More Related Content
Similar to UU 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN.pptx (20)
Recently uploaded (7)
UU 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN.pptx
- 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN OLEH KPRI KBG KOTA KEC, TULUNGAGUNG
- 2. MENGAPA KITA BERKOPERASI ? 1. ALASAN YURIDIS a. UUD 1945 Pasal 33 b. UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. ALASAN EKONOMIS a. Menyatukan usaha dalam rangka menekan biaya. b. Berkoperasi membuka kesempatan bagi orang yang terbatas kemampuan ekonominya ikut bergabung dalam badan usaha c. Memperoleh pelayanan maksimal dari Koperasi. d. Memperoleh bagian SHU yang adil sesuai dengan partisipasinya dalam usaha.
- 3. PENERTIAN KOPERASI Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegaiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- 4. LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN (UU NO. 25 TH.1992) Pasal 2 KOPERASI BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD 1945 SERTA BERDASARKAN ATAS ASAS KEKELUARGAAN Pasal 3 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yanga maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
- 5. PRINSIP-PRINSIP KOPERSI Pasal 5 1. Koperasi melaksanakan prinsip sbb: a. Keanggotaan bersifat suka reala dan terbuka b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing2 anggota. d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal e. Kemandirian
- 6. Lanjutan 2. Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip-prinsip sbb: a. Pendidikan perkoperasian b. Kerja sama antar koperasi
- 7. PEMBENTUKAN SYARAT PEMBENTUKAN Pasal 6 1. Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang 2. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang- kurangnya 3 (tiga) koperasi. Pasal 7 3. Pembentukan Koperasi sebagai mana dimaksud dalam ps 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. 4. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Lanjutan Pasal 8 Anggarab Dasar sebagaimana dimaksud dalam ps 7 ayat (1 )memuat sekurang-kurangnya; a. Daftar nama pendiri. b. Nama dan tempat kedudukan c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha d. Ketentuan mengenai keanggotaan e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota f. Ketentuan mengenai pengelolaan g. Ketentuan mengenai permodalan
- 9. Lanjutan h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya i. Ketentuan mengeani pembagian sisa hasil usaha j. Ketentuan mengenai sangsi (diatur dam AD.)
- 10. STATUS BADAN HUKUM KOPERASI Pasal 9 Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Pasal 10 1. Untuk mendapatkan pengesahan sebagaiman dimaksud ps.9 para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi. 2. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- 11. Lanjutan 3. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.
- 12. KEANGGOTAAN Pasal 17 1. Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi 2. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota
- 13. LANJUTAN 1. Pasal 18 1. Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam AD. 2. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa, yang persyaratan, hak dan kwajiban keanggotaannya ditetapkan dalam AD.
- 14. Lanjutan Pasal 19 1. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. 2. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagimana dalam Anggaran Dasar dipenuhi 3. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. 4. Setiap anggota mempunyai kwajiban dan hak yangsama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- 15. Pasal 20 1. Setiap anggota mempunyai kewajiban: a. Mematuhi AD dan ART serta keputusan yang telah disepakati dalam RA. b. Partisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. c. Mengembangkan dan memelihara keberamaa berdasar atas asas kekeluargaan 2. Setiap anggota mempunyai hak: a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam RA. b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas. c. Meminta diadakan RA menurut ketentuan daalam AD.
- 16. Lanjutan d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar RA. Baik diminta maupun tidak. e. Memanfaatka koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam AD.
- 17. PERANGAKAT ORGANISASI BAGIAN PERTAMA Pasal 21 1. Perangakat Organisasi Koperasi terdiri dari: a. Rapat Anggota b. Pengurus c. Pengawas Pasal 22 2. RA. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi
- 18. Lanjutan 2. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Pasal 23 Rapat Anggota menetapkan: a. Anggaran Dasar b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha kopeerasi c. Pemilihan, Pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- 19. Pasal 24 1. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. 4. Hak suara dalam Koperasi skunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar.
- 20. Lanjutan e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. f. Pembagian sisa hasil usaha. g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.
- 21. Pasal 25 Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi
- 22. Pasal 26 1. Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu ) tahun 2. Rapat Anggota untuk mengesahkan Pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku lampau.
- 23. Bagian Ketiga Pengurus pasal 29 1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota 2. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota 3. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian 4. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 tahun 5. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangakat mrnjadi anggota Pengurus ditetapkandalam AD.
- 24. Pasal 30 1. Pengurus bertugas a. Mengelola kopersi dan usahanya b. Mengajukan rancangan RK RAPB; c. Menyelenggarakan RA; d. Mengaqjukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban tugas e. Menyelenggarakan pembukuan, keuangan dan inventaris secara tertib f. Memelihara haftar buku anggota dan pengurus.
- 25. Pasal 31 Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa MODAL Pasal 41 1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman 2. Modal sendiri dapat berasal dari; a. Simpanan Pokok b. Simpanan wajib; c. Dana cadangan d. Hibah
- 26. LAPANGAN USAHA Pasal 43 1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkanusaha dan kesejahteraan anggota. 2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi 3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
- 27. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN KP-RI KBG KOTA KECAMATAN TULUNGAGUNG Sabtu, 7 April 2018