10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01

Nov 18, 20191 like1,151 views

Bahan Ajar Laporan Kejadian Tipihut Berdasarkan SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI

10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01

Dokumen tersebut membahas tentang administrasi penanganan tempat kejadian perkara (TKP) kehutanan. Administrasi tersebut mencakup berbagai berkas seperti surat perintah tugas, laporan kejadian, berita acara, dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tata cara pembuatan dan persyaratan administrasi tersebut seperti laporan kejadian dan berita acara.

Lk ba dan administrasi pelaporanSudirman Sultan

��

Penanganan Pertama Tindak Pidana KehutananSudirman Sultan

��

Blanko Laporan Kejadian dan Berita AcaraSudirman Sultan

��

09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01Sudirman Sultan

��

11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01Sudirman Sultan

��

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01Sudirman Sultan

��

LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORANSudirman Sultan

��

1. Dokumen tersebut membahas tentang penyegaran pengetahuan petugas Polisi Kehutanan mengenai pembuatan administrasi pelaporan seperti laporan kejadian, berita acara, dan laporan kegiatan perlindungan hutan. 2. Administrasi pelaporan digunakan sebagai bukti portofolio kegiatan dan dalam penyusunan DUPAK. 3. Dibahas pula syarat formal dan materiil dalam pembuatan laporan kejadian dan berbagai jenis berita ac

Rencana kerja personal polhutSudirman Sultan

��

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhutSudirman Sultan

��

Bahan ajar identifikasi tindak pidana kehutananSudirman Sultan

��

Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutanSudirman Sultan

��

Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhutSudirman Sultan

��

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Sudirman Sultan

��

Panduan - Pengamanan HutanRini Sucahyo

��

Blangko praktek administrasi tkpSudirman Sultan

��

07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01Sudirman Sultan

��

ppt penanganan pertama tindak pidana kehutananSudirman Sultan

��

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan

��

Bahan Ajar TUPOKSI POLHUT... Revisi sehubungan dengan aturan berikut : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahLAKSMI WIJAYANTI

��

Surat perjanjian hak pakai tanahFahrul Razi

��

04 Ijazah D3 Sipil Haris PradiptaHaris Pradipta

��

Jawaban 3.a.a.1 peraturan dumasImam Pirdaus

��

Formulir lhkpn aGolden Saragih

��

18. kesepakatan bersama pembagian harta warisanLegal Akses

��

Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

��

Sertifikat K3 UmumGusti Rendra

��

Pertambanganthiarramadhan

��

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan

��

Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan

��

More Related Content

What's hot (20)

Rencana kerja personal polhutSudirman Sultan

��

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhutSudirman Sultan

��

Bahan ajar identifikasi tindak pidana kehutananSudirman Sultan

��

Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutanSudirman Sultan

��

Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhutSudirman Sultan

��

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Sudirman Sultan

��

Panduan - Pengamanan HutanRini Sucahyo

��

Blangko praktek administrasi tkpSudirman Sultan

��

07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01Sudirman Sultan

��

ppt penanganan pertama tindak pidana kehutananSudirman Sultan

��

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan

��

SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahLAKSMI WIJAYANTI

��

Surat perjanjian hak pakai tanahFahrul Razi

��

04 Ijazah D3 Sipil Haris PradiptaHaris Pradipta

��

Jawaban 3.a.a.1 peraturan dumasImam Pirdaus

��

Formulir lhkpn aGolden Saragih

��

18. kesepakatan bersama pembagian harta warisanLegal Akses

��

Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

��

Sertifikat K3 UmumGusti Rendra

��

Pertambanganthiarramadhan

��

Rencana kerja personal polhutSudirman Sultan

��

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhutSudirman Sultan

��

Bahan ajar identifikasi tindak pidana kehutananSudirman Sultan

��

Peran serta masyarakat mitra polhut dalam pengamanan hutanSudirman Sultan

��

Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhutSudirman Sultan

��

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Sudirman Sultan

��

Panduan - Pengamanan HutanRini Sucahyo

��

Blangko praktek administrasi tkpSudirman Sultan

��

07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01Sudirman Sultan

��

ppt penanganan pertama tindak pidana kehutananSudirman Sultan

��

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan

��

SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahLAKSMI WIJAYANTI

��

Surat perjanjian hak pakai tanahFahrul Razi

��

04 Ijazah D3 Sipil Haris PradiptaHaris Pradipta

��

Jawaban 3.a.a.1 peraturan dumasImam Pirdaus

��

Formulir lhkpn aGolden Saragih

��

18. kesepakatan bersama pembagian harta warisanLegal Akses

��

Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

��

Sertifikat K3 UmumGusti Rendra

��

Pertambanganthiarramadhan

��

More from Sudirman Sultan (18)

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan

��

Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfSudirman Sultan

��

Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan

��

BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfSudirman Sultan

��

Uji kompetensi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Polhut fungsional, baik dalam pengangkatan jabatan fungsional, perpindahan jabatan maupun perpindahan dari tingkat terampil ke ahli. Uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belumkompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kompetensi terdiri dari : a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Agar pelaksanaan uji kompetensi berjalan dengan baik maka setiap pejabat fungsional harusnya melakukan persiapan yang baik sebelum mendaftarkan diri sebagai calon peserta uji kompetensi. Persiapan ini tentu saja dilakukan 1-2 tahun sebelum pelaksanaan uji kompetensi, apalagi jika uji kompetensi itu dilakukan dengan metode portofolio dan wawancara, dimana kedua metode uji kompetensi ini merupakan metode uji wajib yang digunakan oleh LSP Purenbang SDM LHK dalam melakukan uji kompetensi kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.

Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdfSudirman Sultan

��

PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3Sudirman Sultan

��

Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiSudirman Sultan

��

Tesis ini membahas strategi penanggulangan gangguan hutan di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan penanggulangan gangguan hutan dan merumuskan strategi penanggulangan yang tepat. Metode penelitian menggunakan kuesioner, wawancara, dan FGD untuk mengumpulkan data primer yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan menggunakan AHP. Hasilnya menunjukkan gangguan utama berupa per

PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIANSudirman Sultan

��

Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja Sudirman Sultan

��

Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanSudirman Sultan

��

SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKATSudirman Sultan

��

Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhutSudirman Sultan

��

Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi Sudirman Sultan

��

Pengumpulan bahan dan keteranganSudirman Sultan

��

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan

��

Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfSudirman Sultan

��

Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan

��

BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfSudirman Sultan

��

Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdfSudirman Sultan

��

PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3Sudirman Sultan

��

Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiSudirman Sultan

��

PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIANSudirman Sultan

��

Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja Sudirman Sultan

��

Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanSudirman Sultan

��

SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKATSudirman Sultan

��

Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhutSudirman Sultan

��

Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi Sudirman Sultan

��

Pengumpulan bahan dan keteranganSudirman Sultan

��

Recently uploaded (8)

PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppta1011231229

��

Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfCI kumparan

��

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...mohgalihrakasiwi2002

��

Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...TrinurhayatiUINWalis

��

HUKUM JAMINAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI.pptxOzhaTiwa

��

Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?EnforceA Real Solution

��

PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak : Apa yang berubah & dampaknya bagi Wajib Pajak? Pada tanggal 14 Februari 2025 lalu, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, yakni PMK Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025) tentang Pemeriksaan Pajak. PMK 15/2025 ini merupakan hasil penyesuaian ketentuan pemeriksaan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PMK ini juga diterbitkan untuk mengganti regulasi mengenai pemeriksaan pajak sebelumnya, yang tersebar dalam beberapa peraturan lain, yaitu PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 184/2015, PMK Nomor 256/2014 dan Pasal 105 PMK 18/2021. Mengingat bahwa pemeriksaan pajak adalah hal yang dapat terjadi kepada Wajib Pajak sebagai bentuk pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami apa saja yang diatur dalam PMK 15/2025 ini. enforceA mengajak Anda untuk mengikuti webinar dengan judul “PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?” bersama narasumber yang kompeten. Pembicara I Wayan Sudiarta, S.E., M.M., C.W.M., B.K.P. – Managing Partner enforceA Dewi Wiwiek Hartini – Senior Manager enforceA Moderator Widya Astuti – Assistant Tax Manager enforceA

Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdfCI kumparan

��

PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...mohgalihrakasiwi2002

��

PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppta1011231229

��

Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfCI kumparan

��

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...mohgalihrakasiwi2002

��

Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...TrinurhayatiUINWalis

��

HUKUM JAMINAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI.pptxOzhaTiwa

��

Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?EnforceA Real Solution

��

Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdfCI kumparan

��

PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...mohgalihrakasiwi2002

��

�ݺ�ߣ