More Related Content
What's hot (20)
Similar to Pancasila sebagai sistem etika (20)
Recently uploaded (20)
Pancasila sebagai sistem etika
- 1. PANCASILA 27 April 2017 aruddliyanah97@gmail.com UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS http://www.unusida.ac.id 1. Mengapa Pancasila menjadi sistem etika? 2. Sebutkan 3 butir pengamalan Pancasila yang yang paling sulit untuk dilaksanakan? Mengapa demikian? 3. Bagaimana agar generasi Z dapat peduli dan mengamalkan butir-butir Pancasila dikehidupan sehari-hari? 4. Sebutkan 3 butir pengamalan Pancasila yang paling sering diselewengkan aparatur negara? Kelompok 1 Angger G. Lukman H. Mardhiyah Arud D. Tri Maulidya
- 2. Pancasila sebagai sistem etika Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas masalah baik dan buruk. Ranah pembahasannya meliputi kajian praktis dan refleksi filsafati atas moralitas secara normatif. Kajian praktis menyentuh moralitas sebagai perbuatan sadar yang dilakukan dan didasarkan pada norma-norma masyarakat yang mengatur perbuatan baik (susila) dan buruk (asusila). Adapun refleksi filsafati mengajarkan bagaimana tentang moral filsafat mengajarkan bagaimana tentang moral tersebut dapat dijawab secara rasional dan bertanggungjawab. Rumusan Pancasila yang otentik dimuat dalam Pembukan UUD 1945 alinea keempat. Dalam penjelasan UUD 1945 yang disusun oleh PPKI ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang termuat dalam Pembukaan (ada empat, yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan dan ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab) dijabarkan ke dalam pasal-pasal Batang Tubuh. Dan menurut TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
- 3. Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kita memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasila. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah Negara yang fundamental, karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep sebagai sebagai berikut: a. Dasar-dasar pembentukan Negara, yaitu tujuan Negara, asas politik Negara (Negara Republik Indonesia dan berkedaulatan rakyat), dan Negara asas kerohanian Negara (Pancasila). b. Ketentuan diadakannya undang-undang dasar, yaitu .. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya sumber hukum. Nilai dasar yang fundamental suatu Negara dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, dalam arti dengna jalan hukum apapun tidak mungkin lagi untuk dirubah. Berhubung Pembukaan UUD 1945 itu memuat nilai-nilai dasar yang fundamental, maka Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila tidak dapat diubah secara hukum. Apabila terjadi perubahan berarti pembubaran Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
- 4. Amalan Pancasila yang sulit dilaksanakan Kemanusiaan yang adil dan beradap Tidak semua orang bisa adil. Manusia terkadang juga merasa dilema ketika menghadapi masalah. Misalkan ketika teman dan saudara kita bertengkar. Kita akan merasa bingung akan memilih siapa. Persatuan indonesia Di era sekarang, manusia cenderung memiliki rasa egois yang tinggi. Misalkan ketika ada orang lain yang terjatuh di keramaian. Orang lain akan memalingkan pandangan mereka atau membatin nanti juga ada orang yang menolong
- 5. Pada dasarnya untuk mengamalkan ke-5 sila dari Pancasila tidaklah mudah seperti halnya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha esa, tapi ternyata masih banyak yang tidak memiliki tuhan maupun melalaikan perintah dan larangan tuhannya. Sila ke empat dan ke lima itu menjadi pr untuk pemerintah dan masyarakat.
- 6. Cara agar gen Z peduli dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Memberikan contoh yang baik dengan menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila Menghargai perbedaan suku, ras, dan paling utama pendapat orang lain Dan lain-lain
- 7. Penyelewengan aparatur Penyalahgunaan wewenang Seorang pejabat atau pemimpin terkadang suka salah pandangan dan beranggapan kalau ia memiliki jabatan tinggi akan bebas bertindak sesuka hati. Atau memiliki wewenang tak terbatas atau bebas. Padahal memiliki jabatan yang tinggi, wewenangnya makin tinggi bukanlah merupakan kekuasaan pribadi. Jangan sampai salah pandangan.
- 8. Korupsi Pemimpin atau pejabat pastilah memiliki keluarga yang harus ia hidupi. Semakin tinggi jabatan, biasanya kebutuhan hidup juga makin tinggi. Dan pengeluaran yang besar pasak daripada tiang mengakibatkan seorang pejabat dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan materi bagi diri sendiri.
- 9. Pengawasan yang Lemah Kurangnya pengawasan dari atas dan pihak-pihak yang terkait, misalnya dalam pengawasan anggaran. Memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh pejabat atau pemimpin yang akan menjadikan masyarakat menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultuter
- 10. Thank you