More Related Content
What's hot (20)
Similar to SOSIALISASI SKKNI TPP 2022_TPP PUSAT.pptx (20)
Recently uploaded (20)
SOSIALISASI SKKNI TPP 2022_TPP PUSAT.pptx
- 1. SOSIALISASI KEPMENAKER 201/2021 TENTANG SKKNI TPP NURUL HADI IKH LSP-P2 KEMENDESA PDTT KALIBATA 30 JUNI 2022
- 2. TUJUAN 1. TERSOSIALISASINYA KEPMENAKER NO 201 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL 2. DIPAHAMINYA UNIT KOMPETENSI TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL 3. MEMPERSIAPKAN TPP YANG AKAN MENGIKUTI SERTIFIKASI 2
- 3. DASAR HUKUM • UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA • PASAL 129 PP NO 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 43 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA • PASAL 10A, PASAL 14 DAN 15 PERMENDESA NO 19 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PEMENDESA NO 18 TAHUN 2019 TTG PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA • KEPMENDESA NO 40 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA • PERMENAKER NO 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA • KEPMENAKER NO 201 TAHUN 2021 TENTANG SKKNI TPP 3
- 4. TAHAPAN PENYUSUNAN SKKNI TPP 4 Kajian Ketidak sesuain Kepmenaker 03/2018 ttg SKKN TPP terhadap 1. Permendesa No 19/2020 2. Kepmendesa No 40/2021 Workshop Penyusuan SKKNI TPP KBLI-2020 M. 74 Pra Konvensi Draf SKKNI TPP Konvensi Draf SKKNI TPP Penerbitan Kepmenaker No 201 Tahun 2021 Ttg SKKNI TPP Januari – Maret 2021 April 2021 Juni 2021 September 2021 Desember 2021
- 5. 5 KEPMENAKER RI 201 TAHUN 2021 TENTANG: PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL
- 6. SISTEMATIKA KEPMENAKER 201 TAHUN 2021 6 BAB I : PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. PENGERTIAN C. PENGGUNAAN SKKNI D. KOMITE STANDAR KOMPETENSI BAB II : STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA A. PEMETAAN KOMPETENSI B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI C. URAIAN UNIT KOMPETENSI BAB III: PENUTUP
- 7. 7 BAB I : PENDAHULUAN A.PENDAHULUAN 1. Tujuan Pendampingan antara lain : Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan partisipatif, meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama bagi kesejahteraan dan keadilan dan meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama Desa dan antar Desayang difokuskan pada upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa 2. Mandat Permendesa No 19 Tahun 2020 ttg Perubahan atas Permendesa No 18 Tahun 2019 ttg Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, Pasal 10, 14, 15 dan 30 3. Untuk memastikan kinerja pendampingan desa, diperlukan sertifikasi kompetensi bagi TPP yang diterapkan secara bertahap, lebih lanjut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2020 menegaskan bahwa tenaga pendamping profesional yang belum memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi masih tetap dapat menjalankan tugasnya selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut mulai berlaku
- 8. 8 BAB I : PENDAHULUAN Lanjutan B. PENGERTIAN Desa, Pemerintah Desa, Pendampingan Desa, Pendamping Desa, TPP… dan seterusnya C. PENGGUNAAN SKKNI sebagai acuan untuk: 1) Menyusun uraian pekerjaan tenaga pendamping profesional; 2) Menilai unjuk kerja tenaga pendamping profesional; 3) Melakukan sertifikasi profesi tenaga pendamping profesional; 4) Menyusun, melakukan dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendamping professional. Bagi TPP dapat merencanakan pendampingan sesuai dengan kompetensi, bagi Lembaga diklat dapat Menyusun rencana peningkatan kapasitas sesuai kompetensi nasional Indonesia, dan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) mampu Menyusun skema dan melaksakan uji komptensi sesuai standar nasional
- 9. 9 BAB I : PENDAHULUAN Lanjutan D. KOMITE SKKNI 1. Komite Standar Kompetensi 2. Tim Perumus SKKNI TPP 3. Tim Verifikasi SKKNI TPP
- 10. 10 BAB II : STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA (SKKNI) A. PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI 1. TUJUAN UTAMA Melakukan pendampingan masyarakat desa untuk mewujudkan desa menjadi mandiri sebagai suatu kesatuan tata kelola desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan yang mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku
- 11. 11 BAB II : STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA (SKKNI) Lanjutan A. PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI 2. FUNSGI KUNCI 1. Melakukan Pendampingan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa 2. Melakukan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Melakukan Tata Kelola Tim Kerja Pendampingan
- 12. 12 BAB II : STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA (SKKNI) Lanjutan FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR Melakukan pendampingan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa Melakukan pendampingan pendataan desa Melakukan Fasilitasi Pendataan Desa Melakukan Fasilitasi Pemanfaatan Data Desa Melakukan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan desa Melakukan Sosialisasi Kebijakan Terkait Desa Melakukan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Melakukan pendampingan pelaksanaan pembangunan desa Melakukan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa Melakukan Fasilitasi Pertanggungjawaban Pembangunan Desa Melakukan advokasi terkait pembangunan desa Melakukan Advokasi Regulasi Pembangunan Desa Melakukan Fasilitasi Pendataan Desa
- 13. 13 BAB II : STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA (SKKNI) Lanjutan FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa Melakukan pendampingan BUM Desa Melakukan Advokasi Penanganan Masalah Pembangunan Desa Melakukan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Melakukan pendampingan BUM Desa Bersama Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Melakukan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama Melakukan fasilitasi kerjasama desa/antar desa Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) Melakukan Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
- 14. 14 BAB II : STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA (SKKNI) Lanjutan FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR Melakukan tata kelola tim kerja pendampingan Melakukan pendampingan peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat desa Melakukan Mentoring pada Tenaga Pendamping Melakukan Fasilitasi Pelatihan Pendamping Menyusun dokumen hasil kerja pendampingan pembangunan desa Melakukan Evaluasi Kinerja Pendamping Menyusun Laporan Hasil Kerja Pendampingan KODE PADA KBLI TAHUN 2020 : M. 74 KATEGORI AKTIVITAS JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA
- 15. 15 B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 1 M.74TPP01.001.2 Melakukan Fasilitasi Pendataan Desa 2 M.74TPP01.002.2 Melakukan Fasilitasi Pemanfaatan Data Desa 3 M.74TPP01.003.2 Melakukan Sosialisasi Kebijakan Terkait Desa 4 M.74TPP01.004.2 Melakukan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa 5 M.74TPP01.005.2 Melakukan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa 6 M.74TPP01.006.2 Melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa 7 M.74TPP01.007.2 Melakukan Fasilitasi Pertanggungjawaban Pembangunan Desa 8 M.74TPP01.008.2 Melakukan Advokasi Regulasi Pembangunan Desa 9 M.74TPP01.009.2 Melakukan Advokasi Penanganan Masalah Pembangunan Desa 10 M.74TPP01.0010.2 Melakukan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) BAB II : STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA (SKKNI) Lanjutan
- 16. 16 B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI Lanjutan No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 11 M.74TPP01.0011.2 Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 12 M.74TPP01.0012.2 Melakukan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama 13 M.74TPP01.0013.2 Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) 14 M.74TPP01.0014.2 Melakukan Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 15 M.74TPP01.0015.2 Melakukan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 16 M.74TPP01.0016.2 Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 17 M.74TPP01.0017.2 Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat 18 M.74TPP01.0018.2 Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa BAB II : STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA (SKKNI) Lanjutan
- 17. 17 B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI Lanjutan No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 19 M.74TPP01.0019.2 Melakukan Mentoring pada Tenaga Pendamping 20 M.74TPP01.0020.2 Melakukan Fasilitasi Pelatihan Pendamping 21 M.74TPP01.0021.2 Melakukan Evaluasi Kinerja Pendamping 22 M.74TPP01.0022.2 Menyusun Laporan Hasil Kerja Pendampingan BAB II : STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA (SKKNI) Lanjutan
- 18. 18 BAB III : UNIT KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA TPP JUMLAH UNIT KOMPETENSI, ELEMEN DAN KUK JUMLAH UNIT JUMLAH ELEMEN JUMLAH KRITERIA UNJUK KERJA 22 56 156
- 19. 19 BAB III : UNIT KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA TPP SISTEMATIKA UNIT KOMPETENSI KODE UNIT : NAMA UNIT : DESKRIPSI UNIT : ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 1. ……………………………..… 1.1. …………………………….. 1.2. …………………………….. 2. ……………………………… 2.1. ………….…………………. 2.2. ……………………………... BATASAN VARIABEL 1. Konteks Vriabel 2. Perlengkapan dan Peralatan 3. Peraturan yang diperlukan 4. Norma dan Standar PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks Penilaian 2. Persyaratan Kompetensi 3. Pengetahuan dan Ketrampilan yang diperlukan 4. Sikap Kerja yang diperlukan 5. Aspek Kritis
- 20. CONTOH 20
- 21. CONTOH 21
- 22. CONTOH 22
- 23. TERIMA KASIH!