More Related Content
Similar to Teori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptx (20)
Recently uploaded (20)
Teori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptx
- 1. Teori Hukum Yohanes Firmansyah, Yana Sylvana, Hanna Wijaya, Michelle Angelika S
- 2. PENGANTAR
- 3. Pengantar Teori Hukum Teori hukum tidak sama dengan ilmu hukum Teori hukum merupakan teorinya ilmu hukum, dan ilmu hukum merupakan teorinya hukum positif Teori hukum merupakan alternatif pemecahan masalah yang tidak diatur dalam hukum positif
- 4. Teori Hukum (Meta-Teori) Ilmu Hukum (Teori) Praktik Hukum (Hukum Positif) Filsafat Hukum (Meta-Meta Teori) Teori Hukum (Arti Luas) Legal Theory (sempit) Ilmu hukum normative Ilmu Hukum Empiris
- 6. Kegiatan Manusia Dalam Hukum Tatanan sosial dibagi menjadi 2 yaitu kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi dan kaidah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi. Kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi meliputi kaidah agama dan kaidah kesusilaan ditunjukan kepada manusia sebagai individu Kaidah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi adalah kaidah sopan santau/tatakrama yang meliputi sopan santun pergaulan, berbusana, kaidah hukum ditunjukan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial Tujuan kaidah agama & kesusilaan manusia menjadi sempurna (supaya manusia tidak menjadi jahat). Bila kaidah agama ditujukan kepada iman, maka kaidah kesusilaan ditunjukan kepada akhlak manusia. Kaidah sopan santun & hukum sikap lahir manusia sebagai makhluk sosial, sikap lahirlah yg dinilai, bukan apa yg dipikirkan atau yang diangan-angankan.
- 7. Kegiatan Manusia Dalam Hukum Kaidah agama berasal dari Tuhan, sanksinya berasal dari Tuhan, Tuhanlah yang memberi sanksi kepada umatnya di akhirat nanti. Kaidah kesusilaan asalnya dari manusia itu sendiri, susila tidaknya suatu perilaku, manusialah yang menentukan. Nantinya manusia itu sendiri yang memberi sanksi kepada dirinya sendiri yang berbuat tidak susila berupa rasa malu, penyesalan. Kaidah sopan santun berasal dari luar diri manusia secara tidak teratur. Sopan tidaknya suatu perbuatan itu tidak berasal dari suatu lembaga resmi, tetapi dari perorangan secara tidak resmi, dan tidak teroganisir. Kaidah hukum berasal dari luar manusia secara teroganisir, berasal dari suatu lembaga resmi (legislative, yudikatif). Ruang lingkup kaidah agama dan kesusilaan luas, sedangkan kaidah sopan santun terbatas pada lingkungan atau kelompok kecil, dan kaidah hukum dibatasi oleh negara-negara.
- 8. Kegiatan Manusia Dalam Hukum Pada dasarnya hukum itu hidup dalam kesadaran setiap manusia, termasuk manusia yang belum pernah tahu tentang peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang hukum yg harus dihayati, dilaksanakan, ditegkan dan pelanggarnya harus dikenai sanksi. Tetapi harus diakui umumnya manusia itu selalu mencari benarnya sendiri, mau menangnya sendiri, dan selalu menggangap dirinya yang paling benar. Jadi, hukum tidak hanya hidup dalam kesadaran para ahli hukum saja, tetapi setiap manusia ada kesadaran hukum. Tetapi kesadaran akan hukum seringkali tidak dilandasi hati nurani yg dibimbing oleh nilai moral dan lingkungannya (mencuri tidak baik, korupsi itu tidak baik, menculik itu tidak baik, tetapi tetap dilaksanakan). Setelah sadar akan hukum, hukum itu harus dihayati, diamalkan, dilaksanakan, yang berarti harus disertai pula dengan perbuatan positif.
- 9. Peradilan Masyarakat terdiri dari warga masyarakat yg selalu mengadakan interaksi, hubungan kontak dengan satu sama lain. Interaksi dapat berupa kerjasama dalam mencapai keuntungan, jual beli, perkawinan, pekelahian, persengketaan, perselisihan. Interaksi ini sudah ada sejak masyarakat ada dan manusia berusaha untuk menyelesaikan konflik kepentingan agar keseimbangan tatanan di dalam masyarakat yang terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran itu dapat pulih kembali. Konflik kepentingan manusialah yg menyebabkan lahirnya hukum. Dan disebabkan karena manusia ingin berkuasa, ingin menangnya sendiri. Dalam menghadapi konflik ini, terjadi olah seni yg berupa penyelesaian konflik berupa peradilan (judicature rechtspraak). Peradilan pelaksanaan hukum, adanya tuntutan hak atau terjadinya pelanggaran, yg fungsinya dijalankan oleh suatu badan yg berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh apapun dengan cara memberikan putusan yg mengikat dan mencegah eigenrichting
- 10. Peradilan Bagaimana caranya hakim memeriksa, mengadili & menjatuhkan putusan yg adil? Hakim wajihb menjatuhkan putusannya secara adil, sehingga putusannya dapat diterima oleh masyarakat, sebab hakikatnya masyarakat menilai putusannya adil atau tidak. Putusan hakim ideal: Gerechtigkeit (keadilan), Zweckmassigkeit (kemanfaatan), dan Rechtssicherheit (kepastian hukum). Pada praktiknya,tidak mungkin menhadirkan ketiga unsur Idee des Rechts secara proporsional dalam suatu keputusan. Hakim harus mengusahakan terciptanya keseimbangan antara ketiga unsur Idee des Rechts tersebut, tetapi hal tersebut tidaklah mudah, dan hal tersebut merupakan suatu seni. Kalau keadilannya dipentingkan, kepastian hukumnya dikorbankan atau begitu jg sebaliknya.
- 11. Peradilan Bila terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum Freies Ermessennya (kebebasannya) hakim dapat memilih keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum & negara (problem oriented thinking). Summum ius summa injuria makin lengkap, rinci, ketat peraturan hukumnya, maka keadilannya makin terdesak/ditinggalkan, sehingga keadilan harus didahulukan dari kepastian hukum. Sekalipun peradilan merupakan seni yang didasarkan oleh ilmu, logika atau kecerdasan, karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan sekaligus merupakan sumber (penemuan hukum).
- 12. Pembentukan perundang-undangan Agar tatanan masyarakat itu tertib supaya kepentingan hukum itu terlindungi dan adanya pedoman perilaku diperlukan suatu tatanan kaidah undang-undang. Pembentuk undang-undang di satu sisi harus memperhatikan stabilitas demi kepastian hukum, di pihak lain pembentuk undang-undang harus berusaha agar undang-undang tidak ketinggalan dengan perkembangan kepentingan masyarakat. Dalam usahanya melindungi kepentingan masyarakat dalam pembentukan perundang- undangan, dalam memilih kepentingan mana yg harus didahulukan, dan sanski yg akan diterapkan dengan mencegah adanya konflik kepentingan, dan akhirnya merumuskannya dalam bentuk undang-undang yg bersifat sederhana, jelas dan dapat berlaku dalam kurun waktu yg lama serta jangan sampai ada konflik dengan undang-undang yg ada seni-seni membentuk undang-undang. Dengan disusunnya undang-undang yg lebih umum (di Flucht in die general Klausel), lebih futuristic, tidak kasuistik, maka hakim tidak terikat pada undang-undang karena lebih bebas dalam menafsirkan, dan lebih banyak peristiwa yg berkembang yg terdapat didalam undang-undang.
- 13. Pembentukan perundang-undangan Agar undang-undang bersifat umum, futuristik, tidak kasuistik perlu diciptakan norma kabur, blanketnorm. Norma kabur diciptakan agar hakim tidak terlalu terikat & dapat leluasa menafsirkan guna menemukan hukum & keadilannya. Contoh norma kabur perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPer). Perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar peraturan hukum tertulis saja, tetapi juga yg tidak tertulis. Atau iktikad baik (pasal 1338 KUHPer) mencakup perbuatan atau sikap yg luas, tetapi dipersempit menjadi yang memenuhi syarat-syarat kelayakan dan kepatuhan. Pembentukan undang-undang dibedakan menjadi: 1. Politik pembentukan undang-undang (wetgevingspolitiek) penetapan tujuan & perumusan isi peraturan-peraturan, mengenai substansi atau muatannya. 2. Teknik pembentukan undang-undang (wetgevingstechniek) bagaimana tata cara menyusun undang-undang, sehingga susunannya sistematis, logis, konsisten, tidak bertentangan satu sama lain, sederhana, jelas bahasanya, dapat mencakup kurun waktu yg panjang (futuristik). Baik peradilan atau pembentukan undang-undang merupakan kegiatan praktik hukum, yg juga merupakan seni hukum
- 14. Ilmu Hukum Ilmu hukum yg dipelajari selama ini adalah ilmu hukum peradilan (rechtspraakwetenschap) yaitu dalam mempelajari ilmu hukum ibarat menggunakan kacamata hakim, melakukan pendekatan seperti apa yg dilakukan oleh hakim yg memeriksa perkara. Dalam memecahkan masalah hukum, hakim pada umumnya harus menguasai the power of solving legal problems. Maka harus mampu membuktikan terlebih dahulu peristiwa konretnya (demonstrating of facts), mengidentifikasi masalah hukumnya dari peristiwa konkret yg telah dibuktikan (legal problem identification), seleksi masalah hukumnya (legal problem solving), dan mengambil keputusan (decision making). Ilmu hukum yang merupakan ilmu hukum pembentukan undang-undang (wetgevingswetenschap). Pembentuk undang-undang tugasnya mengatur keseluruhan kegiatan kehidupan masyarakat dengan merumuskan peraturan-peraturan untuk melindungi masyarakat/warganya dan perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain seperti ekonomi, agama, politik, moral dan harus melihat jauh ke depan, futuristik, agar produknya tidak terlalu kasuistis.
- 15. Ilmu Hukum Ilmu hukum atau ajaran hukum disebut juga ilmu hukum dogmatik (dogmatische rechtwetenschap, Rechtsdogmatik, Jurisprudenz) digunakan karena objeknya adalah hukum positif, yg terdiri dari dogma artinya harus diterima apa adanya, harus diterima keberadaannya, tidak dapat diganggu gugat, dan harus dipatuhi. Dogmatis menunjukan ketertarikan warga masyarakat pada hukum positif. Sifat dogmatis terletak pada pembatasan diri pada kaidah-kaidah hukum positif & sumber hukum positif (yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan). Metode sintesis atau dogmatis analisis/exegetis (Prancis) & sintesis/dogmatis (Jerman). Sintesis adalah suatu kombinasi dari unsur-unsur sebagai objek pemikiran dalam satu kesatuan yg kompleks, suatu perpaduan hal yg sifatnya umum (premise mayor) & yg sifatnya khusus (premise minor). Metode dogmatik hukum dikenal juga sebagai metode sistematis-logis, karena dogmatic hukum mensistematisasi hukum positif secara logis. Ditanyakan apa hukum itu atau mana yg sah atau yg berlaku, maka metode inilah yg merupakan metode dogmatic hukum yg sesungguhnya.
- 16. Ilmu Hukum Ilmu hukum disebut juga ilmu hukum dalam arti sempit karena masih ada ilmu-ilmu hukum lain seperti sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, psikologi hukum, antropologi hukum, dsb. Jadi ilmu hukum dalam arti sempit yg disebut juga ilmu hukum normatif (Normwissenschaft) dan ilmu hukum empiris (Tatsachenwissenschaft) yg meliputi sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, psikologi hukum, antropologi hukum. Menurut Van der Velden Ilmu hukum disebut juga Ilmu hukum tradisional adalah cara yg digunakan oleh para ahli hukum dalam mempelajari hukum. Ciri-cirinya adalah: 1. Dogmatis mengacu pada hukum positif & metode sintesis 2. Normatif menurut objek (norma/kaidah), penelitian (metode spesifik), tujuan penelitiannya (bersifat praktis). 3. Hermeneutis bersifat menafsirkan, menggunakan metode interpretasi. 4. Berorientasi yurisprudensial ilmu hukum peradilan (rechspraakwetenschap) yg salah satu objeknya adalah putusan-putusan pengadilan.
- 17. DOGMATIK HUKUM
- 18. Kegiatan ilmiah mempelajari tatanan hukum + dengan mengonsetrasikan diri pada norma hukum + & melepaskan diri dari sistem lainnya tanpa menggunakan pengetahuan empiris Meijers (1903:15), penggarapan peraturan atas asas-asas hukum secara ilmiah, semata-mata dengan bantuan logika Radbruch (1948:9), ilmu hukum yang objektif tentang hukum + Fockema Andreae (1983) cab ilmu hukum yg mempelajari hub. antara peraturan hukum + pemecahan masalah hukum konkret Freeman (1999:3), involves the study of general theoretical questions about the nature of the law and legal systems, about the relationship of law to justice and morality and the social nature of law
- 19. Gijssels (1982:75), cab ilmu hukum yg menguraikan & mensistematisasi hukum + yg berlaku dlm suatu kehidupan bersama dlm waktu tertentu dari sudut pandang normative Meuwissen (1985:449), ilmu hukum sui generis mempunyai coro- ciri tersendiri yg tdk dpt dibandingkan dengan bentuk ilmu lain Hugo de Groot dan Rengers Jora Siccama menolak pendapat bahwa dogmatic hukum itu ilmu, tetap merupakan seni didasarkan pada ilmu, didasarkan pada pengetahuan tentang hub. Kemasyarakatan V. Apeldoorn (1954:313), seni hukum, termasuk peradilan, pembentukan UU dan ilmu hukum dogmatik, tdk mungkin tanpa pengetahuan tentang hub ekonomi & kemasyarakatan yg kompleks
- 20. Logeman (1954:26), bukan ilmu tetapi pengalaman Para sarjana hukum romawi, seni tentang yang baik dan patut Cohen (1953;115), it wa an an English judge who thanked god that the law of England was not a science Dogmatik hukum bukan merupakan ilmu hukum dalam arti yg sebenarnya , dalam arti bukan ilmu tentang das Sein (Seinwissenschaft) melainkan das Sollen (Sollenwissenschaft) Pandangan dogmatik hukum: tentang nilai , subjektif terjantung pada waktu tempat dan keadaan masyarakat
- 21. Dengan meneliti praktik hukum dan hukum+ sbg Objek, maka dogmatik hukum bersifat praktis dan konkret. Hukum positif itu merupakan objek penelitian dogmatik hukum, sehingga menghasilkan ilmu atau teori yg pd suatu saat digunakan oleh hakim untuk mendukung putusan Putusannya kemudian menjadi material bagi dogmatik hukum dan begitu selanjutnya penjelasan yang diberikan dogmatik hukum atas pertanyaan Mengapa, Dari mana, Bagaimana, dan untuk apa dalam praktiknya dianggap kurang mendalam dan tidak memuaskan. Dogmatik hukum itu mencari keanekaragaman
- 22. Dogmatik hukum termasuk disiplin hukum Disiplin hukum meliputi fisafat hukum, politik hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum serta ilmu hukum empiris Filsafat hukum: reflektif-spekulatif Politik hukum: eksploitatif Teori hukum: analitik-interdisipliner Dogmatik hukum: sintetis-sistematis-logis Ilmu empiris hukum: empiris atau eksplikatif
- 23. Objek dogmatik hukum: asas hukum, peraturan hukum konkret, sistem hukum, dan penemuan hukum Hukum: u/ perlindungan masyarakat, tujuan u/ menciptakan ketertiban masyarakat hukum: ungkapan pikiran dlm bentuk Bahasa, yg berisi ungkapan kaidah/ nilai yg abstrak yg diungkapkan menjadi kenyataan yg konkret. Hukum perlu alat komunikasi Bahasa (tertulis/lisan) sekedar alat bukan tujuan hukum Bahasa: Langage de juristes: Bahasa ilmiah dlm filsafat hukum, teori hukum dan ilmu hukum Langage du droit: Bahasa dlm UU, putusan pengadilan, notaris, dll, yg bersifat yuridis formal, mengutamakan kepastian hukum
- 24. Hukum direalisasikan dlm 4 tahap: Asas hukum Kaidah hukum Peraturan hukum konkret Yurisprudensi Asas hukum: pikiran dasar yg bersifat umum, tersirat didlm peraturan hukum konkret (ex: asas kelayakan, asas iktikad baik), namun tdk menutup kemungkinan ada asas hukum tersurat (ex: asas nulum delictum nulla poena sine praevia legi poenali (pasal 1(1) KUHP), presumption of innocence (pasal 8 (1) UU No.48 Tahun 2009)
- 25. Scholten (1934:84): asas hukum, kecenderungan yg ditetapkan oleh moral pd hukum, bersifat umum dgn segala keterbatasan umum, tapi tdk dpt dihapus Kraan (1981:28): asa hukum lebih merupakan sweeping statements, jln keluar yg dirumukan secara mutlak untuk pemecahan suatu permasalahan hukum Asas hukum dibedakan menjadi: Asas hukum yg berhub dgn seluruh bidang hukum (luas): asas restitutio in integrum dan asas lex posteriori legi inferiori Asas hukum yg sempit: asas kebebasan berkontrak dan sunt servanda
- 26. Asas hukum tdk mengenal hierarki, 2 asas hukum yg berbeda atau bahakan bertentangan tidak dapat dipisahkan. Tetapi membutuhkan satu sama lain yg merupakan suatu antinomi Asas hukum harus dibedakan dari norma umum/ blanketnorm (peraturan hukum konkret yg dpt menvangkup beberapa peristiwa), sehingga UU yg bersangkutan dpt berlaku secara futuristic Fungsi asas hukum pd umumnya menyatukan faktor riil dan faktor idiil Fungsi asas hukum dlm hukum: bersifat mengesahkan & merupakan pengaruh yg normatif & mengikat para pihak Fungsi hukum dlm ilmu hukum : bersifat mengatur & eksplikatif Scholten (1934:125): fungsi utama ilmu hukum: menelusuri asas hukum positif
- 27. Peraturan hukum konkret bersifat khusus, terbatas, hanya berlaku dan ditunjukan untuk kelompok peristiwa/situasi tertentu (merupakan kekuatan krn memberikan kepastian) Peraturan hukum konkret mengenal hierarki, dpt menimbulkan konflik maka peraturan hukum konret yg lebih tinggi/ baru yg harus didahulukan/dipertahankan Peraturan hukum konkret: ketentuan yg mengatur perilaku manusia, bersifat preskriptif dan berlaku umum menurut: Waktu, kec UU darurat Tempat, kec teritori negara dan perda Orang Isinyatdk hanya berlaku 1x tetapi secara terus menerus
- 28. Objek dogmatik hukum: sistem hukum sistem hukum : suatu kesatuan yg terorganisasi yg terdiri dari unsur/bagian yg saling berinteraksi utk kepantingan & tujuan kesatuan, tdk menutup kemungkinan terjadinya konflik Sistem hukum bersifat otonom, mandiri dan bebas, ada yg bersifat terbuka (sistem hukum perjanjian), dan tertutup (sistem hukum perkawinan) Sistem terbuka rentan terhadap perubahan, tapi struktur yg memberi ciri sistem dpt bertahan sebagai 1 kesatuan Jenis sitem hukum: Sistem yg direkayasa dan sistem yg tdk direkayasa Sistem konkret dan sistem abstrak (sistem normatif)
- 29. Bagian/ unsur dalam sistem hukum: Peraturan-peraturan hukum Yurisprudensi Lembaga-lembaga Sistem hukum bersifat konsistem dalam mengatasi konflik dengan cara: Asas lex posteriori derogate legi priori Asas lex superior derogate legi inferiori Asas res judicato pro veretate accipitur Arti pentingnya unsur/bagian terletak justru dlm ikatan sistem Dalam memahami sebuah pasal dlm UU jangan lah pasal tersebut dikeluarkan dari sistem UU dan diliat lepas dari pasal-pasal lain dlm UU tersebut
- 30. Kalau suatu peristiwa konkret tdk diatur dlm UU mungkin masih dpt dicari hukum/peraturannya dgn jln penalaran/argumentum a contrario/argumentum per analogiam Hukum dibagi menjadi :Hukum formil dan hukum materiil serta Hukum objektif dan hukum subjektif Klasifikasi sistem hukum: Hukum Tata Negara Perdata Pidana Adat dan sebagainya Didalam sistem hukum ada sistem, subsistem, dan seterusnya
- 31. Sistem hukum bersifat dinamis dlm arti berkembang secara berkesinambungan, kontinu Sifat kesinambungan perundang-undangan tampak dari adanya ketentuan peralihan yg terdapat dlm bagian akhir setiap UU baru Peraturan hukum itu setiap saat berubah, tdk mungkin tdk, krn tdk lengkap dan tdk mungkin lengkap, juga berkembang menurut waktu dan tempat Peraturan hukum tdk lengkap dan tdk jelas, tetapi sistem hukum nya bersifat lengkap dgn menyediakan metode penemuan hukum Konsep fundamental dlm sistem hukum: konsep dasar yg digunakan sbg dasar konsep-konsep selanjutnya
- 32. Tujuan hukum: menciptakan dlm masyarakat yg menberikan perlindungan kepentingan kepada orang/masyarakat Hukum/ peraturan hukum tdk mungkin ada tanpa Lembaga yg merumuskan, melaksanakan, dan menegakkannya yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif UU bersifat statis sedangkan masyarakat bersifat dinamis, oleh karena itu UU harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan untuk itu harus dicari/ditemukan hukumnya Unsur penemuan hukum: sumber penemuan hukum
- 33. Sumber penemuan hukum: UU Kebiasaan Yurisprudensi Perjanjian internasional Doktrin Kepentingan para pihak Sumber penemuan hukum mengenal hierarki, bila ada konflik maka sumber penemuan hukum yg lebih tinggi mengalahkan yg lebih rendah
- 34. Metode penemuan hukum: Penafsiran menurut bahasa, Penafsiran menurut sistematis/logis Penafsiran historis Penafsiran teleologis/sosiologis Penafsiran antisipatif/futuristis Argumentum/penalaran analogis Penalaran a contrario Hasil penemuan hukum dapat merupakan hukum karena mempunyai kekuatan yg mengikat sebagai hukum, sumber penemuan hukum, atau hukum dan sekaligus sumber penemuan hukum
- 35. Sistem penemuan hukum: Sistem penemuan hukum otonom, dianut oleh negara Anglo Saks: hakim berfikir secara induktif, asas yg dianut stare decisis et quita non movere artinya tetaplah pada putusan itu, jgn lah putusan itu dirubah Sistem penemuan hukum heteronom, dianut oleh negara continental (Indonesia): hakim berfikir secara deduktif, asas yg dianut hakim tdk terikat dlm keputas hakim yg lain yg pernah dijatukan mengenai perkara yg sejenis dgn yg akan diputuskannya karna keyakinannya bahwa keputusan yg diikuti itu memang tepat atau adil
- 36. FILSAFAT HUKUM
- 37. Filsafat Hukum Filsafat philosophia, philen: cinta, sophos: hikmat/kebijaksanaan Philosophia: cinta akan kebijaksanaan. Orang yang bijak berpikir/merenung secara mendalam sebelum bertindak Filsafat : refleksi sedalam-dalamnya sampai akar-akarnya (radikal) mengenai segala sesuatu, mencari hakikat segala yang ada, sebabnya, serta asalnya dalam sifat yang umum. Merenung : berdialog / bertukar pikiran dengan diri sendiri. Filsafat merupakan refleksi aktivitas berpikir dan kegiatan intelektual, bersifat rasional. Memberi argumentasi terhadap pandangan-pandangannya. Filsafat berpretensi menangkap kenyataan dan menggambarkan keberlakuan umum. Tanpa pretensi filsafat tidak punya arti. Filsafat cara berpikir menurut logika dengan bebas sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan. Filosof : orang yang hanya memikirkan secara tekun dan mendalam tentang hakikat segala sesuatu yang ada.
- 38. Filsafat : perenungan atau bertukar pikiran dengan dirinya sendiri sedalam- dalamnya mengenai segala sesuatu. Bertukar pikiran diawali dengan bertanya mengapa atau bagaimana? Kemudian pertanyaan dijawab tidak berdasarkan pengalaman, bertanya dengan pertanyaan terbuka jawaban menimbulkan pertanyaan baru. Filsafat ingin mengetahui dasar yang sedalam-dalamnya dari yang ada. Mencari hakikat benda, bukan benda yang ada dihadapan saya. Filsafat tidak bertujuan menjelaskan kenyataan tetapi mendalaminya. Filsafat merupakan disiplin non-empiris : kegiatan intelektual yasecara rasional memperoleh pengetahuan yang tidak tergantung pengalaman. Kebenarannya tidak membutuhkan pembuktian empiris, cukup dengan pembuktian dan konsistensi rasional. Disiplin empiris : kegiatan intelektual yang secara rasional berusaha memperoleh pengetahuan factual tentang kenyataan aktual, bersumber pada empiris atau pengalaman. (disebut juga pengetahuan)
- 39. Luas lapangan filsafat 1. Metafisika / ontologi : Mempelajari hal yang bersifat transcendental (luar biasa). Mempelajari hal non fisik, merenungkan hakikat benda. 2. Epistemologi : Mempelajari sifat, asal, metode, dasar-dasar dan batas ilmu pengetahuan, menernungkan tentang hakikat ilmu pengetahuan dan landasan pengetahuan manusia. 3. Logika (logos: kata) : ajaran tentang berpikir tertib dan benar. Penarikan kesimpulan tanpa meninggalkan kaidah / hukum berpikir dan tidak mempermasalahkan kebenaran isi, tetapi tata tertib menjadi panutan cara berpikir agar memperoleh hasil yang benar. Terdiri dari logika material dan formal. Logika material berpikir dengan menguji dengan kebenaran. Logika formal memp[elajari segi formal / structural dari penalaran. 4. Etika : merenungkan tentang hakikat nilai dan perilaku yang baik dan buruk. 5. Estetika : merenungkan tentang hakikat nilai keindahan, tentang seni.
- 40. Filsafat hukum bagian dari filsafat umum. Ingin mendalami sampai ke akarnya mengenai hukum. Merupakan perenungan atau refleksi sedalam-dalamnya sampai ke akarnya dalam sifat yang umum mengenai hukum. Filsafat hukum menanyakan tentang hakikat hukum berdasarkan refleksi yang tidak dapat diuji secara empiris, harus memenuhi persyaratan rasional tertentu dan tersusun logis. Tidak bertujuan menguraikan, menafsirkan atau menjelaskan hukum positif, tetapi untuk memahami dan menyelami hukum dengan sifat-sifatnya yang umum. Walaupun pertanyaan sudah dijawab oleh dogmatic hukum, tetapi filsafat hukum akan menimbulkan pertanyaan baru, Ketika sudah tidak dapat dijawab oleh filsafat hukum filsafat umum dimulai. Semua permasalahan hukum dapat menjadi objek filsafat hukum.
- 41. Lapangan filsafat hukum 1. Ontologi hukum : tentang hakikat hukum, menyangkut hal bersifat fundamental. 2. Axiologi hukum : tentang nilai, pertanyaan legitimasi hukum, berhubungan dengan nilai seperti kepatutan, kesamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran, penyalahgunaan hak, dsb. 3. Ideologi hukum : tentang ide, pandangan-pandangan. Manusia dan masyarakat sebagai dasar legitimasi Lembaga hukum yang ada seperti hukum kodrat. 4. Epistemologi hukum : tentang pengetahuan, metafilosofi. Mempertanyakan seberapa jauh pengetahuan tentang hakikat hukum. 5. Teleologi hukum: tentang tujuan hukum. Menentukan manfaat, tujuan hukum. 6. Ajaran ilmu tentang hukum. Kriteria sifat ilmiah, pembagian ilmu hukum. 7. Logika hukum : asas-asas, kaidah-kaidah atau hukum berpikir yang harus ditaati agar berpikir dengan tepat dan benar, mencapai kebenaran.
- 42. Dulu hanya ahli filsafat yang mempelajari filsafat hukum, sekarang ahli hukum juga mempelajarinya. Merupakan buah pikiran praktisi hukum dalam tugas sehari-hari. Di era baru, filsafat hukum lahir dari konfrontasi praktisi hukum dalam pekerjaannya dengan masalah tentang keadilan social. Dogmatik hukum VS Filsafat hukum Dogmatik : ilmu hukum positif (UU dan yurisprudensinya). Bersifat praktis/konkret. Pertanyaan dogmatic dapat dijawab dengan menunjukkan UU saja. Filsafat : pertanyaan hannya dapat dijawab secara teoritis dan abstrak, objeknya segala hal yang berhubungan dengan hukum.
- 43. Masalah hukum yang emmbutuhkan pemecahan objek filsafat. Pokok permasalahan filsafat hukum: 1. Apakah yang menyebabkan hukum itu mengikat? Filsafat hukum menanyakan tentang dasar kekuasaan dan pembenaran kekuasaa. Dijawab oleh teori Teokratis hukum mempunyai kekuatan mengikat karena kehendak Tuhan. Teori teokratis kedua karena diciptakan oleh raja sebagai pengejawantahan (manifestasi) Tuhan. Teori teokratis ketiga karena kehendak raja sebagai wakil Tuhan. Pendapat orang berubah-ubah maka hukum tidak lagi kehendak Tuhan tetapi kenedak manusia. Pada abad ke 19 lahir ajaran kedaulatan negara. Maka kekuatan mengikat hukum kehendak negara. Reaksi terhadap ajaran tentang kedaulatan negaea ajaran kedaulatan hukum.
- 44. 2. Apakah tujuan hukum itu? Tujuan hukum : keadilan (teori etis) Isi hukum ditentukan keyakinan etis adi/tidak. (sudah ditinggalkan) Lahir teori eudaemonistis/utilitarianisme : tujuan hukum harus menajmin sebanyak mungkin kebahagiaan kepada sebanyak mungkin manusia. Manusia perlu perlindungan hukum. Tujuan hukum adalah mengatur masyarakat dan melindungi kepentingan manusia dan masyarakat. Tujuan hukum perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat.
- 45. 3. Apakah hubungan antara hukum dengan kekuasaan (kekuatan fisik, power)? Apakah hukum itu kekuasaan? Apakah kekuasaan itu hukum? Hukum kaidah social untuk mengatur perilaku manusia/masyarakat agar kepentingannya terlindungi. Karena kepentingannya selalu diganggu sesama/alam semesta sepanjang masa. Setiap manusia melaksanakan hukum, maka kepentingan dirinya terlindungi juga. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dihayati, dilaksanakan dan ditegakkan.
- 46. Pelaksanaan hukum sukarela antar manusia. Orang beli sesuatu sukarela membayar harga barang, orang hutang sukarela melunasi. Jika hukum tidak terlaksana, orang beli sesuatu tidak dengan sukarela membayar harga barang, orang hutang tidak melunasinya. hukum dipaksakan pelaksanaannya perlu adanya Lembaga penegak untuk melaksanakan hukum secara paksa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hukum membutuhkan kekuasaan untuk pelaksanaannya. Hukum tanpa kekuasaan tidak dapat dilaksanakan, sebaliknya kekuasaan/kekuatan fisik bukan hukum, tetapi melanggar hukum. Hukum bukan kekuasaan, tapi memerlukan kekuasaan untuk dapat dipaksakan pelaksanaannya. Sebaliknya kekuasaan bukanlah hukum, tetapi harus didasari hukum agar sah. Mochtar Kusumaatmadja: Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Pada abad ke 19 minat orang di Eropa terhadap filsafat hukum berkurang karena terlalu abstrak.
- 47. TEORI HUKUM
- 48. Pendahuluan Titik Tolak Ajaran hukum umum: Ingin mengembangkan disiplin positif ilmiah yang baru, lebih teoritis, dan abstrak daripa dogmatic hukum Objek disiplin adalah struktur dasar, asas dasar, dan pengertian dasar yang dapat diketemukan dalam setiap hukum positif Ajaran hukum umum ini merupakan disiplin yang bebas nilai dan tidak normative 2 hal kesinambungan Teori hukum sebagai kelanjutan ajaran hukum secara definitiif menduduki tempat antara dogmatic hukum di satu pihak dan filsafat di pihak lain Teori hukum dilihat setidaknya oleh kebanyakan orang sebagai ilmu yang bebas nilai dan tidak normatis
- 49. Teori Hukum Teori hukum bukanlah filsafat dan bukan ilmu hukum dogmatic Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekadar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja Dogmatik hukum merupakan teori, teorinya hukum positif. Teori hukum sebaliknya, kecuali mempelajari hukum positif, objeknya juga dogmatic hukum Metode yang digunakan dogmatic hukum adalah sintesis yang sifatnya sempit terbatas
- 50. Teori Hukum (Meta-Teori) Ilmu Hukum (Teori) Praktik Hukum (Hukum Positif) Filsafat Hukum (Meta-Meta Teori) Teori Hukum (Arti Luas) Legal Theory (sempit) Ilmu hukum normative Ilmu Hukum Empiris
- 51. Teori Hukum Teori hukum menyelidiki tentang Pengertian-pengertian hukum Hubungan hukum dan logika (menyelidiki apakah berpikir yuridis itu beda dengan berpikir secara umum) Tentang objek ilmu hukum, pembentukan undang-undang, dan peradilan
- 52. Teori Hukum - Luas lapangan teori hukum meliputi (1): Analisis hukum Pengertian hukum Kaidah hukum Sistem hukum Pengertian teknis Lembaga-Lembaga, bentuk-bentuk hukum Pengertian yang bersifat teori hukum dan filsafat hukum Fungsi-fungsi yuridis Sumber-sumber hukum Metodologi hukum yang mengupas tentang pembentukan hukum
- 53. Teori Hukum - Luas lapangan teori hukum meliputi (2): Metodologi pelaksanaan hukum Penafsiran undang-undang Kekosongan hukum Antinomi hukum Penerapan pengertian-pengertian kabur atau kaidah-kaidah kabur Penafsiran perbuatan hukum keperdataan Argumentasi yuridis Ajaran ilmu dan ajaran tentang metode dan dogmatic hukum yang meliputi Ajaran ilmu dogmatic hukum Ajaran metode dogmatic hukum Kritik ideologi hukum Pembentukan undang-undang Peradilan Dogmatik hukum
- 54. TERIMAKASIH