More Related Content
What's hot (20)
Similar to TERM OF REFERENCE Pelatihan Sorong - Maret 2022.pdf (20)
![Paparan-_POSYANDU[1].ppt](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/paparan-posyandu1-230504134612-37cc5594-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Recently uploaded (20)
TERM OF REFERENCE Pelatihan Sorong - Maret 2022.pdf
- 1. TERM OF REFERENCE (ToR) BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA DI PROVINSI PAPUA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022
- 2. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARKAT DAN KAMPUNG Jln. Brigjen Marinir Abraham O. Ataruri Perkantoran Gubernur Manokwari Tlp/Fax (0986) .. BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA DI PROVINSI PAPUA BARAT PENDAHULUAN I. LATAR BELAKANG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat dalam program pemberdayaan masyarakat dan kampung yang dilaksanakan setiap tahun melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kampung, melakukan dukungan kepada pemerintah kampung dalam melakukan pembangunan dikampung melalui pelatihan kepada aparat kampung yang difokuskan kepada bendahara/kaur keuangan kampung. Peningkatan kapasitas aparatur kampung diharapkan akan mendukung kepala kampung untuk melaksanakan kewenangannya terkait perencanaan, pengaanggaran, pelaksanaan, pelaporan perpajakan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka mewujudkan transparansi dalam penggunaan dana kampung. Peningkatan kapasitas bendahara/kaur keuangan kampung adalah hal yang sangat mendesak dan sensitive terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan kampung. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai pengganti atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan diteruskan melalui Surat Edaran Gubernur Papua Barat yang mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian atas peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Di Provinsi Papua Barat belum semua kampung dapat melaksanakan perencanaan sampai dengan pelaporan berdasarkan Permendagri tersebut, sehingga perlu dilakukan pelatihan melaui BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ADMINSITRASI KEUANGAN DESA DI PROVINSI PAPUA BARAT, yang mana termasuk didalam tentang Permendes Nomor 13 Tahun 2020 dan Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- 3. II. DASAR HUKUM 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa; 3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021; 4. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022; 5. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang pedoman pengembangan kapasitas apartur pemerintahan kampung. III. TUJUAN PELATIHAN Adapun tujuan dari kegiatan ini antara lain : 1. Memberdayakan dan meningkatkan keterampilan/kemampuan aparatur desa tentang administrasi pemerintahan desa; 2. Meningkatkan pengetahuan aparatur desa dengan fokus pada laporan keuangan desa dan mendorong tertib administrasi pelayanan desa; 3. Bimtek ini dapat memberikan motivasi dan semangat kerja, menciptakan aparatur desa yang berkualitas dan berintegritas serta semakin memahami tugas dan fungsinya; 4. Penguatan tentang Pajak Dana Kampung. IV. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah : 1. Aparatur desa mampu menyusun laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); 2. Diharapkan aparatur pemerintahan desa mampu menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenganan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku;
- 4. 3. Aparatur desa dapat mempersipakan Data dan informasi pelaksanaan kegiatan di desa yang dibutuhkan dan bisa diperoleh dengan mudah dan cepat pada saat pelaksanaan monitoring yang akan dilaksanakan oleh DPMK Provinsi dan Kabupaten. V. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN Tempat Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari waktu efektif, yaitu tanggal 02 s.d 05 Agustus 2022. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan di City View Hotel, Jln. Srigunting, Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat. VI. METODE PELAKSANAAN Bimtek ini dilakukan dengan metode pembelajaran bagi orang dewasa, dengan ciri - ciri sebagai berikut : a. Menghargai, mendayagunakan, memperhatikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta; b. Memusatkan perhatian pada penemuan dan pemecahan masalah yang dihadapi peserta; c. Keikutsertaan peserta secara aktif dan merata dalam seluruh proses diskusi d. Mengutamakan kebersamaan antara fasilitator, panitia dan peserta dalam pelaksanaan Bimtek ini. VII. MATERI DAN JUMLAH SESI PELATIHAN Materi yang dibahas dan jumlah sesi untuk Pelatihan diantaranya : NO MATERI NARASUMBER SESI/WAKTU 1 Kewenangan Provinsi Papua Barat dalam Pelaksanaan Dana Desa Kepala DPMK Provinsi Papua Barat 3 Jam 2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Dirjen Permendes Kemendagri 3 Jam 3 Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabid Pemkam - DPMK Provinsi Papua Barat 3 Jam 4 Penerapan, Pemanfaatan dan Simulasi Penginputan Aplikasi SISKEUDES KPW7 Provinsi Papua Barat 3 Jam 5 Sistem Perpajakan Desa untuk Bendahara/Kaur Keuangan Desa Kantor Pajak Pratama Provinsi Papua Barat 3 Jam
- 5. VIII. JADWAL KEGIATAN BIMTEK NO HARI/TANGGAL /JAM RENCANA KEGIATAN JAM/SESI NARASUMBER/ FASILITATOR 1 2 3 4 5 1 Selasa, 02 Agustus 2022 12.00 - 16.00 Registerasi Peserta 16.00 - 17.00 ISTIRAHAT 17.00 - 19.00 Pembukaan Kegiatan BIMTEK 19.00 Makan Malam/Istirahat 2 Rabu, 03 Agustus 2022 06.00 - 09.00 Sarapan Pagi 09.00 - 12.00 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa 3 DIRJEN PERMENDES KEMENDAGRI 12.00 - 13.00 ISHOMA Panitia 13.00 - 16.00 Kewenangan Provinsi Papua Barat Dalam Pelaksanaan Dana Desa 3 LINCE IDORWAY, SH., MM 16.00 - 16.10 SNACK SORE Panitia 16.10 - 19.10 Prioritas Penggunaan Dana Desa 3 MARIO Y. KAMEUBUN, S.STP.,MM 19.10 Makan Malam/Istirahat 3 Kamis, 04 Agustus 2022 06.00 - 09.00 Sarapan Pagi Panitia 09.00 - 12.00 Perpajakan Desa untuk Bendahara/Kaur Keuangan Kampung 3 Kantor Pajak Pratama Provinsi Papua Barat 12.00 - 13.00 ISHOMA Panitia 13.00 - 16.00 Penerapan, dan Pemanfaatan Aplikasi SISKEUDES 2 KPW7 Provinsi Papua Barat 16.00 - 17.30 SNACK SORE Panitia 19.00 Makan Malam/Istirahat 4 Jumat, 05 Agustus 2022 06.00 - 09.00 Sarapan Pagi 09.00 - 12.00 Simulasi pengimputan aplikasi SISKEUDES 1 KPW7 Provinsi Papua Barat 12.00 - 13.00 ISHOMA 09.00 - 10.00 Penutupan Kegiatan BIMTEK 5 Sabtu, 06 Agustus 2022 06.00 - 09.00 Sarapan Pagi 09.00 - 12.00 Check Out
- 6. IX. PESERTA Peserta yang diharapkan hadir berasal dari 7 (tujuh) Kabupaten yang berada di wilayah Sorong Raya, setiap kabupaten menunjuk 1 (satu) kampung dengan jumlah peserta sebanyak 3 (tiga) orang peserta, keseluruhan peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Nama Kabupaten yang mengikuti kegiatan seperti pada tabel berikut : NO KABUPATEN Banyaknya Peserta KETERANGAN 1 SORONG 3 Kepala Kampung, Sekretaris dan Bendahara/Kaur Keuangan Kampung 2 RAJA AMPAT 3 3 TAMBRAUW 3 4 SORONG SELATAN 3 5 MAYBRAT 3 6 FAK - FAK 3 7 KAIMANA 3 X. PANITIA PELAKSANA Panitia terdiri atas 13 (tiga belas) orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat, yaitu : 1. MARIO YOSIAS KAMEUBUN,S.STP., MM 2. DENY RUMBRUREN, S.IP 3. JEMS KIRIWENNO,SE 4. FRANSINA KARET, SE 5. UMY RIANTI, S.Sos 6. AMY ZAZMYAL, S.STP 7. OKTAVIAN SOTER 8. RAFAEL BARANSANO 9. NELSON G. RUAMBA 10. ALEXANDER SENTUF 11. SUARLIN TOREY 12. CHRISTIAN SONDAKH 13. YONAS MANDACAN
- 7. XI. TUGAS PANITIA 1. Melakukan persiapan seperti menyusun jadwal pelatihan, media-media pelatihan, bahan serahan, tempat dan distribusi undangan peserta; 2. Berkomunikasi dengan kelompok Pemateri untuk memastikan kesiapan pemateri dalam melaksanakan pelatihan; 3. Menyiapkan daftar hadir peserta dan kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk mendukung proses pelatihan; 4. Membuat dokumentasi pelatihan dan laporan penyelenggaraan kegiatan pelatihan. XII. PEMBIAYAAN Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Kampung di danai oleh Dana Otonomi Khusus (OTSUS) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022. XIII. PENUTUP Demikian Term of Reference (ToR) ini kami buat, dengan harapan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan yang mungkin terdapat dalam pembuatan Term of Reference (ToR) ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Manokwari, 22 Juli 2022 KEPALA DINAS LINCE IDORWAY, SH.,MM (Pembina IV/d) NIP. 19630203 198603 2 013