Tentang KUP
Download as ppt, pdf0 likes7,651 views
Undang-Undang KUP mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, mencakup kewajiban pajak dan prosedur pendaftaran wajib pajak. Pajak dikenakan pada individu dan badan, dengan ketentuan yang mengatur penghasilan tidak kena pajak serta nomor pokok wajib pajak untuk administrasi perpajakan. Sanksi juga diterapkan bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, termasuk tidak mendaftar atau melaporkan usaha.
Tentang KUP
- 1. Apakah yang dimaksud dengan Undang-Undang KUP?
- 2. KUP adalah singkatan yang biasa dipakai untuk Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang KUP memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajakk materiil, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. UU KUP telah mengalami tiga kali perubahan sejak diundangkan pertama kali dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 yang berlaku mulai 1 Januari 1984. Perubahan pertama dilakukan dengan UU Nomor 9 Tahun 1994 yang berlaku mulai 1 Januari 1995. Perubahan kedua dilakukan dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001. Dan perubahan terakhir adalah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku tanggal 1 Januri 2008.
- 3. 油Apakah yang dimaksud dengan Pajak?
- 4. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007/ UU KUP)
- 5. Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak?
- 6. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Pasal 2 angka 1 UU KUP disebutkan bahwa, Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 7. 油Apakah yang dimaksud dengan persyaratan subjektif pajak?
- 8. Persyaratan subjektif dalam peraturan perpajakan, yaitu: Orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri, dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Badan, dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di油 Indonesia, dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia bukan dari menjalan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperolah penghasilan dari Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut.
- 9. Apakah yang dimaksud dengan persyaratan objektif pajak?
- 10. Persyaratan objektif berdasarkan UU PPh dapat dibedakan sebagai berikut: Sebagai pemikul beban pajak, yaitu bagi badan atau orang pribadi yang memperoleh atau menerima penghasilan yang dikenai PPh berdasarkan UU PPh, yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Sebagai pemungut atau pemotong pajak, terdiri dari pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15.
- 11. Apakah yang dimaksud dengan Self Assessment?
- 12. Self Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Adapun prinsip self assessment dalam UU KUP sebagai berikut (Pasal 12 UU KUP) : Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.
- 13. Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- 14. Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang: menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang dimaksud dengan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas namun jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Kena Pajak (PTKP). Exp : Pegawai tetap
- 15. 油Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak Badan?
- 16. Wajib pajak badan adalah sekumpulan油 orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 17. Apakah yang dimaksud dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
- 18. PTKP adalah batas penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan pajak. Rp24.300.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi; Rp2.025.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin; Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh. Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- 19. Apakah yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP?
- 20. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 angka 6 UU KUP). NPWP diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang berdasarkan UU Pajak Penghasilan (PPh) dikenai kewajiban perpajakan baik kewajiban perpajakan atas dirinya sendiri ataupun kewajiban memungut atau memotong PPh pihak lain (withholding tax).
- 21. Ada berapa digitkah nomor NPWP?
- 22. NPWP terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.
- 23. Apa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP)?
- 24. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.
- 25. Apa sajakah kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)?
- 26. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP Berwujud, ekspor JKP, dan/atau eskpor BKP Tidak Berwujud diwajibkan: Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Memungut pajak yang terutang; Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, dan; Melaporkan penghitungan pajak.
- 27. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 28. Adakah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak bila tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya?
- 29. Ya, ada! Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b UU KUP menyatakan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja: (a) tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, (b) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- 30. Apakah NPWP dapat dimintakan untuk dihapuskan?
- 31. Ya bisa. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak. Penghapusan ini hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak yang bersangkutan. Secara materiil, penghapusan NPWP dilakukan dalam hal: (KepDirjen Pajak Nomor Kep-161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001) 1. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. 2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. 3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. 4. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. 6. Wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a dan b yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak.
- 32. SEKIAN