf0 likes52 views
Dokumen ini membahas tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan di Indonesia, termasuk pengaturan pembagian kewenangan, sumber daya keuangan, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip penting yang diuraikan meliputi akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan mekanisme pendanaan, insentif bagi daerah dengan kinerja baik, serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi dalam pengelolaan anggaran.
slide 2.pptx
- 1. LOGO
- 2. 2 Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Penyerahan, pelimpahan, penugasan urusan Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 3. Note : Prinsip partisipasi adalah mendorong setiap warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Analisis partisipatif ini dilakukan untuk memahami suara masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan, tentang masalah kemiskinan yang mereka hadapi serta mengakomodasikan suara masyarakat miskin dalam kebijakan perumusan. Prinsip akuntabilitas adalah batasan dalam menentukan apakah hal tersebut benar termasuk dalam akuntabilitas atau tidak. Akuntabilitas yang dilaksanakan dengan baik berarti sudah menuruti prinsip tersebut dengan benar. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- 4. 4 Pengelolaan Diserahkan (desentralisasi) Menteri/pimp lembaga sbg pengguna Dekonsentrasi Instansi vertikal di Daerah Gubernur Tugas Pembantuan Keuangan Negara PUSAT Dikelola dlm APBN DAERAH Dikelola dlm APBD Presiden Sbg Kep. Pemerintahan Bupati Walikota / / Menkeu sbg pengelola Dikuasakan Kekayaan Neg yg dipisahkan: BUMN / penyertaan modal lainnya Kekayaan Daerah yg dipisahkan: BUMD / penyertaan modal lainnya Dikelola dlm Agr Dekon Dikelola secara otonom oleh BUMN / pihak swasta Dikelola secara otonom oleh BUMD / pihak swasta Dikelola dlm Agr Tugas Pemb Pimp Lembaga Tinggi Negara sbg pengguna Pembantu Presiden
- 5. Note : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Contoh : pembangunan pasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh : pemerintah daerah yang membantu tugas pemerintah pusat agar pekerjaan lebih efisien dengan cakupan yang lebih meluas. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Contoh : Presiden melimpahkan wewenang untuk melaksanakan ASEAN GAMES yang akan diselenggarakan di daerah kepada Gubernur setempat.
- 6. Note Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang. Contoh : bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan
- 7. 7 sumber pendanaan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Belanja Surplus/Defisit Penerimaan Pembiayaan Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah/Desa APBN APBN BHP & BP DAU DAK SILPA Tahun Lalu Dana Cadangan Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pinjaman Daerah KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL kewenangan APBD Pelaksanaan Kewenangan
- 8. Note : Dana perimbangan adalah dana yang ada kaitannya dengan dana yang dialirkan dari APBN untuk kebutuhan daerah otonom. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Contoh : belanja pegawai, pembiayaan pembangunan infrastruktur, dll Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Contoh : Air Minum, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Irigasi, Jalan, Perikanan.
- 9. Note : Pinjaman daerah dilakukan untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk keperluan tempat di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 10. didiksusetyo 10 Formula DAU (UU No.33/2004) DAU = AD + Celah Fiskal (CF) AD = Alokasi Dasar CF = Kebutuhan Fiskal (KbF) Kapasitas Fiskal (KpF) Dimana : DAU : Dana Alokasi Umum ; AD : Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji PNS Daerah ; CF : Celah Fiskal ;
- 11. 11 Pelaksanaan Kewenangan Kewenangan Daerah : Kewenangan Wajib Kewenangan Lainnya Tujuan Otda dan Desentralisasi Fiskal : Mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan masyarakat Mengurangi kesenjangan Mendorong investasi daerah Melalui : Peningkatan Pelayanan (Public Service Obligation/PSO) Pemberdayaan Masyarakat (partisipasi dan demokrasi) Peningkatan daya saing Daerah Sarana : Good Governance Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Anggaran kinerja dan pelaporan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP) Standar Pelayanan Minimum (SPM) SAP
- 12. 12 . Pasal 1 UU 33/2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah adalah Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 13. 13 PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan
- 14. 14 Prinsip Money Follow Function Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah A P B N A P B D didanai dari didanai dari Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- 15. 3 4 Pengeluara n APBN untuk Daerah 5 1 Transfer Daerah (DBH, DAU, DAK, Dana Otsus dan Dana Penyesuaian) Subsidi (Energi : BBM dan Listrik, dan Non Energi : Pangan, Pupuk, Benih, lainnya) Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Dana Vertikal di Daerah Bantuan Langsung ke Masyarakat (PNPM, BOS, Jamkesmas dan BLT) Jenis Pengeluaran APBN untuk Daerah 2 www.djpk.depkeu.go.id 15
- 16. Note : Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Desentralisasi adalah suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
- 17. Melalui Angg K/L Belanja Pemerintah Pusat Transfer Ke Daerah Daerah Pemerintah Pusat Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan Mendanai kewenangan 6 Urusan Melalui Angg Non K/L PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN APBN Alur Belanja APBN ke Daerah DanaVertikal di Daerah Hibah Pinjaman Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian Dana Dekonsentrasi DanaTgs Pembantuan PNPM, BOS, Jamkesmas Subsidi dan Bantuan Masuk APBD 17 Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi) MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY
- 18. Note : 6 Urusan Pemerintah Pusat adalah 1. Politik Luar Negeri;. 2. Pertahanan;. 3. Keamanan;. 4. Yustisi;. 5. Moneter dan 6 Fiskal Nasional;
- 20. 1.Dana Insentif Daerah (DID) diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja keuangan dan kinerja ekonomi & kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya good governance dan clean government. a. Kinerja Keuangan Daerah: Persentase peningkatan PAD > rata2 Nasional. Peningkatan Opini BPK atas LKPD. Ketepatan Waktu Penyampaian APBD. Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) < rata2 Nasional dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) > rata2 Nasional. b. Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan: Pertumbuhan Ekonomi > pertumbuhan ekonomi Nasional. Pengurangan Tingkat Kemiskinan > rata2 Nasional . Pengurangan Tingkat Pengangguran > rata2 Nasional. Tingkat Inflasi < rata2 Nasional. Dana Insentif Daerah 20 2.Terdapat 54 daerah yang memperoleh DID, terdiri dari 9 provinsi dan 45 kabupaten/kota.
- 22. Hibah ke Daerah 1. Pemerintah dapat memberikan Hibah kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, penerusan pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri. 2. Hibah diprioritaskan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur daerah. 3. Hibah yang telah dan akan dilaksanakan : Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) System Project JBIC. Local Basic Education Capacity (L-BEC Belanda & UE. Hibah Air Minum dan Air Limbah AusAID. 22
- 23. Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah kepada PDAM (1) 1.Pencapaian tujuan peningkatan jumlah penduduk atas akses sumber air minum yang aman dan berkelanjutan pada tahun 2015. 2.Pemerintah berupaya memperluas akses PDAM terhadap kredit investasi (Perpres No.29/2009) melalui pemberian: a.Jaminan sebesar 70% atas kewajiban pembayaran kembali kredit investasi PDAM kepada bank. Apabila terjadi default/gagal bayar, selanjutnya dilakukan pembebanan: Pemerintah menanggung 40% yang selanjutnya diperhitungkan sebagai pinjaman kepada PDAM. Pemda menanggung 30%, baik yang berasal dari APBD dan/atau konversi beban sebagai utang kepada Pemerintah (apabila Pemda tidak membayar utang tersebut dapat dipotong dengan DAU dan/atau DBH). Tanggungan tersebut selanjutnya dapat diperhitungkan sebagai penyertaan modal/pinjaman/hibah kepada PDAM. 23
- 24. b. Subsidi atas bunga yang dikenakan oleh bank. Penetapan tingkat bunga kredit sebesar BI rate ditambah paling tinggi 5 %, dengan ketentuan: Tingkat bunga sebesar BI rate akan ditanggung PDAM. Selisih bunga di atas BI rate paling tinggi sebesar 5% menjadi subsidi yang ditanggung Pemerintah. Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah kepada PDAM (2) 24
- 25. Pokok-Pokok Kebijakan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 25 No. TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN 1 Memperbaiki Sistem Pemungutan Membatasi jenis pungutan daerah Closed list 2 Penguatan Local Taxing Power Memperluas basis pungutan daerah 1. Memperluas objek 2. Menambah jenis 3. Menaikkan tarif maksimum 4. Diskresi penetapan tarif 3 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Mengubah sistem pengawasan 1. Pengawasan preventif dan korektif 2. Sanksi 4 Memperbaiki Sistem Pengelolaan Meningkatkan kualitas penggunaan hasil pajak daerah 1. Memperbaiki bagi hasil pajak 2. Mempertegas earmarking 3. Memperbaiki sistem insentif pemungutan
- 26. Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Kegiatan non-fisik, antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian & survey, pembinaan & pengawasan, serta pengendalian. Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap. Kegiatan fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya - Kegiatan bersifat fisik lainnya antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bansos yang diserahkan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN Sebagian kecil Dana Dekon dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap. Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 26
- 27. Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan sepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/L. K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping. Dana Dekon dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur. Dana TP (Tugas pembantuan) dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dan/atau Desa. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan. 27 Prinsip Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 28. BAPPEDA (Koordinator) BADAN KEUANGAN/ KEKAYAAN DAERAH (Koordinator wilayah) GUBERNUR SKPD (DINAS) LAP. ASPEK MANAJERIAL (PP 39/2006) Perkembangan realisasi penyerapan dana Pencapaian target keluaran Kendala yang dihadapi Saran tindak lanjut LAP. ASPEK AKUNTABILITAS (PP 8/2006 dan PP 6/2006) Laporan Realisasi Anggaran Neraca CatatanAtas Laporan Keuangan Laporan Barang (BMN) KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN/ LEMBAGA Penggabungan laporan Penggabungan laporan Bahan Laporan kepada DPRD BAPPENAS, KEMKEU, & KEMDAGRI PRESIDEN (MELALUI MENKEU) Bahan LKPP Bahan Evaluasi dan Perencanaan Ketertiban dan Percepatan Laporan Pertanggungjawaban dibutuhkan dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas LKPP Koordinasi Alur Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 28
- 29. 29 DANA DEKON Kegiatan Non Fisik, namun sebagian kecil dananya dapat digunakan untuk mengadakan aset tetap sebagai penunjang kegiatan DANA TP Kegiatan Fisik, dapat ditunjang dengan kegiatan non-fisik BARANG MILIK NEGARA (BMN) Dapat menghasilkan output berupa barang Sistem Informasi dan akuntansi BMN Neraca Pemerintah Pusat DAPAT DIHIBAHKAN KEPADA PEMDA BARANG MILIK DAERAH (BMD) Sistem akuntansi BMD Neraca Pemerintah Daerah Berita Acara Serah terima Barang Hapus BMN Ditatausahakan K/L Ditatausahakan Pemda Ketidaktertiban penatausahaan barang hasil Dekon/TP merupakan salah satu faktor diberikannya opini disclaimer oleh BPK atas LKPP Apabila dihibahkan Besarnya dana penunjang memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis dan efisien serta sesuai karakterisitik kegiatan Pengelolaan Kekayaan Negara oleh Menkeu Syarat-syarat Penghibahan: Bukan barang rahasia Negara Tidak menguasai hajat hidup orang banyak Tidak digunakan lagi oleh K/L Status Barang Hasil Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 30. LOGO 30
- 31. I. Bantuan dan Perlindungan Sosial II. Pemberdayaan Masyarakat/ PNPM Mandiri III. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tujuan: untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Sasaran: Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin Tujuan: untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Sasaran: Kelompok Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin Tujuan: untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil. Sasaran: Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 31 Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan (Perpres No.13 Tahun 2009)
- 32. LOGO 32