Tugas3
Download as docx, pdf0 likes594 views
Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang memegang peranan penting walaupun masih ada perdebatan, serta sumber-sumber hukum lingkungan internasional seperti perjanjian internasional, prinsip umum hukum, putusan pengadilan, dan soft law.
Tugas3
- 1. Nama : Maimuna.Renhoran NPM : 1006736993 Tugas Individu III: Hukum lingkungan Principles of International Environmental Law : An Overview ( Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional ) Lluis Paradell-Trius Resume Lluis Paradell-Trius, menjelaskan tentang gambaran umum prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang terbaik dengan pendekatan tingkat kehati-hatian tertentu . Pertama, prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional hampir tdk dapat dipisahkan dari isu-isu politik yang sensitif dan kompleks sekitarnya pembangunan berkelanjutan. Kedua, pendekatan umum yang bertentangan dengan heterogenitas prinsip prinsip hukum lingkungan internasional. Prinsip merupakan hal yang substansi ( penting ) dalam hokum lingkungan Internasional, yang menjadi alasan perkembangan prinsip dalam hokum lingkungan internasional yaitu: Kebutuhan akan pengaturan lingkungan internasional yang terkait dengan hal-hal ekonomi, sosial dan lingkungan, dimana menjadi akar dari krisis lingkungan global dari ketiga aspek tersebut. Contoh dari pengaturan yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan tersebut tercermin dalam UNCED (United Nation Conference on Environment and Development), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC ), dan Biodiversity Convention. Seiring dengan persepsi dunia mengenai krisis lingkungan yang semakin meningkat dan pentingnya kebutuhan untuk menemukan solusi. Perkembangan prinsip hukum lingkungan internasional cocok dihadapkan dengan ketidakjelasan ilmiah suatu masalah lingkungan seperti juga kecepatan perubahan ilmiah yang mengungkapkan krisis lingkungan hidup. Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional memegang peranan yang penting dalam hal, menentukan parameter/tolak ukur kewajiban baru, memfasilitasi negosiasi yang dilaksanakan para pihak serta merinci komitmen yang hendak dicapai, memfasilitasi proses pembuatan hukum internasional, menjadi pedoman atau petunjuk untuk pengadilan maupun tribunal
- 2. dalam proses interprestasi peraturan internasional dan kewajiban internasional, serta menjembatani kesenjangan hukum. Analisisi prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional memegang peranan yang penting dalam ruang lingkup hukum lingkungan internasional dan penerapannya di masyarakat internasional walaupun masih ada perdebatan mengenai penerimaan prinsip-prinsip tersebut baik antar negara maju dan berkembang.Porter dan brown, menyatakan masalah-masalah lingkungan hidup pada kenyataan telah mendorong lebih banyak kerja sama internasional pada tahun- tahun belakangan. Rezim Internasional telah diterapkan pada area tertentu untuk mengatasi sejumlah isu lingkungan hidup termasuk hujan asam, penipisan ozon, perdagangan limbah, lingkungan Antartika, pemanasan global serta punahnya keanekaragaman hayati. Ada dua batasan ruang lingkup konflik yang relevan dengan rezim serta perjanjian-perjanjian Internasional (convention, treaty, declaration, action program, agreement, dan sebagainya) yang berkaitan atau langsung mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: Pengaturan Prioritas dan distribusi beban biaya Ada tiga aspek kritis dari persolan ini: Pertama, ada kesenjangan yang tajam antara utara dan selatan dalam konsumsi sumberdaya alam dan dalam berperan, yang secara relatif menyebabkan perusakan lingkungan hidup pada skala global seperti pada penipisan ozon dan perubahan iklim. Kedua, lingkungan hidup global diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan di masa depan bagi negara-negara Selatan (negara berkembang), tetapi eksploitasi alam yang dilakukan negara negara Utara (maju) terus berlangsung dengan tanpa pertimbangan dan aturan. Ketiga, kegagalan dalam mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan Selatan, mungkin akan mengalahkan berbagai upaya pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak Utara. Masalah Kedaulatan Prinsip ini merupakan penjabaran penyelesaian sengketa Berkaitan dengan yurisdiksi kedaulatan teritorial (kedaulatan atas wilayah secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya) kemudian muncul tiga isu penting. Isu pertama adalah adanya persolaan yang menyangkut lingkungan hidup yang berhubungan dengan masalah kedaulatan masing-masing negara (antara lain mengenai batas laut teritorial), dan hak eksploitasi kekayaan laut (Zona Ekonomi Eksklusif). Muncul pertentangan dan perbedaan sikap antara mereka yang menginginkan adanya otoritas besar yang ditetapkan oleh rezim lingkungan hidup internasional dengan mereka yang tidak menginginkanya. Isu kedua adalah menyangkut otoritas pembuatan keputusan, antara lain mengenai siapa atau lembaga mana yang berwenang membuat keputuasan, dan tentang prosedur pemungutan suara atau strukur pengambilan keputusan yang paling baik seperti apa untuk mendapatkan keputusan yang adil dalam upaya
- 3. pengelolaan lingkungan hidup global. Isu ketiga adalah mengenai prinsip non-interference dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh masing-masing negara. Negara-negara berkembang selama ini dituding sebagai kawasan yang menempati garis terlemah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup global, karena ketidak mampuannya dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang efektif. Namun ironisnya, jarang untuk dipersoalkan tentang masih banyaknya kegiatan pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, dan pencemaran udara oleh negara-negara maju yang jelas-jelas telah merusak lingkungan hidup. Sumber-sumber hukum lingkungan internasional yang terdiri atas4: 1. International Treaty, perjanjian internasional yang dihasilkan melalui konfernsi-konferensi internsaional di bidang lingkungan hidup, baik yang bersifat legally binding maupun nonlegally binding telah menjadi landasan pemberlakuan ketentuan perlindungan lingkungan di tingkat global. Perjanjian-perjanjian internasional antara lain, dihasilkan di dalam Konferensi Stockholm 1972, Konferensi Bumi 1992, konferensi bumi untuk pembangunan berkelanjutan 2002, dan lain-lain. Perjanjian internasioal di bidang lingkungan hidup lebih penting, baik bagi sebagai sumber utama hukum lingkungan internasional maupun nasional 2. General Principles of Law, prinsip-prinsip hukum umum merupakan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada prinsip hukum dari Eropa Barat pada abad ke-19 yang didasarkan pada pinsip-prinsip hukum romawi. Prinsip hukum (umum) tersebut, antara lain, asas bertetangga baik (good neighbourliness) dan prinsip pertanggungjawaban negara (state responsibility). 3. Judgements and the Teachings of highly Qualified Writers, keputusan-keputusan hakim dalam kasus-kasus hukum internasional (Yurisprudensi) juga menjadi sumber hukum internasional walaupun kedudukannya merupakan sumber hukum tambahan. Contoh kasus lingkungan the trail smelter. Dari keputusan kasus tersebut yang diputus pada tahun 1934. Dari keputusan kasus tersebut lahirlah prinsip dalam hukum lingkungan, yaitu suatu negara di dalam wilayahnya tidak boleh melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga merugikan negara lain. Prinsip hukum tersebut kemudian diadopsi sebagai salah satu prinsip dalam deklarasi stockholm 1972. Selain itu pendapat (ajaran) penulis-penulis terkemuka di dalam hukum (lingkungan) Internasional juga bisa menjadi sumber hukum tambahan. 4. Soft Law, hasil-hasil kesepakatan Internasional yang tidak bersifat Legally Binding. Kesepakatan yang dimaksud, misalnya deklarasi-deklarasi yang dihasilkan dalam konferensi internasional yang membahas perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini bisa dicontohkan, Deklarasi Stockholm 1972, Dekalaasi Rio 1992, Forest Principles 1992, dan Agenda 21. Ketentuan tersebut walau secara formal disebut bersifat Nonlegally Binding, di dalam faktanya sangat diperhatikan untuk dijadikan landasan ketentuan hukum nasional.