07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01

Nov 18, 20195 likes907 views

Bahan Ajar Dasar-Dasar Intelijen Polhut Berdasarkan SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI

07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01

1. Dokumen tersebut membahas tentang penyegaran pengetahuan petugas Polisi Kehutanan mengenai pembuatan administrasi pelaporan seperti laporan kejadian, berita acara, dan laporan kegiatan perlindungan hutan. 2. Administrasi pelaporan digunakan sebagai bukti portofolio kegiatan dan dalam penyusunan DUPAK. 3. Dibahas pula syarat formal dan materiil dalam pembuatan laporan kejadian dan berbagai jenis berita ac

Administrasi tkp kehutananSudirman Sultan

��

Dokumen tersebut membahas tentang administrasi penanganan tempat kejadian perkara (TKP) kehutanan. Administrasi tersebut mencakup berbagai berkas seperti surat perintah tugas, laporan kejadian, berita acara, dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tata cara pembuatan dan persyaratan administrasi tersebut seperti laporan kejadian dan berita acara.

Materi 8 - Tata Cara Penyusunan Peraturan DesaECPAT Indonesia

��

KPPPA bekerjasama dengan ECPAT Indonesia sejak tahun 2018, telah berhasil menyusun Pedoman Desa/Kelurahan Bebas dari Pornografi. Pedoman tersebut disusun berdasarkan hasil assesmen ditingkat kelurahan/desa, yang melibatkan stakeholder desa/kelurahan, organisasi masyarakat dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hingga ditahun 2019 KPPPA dengan ECPAT Indonesia telah membentuk dan mendampingi 9 Desa/Kelurahan yang telah mendeklarasikan menjadi Desa bebas dari pornografi anak. Dimana Desa-Desa tersebut bersama masyarakat bahu membahu membangun sistem pencegahan dan penanganan serta perlindungan anak dari pornografi. Berdasarkan pada keberhasilan tersebut KPPPA dengan ECPAT Indonesia kembali akan melanjutkan program kerjasama di tahun 2021 dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Pornografi anak di Indonesia, dengan membangun sistem perlindungan anak dari bahaya pornografi berbasis Desa/Kelurahan.

Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik

��

Tatacara penyusunan lakip INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)

��

Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.docYulius Swardana

��

Lk ba dan administrasi pelaporanSudirman Sultan

��

Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

��

Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri

��

Sosialisasi pencegahan korupsiAhmad Abdul Haq

��

Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutanSudirman Sultan

��

[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen

��

09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01Sudirman Sultan

��

Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Dadang Solihin

��

Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...TV Desa

��

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Good GovernanceZainul Ulum

��

Dokumen tersebut membahas pentingnya penggunaan teknologi dalam pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Jawa Tengah. Dokumen tersebut menjelaskan tujuh misi pemerintah provinsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan peran Inspektorat dalam memberikan bimbingan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kor

Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer

��

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan

��

Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan

��

More Related Content

What's hot (20)

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01Sudirman Sultan

��

Proses Penyusunan RKPD dan KUA-PPASBappeda Kabupaten Subang

��

Penanganan tipihut 138 2014Sudirman Sultan

��

LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORANSudirman Sultan

��

Administrasi tkp kehutananSudirman Sultan

��

Materi 8 - Tata Cara Penyusunan Peraturan DesaECPAT Indonesia

��

Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik

��

Tatacara penyusunan lakip INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)

��

Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.docYulius Swardana

��

Lk ba dan administrasi pelaporanSudirman Sultan

��

Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

��

Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri

��

Sosialisasi pencegahan korupsiAhmad Abdul Haq

��

Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutanSudirman Sultan

��

[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen

��

09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01Sudirman Sultan

��

Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Dadang Solihin

��

Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...TV Desa

��

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Good GovernanceZainul Ulum

��

Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer

��

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01Sudirman Sultan

��

Proses Penyusunan RKPD dan KUA-PPASBappeda Kabupaten Subang

��

Penanganan tipihut 138 2014Sudirman Sultan

��

LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORANSudirman Sultan

��

Administrasi tkp kehutananSudirman Sultan

��

Materi 8 - Tata Cara Penyusunan Peraturan DesaECPAT Indonesia

��

Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik

��

Tatacara penyusunan lakip INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)

��

Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.docYulius Swardana

��

Lk ba dan administrasi pelaporanSudirman Sultan

��

Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

��

Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri

��

Sosialisasi pencegahan korupsiAhmad Abdul Haq

��

Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutanSudirman Sultan

��

[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen

��

09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01Sudirman Sultan

��

Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Dadang Solihin

��

Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...TV Desa

��

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Good GovernanceZainul Ulum

��

Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer

��

More from Sudirman Sultan (20)

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan

��

Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfSudirman Sultan

��

Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan

��

BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfSudirman Sultan

��

Uji kompetensi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Polhut fungsional, baik dalam pengangkatan jabatan fungsional, perpindahan jabatan maupun perpindahan dari tingkat terampil ke ahli. Uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belumkompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kompetensi terdiri dari : a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Agar pelaksanaan uji kompetensi berjalan dengan baik maka setiap pejabat fungsional harusnya melakukan persiapan yang baik sebelum mendaftarkan diri sebagai calon peserta uji kompetensi. Persiapan ini tentu saja dilakukan 1-2 tahun sebelum pelaksanaan uji kompetensi, apalagi jika uji kompetensi itu dilakukan dengan metode portofolio dan wawancara, dimana kedua metode uji kompetensi ini merupakan metode uji wajib yang digunakan oleh LSP Purenbang SDM LHK dalam melakukan uji kompetensi kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.

Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdfSudirman Sultan

��

PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3Sudirman Sultan

��

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan

��

Bahan Ajar TUPOKSI POLHUT... Revisi sehubungan dengan aturan berikut : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01Sudirman Sultan

��

Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiSudirman Sultan

��

Tesis ini membahas strategi penanggulangan gangguan hutan di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan penanggulangan gangguan hutan dan merumuskan strategi penanggulangan yang tepat. Metode penelitian menggunakan kuesioner, wawancara, dan FGD untuk mengumpulkan data primer yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan menggunakan AHP. Hasilnya menunjukkan gangguan utama berupa per

PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIANSudirman Sultan

��

Blanko Laporan Kejadian dan Berita AcaraSudirman Sultan

��

Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja Sudirman Sultan

��

Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanSudirman Sultan

��

SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKATSudirman Sultan

��

Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhutSudirman Sultan

��

Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi Sudirman Sultan

��

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan

��

Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfSudirman Sultan

��

Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan

��

BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdfSudirman Sultan

��

PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3Sudirman Sultan

��

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan

��

10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01Sudirman Sultan

��

Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiSudirman Sultan

��

PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIANSudirman Sultan

��

Blanko Laporan Kejadian dan Berita AcaraSudirman Sultan

��

Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja Sudirman Sultan

��

Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanSudirman Sultan

��

SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKATSudirman Sultan

��

Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhutSudirman Sultan

��

Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi Sudirman Sultan

��

Recently uploaded (8)

Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdfCI kumparan

��

Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...TrinurhayatiUINWalis

��

Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?EnforceA Real Solution

��

PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak : Apa yang berubah & dampaknya bagi Wajib Pajak? Pada tanggal 14 Februari 2025 lalu, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, yakni PMK Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025) tentang Pemeriksaan Pajak. PMK 15/2025 ini merupakan hasil penyesuaian ketentuan pemeriksaan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PMK ini juga diterbitkan untuk mengganti regulasi mengenai pemeriksaan pajak sebelumnya, yang tersebar dalam beberapa peraturan lain, yaitu PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 184/2015, PMK Nomor 256/2014 dan Pasal 105 PMK 18/2021. Mengingat bahwa pemeriksaan pajak adalah hal yang dapat terjadi kepada Wajib Pajak sebagai bentuk pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami apa saja yang diatur dalam PMK 15/2025 ini. enforceA mengajak Anda untuk mengikuti webinar dengan judul “PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?” bersama narasumber yang kompeten. Pembicara I Wayan Sudiarta, S.E., M.M., C.W.M., B.K.P. – Managing Partner enforceA Dewi Wiwiek Hartini – Senior Manager enforceA Moderator Widya Astuti – Assistant Tax Manager enforceA

Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfCI kumparan

��

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...mohgalihrakasiwi2002

��

PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppta1011231229

��

PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...mohgalihrakasiwi2002

��

HUKUM JAMINAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI.pptxOzhaTiwa

��

Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdfCI kumparan

��

Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...TrinurhayatiUINWalis

��

Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?EnforceA Real Solution

��

Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfCI kumparan

��

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...mohgalihrakasiwi2002

��

PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppta1011231229

��

PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...mohgalihrakasiwi2002

��

HUKUM JAMINAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI.pptxOzhaTiwa

��

�ݺ�ߣ