Tahapan penyelenggaraan KLHS
- 2. Tahapan Penyelenggaraan KLHS Penapisan Pelaksanaan KLHS Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Programterhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Suatu Wilayah Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Rencana dan/atau Program dan Pengintegrasian Hasil KLHS
- 3. Penapisan Tujuan: mengkaji apakah perlu melakukan KLHS terhadap satu kebijakan, rencana atau program. Kriteria Penapisan menggunakan penjelasan pasal 15 UU no 32 tahun 2009
- 4. Penilaian Uraian Pertimbangan dan Kriteria Penapisan Kesimpulan No (Penjelasan Pasal 15 ayat 2 UUPPLH) (didukung data dan informasi Kesimpulan: yang menjelaskan apakah (Signifikan atau Tidak kebijakan, rencana dan/atau Signifikan) program yang ditapis menimbulkan risiko/dampak terhadap lingkungan hidup) 1 Perubahan iklim 2 Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati 3 Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan 4 Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam 5 Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan 6 Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat 7 Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia
- 5. Pelaksanaan KLHS 1. Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Programterhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Suatu Wilayah a. Identifikasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya b. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan c. Identifikasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program d. Telaahaan Pengaruh Kebijakan Rencana dan/atau Program Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Suatu Wilayah
- 6. Masyarakat dan Pemangku Contoh Lembaga Kepentingan Pembuat keputusan a. Menteri/kepala lembaga pemerintah/gubernur/ bupati/wali kota b. DPR/DPRD Penyusun kebijakan, rencana dan/atau program) a. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian b. Bappeda/SKPD tertentu Instansi a. Instansi yang membidangi lingkungan hidup b. Instansi yg membidangi kehutanan, pertanian, perikanan, pertambangan c. SKPD terkait lainnya Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian a. Perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya (perorangan/tokoh/ kelompok) b. Asosiasi profesi c. Forum-forum pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup (DAS, air) d. LSM e. Perorangan/tokoh/ f. kelompok yang mempunyai data dan informasi berkaitan dengan SDA g. Pemerhati Lingkungan Hidup Masyarakat yang Terkena Dampak a. Lembaga Adat b. Asosiasi Pengusaha c. Tokoh masyarakat d. Organisasi masyarakat
- 7. Pengelompokan Isu-isu Pembangunan Penjelasan Singkat/Logis (jelaskan Berkelanjutan dalam Aspek atau Tema Tertentu antara lain: penyebab, intensitas, dan (isu dikaitkan dengan kajian menurut Pasal 16 sebaran dampak dll) dan Penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf b yang relevan) Isu 1, misalnya kecukupan air Contoh: Kekeringan, menurunnya kualitas air, dan lain-lain. Isu 2, misalnya Ketahanan pangan Contoh: Kekurangan pangan, alih fungsi lahan produktif pertanian. Isu 3, misalnya Ketahanan ekonomi Contoh: Kemiskinan, disparitas ekonomi Isu 4, misalnya Keanekaragaman hayati Contoh: Kemerosotan , kepunahan keanekaragaman hayati dst.
- 8. Potensi Pengaruh pada Pembangunan Komponen kebijakan, No. Berkelanjutan (argumen/logika sederhana rencana dan/atau program melalui diskusi antar pemangku kepentingan) 1. Penetapan struktur ruang, Dapat berakibat pada perubahan daya dukung lingkungan misalnya penetapan susunan hidup (seperti penurunan ketersediaan sumber daya air) pusat permukiman atau berakibat pada penurunan jasa ekosistem (seperti penurunan luas kawasan hutan lindung). 2. Penetapan sistem jaringan jalan, Dapat berakibat pada perubahan daya dukung misalnya pengembangan jaringan lingkungan hidup (seperti kapasitas pasokan pangan), jalan lintas selatan Pulau Jawa berakibat pada jasa ekosistem (seperti berkurangnya kawasan resapan air) atau berakibat pada dampak lingkungan (seperti kebisingan dan polusi udara). 3. Penetapan kawasan strategis Dapat berakibat pada perubahan daya dukung lingkungan propinsi/ hidup (seperti penurunan ketersediaan sumber daya air) kabupaten/kota atau berakibat pada penurunan jasa ekosistem (seperti berkurangnya luas kawasan hutan lindung). 4. Penetapan kawasan budidaya Dapat berakibat pada perubahan daya dukung lingkungan tertentu hidup (seperti kapasitas pasokan pangan); berakibat pada jasa ekosistem (seperti berkurangnya kawasan resapan air) atau berakibat pada dampak lingkungan (seperti kebisingan dan polusi udara).
- 9. No Aspek Penjelasan/Ilustrasi 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung a. Kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung suatu lingkungan hidup untuk pembangunan aktivitas sampai pada batas tertentu; b. Untuk menentukan apakah suatu kegiatan masih dapat ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau untuk menentukan apakah suatu kawasan lingkungannya masih mampu mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain. c. Bisa diukur dari beberapa variabel antara lain daya dukung tanah/lahan dan air. d. Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan biasanya pencemaran dan kemampuan media mempertahankan habitat di dalamnya. 2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko a. Dampak suatu kebijakan, rencana, dan/atau program lingkungan hidup terhadap terjadinya perubahan lingkungan hidup yang mendasar; b. Bisa diukur dari beberapa media lingkungan antara lain: tanah, air, udara, atau seperti yang tertuang dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf b UU PPLH. 3. Kinerja layanan/jasa ekosistem Layanan atau fungsi ekosistem dikategorikan dalam 4 (empat) jenis layanan, yaitu: a. Layanan fungsional (provisioning services): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air dll. b. Layanan regulasi (regulating services): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi,
- 10. 2. Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tujuan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program untuk mengembangkan berbagai alternatif perbaikan muatan kebijakan, rencana, dan/atau program dan menjamin pembangunan berkelanjutan.
- 11. Beberapa alternatif untuk menyempurnakan dan atau mengubah rancangan kebijakan, rencana dan/atau program ini dengan mempertimbangkan antara lain: Memberikan arahan atau rambu-rambu mitigasi terkait dengan kebijakan, rencana, dan/atau program yang diprakirakan akan menimbulkan dampak lingkungan hidup atau bertentangan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan. Menyesuaikan ukuran, skala, dan lokasi usulan kebijakan, rencana, dan/atau program. Menunda, memperbaiki urutan, atau mengubah prioritas pelaksanaan kebijakan, rencana, dan/atau program. Mengubah kebijakan, rencana, dan/atau program.
- 12. 3. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Rencana dan/atau Program dan Pengintegrasian Hasil KLHS Tujuan rekomendasi adalah mengusulkan perbaikan muatan kebijakan, rencana dan/atau program berdasarkan hasil perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program. Rekomendasi perbaikan rancangan kebijakan, rencana, dan/atau program ini dapat berupa: perbaikan rumusan kebijakan; perbaikan muatan rencana; perbaikan materi program.
- 13. METODE PELAKSANAAN KLHS Metode Pelaksanaan KLHS Berdasarkan Tingkat Kedetilan Metode Cepat (Quick Appraisal) Metode Semi Detil Metode Detil Data dan Informasi Komunikasi dan Negosiasi dalam KLHS