際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
23
Edisi 6/VI/2007
ekanan dan ancaman integritas yang tinggi pada tugas. yang lebih dibandingkan Polhut
terhadap hutan saat ini telah Satuan ini dipersiapkan sebagai Reguler akan melakukan upaya-
sampai pada titik yang sangat satuan khusus pemukul, sehingga upaya yang maksimal dalamTmengkhawatirkan. Tekanan dan dibekali dengan kualifikasi khusus, menurunkan intensitas gangguan
ancaman ini bukan hanya pada kemampuan khusus, keterampilan dan tekanan terhadap sumberdaya
hutan produksi dan hutan lindung, khusus serta keberanian yang hutan di Indonesia.
bahkan kawasan konservasi sangat tinggi . Mencermati pelaksanaan
termasuk Taman Nasional sebagai Kekuatan SPORC Dephut t u g a s S P O R C y a n g l e b i h
benteng terakhir juga menghadapi direncanakan akan berjumlah 1500 mengesankan penguatan di tingkat
permasalahan yang sangat serius orang anggota yang akan dibentuk hilir untuk memback-up di tingkat
sebagai akibat kegiatan manusia. selama 5 tahun dimulai tahun 2005. hulu. Padahal, rekruiting anggota
Kegiatan yang merusak kawasan Pembentukan SPORC tersebut SPORC saat ini masih berasal dari
konservasi seperti perambahan, P o l h u t R e g u l e r t a n p a
penebangan liar dan perburuan mempertimbangkan Rasio
p a d a u m u m n ya t e r j a d i P o l h u t d i w i l a y a h a s a l
diberbagai lokasi di Indonesia. berdasarkan luasan dan tingkat
Berbagai bentuk operasi mulai kerawanannya. Sehingga
dari operasi rutin sampai kepada pembentukan SPORC bahkan
operasi penegakan hukum untuk cenderung akan melemahkan
mengatasi permasalahan ini Pola Perlindungan Hutan pada
telah dilakukan oleh pemerintah, Tingkat Hulu.
namun dampaknya hanya Pelaksanaan Tugas
manjur dalam waktu yang Pokok Polhut tercermin didalam
seketika. kegiatan-kegiatan yang telah
Sebagai jawaban atas dirumuskan untuk melakukan
meningkatnya intensitas Patroli dan Penjagaan, operasi
gangguan dan tekanan terhadap pengamanan hutan baik operasi
sumberdaya hutan di Indonesia fungsional, gabungan maupun
dipilih dari kurang lebih 8.800 orangseperti pencurian, pemungutan hasil operasi khusus. Peluang terjadinya
anggota Polhut saat ini, dengan polahutan secara liar, peredaran dan gangguan hutan harus dicegah oleh
p e n y e b a r a n 3 . 1 0 0 o r a n gperdagangan hasil hutan illegal, Polhut sedini mungkin. Penyebaran
ditempatkan di Pusat dan 5.700termasuk penyelundupan ke luar Polhut harus efektif dengan
orang di Daerah. Sebanyak 1.240negeri serta perambahan/ penentuan luasan kawasan yang
Anggota diantaranya telah menjadipenggunaan/penguasaaan lahan dijaga dan tingkat kerawanan
Pejabat Penyidik Pegawai Negerikawasan hutan secara melanggar kawasan. Polhut harus mampu
Sipil (PPNS). Berdasarkanhukum, maka Departemen menguasai wilayah teritorialnya dan
kualifikasi pendidikan Polhut yangKehutanan membentuk Satuan harus selalu mobile sehingga tidak
ada terdiri dari 350 anggotaPolisi Kehutanan Reaksi Cepat membuka peluang terjadinya
berpendidikan jenjang Sarjana (S1),(SPORC). pelanggaran. Dan kalau terjadi
sarjana muda/diploma 28 orang danSPORC merupakan Satuan pelanggaran maka tidak akan
lebih kurang 8.420 orangPolisi Kehutanan khusus yang membuka peluang untuk lolos.
berpendidikan SLTA.memiliki kompetensi lebih Pembentukan SPORC yang
P e m b e n t u k a n S P O R Cdibandingkan dengan kompetensi rekruitingnya dari Polhut Reguler
membuka harapan baru dalamPolhut Reguler, baik dalam tingkat yang telah bertugas di UPT (Dinas
p e n e g a k a n h u k u m b i d a n gkehandalan, profesionalitas, Kehutanan/KSDA/Taman Nasional)
kehutanan. Dengan berbagaidukungan kemampuan dan t e l a h m e n g g a n g g u p o l a
kualifikasi dan kompetensi khususketerampilan fisik serta dedikasi dan pelaksanaan tugas perlindungan
# Sudirman Sultan #
PEMBENTUKAN SPORC,
ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN
POLHUT sebagai cikal bakal SPORC
24
hutan yang telah terbentuk selama k e l e s t a r i a n h u t a n d a p a t Dalam pelaksanaan tugas
ini di UPT, dimana yang dulunya dipertahankan. Oleh karena itu, pokok dan fungsinya, personil
Polhut di UPT masih memungkinkan Polhut sebagai ujung tombak dalam SPORC tetap sebagai pejabat
untuk melakukan perlindungan dan p e n g a m a n a n h u t a n h a r u s fungsional Polisi Kehutanan, dan
pengamanan yang mantap pada ditempatkan di Pos terdepan. dalam peningkatan jenjang
tingkat hulu, namun dengan Jadi, rekruiting SPORC dari kariernya berpedoman kepada
direkrutnya POLHUT reguler di UPT Polhut Reguler yang telah Keputusan Menteri Pendayagunaan
masuk ke SPORC tentu saja akan ditugaskan di UPT hendaknya Aparatur Negara Nomor :
mengurangi jumlah Polhut di UPT d i l a k u k a n d e n g a n t e t a p 55/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
tersebut, yang secara langsung mempertimbangkan Rasio Polisi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
m e m p e n g a r u h i r e n c a n a Kehutanan di wilayah sesuai dengan dan Angka Kreditnya. Sehingga,
pelaksanaan kegiatan perlindungan luas kawasan dan tingkat segala sesuatu yang terkait dengan
dan pengamanan hutan di UPT kerawanan. Dan akan lebih baik lagi DUPAK masih diajukan ke UPT
tersebut. bila pembentukan SPORC sampai masing-masing, sehingga perlu
Berkurangnya POLHUT kekuatan 1500 personil direkrut dari kesepahaman antara yang
reguler di UPT akibat rekruiting penerimaan POLHUT KHUSUS Untuk m e m b e r i k a n p e r n y a t a a n
masuk ke SPORC tentu saja akan pemenuhan personil SPORC, dimana pelaksanaan tugas dengan UPT
menyebabkan tidak efektifnya personil ini dapat dibentuk asalnya.
pelaksanaan Tugas Pokok Polisi idealismenya dalam pelaksanaan Apa yang kami sampaikan
Kehutanan di UPT tersebut, seperti tugas pokok dan fungsinya. pada tulisan ini merupakan harapan
pelaksanaan kegiatan Patroli Rutin Sehingga memang ditemukan penulis saat mendengar konsep
yang pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan lebih pada dedikasi dan pembentukan SPORC yang dalam
Standar Operasional Prosedur Patroli integritas yang tinggi pada pelaksanaan tugas perlindungan
tidak membolehkan dilakukan pelaksanaan tugasnya. dan pengamanan hutan sifatnya
seorang diri (terdapat beberapa POS Mencermati pelaksanaan mobile dan memberikan gambaran
di UPT yang personilnya tinggal tugas personil SPORC yang sudah mengenai kondisi pola perlindungan
seorang diri). berusaha menunjukkan kehandalan, dan pengamanan hutan ditingkat
Bila pembentukan SPORC profesionalitas dan dedikasinya hulu pasca terbentuknya SPORC
terus dibentuk dari POLHUT reguler dalam pelaksanaan tugas, namun yang rekruitingnya dari POLHUT
yang sudah tugas di UPT sampai masih terkendala dengan kurangnya reguler dari UPT, serta hal-hal teknis
terbentuk kekuatan 1500 personil, dana operasional pengamanan. yang mempengaruhi kinerja SPORC
sementara tidak ada formasi Kendala ini selalu mereka temukan sehingga jauh dari kualifikasi awal
penambahan Polhut, maka bisa kita pada saat berstatus sebagai Polhut yang diharapkan.
bayangkan bagaimana carut- Reguler di UPT, yang harusnya
marutnya pola perlindungan dan mereka tidak temukan lagi pada saat
pengamanan hutan di tingkat hulu mereka jadi personil SPORC yang PUSTAKA
dan berhasilnya ditingkat hilir yang s e nantias a di tuntut untuk Anonim, 2003. Implementasi dan
ditandai dengan banyaknya kasus- berkemampuan lebih. Pengembangan Jabatan
kasus kehutanan yang ditemukan di Namun, ternyata SPORC Fungsional Polisi Kehutanan.
hilir dan diproses sesuai peraturan juga Manusia , sehingga adanya D i r e k t o r a t J e n d e r a l
perundangan yang berlaku. k e n d a l a k u r a n g n y a d a n a Perlindungan Hutan dan
Namun, setelah semua itu berhasil operasional, tidak disiapkannnya Konservasi Alam, Bogor.
ternyata kawasan hutan kita asrama yang memadai bagi personil A n o n i m , 2 0 0 4. Pe t u n j u k
hanyalah sebatas kawasan hutan SPORC dan keluarganya, secara Pelaksanaan dan Petunjuk
saja tanpa pepohonan lagi. langsung maupun tidak langsung Teknis Jabatan Fungsional Polisi
Padahal, sasaran akhir dari akan berpengaruh terhadap Ke h u t a n a n d a n A n g k a
perlindungan hutan adalah motivasi dan kinerja personil SPORC Kreditnya. Biro Kepegawaian
terciptanya kondisi hutan yang baik itu sendiri. Sekretariat Jenderal, Jakarta.
sehingga terjamin kelestariannya. Faktor lain yang berpengaruh Anonim, 2005. Siaran Pers Nomor :
Fungsi hutan dapat dipertahankan terhadap kinerja personil SPORC S.680/II/PIK-1/2005. Satuan
dan memberikan manfaat bagi adalah status BKO (Bawah Kendali Polhut Reaksi Cepat (SPORC).
masyarakat sehingga masyarakat O p e r a s i ) , d i m a n a s t a t u s Tamen Sitorus (Kepala Balai Taman
mendukung upaya pelestarian kepegawaiannya masih berada di Nasional Bukit Barisan), Pola
hutan. Jadi jelas bahwa tujuan akhir UPT masing-masing. Sehingga, hal Perlindungan Hutan Yang
pengamanan hutan bukan berarti ini akan berpengaruh terhadap Mantap Pada Tingkat Hulu.
berapa banyak kasus yang ditangani k o n s e n t r a s i p e l a k s a n a a n
dan berapa lama vonis yang Tupoksinya. Karena mereka juga
dijatuhkan terhadap pelaku tindak harus berpikir keluarga (bagi yang
pidana kehutan, tetapi yang belum diasramakan), gaji dan
terpenting adalah bagaimana kariernya.
Penulis adalah :
Widyaiswara Balai Diklat Kehutanan
Makassar

More Related Content

What's hot (20)

Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion IndonesiaRancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
LAKSMI WIJAYANTI
Ruang LIngkup manajemen Pariwisata Kreatif
Ruang LIngkup manajemen Pariwisata KreatifRuang LIngkup manajemen Pariwisata Kreatif
Ruang LIngkup manajemen Pariwisata Kreatif
Islamic State University of Mataram
Hikayat hang tua1
Hikayat hang tua1Hikayat hang tua1
Hikayat hang tua1
Warnet Raha
Tembang gambuh wedhatama pada 13-18
Tembang gambuh  wedhatama pada 13-18       Tembang gambuh  wedhatama pada 13-18
Tembang gambuh wedhatama pada 13-18
erlin dana
Perlawanan Untung Surapati
Perlawanan Untung SurapatiPerlawanan Untung Surapati
Perlawanan Untung Surapati
Citra Puspawardhani
Kebakaran Hutan slide show
Kebakaran Hutan slide showKebakaran Hutan slide show
Kebakaran Hutan slide show
IndraSetiawan115511
Kerajaan samudra pasai ppt #01
Kerajaan samudra pasai ppt #01 Kerajaan samudra pasai ppt #01
Kerajaan samudra pasai ppt #01
Fara Prihandini
Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Industri Pariwisata
Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Industri Pariwisata Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Industri Pariwisata
Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Industri Pariwisata
Isna Nusa Kumalasari
Makalah pariwisata
Makalah pariwisataMakalah pariwisata
Makalah pariwisata
agus chasani
Hikayat hang tuah
Hikayat hang tuahHikayat hang tuah
Hikayat hang tuah
Warnet Raha
Paparan pokdarkamtibmas sriamur
Paparan pokdarkamtibmas sriamurPaparan pokdarkamtibmas sriamur
Paparan pokdarkamtibmas sriamur
tri yono
KESULTANAN BANTEN
KESULTANAN BANTENKESULTANAN BANTEN
KESULTANAN BANTEN
kabanwar
Proposal Penawaran Wisata ke Togean
Proposal Penawaran Wisata ke TogeanProposal Penawaran Wisata ke Togean
Proposal Penawaran Wisata ke Togean
Togean Explore
Rencana induk pariwisata Kota Surabaya - Bappeko Surabaya 2007
Rencana induk pariwisata Kota Surabaya -  Bappeko Surabaya 2007Rencana induk pariwisata Kota Surabaya -  Bappeko Surabaya 2007
Rencana induk pariwisata Kota Surabaya - Bappeko Surabaya 2007
Fitri Indra Wardhono
Kelompok Sadar Wisata.pptx
Kelompok Sadar Wisata.pptxKelompok Sadar Wisata.pptx
Kelompok Sadar Wisata.pptx
jenalabidin17
Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21
Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21
Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21
PemdesKarangtawang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI JakartaRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Penataan Ruang
Sosiologi masyarakat pesisir
Sosiologi masyarakat pesisirSosiologi masyarakat pesisir
Sosiologi masyarakat pesisir
ridwantobukublogspot
Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif Melalui Inovasi
Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif Melalui Inovasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif Melalui Inovasi
Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...
NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA  LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA  LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...
NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...
Firdika Arini
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion IndonesiaRancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
LAKSMI WIJAYANTI
Hikayat hang tua1
Hikayat hang tua1Hikayat hang tua1
Hikayat hang tua1
Warnet Raha
Tembang gambuh wedhatama pada 13-18
Tembang gambuh  wedhatama pada 13-18       Tembang gambuh  wedhatama pada 13-18
Tembang gambuh wedhatama pada 13-18
erlin dana
Kerajaan samudra pasai ppt #01
Kerajaan samudra pasai ppt #01 Kerajaan samudra pasai ppt #01
Kerajaan samudra pasai ppt #01
Fara Prihandini
Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Industri Pariwisata
Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Industri Pariwisata Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Industri Pariwisata
Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Industri Pariwisata
Isna Nusa Kumalasari
Makalah pariwisata
Makalah pariwisataMakalah pariwisata
Makalah pariwisata
agus chasani
Hikayat hang tuah
Hikayat hang tuahHikayat hang tuah
Hikayat hang tuah
Warnet Raha
Paparan pokdarkamtibmas sriamur
Paparan pokdarkamtibmas sriamurPaparan pokdarkamtibmas sriamur
Paparan pokdarkamtibmas sriamur
tri yono
KESULTANAN BANTEN
KESULTANAN BANTENKESULTANAN BANTEN
KESULTANAN BANTEN
kabanwar
Proposal Penawaran Wisata ke Togean
Proposal Penawaran Wisata ke TogeanProposal Penawaran Wisata ke Togean
Proposal Penawaran Wisata ke Togean
Togean Explore
Rencana induk pariwisata Kota Surabaya - Bappeko Surabaya 2007
Rencana induk pariwisata Kota Surabaya -  Bappeko Surabaya 2007Rencana induk pariwisata Kota Surabaya -  Bappeko Surabaya 2007
Rencana induk pariwisata Kota Surabaya - Bappeko Surabaya 2007
Fitri Indra Wardhono
Kelompok Sadar Wisata.pptx
Kelompok Sadar Wisata.pptxKelompok Sadar Wisata.pptx
Kelompok Sadar Wisata.pptx
jenalabidin17
Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21
Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21
Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21
PemdesKarangtawang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI JakartaRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Penataan Ruang
Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif Melalui Inovasi
Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif Melalui Inovasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif Melalui Inovasi
Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...
NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA  LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA  LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...
NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...
Firdika Arini

More from Sudirman Sultan (20)

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfTesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Sudirman Sultan
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSkripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Sudirman Sultan
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdfBahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Sudirman Sultan
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdfBahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Sudirman Sultan
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfBahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Sudirman Sultan
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfLampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Sudirman Sultan
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfBAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Sudirman Sultan
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfBahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Sudirman Sultan
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdfBahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Sudirman Sultan
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Sudirman Sultan
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
Sudirman Sultan
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Sudirman Sultan
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 0111 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
Sudirman Sultan
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 0110 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
Sudirman Sultan
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 0109 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
Sudirman Sultan
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 0107 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
Sudirman Sultan
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 0106 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
Sudirman Sultan
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiStrategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Sudirman Sultan
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhutTugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Sudirman Sultan
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIANPENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
Sudirman Sultan
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfTesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Sudirman Sultan
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSkripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf
Sudirman Sultan
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdfBahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf
Sudirman Sultan
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdfBahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf
Sudirman Sultan
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfBahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf
Sudirman Sultan
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfLampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Sudirman Sultan
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfBAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf
Sudirman Sultan
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfBahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf
Sudirman Sultan
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdfBahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf
Sudirman Sultan
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022
Sudirman Sultan
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3
Sudirman Sultan
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Sudirman Sultan
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 0111 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01
Sudirman Sultan
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 0110 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01
Sudirman Sultan
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 0109 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01
Sudirman Sultan
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 0107 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01
Sudirman Sultan
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 0106 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01
Sudirman Sultan
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiStrategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai
Sudirman Sultan
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhutTugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut
Sudirman Sultan
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIANPENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN
Sudirman Sultan

Recently uploaded (6)

Matematika Mengengah Pertemuan Ke-13 ok.
Matematika Mengengah Pertemuan Ke-13 ok.Matematika Mengengah Pertemuan Ke-13 ok.
Matematika Mengengah Pertemuan Ke-13 ok.
Sekolah Tinggi Teknologi Nasional
8-Standar-pemasngan-Pembongkaran-Perancah-Rev.pptx
8-Standar-pemasngan-Pembongkaran-Perancah-Rev.pptx8-Standar-pemasngan-Pembongkaran-Perancah-Rev.pptx
8-Standar-pemasngan-Pembongkaran-Perancah-Rev.pptx
rhamset
Pengukuran_Instrumentasi_Pertemuan1.pptx
Pengukuran_Instrumentasi_Pertemuan1.pptxPengukuran_Instrumentasi_Pertemuan1.pptx
Pengukuran_Instrumentasi_Pertemuan1.pptx
gintingdesiana
Training Managemen-gawat-darurat-1-ppt.ppt
Training Managemen-gawat-darurat-1-ppt.pptTraining Managemen-gawat-darurat-1-ppt.ppt
Training Managemen-gawat-darurat-1-ppt.ppt
rhamset
1 Pengantar-dan-Dasar-Hukum-Scaffolding.pptx
1 Pengantar-dan-Dasar-Hukum-Scaffolding.pptx1 Pengantar-dan-Dasar-Hukum-Scaffolding.pptx
1 Pengantar-dan-Dasar-Hukum-Scaffolding.pptx
rhamset
pelatihanScaffolding-Training-With-Bahasa.ppt
pelatihanScaffolding-Training-With-Bahasa.pptpelatihanScaffolding-Training-With-Bahasa.ppt
pelatihanScaffolding-Training-With-Bahasa.ppt
rhamset
8-Standar-pemasngan-Pembongkaran-Perancah-Rev.pptx
8-Standar-pemasngan-Pembongkaran-Perancah-Rev.pptx8-Standar-pemasngan-Pembongkaran-Perancah-Rev.pptx
8-Standar-pemasngan-Pembongkaran-Perancah-Rev.pptx
rhamset
Pengukuran_Instrumentasi_Pertemuan1.pptx
Pengukuran_Instrumentasi_Pertemuan1.pptxPengukuran_Instrumentasi_Pertemuan1.pptx
Pengukuran_Instrumentasi_Pertemuan1.pptx
gintingdesiana
Training Managemen-gawat-darurat-1-ppt.ppt
Training Managemen-gawat-darurat-1-ppt.pptTraining Managemen-gawat-darurat-1-ppt.ppt
Training Managemen-gawat-darurat-1-ppt.ppt
rhamset
1 Pengantar-dan-Dasar-Hukum-Scaffolding.pptx
1 Pengantar-dan-Dasar-Hukum-Scaffolding.pptx1 Pengantar-dan-Dasar-Hukum-Scaffolding.pptx
1 Pengantar-dan-Dasar-Hukum-Scaffolding.pptx
rhamset
pelatihanScaffolding-Training-With-Bahasa.ppt
pelatihanScaffolding-Training-With-Bahasa.pptpelatihanScaffolding-Training-With-Bahasa.ppt
pelatihanScaffolding-Training-With-Bahasa.ppt
rhamset

Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan

  • 1. 23 Edisi 6/VI/2007 ekanan dan ancaman integritas yang tinggi pada tugas. yang lebih dibandingkan Polhut terhadap hutan saat ini telah Satuan ini dipersiapkan sebagai Reguler akan melakukan upaya- sampai pada titik yang sangat satuan khusus pemukul, sehingga upaya yang maksimal dalamTmengkhawatirkan. Tekanan dan dibekali dengan kualifikasi khusus, menurunkan intensitas gangguan ancaman ini bukan hanya pada kemampuan khusus, keterampilan dan tekanan terhadap sumberdaya hutan produksi dan hutan lindung, khusus serta keberanian yang hutan di Indonesia. bahkan kawasan konservasi sangat tinggi . Mencermati pelaksanaan termasuk Taman Nasional sebagai Kekuatan SPORC Dephut t u g a s S P O R C y a n g l e b i h benteng terakhir juga menghadapi direncanakan akan berjumlah 1500 mengesankan penguatan di tingkat permasalahan yang sangat serius orang anggota yang akan dibentuk hilir untuk memback-up di tingkat sebagai akibat kegiatan manusia. selama 5 tahun dimulai tahun 2005. hulu. Padahal, rekruiting anggota Kegiatan yang merusak kawasan Pembentukan SPORC tersebut SPORC saat ini masih berasal dari konservasi seperti perambahan, P o l h u t R e g u l e r t a n p a penebangan liar dan perburuan mempertimbangkan Rasio p a d a u m u m n ya t e r j a d i P o l h u t d i w i l a y a h a s a l diberbagai lokasi di Indonesia. berdasarkan luasan dan tingkat Berbagai bentuk operasi mulai kerawanannya. Sehingga dari operasi rutin sampai kepada pembentukan SPORC bahkan operasi penegakan hukum untuk cenderung akan melemahkan mengatasi permasalahan ini Pola Perlindungan Hutan pada telah dilakukan oleh pemerintah, Tingkat Hulu. namun dampaknya hanya Pelaksanaan Tugas manjur dalam waktu yang Pokok Polhut tercermin didalam seketika. kegiatan-kegiatan yang telah Sebagai jawaban atas dirumuskan untuk melakukan meningkatnya intensitas Patroli dan Penjagaan, operasi gangguan dan tekanan terhadap pengamanan hutan baik operasi sumberdaya hutan di Indonesia fungsional, gabungan maupun dipilih dari kurang lebih 8.800 orangseperti pencurian, pemungutan hasil operasi khusus. Peluang terjadinya anggota Polhut saat ini, dengan polahutan secara liar, peredaran dan gangguan hutan harus dicegah oleh p e n y e b a r a n 3 . 1 0 0 o r a n gperdagangan hasil hutan illegal, Polhut sedini mungkin. Penyebaran ditempatkan di Pusat dan 5.700termasuk penyelundupan ke luar Polhut harus efektif dengan orang di Daerah. Sebanyak 1.240negeri serta perambahan/ penentuan luasan kawasan yang Anggota diantaranya telah menjadipenggunaan/penguasaaan lahan dijaga dan tingkat kerawanan Pejabat Penyidik Pegawai Negerikawasan hutan secara melanggar kawasan. Polhut harus mampu Sipil (PPNS). Berdasarkanhukum, maka Departemen menguasai wilayah teritorialnya dan kualifikasi pendidikan Polhut yangKehutanan membentuk Satuan harus selalu mobile sehingga tidak ada terdiri dari 350 anggotaPolisi Kehutanan Reaksi Cepat membuka peluang terjadinya berpendidikan jenjang Sarjana (S1),(SPORC). pelanggaran. Dan kalau terjadi sarjana muda/diploma 28 orang danSPORC merupakan Satuan pelanggaran maka tidak akan lebih kurang 8.420 orangPolisi Kehutanan khusus yang membuka peluang untuk lolos. berpendidikan SLTA.memiliki kompetensi lebih Pembentukan SPORC yang P e m b e n t u k a n S P O R Cdibandingkan dengan kompetensi rekruitingnya dari Polhut Reguler membuka harapan baru dalamPolhut Reguler, baik dalam tingkat yang telah bertugas di UPT (Dinas p e n e g a k a n h u k u m b i d a n gkehandalan, profesionalitas, Kehutanan/KSDA/Taman Nasional) kehutanan. Dengan berbagaidukungan kemampuan dan t e l a h m e n g g a n g g u p o l a kualifikasi dan kompetensi khususketerampilan fisik serta dedikasi dan pelaksanaan tugas perlindungan # Sudirman Sultan # PEMBENTUKAN SPORC, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN POLHUT sebagai cikal bakal SPORC
  • 2. 24 hutan yang telah terbentuk selama k e l e s t a r i a n h u t a n d a p a t Dalam pelaksanaan tugas ini di UPT, dimana yang dulunya dipertahankan. Oleh karena itu, pokok dan fungsinya, personil Polhut di UPT masih memungkinkan Polhut sebagai ujung tombak dalam SPORC tetap sebagai pejabat untuk melakukan perlindungan dan p e n g a m a n a n h u t a n h a r u s fungsional Polisi Kehutanan, dan pengamanan yang mantap pada ditempatkan di Pos terdepan. dalam peningkatan jenjang tingkat hulu, namun dengan Jadi, rekruiting SPORC dari kariernya berpedoman kepada direkrutnya POLHUT reguler di UPT Polhut Reguler yang telah Keputusan Menteri Pendayagunaan masuk ke SPORC tentu saja akan ditugaskan di UPT hendaknya Aparatur Negara Nomor : mengurangi jumlah Polhut di UPT d i l a k u k a n d e n g a n t e t a p 55/KEP/M.PAN/7/2003 tentang tersebut, yang secara langsung mempertimbangkan Rasio Polisi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan m e m p e n g a r u h i r e n c a n a Kehutanan di wilayah sesuai dengan dan Angka Kreditnya. Sehingga, pelaksanaan kegiatan perlindungan luas kawasan dan tingkat segala sesuatu yang terkait dengan dan pengamanan hutan di UPT kerawanan. Dan akan lebih baik lagi DUPAK masih diajukan ke UPT tersebut. bila pembentukan SPORC sampai masing-masing, sehingga perlu Berkurangnya POLHUT kekuatan 1500 personil direkrut dari kesepahaman antara yang reguler di UPT akibat rekruiting penerimaan POLHUT KHUSUS Untuk m e m b e r i k a n p e r n y a t a a n masuk ke SPORC tentu saja akan pemenuhan personil SPORC, dimana pelaksanaan tugas dengan UPT menyebabkan tidak efektifnya personil ini dapat dibentuk asalnya. pelaksanaan Tugas Pokok Polisi idealismenya dalam pelaksanaan Apa yang kami sampaikan Kehutanan di UPT tersebut, seperti tugas pokok dan fungsinya. pada tulisan ini merupakan harapan pelaksanaan kegiatan Patroli Rutin Sehingga memang ditemukan penulis saat mendengar konsep yang pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan lebih pada dedikasi dan pembentukan SPORC yang dalam Standar Operasional Prosedur Patroli integritas yang tinggi pada pelaksanaan tugas perlindungan tidak membolehkan dilakukan pelaksanaan tugasnya. dan pengamanan hutan sifatnya seorang diri (terdapat beberapa POS Mencermati pelaksanaan mobile dan memberikan gambaran di UPT yang personilnya tinggal tugas personil SPORC yang sudah mengenai kondisi pola perlindungan seorang diri). berusaha menunjukkan kehandalan, dan pengamanan hutan ditingkat Bila pembentukan SPORC profesionalitas dan dedikasinya hulu pasca terbentuknya SPORC terus dibentuk dari POLHUT reguler dalam pelaksanaan tugas, namun yang rekruitingnya dari POLHUT yang sudah tugas di UPT sampai masih terkendala dengan kurangnya reguler dari UPT, serta hal-hal teknis terbentuk kekuatan 1500 personil, dana operasional pengamanan. yang mempengaruhi kinerja SPORC sementara tidak ada formasi Kendala ini selalu mereka temukan sehingga jauh dari kualifikasi awal penambahan Polhut, maka bisa kita pada saat berstatus sebagai Polhut yang diharapkan. bayangkan bagaimana carut- Reguler di UPT, yang harusnya marutnya pola perlindungan dan mereka tidak temukan lagi pada saat pengamanan hutan di tingkat hulu mereka jadi personil SPORC yang PUSTAKA dan berhasilnya ditingkat hilir yang s e nantias a di tuntut untuk Anonim, 2003. Implementasi dan ditandai dengan banyaknya kasus- berkemampuan lebih. Pengembangan Jabatan kasus kehutanan yang ditemukan di Namun, ternyata SPORC Fungsional Polisi Kehutanan. hilir dan diproses sesuai peraturan juga Manusia , sehingga adanya D i r e k t o r a t J e n d e r a l perundangan yang berlaku. k e n d a l a k u r a n g n y a d a n a Perlindungan Hutan dan Namun, setelah semua itu berhasil operasional, tidak disiapkannnya Konservasi Alam, Bogor. ternyata kawasan hutan kita asrama yang memadai bagi personil A n o n i m , 2 0 0 4. Pe t u n j u k hanyalah sebatas kawasan hutan SPORC dan keluarganya, secara Pelaksanaan dan Petunjuk saja tanpa pepohonan lagi. langsung maupun tidak langsung Teknis Jabatan Fungsional Polisi Padahal, sasaran akhir dari akan berpengaruh terhadap Ke h u t a n a n d a n A n g k a perlindungan hutan adalah motivasi dan kinerja personil SPORC Kreditnya. Biro Kepegawaian terciptanya kondisi hutan yang baik itu sendiri. Sekretariat Jenderal, Jakarta. sehingga terjamin kelestariannya. Faktor lain yang berpengaruh Anonim, 2005. Siaran Pers Nomor : Fungsi hutan dapat dipertahankan terhadap kinerja personil SPORC S.680/II/PIK-1/2005. Satuan dan memberikan manfaat bagi adalah status BKO (Bawah Kendali Polhut Reaksi Cepat (SPORC). masyarakat sehingga masyarakat O p e r a s i ) , d i m a n a s t a t u s Tamen Sitorus (Kepala Balai Taman mendukung upaya pelestarian kepegawaiannya masih berada di Nasional Bukit Barisan), Pola hutan. Jadi jelas bahwa tujuan akhir UPT masing-masing. Sehingga, hal Perlindungan Hutan Yang pengamanan hutan bukan berarti ini akan berpengaruh terhadap Mantap Pada Tingkat Hulu. berapa banyak kasus yang ditangani k o n s e n t r a s i p e l a k s a n a a n dan berapa lama vonis yang Tupoksinya. Karena mereka juga dijatuhkan terhadap pelaku tindak harus berpikir keluarga (bagi yang pidana kehutan, tetapi yang belum diasramakan), gaji dan terpenting adalah bagaimana kariernya. Penulis adalah : Widyaiswara Balai Diklat Kehutanan Makassar