More Related Content
What's hot (20)
Similar to 8. lembaga lembaga negara (20)
More from nurul khaiva (20)
Recently uploaded (7)
8. lembaga lembaga negara
- 2. 2 Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 O Dalam upaya menjalankan fungsi kenegaraan sudah tentu dituntut dibentuknya struktur organisasi Negara yang berfungsi sebagai satu system. O Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum.
- 3. MPR O Berwenang mengubah dan menetapkan UUD, O Bertugas melantik presiden dan wapres, O Berwenang memberhentikan presiden dan atau wapres dalam masa jabatan atas usul DPR karena melanggar hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden setelah adanya putusan mahkamah konstitusi.
- 4. PRESIDEN O Memegang kekuasaan pemerintahan, kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, O Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, O Berwenang mengajukan RUU kepada DPR, menetapkan PP, O Menyatakan keadaan bahaya, O Mengangkat duta dan konsul, menerima duta negara lain (pertimbangan DPR), memberi grasi, rehabilitasi dan pertimbangan MA, memberi amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR. O Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
- 5. DEWAN PERTIMBANGAN O Dewan pertimbangan dibentuk oleh Presiden O Bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (wewenang konsultatif)
- 6. KEMENTRIAN NEGARA O Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara sebagai perpanjangan tangan tugas-tugas eksekutif (kepala departemen). O Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi bisasa, oleh karena menteri-menterilah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan (pouvoir executive) O Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan membidangi urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 7. DPR O Bertugas membentuk UU bersama presiden, O Mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran (budgeting) dan fugnsi pengawasan (monitoring), hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, penyampaian usul pendapat dan imunitas, O Bertugas memberikan pertimbangan pengangkatan duta dan konsul, menerima duta dan konsul negara lain, dan dalam hal presiden memberi grasi dan amnesti...
- 8. Lanjutan... O Bertugas memberikan persetujuan pengangkatan pimpinan lembaga negara non- departemen, hakim agung, O Mengawasi jalannya pemerintahan, dan berwenang menyatakan presiden dan wakil presiden melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden atau wakil presiden.
- 9. DPD O Berwenang mengajukan kepada DPRD RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah. O DPD ikut memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. O DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otda dst, dan menyampaikan hasil pengawasannya tersebut kepada DPR
- 10. BPK O Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan dan hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai ddipilih dengan kewenangannya. O Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. O Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. O BPK berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- 11. MA O Menjalankan kekuasaan kehakiman yang tertinggi, memeriksa tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, memberikan pertimbangan kepada presiden dan pejabat negara lainnya dan pendapat hukum. O Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung.
- 12. MAHKAMAH KONSTITUSI O Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. O Berwenang memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dibedakan oleh UUD, O Memutuskan pembubaran parpol, serta memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. O Memutuskan di tingkat pertama dan terakhir pendapat DPR mengenai presiden dan atau wakil presiden melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi presiden dan wakil presiden, O MK memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden. O Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh ahkim konstitusi.
- 13. KOMISI YUDISIAL O Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. O Menilai kinerja hakim agung untuk mempertahankan martabat hakim. O Menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurhuran martabat, serta perilaku hakom.
- 14. 14 KEDUDUKAN PRESIDEN, DPR DAN MA O Menurut UUD 1945 jelas menganut pembagian kekuasaan tetapi tidak secara tegas membuat pemisahan murni ; bahkan dalam beberapa hal dibuka kemungkinan untuk mencampuri urusan antara badan yang satu dengan badan yang lain.
- 15. 15 Alasan... O Hal ini adalah konsekuansi logis dari suatu organisasi bahwa untuk berfungsinya suatu lembaga ideal, efisien dan efektif harus selalu diadakan interaksi dan koordinasi secara berimbang dan fungsional. Kalau tidak lembaga itu akan kaku dan mungkin menjadi kerdil dan tidak berfungsi secara ideal.
- 16. 16 Pemerintahan Daerah Indonesia O Mengingat Negara adalah satu organisasi raksasa yang juga harus tunduk kepada falsafah dan mekanisme organisasi sebagai satu system, maka merupakan konsekuensi logis apabila penataan (manajemen) organisasi Negara di bagi dalam tingkatan-tingkatan sesuai dengan besar kecilnya organisasi tersebut.
- 17. 17 Pemerintahan Daerah Indonesia O Negara Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Pikiran itu tercermin dengan tegas dalam pasal 18, UUD 1945 (sebelum diamandemen tahun 2001) berbunyi : O Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak-hak asal- usul daerah-daerah yang bersifat istimewa.
- 18. 18 Pemerintahan Daerah Indonesia O Kemudian, demi menghilangkan keragu- raguan serta demi mencapai kesatuan tafsir maka rumusan pasal 18 diatas diperjelas dan dipertegas lagi dalam penjelasan UUD 1945 sebagai berikut : O Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
- 19. 19 F.W. RIGHT MEMBEDAKAN ADA TIGA MODEL HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DIMANA BELIAU MENGKALSIFIKASIKAN MENJADI 3 DAERAH YAITU PEMERINTAHAN NASIONAL, PEMERINTAHAN REGIONAL DAN PEMERINTAHAN LOKAL. 1. HUBUNGAN KOORDINAT (COORDINATE AUTHORITY) 2. HUBUNGAN INKLUSIF (INCLUSIVE AUTHORITY) O ZERO SUM GAME (SEBAGIAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN) O NON CONSTANT SUM GAME (SEMUA MEMPEROLEH MAMFAAT) 3. HUBUNGAN TUMPANG TINDIH ( OVER LAPPING AUTHORITY)
- 23. 23 DPRD ODesentralisasai pemerintahan daerah melahirkan local goverment dari sini melahirkan lokal bestuur (belanda). Sehingga penyebutan dprd sebagai badan legislasi daerah harus diikuti degan kata daerah. Hal ini untuk menghindari fungsi dpr dan dprd itu sendiri .
- 24. PERBUATAN PEMERINTAH O Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kepentingan umum, pemerintah melakukan perbuatan-perbuatan. O Perbuatan pemerintah pada garis besarnya dibedakan: Perbuatan hukum: - Menurut hukum privat - Menurut hukum publik Bukan perbuatan hukum
- 25. Perbuatan Hukum Menurut Hukum Privat O Pemerintah sering mengadakan hubungan hukum dengan subyek hukum lain yang bukan hukum pemerintah berdasarkan hukum privat (sewa menyewa, jual beli, kontrak jangka pendek, dsb) O Persoalannya: Dapatkah pemerintah untuk menggunakan sarana hukum perdata?
- 26. Lanjutan... O PAUL SCHOLTEN mengatakan: Pemerintah dapat menggunakan sarana hukum privat, karena sifat hubungan hukum privat mengatur kehendak kedua belah pihak, sedangkan pemerintah untuk kepentingan umum cenderung bertindak sepihak. O Menurut Prof. KARBBE, KRANNENBURG, VEGTING, DONNER, Pemerintah dalam beberapa hal dapat melakukan perbuatan hukum menurut hukum privat, tetapi untuk penyelesaian persoalan tersedia sarana hukum HAN.
- 27. Perbuatan Hukum menurut Hukum Publik O Menurut S. SYBENGA: Tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua karena merupakan kehendak satu pihak dari pemerintah. Oleh karenanya tidak ada perjanjian yang diatur oleh hukum publik, karena perjanjian adalah kehendak kedua belah pihak. O Menurut VAN DER POT, KRANNENBURG, VEGTING, DONNER, adnya hukum publik bersegi dua seperti kort verband yang diadakan oleh pemerintah dengan swasta. Tentang perjanjiannya diatur oleh hukum privat dan perbuatan hukum oleh hukum publik.
- 28. PERBUATAN PEMERINTAH PENGERTIAN PERBUATAN: O Menurut VAN VOLLEN HOVEN: Pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh pemerintah tingkat tinggi dan rendahan. O Menurut ROMEIJN, Tindakan pemerintah yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan HAN, keamanan, peradilan, dan lain-lain.
- 29. PELAKSANAAN TINDAKAN PEMERINTAH O Menurut E. UTRECHT yang dapat melakukannya: - Pemerintah sendiri. - Badan hukum lain yang tidak termasuk badan-badan pemerintah, berdasarkan hubungan istimewa (yang diberi monopoli). - Subyek hukum/ badan hukum lain mengadakan pekerjaan berdasarkan lisensi, konsensi dari pemerintah (Damri, Pelni, Shell, Caltex, dll)
- 30. Lanjutan... O Subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara yang diberi subsidi (yayasan). O Pemerintah dengan subyek hukum lain bekerjasama (Bank industri negara dimana dewan direksinya ada wakil pemerintah). O Yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah (supersemar, Veteran) O Koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah. O Perusahaan negara.
- 31. TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH O Mewajibkan kepada orang lain untuk mewujudkan kepentingan umum. O Putusan yang melarang/ menyuruh tiap-tiap warga negara bertindak untuk kepentingan umum. O Memberikan subsidi atau bantuan kepada swasta. O Pengawasan terhap pekerja swasta.
- 32. Lanjutan... O Memberikan kedudukan hukum kepada seseorang sesuai dengan keinginannya, sehingga seseorang mempunyai hak dan kewajiban. O Bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk-bentuk yang ditentukan untuk kepentingan umum. O Mengadakan perjanjian dengan warga negara berdasarkan hal-hal yang diatur dalam hukum.
- 33. PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PETUGAS O Kriteria perbuatan melawan hukum (oleh petugas) menurut SE MA RI No.MA/Pemb/0159/77 Tanggal 25 Februari tahun 1977 adalah tidak adanya anasir-anasir kepentingan umum dan tindakan yang sewenang-wenang serta bertentangan dengan peraturan formal. O Di samping itu kepatutan juga diperhatikan (kepatutan adalah keseimbangan perlindungan kepentingan individu dengan kepentingan umum).
- 34. Lanjutan... O Pedoman bagi pemerintah dalam melakukan tindakan hukum serta batu uji bagi pengadilan atas pemerintah adalah Azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak yang terdiri dari: - Azas kepastian hukum. - Azas keseimbangan. - Azas kesamaan dalam mengambil keputusan. - Azas bertindak cermat. - Azas keadilan. - Azas kewajaran. - Azas menanggapi pengharapan yang wajar, dsb.
- 35. BARANG-BARANG MILIK NEGARA/ PEMERINTAH O Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pemerintah memerlukan fasilitas/ sarana dan prasarana (kantor, peralatan kantor, kendaraan, dll) O Pemerintah dapat mempunyai hak milik dan hak lainnya menurut aturan hukum perdata, sehingga dapat pula menjual, menyewakan tanah perkarangan, menghibahkan, menghapuskan dengan syarat menurut aturan khusus (hukum publik).
- 36. Lanjutan... O Menurut Keppres No. 61 tahun 2004 tentang pelaksanaan APBN dimana untuk menjual, memindahtangankan, dsb terhadap barang bergerak harus dinyatakan dengan Kepmen/ Pimpinan Pemerintah Non Departemen dengan alasan berlebih atau tidak dapat digunakan secara optimal dan efisien, sedangkan untuk barang tidak bergerak kecuali tanah ditetapkan oleh menteri keuangan dengan alasan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pokok departemen/ lembaga pemerintah non departemen.
- 37. BARANG MILIK PRIBADI & BARANG MILIK PUBLIK O Pembagian barang milik negara: 1. Milik pribadi/ kepunyaan privat (privat domein) yaitu meliputi benda-benda yang dipakai secara langsung oleh aparat pemerintah, (rumah dinas, aula kantor, pabrik, alat teknik lainnya, peralatan kantor, kendaraan dinas, dsb). 2. Kepunyaaan publik (umum) atau publik domein yaitu meliputi benda yang disediakan oelh pemerintah untuk dipakai oleh masyarakat atau dapat digunakan langsung oleh masyarakat umum (jalan raya, jembatan, lapangan olahraga, dsb)
- 38. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menyebutkan: O Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara O Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 39. Selain itu juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: Pasal 2 ayat (1) UU NO.5 Tahun 1960: Atas dan ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam pasal 1, Bumi, air dan ruang angkasa termasuk termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 40. Pasal 2 ayat (2) UU No.5 Tahun 1960: O Hak menguasai negara dalam ayat (1) memberi wewenang untuk : a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa (BAR) tersebut; b. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan BAR. c. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan mengenai BAR.
- 41. HAK PEMERINTAH UNTUK MENGAMBIL DAN MENGGUNAKAN MILIK PRIBADI O Pemerintah mengambil dan menggunakan milik pribadi seseorang / badan hukum dengan: 1. Penyerahan secara sukarela. 2. Pertukaran. 3. Pembelian 4. Karena klaim penguasaan atas tanah terlantar. 5. Karena ketentuan pasal 21 (3) dan 26 (2): orang asing yang mempunyai dua kewarganegaraan dan orang Indonesia yang lepas kewarganegaraannya dalam satu tahun harus melepas hak miliknya.
- 42. PENGURUSAN BARANG MILIK PUBLIK O Kegiatan pengurusan meliputi: O Melaksanakan inventarisasi fisik, penyusunan daftar inventarisasi milik negara/ daerah, pengawasan, penatausahaan serta penyampaian laporan secara tertib dan teratur kepada departemen/ lembaga negara/ lembaga pemerintah non departemen yang membawahi satuan kerja/ kantor/ proyek yang bersangkutan.