Dokumen ini berisi pertanyaan dan jawaban mengenai implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik dan nasional Indonesia. Pertanyaan pertama membahas masalah korupsi di Indonesia meski diharapkan ada wawasan nusantara. Jawabannya menyebutkan peran masyarakat dalam memilih calon yang jujur. Pertanyaan kedua meminta contoh implementasi wawasan nusantara. Jawabannya memberikan contoh menghargai budaya Indonesia dan memperkenalkannya
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah
Dokumen tersebut membahas tentang skala pengukuran dalam penelitian, termasuk pengertian skala pengukuran, macam-macam skala pengukuran seperti skala nominal, ordinal, interval dan rasio, serta contoh-contoh penggunaan skala tersebut dalam penelitian."
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, asas-asas, ciri-ciri, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan, contoh penerapan, pelanggaran, serta cara mengatasi masalah demokrasi Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kewarganegaraan, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis serta formil dan materil, hakikat, tujuan, standar isi, ruang lingkup, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian.
Teks tersebut berisi jawaban atas 13 soal tentang hakekat keragaman dan kesetaraan manusia. Jawaban-jawaban tersebut menjelaskan tentang perbedaan masyarakat desa dan kota, makna keragaman dan kesetaraan manusia, kemajemukan secara horizontal dan vertikal, problematika dan solusi dari keragaman dan kesetaraan, serta pengertian istilah-istilah seperti etnosentrisme dan diskriminasi.
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjilahmad sururi
Ìý
Ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila diadakan pada Rabu, 21 November 2012 untuk mahasiswa program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Serang Raya. Ujian berlangsung selama 90 menit dengan sistem tertutup buku dan terdiri dari 5 pertanyaan mengenai latar belakang Pendidikan Pancasila, pengertian Pancasila secara etimologis dan historis, serta aktualisasi etika politik berdasarkan nilai-nil
Dokumen tersebut berisi tanggapan terhadap 9 pertanyaan mengenai penelitian skripsi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi latar belakang judul skripsi, instrumen penelitian, jenis penelitian, teori yang mendasari penelitian, indikator keberhasilan penelitian, prosedur penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta proses pengumpulan dan analisis data. Tanggapan untuk setiap pertanyaan mengarahkan
Contoh tabel data interval, data nominal, data ordinal, data distribusi freku...Sylvester Saragih
Ìý
Dokumen tersebut menyajikan beberapa contoh tabel data yang berbeda jenis, yaitu tabel data interval, nominal, ordinal dan distribusi frekuensi. Tabel-tabel tersebut berisi data hasil penelitian tentang kepuasan kerja pegawai, komposisi pendidikan pegawai, kualitas kinerja aparatur, dan nilai mahasiswa pada mata kuliah statistik.
1. PKn merupakan hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS.
2. Mata pelajaran ini mencakup studi tentang pemerintahan, hukum, dan hak serta tanggung jawab warga negara dalam rangka mempersiapkan pemikiran kritis dan partisipasi demokratis.
3. PKn bertujuan untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa kebangsaan
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaSusanti Susanti
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang landasan-landasan pendidikan Pancasila, termasuk historis, kultural, yuridis, filosofis. Contoh-contoh diberikan untuk setiap landasan. Pancasila dijelaskan sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan, persatuan, keadilan sosial, dan tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila,
Dokumen tersebut merupakan presentasi tentang konstitusional dan inkonstitusional yang disampaikan oleh beberapa orang. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian konstitusional dan inkonstitusional beserta contoh perilakunya, serta beberapa kasus pejabat negara yang melakukan tindakan inkonstitusional seperti Kepala BKPM yang memukul pramugari di pesawat.
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam KonstitusiAji Sanjaya
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang hak, kewajiban, dan perilaku konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ia menjelaskan bahwa hak adalah segala sesuatu yang layak didapatkan oleh warga negara, sedangkan kewajiban adalah keharusan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. UUD 1945 mengatur berbagai hak dan kewajiban warga negara dalam pasal 27 sampai 34 serta sikap yang mendukung konstitusi
Dokumen tersebut membahas tentang skala pengukuran dalam penelitian, termasuk pengertian skala pengukuran, macam-macam skala pengukuran seperti skala nominal, ordinal, interval dan rasio, serta contoh-contoh penggunaan skala tersebut dalam penelitian."
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, asas-asas, ciri-ciri, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan, contoh penerapan, pelanggaran, serta cara mengatasi masalah demokrasi Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kewarganegaraan, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis serta formil dan materil, hakikat, tujuan, standar isi, ruang lingkup, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian.
Teks tersebut berisi jawaban atas 13 soal tentang hakekat keragaman dan kesetaraan manusia. Jawaban-jawaban tersebut menjelaskan tentang perbedaan masyarakat desa dan kota, makna keragaman dan kesetaraan manusia, kemajemukan secara horizontal dan vertikal, problematika dan solusi dari keragaman dan kesetaraan, serta pengertian istilah-istilah seperti etnosentrisme dan diskriminasi.
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjilahmad sururi
Ìý
Ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila diadakan pada Rabu, 21 November 2012 untuk mahasiswa program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Serang Raya. Ujian berlangsung selama 90 menit dengan sistem tertutup buku dan terdiri dari 5 pertanyaan mengenai latar belakang Pendidikan Pancasila, pengertian Pancasila secara etimologis dan historis, serta aktualisasi etika politik berdasarkan nilai-nil
Dokumen tersebut berisi tanggapan terhadap 9 pertanyaan mengenai penelitian skripsi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi latar belakang judul skripsi, instrumen penelitian, jenis penelitian, teori yang mendasari penelitian, indikator keberhasilan penelitian, prosedur penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta proses pengumpulan dan analisis data. Tanggapan untuk setiap pertanyaan mengarahkan
Contoh tabel data interval, data nominal, data ordinal, data distribusi freku...Sylvester Saragih
Ìý
Dokumen tersebut menyajikan beberapa contoh tabel data yang berbeda jenis, yaitu tabel data interval, nominal, ordinal dan distribusi frekuensi. Tabel-tabel tersebut berisi data hasil penelitian tentang kepuasan kerja pegawai, komposisi pendidikan pegawai, kualitas kinerja aparatur, dan nilai mahasiswa pada mata kuliah statistik.
1. PKn merupakan hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS.
2. Mata pelajaran ini mencakup studi tentang pemerintahan, hukum, dan hak serta tanggung jawab warga negara dalam rangka mempersiapkan pemikiran kritis dan partisipasi demokratis.
3. PKn bertujuan untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa kebangsaan
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaSusanti Susanti
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang landasan-landasan pendidikan Pancasila, termasuk historis, kultural, yuridis, filosofis. Contoh-contoh diberikan untuk setiap landasan. Pancasila dijelaskan sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan, persatuan, keadilan sosial, dan tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila,
Dokumen tersebut merupakan presentasi tentang konstitusional dan inkonstitusional yang disampaikan oleh beberapa orang. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian konstitusional dan inkonstitusional beserta contoh perilakunya, serta beberapa kasus pejabat negara yang melakukan tindakan inkonstitusional seperti Kepala BKPM yang memukul pramugari di pesawat.
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam KonstitusiAji Sanjaya
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang hak, kewajiban, dan perilaku konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ia menjelaskan bahwa hak adalah segala sesuatu yang layak didapatkan oleh warga negara, sedangkan kewajiban adalah keharusan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. UUD 1945 mengatur berbagai hak dan kewajiban warga negara dalam pasal 27 sampai 34 serta sikap yang mendukung konstitusi
Konstitusi adalah ketentuan dasar sebuah negara yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek negara berdasarkan Pancasila dan dapat diubah melalui proses amandemen untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
Dokumen tersebut membahas pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Konstitusi dipandang sebagai pedoman yang mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi juga berperan membagi kekuasaan negara ke dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
1. Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan perubahan konstitusi di Indonesia. Terdapat diskusi mengenai makna kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi, fungsi dan tahapan perubahan konstitusi, serta contoh perilaku positif terhadap konstitusi negara.
2. Ditegaskan bahwa perilaku positif terhadap konstitusi negara adalah perilaku yang menghormati dan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi, baik dalam ke
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak, kewajiban, dan HAM dalam UUD 1945 di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa UUD 1945 menjamin lima hak asasi dasar warga negara Indonesia yaitu kebebasan berekspresi, beragama, berkumpul, hak atas perlindungan hukum yang sama, dan hak atas pendidikan serta penghidupan yang layak.
Makalah ini membahas pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran yaitu melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, negara berdaulat berdasarkan kerakyatan, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, periode, dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, serta tujuan dari perubahan tersebut. UUD 1945 awalnya dirumuskan oleh BPUPKI pada tahun 1945 dan mengalami beberapa kali perubahan antara tahun 1999 hingga 2002 untuk menyempurnakan aturan dasar negara sesuai dengan perkembangan zaman.
Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan KeadilanSyaifOer
Ìý
Makalah ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Hak-hak warga negara antara lain mendapatkan pekerjaan layak, berpendapat, beragama, pendidikan, dan kesejahteraan. Kewajiban warga negara adalah taat hukum, bela negara. Makalah ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menciptakan keadilan bagi seluruh warga neg
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptxMAfriansyahSE
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Terdapat penjelasan mengenai makna hak dan kewajiban warga negara, substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta penanganannya.
Ringkasan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKN kelas X semester 1 tentang Indahnya Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi adalah sebagai berikut: dokumen tersebut merupakan RPP yang membahas tentang hakikat warga negara dalam sistem demokrasi, termasuk pengertian warga negara Indonesia, sistem demokrasi, dan demokrasi Pancasila sebagai landasan negara Indonesia."
Ringkasan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKN kelas X semester 1 tentang Indahnya Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut merupakan RPP yang membahas tentang hakikat warga negara dalam sistem demokrasi, termasuk pengertian warga negara Indonesia, sistem demokrasi, dan demokrasi Pancasila sebagai landasan negara Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa hak warga negara meliputi perlindungan hukum, pekerjaan layak, dan pendidikan, sedangkan kewajiban meliputi taat hukum, membayar pajak, dan membela negara. [/ringkuman]
Tugas sofskill apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbangCandra Waskito
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang akibat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Jika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan terjadi ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Untuk mencapai keseimbangan, setiap warga negara harus memahami hak dan kewajibannya sendiri, begitu pula para pejabat harus mengetahui hak dan kewajiban mereka. Jika hak dan kewajiban terp
1. Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
2. Hak-hak warga negara Indonesia meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, kepemilikan, dan pengakuan di depan hukum.
3. Kewajiban warga negara Indonesia meliputi taat hukum, ikut serta dalam pertahanan negara, dan menghormati hak asasi manusia orang lain.
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
Ìý
1. Dokumen tersebut membahas tentang makna keterbukaan dan keadilan dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dampak dari ketidaktransparanan.
2. Juga dibahas konsep keadilan menurut berbagai teori dan sikap positif untuk meningkatkan jaminan keadilan.
3. Arah kebijakan nasional yang transparan mencakup peningkatan kerukunan sosial dan supremasi hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan prinsip-prinsipnya, meliputi pengertian demokrasi, prinsip universal seperti partisipasi warga negara dan kebebasan berpendapat, serta penerapan demokrasi di Indonesia."
Analisis Subjek Literatur Pada Disertasi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekola...Murad Maulana
Ìý
PPT ini dipresentasikan dalam acara Lokakarya Nasional (Loknas) 2016 PDII LIPI dengan tema tema Pengelolaan Data, Informasi, dan Pengetahuan untuk Mendukung Pembangunan Repositori Nasional Indonesia, tanggal 10 – 11 Agustus 2016
Restrukturisasi dan Redistribusi Ekonomi melalui Danantara: Pesimis atau Opti...Dadang Solihin
Ìý
Dari perspektif optimis, Danantara dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan manajemen profesional dan tata kelola yang transparan, lembaga ini berpotensi mengoptimalkan pemanfaatan aset negara secara lebih produktif.
2. 1. Hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang.
2. Banyak kejadian hak dan kewajiban dijalankan secara tidak
seimbang. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban terjadi
karena masyarakat kurang paham tentang hak dan
kewajibannya.
3. Perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang
senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan
penyelenggaraan bernegara yang tertuang dalam UUD
1945.
4. Namun yang terjadi sekarang ini perilaku konstutisional
sudah tidak lagi ditegakkan oleh masyarakat.
3. 1. Bagaimana hakikat hak dan kewajiban warga Negara?
2. Bagaimana penerapan hak dan kewajiban warga Negara dalam
konstitusi?
3. Bagaimana cara menyeimbangkan hak dan kewajiban?
4. Bagaimana hakikat perilaku konstitusional?
5. Bagaimana cara menerapkan sikap konstitusional dalam
kehidupan sehari-hari?
6. Apa sajakah contoh perilaku konstitusional?
4. 1. Untuk memenuhi tugas matakuliah Pendidikan
Kewaranegaraan.
2. Dapat memahami hakikat hak dan kewajiban warga Negara
3. Dapat memahami penerapan hak dan kewajiban warga
Negara Indonesia dalam konstitusi
4. Dapat membantu memberikan gambaran mengenai solusi
untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban.
5. Dapat memahami hakikat perilaku konstitusional
6. Dapat menerapkan sikap dan perilaku konstitusional dalam
kehidupan sehari hari
7. Dapat mengetahui contoh perilaku konstitusional
Hanya pada hak, kewajiban, dan perilaku konstitusional
warga Negara Indonesia sesuai Undang-undang Dasar 1945.
5. Hak
Segala sesuatu z
yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu
sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan.
Contoh hak : hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan dan lain-lain.
Kewajiban
Segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan
oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang
pantas.
Contoh kewajiban : Dalam jual beli, bila kita membeli suatu barang, maka kita
wajib membayar barang tersebut.
Dalam pelaksanaannya, setiap orang yang menikmati haknya terkandung pula
kewajiban yang harus dilaksanakan terlebih dahulu.
Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan gejolak
dalam kehidupan baik dari kalangan individu maupun kelompok.
7. 1. Ada supremasi hukum yang telah menjamin hak-hak tiap
warga negara.
2. Pemerintah sadar akan tanggung jawabnya sebagai
pemerintah yang sudah dipulih oleh rakyat, yaitu
memberikan hak-hak rakyat.
3. Pemerintah sadar akan tanggungjawabnya sebagai
pemerintah yang sudah dipilih rakyat dengan cara
memenuhi dan memberikan hak-hak rakyatnya.
4. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan
mendapatkan haknya, yaitu gaji.
5. Siswa apabila belajar dengan rajin, maka akan mendapat
kepandaian.
8. 6. Jika kita selalu menghormati dan memperlakukan
orang lain dengan baik, maka kita juga akan
dihormati dan diperlakukan dengan baik.
7. Warga negara diberi kesadaran atau sosialisasi
tentang hak dan kewajiban.
8. Ada lembaga seperti Komnas HAM
9. Melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tahu
apa yang menjadi hak masig-masing.
10. Warga negara diharapkan menunjukkan partisipasi
dan peran aktif dalam proses pengambilan keputusan
sehubungan dengan hak-hak mereka sebagai warga
negara yaitu bebas menyatakan pendapat.
11. Warga negara dituntut kritis menghadapi
permasalahan yang sedang dihadapi.
9. Perilaku konstitusional diartikan sebagai
perilaku yang sesuai dengan konstitusi sebuah
negara. Sebaliknya, perilaku inkonstitusional
ialah perilaku yang tidak sesuai dan
bertentangan atau menyimpang dari konstitusi
negara.
10. Agar perilaku Konstitusional dapat terwujud
maka harus dilandasi dengan sikap yang
positif terhadap UUD 1945.
 Bersikap Terbuka
 Mampu mengatasi masalah
 Menyadari Adanya Perbedaan
 Memiliki Harapan Realistis
 Penghargaan Terhadap Karya Bangsa Sendiri
 Mau menerima dan memberi umpan balik
11. Perilaku konstitusional bagi penyelenggara negara
MPR
ï‚¡ Mengubah dan menetapkan UUD
ï‚¡ Melantik presiden dan wakil presiden
ï‚¡ Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden
dalam masa jabatannya menurut UUD
Presiden dan kementrian negara
ï‚¡ Tidak pernah menghianati negara
ï‚¡ Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan
tugas sebagai presiden dan wakil presiden
ï‚¡ Mengajukan rancangan UU kepada DPR
ï‚¡ Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan
UU
12. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
ï‚¡ Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
ï‚¡ Membentuk undang-undang
ï‚¡ Membahas rancangan undang-undang bersama
presiden
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
ï‚¡ Mengajukan undang-undang tentang otonomi daerah,
hubungan antar pusat dan daerah
ï‚¡ Pembentukan dan pemekaran atau penggabunngan daerah,dll
kepada DPR
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
ï‚¡ Menyelenggarakan pemilu yang langsung,bebas, rahasia, jujur,
dan adil
ï‚¡ Badan Pemeriksa Keuangan (KPU)
ï‚¡ Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
ï‚¡ Menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD,
DPRD
13. Makamah Agung (MA)
ï‚¡ Menguji peraturan perundang-undangan di bawah indang-undang
MahkamahKonstitusi (MK)
ï‚¡ Memutuskan sengketa kewenangan yang diberikan UUD
ï‚¡ Memutuskan pembubaran partai politik, perselisihan
tentang hasil pemilihan umum
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Kesatuan
Republik Indonesia
ï‚¡ Mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan
serta kedaulatan negara
ï‚¡ Menjaga ketrtiban dan keamanan masyarakat
14. Warga Negara
 Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain
 Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik peraturan
lalu lintas, sekolah dan lain sebagainya
 Tidak main hakim sendiri
 Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
 Adanya keterbukaan dan etika dalam menghadapi suatu
permasalahan
 Mengembangkan sikap sadar dan rasional
 Menjalani persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan
 Pelaksanaan pemilihan umum secara transparan, jujur, adil, dan
bebas, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku
 Pengambilan keputusan dengan musyawarah
 Pelaksanaan demokrasi atau aksi-aksi secara damai bukan dengan
kekerasan
 Membayar pajak tepat waktu
 Memberikan kritik atau saran pemerintah melalui wakil rakyat
15. 1. Hak adalah segala sesuatu yang berhak
didapatkan dan layak diterima oleh tiap
individu sebagai warga negara terhitung sejak
berada dalam kandungan
2. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita
lakukan atau kerjakan sebagai anggota warga
negara untuk mendapatkan hak yang pantas.
3. hak dan kewajiban saling memiliki keterkaitan
4. Tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 pasal
27 sampai pasal 34
5. menyeimbangkan hak dan kewajiban dengan
lebih mengutamakan kepentingan umum dan
mengetahui posisi diri kita sendiri
16. 6. Perilaku konstitusional yaitu perilaku yang sesuai
dengan konstitusi negara
7. Ada tiga sikap yang harus dijunjung menerapkan
perilaku konstitusi:
a. Memahami pancasila dan UUD 1945
b. Berperan serta dalam menegakan Pancasila dan
UUD 1945
c. Mengembangkan pola hidup dan tetap menaati
aturan yang ada
17. 1. Bagi masyarakat, untuk senantiasa menerapkan
perilaku konstitusi dan menjalankan kewajiban
sebagai warga Negara sebelum menuntut haknya.
2. Bagi mahasiswa, untuk senantiasa mendalami dan
melaksanakan hak-hak dan kewajiban sekaligus
perilaku konstitusional yang termaktub dalam UUD
1945 sehingga dapat menjadi teladan bagi
masyarakat.