Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
油
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang. NSPK ini bertujuan untuk memperjelas urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan dan menghindari tumpang tindih kewenangan serta menjadi pedoman pelaksanaan penataan ruang. Dokumen ini juga membahas tentang proses penyusunan NSPK bidang penataan ruang provinsi Kalimantan Utara.
2 bahan ajar sejarah perencanaan kota DI DUNIA Benny Iskandar
油
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan perencanaan kota di dunia dan Indonesia sejak zaman purba hingga masa kini. Terdapat beberapa periode perkembangan perencanaan kota antara lain zaman Yunani Kuno, Romawi, Abad Pertengahan, Renaisans, Revolusi Industri, dan globalisasi. Dokumen juga menjelaskan unsur-unsur pembentuk kota, proses perencanaan tata ruang, serta perhatian yang akan menjadi fokus
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara survei dan pengkajian penyusunan rencana induk penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan, mencakup survei wilayah studi, sumber timbulan sampah, komposisi dan karakteristik sampah, demografi, biaya, serta pengkajian hasil survei tersebut."
melihat kondisi ekonomi kabupaten banjarnegara secara agregat (keseluruhan) dan secara intra. secara agregat artinya dari sudut pandang jawa tengah, secara intra artinya dari sudut pandang per kecamatan dalam kabupaten itu.
*by: Hanifah Cindy Pratiwi dari Kuningan + Novi Yanti dari Kebumen (tapi punya darah sunda juga) + Tegar Satriani dari Purwodadi) + me
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang, perumahan, permukiman, dan pekerjaan umum. Pedoman ini berisi indikator dan kuantitas serta kualitas layanan minimal yang harus disediakan pemerintah daerah dalam bidang-bidang tersebut.
Morfologi Kota Jakarta berkembang dari kota pelabuhan Sunda Kelapa menjadi ibu kota kolonial Batavia dengan pola jalan grid dan kanal, kemudian mengalami ekspansi dengan dibangunnya Koningsplein. Pada masa Orde Baru, Ali Sadikin membangun infrastruktur untuk mengembangkan Jakarta menjadi kota modern.
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Man旦
油
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek-aspek strategis seperti mitigasi bencana, keterkaitan dengan RTRW tingkat provinsi, penetapan kawasan hutan minimal 30% di setiap Daerah Aliran Sungai, serta pengendalian pemanfaatan ruang.
Dokumen tersebut membahas perkembangan paradigma perencanaan di dunia dan Indonesia, mulai dari zaman purba, Yunani, abad pertengahan, masa peralihan, revolusi industri, pasca revolusi industri hingga abad ke-21. Secara khusus di Indonesia, dibahas perkembangan perencanaan sejak zaman pra-VOC, VOC, awal abad ke-20, masa kemerdekaan hingga abad ke-21. Dokumen juga menyinggung mengenai kompleksitas masalah
Dokumen tersebut membahas tentang kota-kota berkelanjutan dan indeks kota yang layak huni. Beberapa poin penting yang diangkat adalah peningkatan jumlah kota besar di dunia, permasalahan lingkungan perkotaan, prinsip-prinsip kota yang layak huni, serta indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kenyamanan suatu kota.
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep citra kota menurut teori Kevin Lynch. Lynch menyatakan bahwa citra kota terdiri dari 5 elemen utama yaitu jalur (paths), tepian (edges), kawasan (districts), simpul (nodes), dan tanah tanda (landmarks) yang membantu pengamat membentuk persepsi terhadap suatu kota.
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Dokumen tersebut membahas tentang perundangan, kebijakan, dan strategi penanganan drainase perkotaan. Secara garis besar membahas 4 kebijakan utama yaitu pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan, optimalisasi prasarana drainase, pengembangan peraturan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola drainase. Dokumen ini juga menjelaskan komponen sektor drainase dan pengertian drainase perkotaan berwawasan lingkun
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...infosanitasi
油
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ruang. Presentasi Direktur Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, RiauPenataan Ruang
油
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru yang mencakup ketentuan umum, tujuan, dan peta rencana pengembangan berbagai kawasan seperti permukiman, perkantoran, industri, dan lainnya.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Dokumen tersebut membahas konsep perencanaan wilayah yang mencakup pengertian perencanaan, tahapan perencanaan, jenis perencanaan, dan konsep wilayah yang digunakan dalam perencanaan wilayah."
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Fitri Indra Wardhono
油
Pekerjaan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar penduduk (basic need) dan kebutuhan untuk terselenggaranya fungsi dan peran kawsan (development need) yang dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan nasional.
Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kawasan Andalan Yogyakarta, tokoh masyarakat dan penduduk setempat. Sebelum kegiatan pengamatan di lapangan (survei) dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan persiapan. Pada tahap ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan survei diterjemahkan ke dalam bentuk disain survei dan rencana kerja survei. Selain itu, perlu juga disiapkan dana dan peralatan pendukung (peta, alat tulis, dokumentasi, dan lainnya), serta konfirmasi dengan instansi terkait di daerah penelitian mengenai kegiatan survei tersebut. Pelaksanaan survei ditentukan berdasarkan pertimbangan waktu yang tepat untuk dapat menemui penduduk di tempat mereka masing-masing. Kualitas hasil survei sangat tergantung pada kebenaran pelaksanaan survei.
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Man旦
油
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek-aspek strategis seperti mitigasi bencana, keterkaitan dengan RTRW tingkat provinsi, penetapan kawasan hutan minimal 30% di setiap Daerah Aliran Sungai, serta pengendalian pemanfaatan ruang.
Dokumen tersebut membahas perkembangan paradigma perencanaan di dunia dan Indonesia, mulai dari zaman purba, Yunani, abad pertengahan, masa peralihan, revolusi industri, pasca revolusi industri hingga abad ke-21. Secara khusus di Indonesia, dibahas perkembangan perencanaan sejak zaman pra-VOC, VOC, awal abad ke-20, masa kemerdekaan hingga abad ke-21. Dokumen juga menyinggung mengenai kompleksitas masalah
Dokumen tersebut membahas tentang kota-kota berkelanjutan dan indeks kota yang layak huni. Beberapa poin penting yang diangkat adalah peningkatan jumlah kota besar di dunia, permasalahan lingkungan perkotaan, prinsip-prinsip kota yang layak huni, serta indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kenyamanan suatu kota.
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep citra kota menurut teori Kevin Lynch. Lynch menyatakan bahwa citra kota terdiri dari 5 elemen utama yaitu jalur (paths), tepian (edges), kawasan (districts), simpul (nodes), dan tanah tanda (landmarks) yang membantu pengamat membentuk persepsi terhadap suatu kota.
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Dokumen tersebut membahas tentang perundangan, kebijakan, dan strategi penanganan drainase perkotaan. Secara garis besar membahas 4 kebijakan utama yaitu pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan, optimalisasi prasarana drainase, pengembangan peraturan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola drainase. Dokumen ini juga menjelaskan komponen sektor drainase dan pengertian drainase perkotaan berwawasan lingkun
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...infosanitasi
油
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ruang. Presentasi Direktur Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, RiauPenataan Ruang
油
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru yang mencakup ketentuan umum, tujuan, dan peta rencana pengembangan berbagai kawasan seperti permukiman, perkantoran, industri, dan lainnya.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Dokumen tersebut membahas konsep perencanaan wilayah yang mencakup pengertian perencanaan, tahapan perencanaan, jenis perencanaan, dan konsep wilayah yang digunakan dalam perencanaan wilayah."
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Fitri Indra Wardhono
油
Pekerjaan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar penduduk (basic need) dan kebutuhan untuk terselenggaranya fungsi dan peran kawsan (development need) yang dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan nasional.
Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kawasan Andalan Yogyakarta, tokoh masyarakat dan penduduk setempat. Sebelum kegiatan pengamatan di lapangan (survei) dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan persiapan. Pada tahap ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan survei diterjemahkan ke dalam bentuk disain survei dan rencana kerja survei. Selain itu, perlu juga disiapkan dana dan peralatan pendukung (peta, alat tulis, dokumentasi, dan lainnya), serta konfirmasi dengan instansi terkait di daerah penelitian mengenai kegiatan survei tersebut. Pelaksanaan survei ditentukan berdasarkan pertimbangan waktu yang tepat untuk dapat menemui penduduk di tempat mereka masing-masing. Kualitas hasil survei sangat tergantung pada kebenaran pelaksanaan survei.
ringkasan buku Perencanaan pembangunan wilayahikas11
油
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan wilayah dan ruang lingkupnya, mencakup definisi, tujuan, jenis, tingkat, dan pendekatan perencanaan wilayah serta berbagai teori lokasi yang relevan dalam perencanaan wilayah."
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan dan perancangan kota serta lingkungan, meliputi tipe-tipe proses perencanaan, langkah-langkah metode sinoptik, komponen dasar perancangan, dan contoh delineasi kawasan perencanaan."
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahrizqialfadly
油
Dokumen tersebut berisi profil singkat seorang pegawai negeri sipil beserta pendidikan dan pengalamannya. Dokumen ini juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dan reformasi sistem perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek tata ruang dan manajemen lahan dalam perencanaan kota. Dokumen menjelaskan berbagai isu strategis seperti perencanaan tata ruang, manajemen lahan, permasalahan lahan perkotaan, serta instrumen untuk mengelola perubahan pemanfaatan lahan di perkotaan."
Dokumen tersebut merangkum strategi pembangunan wilayah dan perkotaan Indonesia dalam era desentralisasi. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah perlunya pendekatan bottom-up yang melibatkan masyarakat, kerjasama antar daerah, serta pengaturan hirarki fungsional antar kota untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dokumen tersebut juga membahas tantangan perkotaan seperti pertumbuhan penduduk yang pesat
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Akuntansi sektor publik memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor swasta karena lingkungan dan tujuan organisasi yang berbeda
2. Sistem pengendalian manajemen sektor publik meliputi perencanaan strategi, penganggaran, dan evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien
3. Akuntansi manajemen sektor publik memberikan informasi kepada internal organisasi unt
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiDadang Solihin
油
Teks tersebut membahas tentang reformasi birokrasi, termasuk definisi, tujuan, program percepatan, dan area perubahan. Secara ringkas, reformasi birokrasi adalah proses menata ulang sistem birokrasi agar lebih profesional, bersih, dan berorientasi layanan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk awal munculnya korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, dan upaya pemberantasan korupsi. Dokumen ini menjelaskan bahwa korupsi telah menjadi masalah sosial serius di Indonesia yang berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan, namun masyarakat cenderung apatis terhadap korupsi. Dokumen juga mengidentifikasi fak
Inovasi low cement concrete dapat diterapkan pada bidang konstruksi karena mampu menghasilkan kuat tekan beton 40-50 MPa dengan penggunaan semen yang lebih sedikit melalui penambahan fly ash sebesar 35%-40% dan penggunaan superplasticizer untuk mengurangi air.
[1] Dokumen tersebut merangkum rencana pengembangan sistem prasarana wilayah di Kabupaten Pamekasan, termasuk jaringan energi, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan air limbah untuk periode 2017-2037. [2] Rencananya mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan uap, perluasan jaringan telekomunikasi dan air bersih, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah dan limbah. [3] Tujuann
Dokumen tersebut membahas tentang Pura Luhur Giri Arjuno di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang belum terdaftar sebagai cagar budaya. Pura ini memiliki sejarah panjang sejak zaman Majapahit dan memiliki kondisi aksesibilitas, fasilitas, dan utilitas yang masih perlu ditingkatkan untuk menunjang pengembangan pariwisata agama di daerah tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan strategis untuk sub sektor jagung di wilayah Gresik.
2. Beberapa kawasan diprioritaskan untuk fungsi tertentu seperti pusat pemasaran, lahan penghasil, perumahan, dan distribusi industri.
3. Dirangkum juga analisis kebutuhan infrastruktur, fasilitas, dan pola ruang yang mendukung pen
Dokumen tersebut membahas mengenai proyeksi penduduk yang merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. Terdapat beberapa metode proyeksi penduduk secara global, kategori, dan lokasi yang digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk di masa datang. Salah satu metode proyeksi secara global adalah metode ekstrapolasi/trend yang memproyeksikan pertumbuhan penduduk berdasarkan tren di
3. PENDAHULUAN
Manajemen Perkotaan (Urban Management) merupakan
pendekatan yang kontemporer untuk menganalisis
permasalahan perkotaan.
Fungsi-fungsi manajemen perkotaan:
Fungsi Pemasaran, adalah fungsi manajemen yang umumnya dilakukan
oleh perusahaan swasta yang bersifat profit oriented.
Fungsi manajemen operasional, menyangkut kegiatan sehari-hari
pemerintah kota seperti pelayanan air minum, penanganan sampah
kota, dan pemeliharaan fasilitas sosial.
Fungsi manajemen informasi, mencakup pemberian atau pertukaran
informasi, baik dalam bentuk olahan komputer, tulisan, gambar, atau
peta.
Fungsi manajemen keuangan, mencakup perencanaan keuangan,
penggalian sumber-sumber pendapatan baru, dan pengawasan
keuangan.
Fungsi pengembangan organisasi, adalah fungsi yang fundamental
dalam pengelolaan kota.
4. Pendekatan dalam Manajemen Perkotaan
Dari aspek perencanaan kota, manajemen perkotaan dilihat sebagai proses linier dari
sejumlah aktivitas manajemen pemerintah kota, yang terdiri dari langkah-langkah
sebagai berikut:
Survei dan Analisis
Estimasi kebutuhan sekarang dan
yang akan datang
Survei situasi sekarang
Analisis potensi-potensi ekonomi
dan pembangunan
Identifikasi sumber daya yang ada
(keuangan, tanah, sumber daya,
manusia, dan sebagainya)
Evaluasi dan intervensi-intervensi
yang lalu
Respon dari masyarakat
Pengembangan Strategi dan
Kebijakan
Klasifikasi tujuan dan objek
kebijakan
Identifikasi isu-isu dan masalah
kunci
Identifikasi alternatif strategi dan
kebijakan
Analisis biaya dan keuntungan
dari alternatif
Identifikasi konsekuensi dan
tindakan yang diambil
Prioritas alternatif
Seleksi alternatif yang mencapai
keseimbangan optimal antara
tujuan dan penggunaan sumber
daya
5. Pendekatan dalam Manajemen Perkotaan
Implementasi
Identifikasi instansi-instansi
pelaksana
Mobilisasi sumber daya yang
diperlukan
Spesifikasi efektivitas koordinasi
Spesifikasi program dan proyek
Persiapan anggaran program
Sprsifikasi tahapan-tahapan
pelaksanaan
Spesifikasi ukuran dna target
kinerja
Supervisi operasi rutin dan fungsi
pemeliharaan
Monitoring dan Evaluasi
Monitoring teratur pada kinerja
dibandingkan dengan target
Evaluasi akhir pada kinerja dan
dampak
Umpan balik dari hasil ke dalam
langkah awal melalui sitem
infomasi efektif
7. Manajemen lahan perkotaan merupakan sektor
manajemen perkotaan yang sangat rumit dan kompleks,
terutama di negara-negara dengan sistem ekonomi
campuran (mixed-economy countries) seperti Indonesia.
Batasan manajemen tanah perkotaan adalah pengelolaan
tanah yang dilakukan oleh pemerintah dalam
perencanaan, jaringan infrastruktur, dan fungsi
pengaturan untuk perluasan kota dengan tujuan
terciptanya kerangka fisik dan hukum bagi proyek
pembangunan dan pembebasan tanah yang dilakukan
oleh pihak swasta atau pemilik tanah melalui mekanisme
pasar.
KASUS MANAJEMEN TANAH PERKOTAAN
9. Ciri Tanah
Kota atau
Di Daerah
Perkotaan
1
Lokasi
Transportasi
2
Fungsi tanah perkotaan
3
Jaringan infrastruktur
4
Sebagai barang ekonomi
5
Sebagai sasaran spekulasi
10. Penatagunaan tanah/lahan merupakan kegiatan
merencanakan dan melaksanakan penataan penggunaan
tanah serta mengendalikan penggunaan tanah yang
mengacu pada dasar-dasar dan kebijaksanaan
pengelolaan tata guna dalam rangka mewujudkan rencana
tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam
pemerintah.
Adapun langkah-langkah yang dimaksud (UU Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) adalah sebagai
berikut:
Kegiatan pendataan penatagunaan tanah
Kegiatan merencanakan penatagunaan tanah
Kegiatan menyelenggarakan penatagunaan tanah
Kegiatan mengendalikan penatagunaan tanah
Kegiatan Penatagunaan Lahan di Indonesia
11. Menurut Nurmandi, 2006 dan Prouds Homme, 1996 serta Thames dan Hudson,
2010. Pemerintahan kota memiliki sifat khusus dimana dalam pemerintahan kota
terdapat kompleksitas permasalahan dan banyaknya sejumlah organisasi atau unit
pemerintah yang terlibat.
Menurut Rhodes, 1997. Pemerintahan terdiri dari berbagai pendekatan, yang
meliputi: pemerintahan sebagai batas terkecil, pemerintah sebagai pemerintah yang
bekerja sama, pemerintah sebagai pengelolah publik, pemerintah sebagai cyber
sosial, pemerintah sebagai jaringan organisasi.
Menurut Pastly Healey, 2004. Pemerintahan dan kreativitas tidak menentang tapi
merupakan fenomena interwined.
Menurut Jon Pierre, 1999. Menggunakan teori kelembagaan, menjelaskan praktik di
Eropa dan Amerika yang menciptakan pemerintahan kota berbeda yang didasarkan
pada empat model yang meliputi: pemerintahan manajerial, instrumental,
korporitas, kesejahteraan, dan pemerintahan yang mendukung pertumbuhan.
TEORI PEMERINTAHAN KOTA YANG TEPAT
DAN EFEKTIF
12. Faktor Kunci
Level
Rendah/Buruk/Tidak
Bersih
Tengah
Tinggi/Baik/Sangat
Bersih
Peran Pemerintah Pusat Indonesia, Laos, Philipina China, Malaysia
Batas Geografi Thailand Indonesia, Laos Malaysia
Mekanisme Koordinasi
Indonesia, Laos, Philipina,
Srilanka, Thailand
China Malaysia
Hubungan Keuangan Srilanka Indonesia, China, Thailand Malaysia, Philipina
Capital Requirement
Kamboja, Laos, Pakistan,
Philipina, Srilanka
Indonesia, Thailand China, Malaysia
Kepemimpinan Kamboja, Vietnam
Indonesia, Pakistan, China,
Malaysia, Philipina,
Thailand
Pembagian Fungsi
Pemerintahan
Laos, Pakistan, Ohilipina,
Srilanka
Indonesia, China, Kamboja Malaysia
Sumber Daya Manusia
Kamboja, Bangladesh,
Vietnam, Laos
Indonesia, Pakistan,
Philipina
China, Malaysia
Ringkasan Praktek Pemerintah Kota