9. bab iii landasan teori
Download as DOCX, PDF0 likes845 views
Dokumen tersebut membahas tentang sumber-sumber keuangan negara khususnya pajak. Pajak dijelaskan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat manfaat langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan memiliki berbagai fungsi seperti membiayai infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan kebijakan ekon
More Related Content
What's hot (19)
Similar to 9. bab iii landasan teori (20)
![PPT Perpajakan [TM1].pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pptperpajakantm1-221114125502-622dc636-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More from vespa (8)
Recently uploaded (7)
9. bab iii landasan teori
- 1. III-1 III. LANDASAN TEORI 3.1. Sumber-Sumber Keuangan Negara Keuangan negara adalah hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengatuhnya terhadap perekonomian. Seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran diperhitungkan oleh pemerintah secara cermat dan teliti serta bertanggung jawab, yang semuanya disusun dalam APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci mengenai kondisi keuangan negara yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber-sumber keuangan negara yaitu : 3.1.1. Pajak A. Definisi Pajak Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah: Leroy Beaulieu Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah. P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi)
- 2. III-2 yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang
- 3. III-3 Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'' B. Unsur pajak Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut : 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang." 2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). C. Fungsi pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber
- 4. III-4 pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiataan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik , subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu. Negara masa kolonial maupun modern juga telah menggunakan mendorong produksi menjadi pergerakan ekonomi Pajak juga digunakan untuk membiayai bantuan ke negara lain dan ekpedisi militer, untuk mempengaruhi kondisi ekonomi makro (strategi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini disebut kebijakan fiskal), atau untuk merubah pola konsumsi dan tenaga kerja dalam sistem ekonomi, dengan menjadikan beberapa jenis transaksi kurang menarik. Sistem perpajakan nasional merupakan refleksi dari nilai-nilai bangsa dan nilai yang dipegang oleh pihak yang memang kekuasaan politik. Untuk menciptakan sistem perpajakan, sebuah bangsa harus membuat pilihan terkait distribusi beban pajak siapa yang akan membayar pajak dan seberapa banyak mereka harus membayar dan bagaimana pajak yang telah dipungut kemudian dibelanjakan. Dalam sistem demokrasi dimana rakyat memilih orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan sistem perpajakan, pilihan rakyat menunjukkan jenis komunitas yang ingin diciptakan oleh rakyat. Pada negara yang rakyat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem perpajakan, sistem perpajakan merupakan refleksi dari nilai-nilai dari pihak yang berkuasa.
- 5. III-5 Setiap proses bisnis memakan biaya administrasi saat melakukan kegiatan penciptaan penghasilan, pajak pun mengalami hal serupa. Jumlah penerimaan pajak selalu lebih besar daripada jumlah neto yang kemudian dapat digunakan. Selisih antara jumlah pajak yang didapat dengan yang neto dapat digunakan disebut biaya kepatuhan (compliance cost). Biaya ini termasuk biaya tenaga yang dikeluarkan dan biaya lain yang muncul saat proses administrasi pajak yang mematugi hukum dan perundangan di bidang perpajakan. Pemungutan pajak yang penggunaannya telah ditetapkan untuk tujuan tertentu, misalnya pemajakan atas alkohol yang kemudian hasilnya digunakan untuk membiaya pusat rehabilitasi alkohol disebut hipotekasi. Kebijakan ini seringkali tidak dimintasi oleh Menteri Keuangan karena mengurangi kebebasan tindakan atas pasar. D. Jenis pajak Ditinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak, pajak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: Pajak Negara Sering disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri atas: Pajak Penghasilan Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009. Bea Materai UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Bea Masuk UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Cukai UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- 6. III-6 Pajak Daerah Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah: Pajak Provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; E. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Subulussalam Dasar Hukum Dasar hukum yang mengatur tentang pajak mineral bukan logam dan batuan adalah : 1. Qanun Kota Subulussalam Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 2. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 02.1 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan Daerah Bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
- 7. III-7 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batubara. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Mineral bukan logam dan batuan meliputi : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apaung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir, kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas(alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah : Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata- nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik / telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan untuk komersial. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk keperluan pemerintah dan pemerintah daerah. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Jenis pemungutan untuk
- 8. III-8 pajak mineral bukan logam dan batuan ini adalah self assesment (dimana setiap pemegang izin usaha pertambangan menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajaknya). Dasar pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak Kota Subulussalam Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah kota. Nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Satuan kerja perangkat daerah yang dimaksud disini adalah Dinas Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Subulussalam. Berdasarkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 02.1 Tahun 2011 tentang Usaha Pertambangan Daerah Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, menetapkan satuan harga mineral bukan logam dan batuan dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Daftar satuan harga mineral bukan logam dan batuan No Bahan Galian Satuan Harga yang ditetapkan (Rp) 1 Pasir Kuarsa Meter Kubik 5.000,- 2 Batu Kapur Meter Kubik 5.000,- 3 Berbagai Jenis Tanah Meter Kubik 5.000,- 4 Pasir dan Kerikil (Sirtu) Meter Kubik 5.000,- 5 Batu Kali Meter Kubik 5.000,- 6 Batu Karang/ Batu Gunung Meter Kubik 5.000,- 7 Batu Pecah Meter Kubik 5.000,-
- 9. III-9 Standar harga satuan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dapat berubah, sesuai dengan harga pasar dan ditetapkan kembali oleh Walikota Subulussalam. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 10 % (sepuluh persen). Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan dapat hitung dengan cara perhitungan berikut : Tarif Pajak adalah 10%. Dasar Pengenaan : Nilai Jual hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Cara Perhitungannya. Cara Perhitungan : Tarif Pajak x Dasar Pengenaan. Tarif pajak : 10%. Masa pajak adalah suatu jangka waktu yang lamanya 1 bulan atau dengan ketentuan lain sesuai Peraturan Walikota. Pajak banyak terutang dalam masa pajak terjadi , pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan. 3.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) A. Pengertian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa penerimaan negara bukan pajak merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. Kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi : 1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah; 2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; 3. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan; 4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
- 10. III-10 5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; 6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah; 7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. B. Jenis-Jenis PNBP Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, bahwa penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara sektor pertambangan mineral dan batubara dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut : Jasa Penyediaan Sistem Informasi Data Mineral dan Batubara Jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara merupakan jenis penerimaan negara bukan pajak yang dengan menyediakan layanan dalam bentuk jasa , adapun jasa tersebut meliputi : - Jasa pelayanan dan penerbitan WIUP - Jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah pertambangan Iuran Tetap/ Land-rent Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Iuran tetap tersebut dikenakan kepada pemegang IUP/IUPK eksplorasi dan IUP/IUPK operasi produksi. Iuran Operasi Produksi /Royalti Iuran produksi diartikan sebagai iuran yang dibayarkan kepada Negara atas hasil produksi yang diperoleh dari usaha pertambangan mineral dan batubara satu atau lebih bahan galian. Iuran produksi tersebut didapat dari perusahaan yang telah berproduksi.
- 11. III-11 C. Tarif PNBP Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dimuat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2. Tarif PNBP sektor pertambangan mineral logam dan batubara JENIS PNBP SATUAN TARIF A. Penerimaan dari jasa penyediaan sisteminformasi data mineral dan batubara: 1. Jasa pelayanan dan penerbitan WIUP a) Penelusuran informasi wilayah pertambangan b) Pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam, dengan luas wilayah: 1) 500-5.000 ha 2) >5.000-1.0000 ha 3) >10.000-25.000 ha c) Pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP batuan, dengan luas wilayah : 1) 5-500 ha 2) >500-1.000 ha 3) >1.000-5.000 ha 2. Jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah pertambangan: a) a ) Peta informasi ukuran A0 b) Peta informasi ukuran A1 Per 15 menit Per WIUP Per WIUP Per WIUP Per WIUP Per WIUP Per WIUP Per lembar Per lembar Rp 200.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 1.750.000,00
- 12. III-12 c) Peta informasi ukuran A3 d) Peta informasi ukuran A4 untuk dokumen perizinan e) Peta digital wilayah pertambangan (format jpeg/wmf) B. Penerimaan dari iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral logam dan batubara: 1. IUP dan IUPK eksplorasi mineral logam dan batubara 2. IUP dan IUPK operasi produksi mineral logam dan batubara 3. Iuran tetap untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR): a) Mineral bukan logam dan batuan b) Mineral logam dan batubara C. Penerimaan dari iuran produksi/ royalti: 1. Batubara (open pit) dengan tingkat kalori (Kkal/kg, airdried basis): a) 5.100 b) > 5.100 6.100 c) > 6.100 2. Batubara (underground) dengan tingkat kalori (Kkal/kg, airdried basis): a) 5.100 b) > 5.100 6.100 c) > 6.100 3. Bijih Besi Per lembar Per 3 lembar Per keping cakram digital Per ha/tahun Per ha/tahun Per ha/tahun Per ha/tahun Per ton Per ton Per ton Per ton Per ton Per ton Per ton Rp 1.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 USD 2.00 USD 4.00 USD 1.00 USD 2.00 3,00% dari harga jual 5,00% dari harga jual 7,00% dari harga jual 2,00% dari harga jual 4,00% dari harga jual 6,00% dari harga jual 3,00% dari harga jual Sumber : Lampiran Peraturan Pemerintah No Tahun 2012.
- 13. III-13 D. SistemBagi Hasil PNBP SektorPertambangan Mineral dan Batubara. Sistem bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 pada paragraf kedua DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Umum. Adapun sistem bagi hasil tersebut yaitu : Iuran Tetap (Land-rent) Besarnya iuran tetap dibagi untuk pemerintah sebesar 20% dan untuk daerah sebesar 80%. Bagian untuk daerah kembali dibagi menjadi 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kota atau kabupaten penghasil bahan galian. Iuran Eksplorasi Besarnya iuran eksplorasi yaitu 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah yang bersangkutan. Daerah yang bersangkutan dibagi atas 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten atau kota penghasil bahan galian, dan 32% untuk kabupaten atau kota lain dalam provinsi tersebut yang bersangkutan. Iuran Produksi/Royalty Iuran operasi produksi dibagi sebesar 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah yang bersangkutan. Daerah yang bersangkutan dibagi atas 26% untuk provinsi yang bersangkutan, dan 54% untuk kabupaten atau kota lain dalam provinsi tersebut yang bersangkutan. 3.2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan penerimaan keuangan daerah dari beberapa sektor yang digunakan untuk pembangunan daerah tersebut. Adapun pendapatan daerah terdiri atas : - PAD - Dana Perimbangan - Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 14. III-14 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1. PAD mencakup : Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah; 2. Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan UU; 3. Daerah dilarang melakukan pungutan atau sebutan lain diluar yang ditetapkan UU. 4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain kekayaan daerah yang sah. Dana Perimbangan 1. Dana Perimbangan mencakup : Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), DAU, dan DAK; 2. Penetapan daerah penghasil sumber daya alam oleh MDN berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait; 3. Dasar perhitungan bagian daerah dari Daerah penghasil SDA ditetapkan oleh Menteri Teknis setelah memperoleh pertimbangan MDN; 4. Formula dan penghitungan DAU ditetapkan sesuai UU; 5. Ketentuan mengenai DAK diatur dengan PP; 6. Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi dana perimbangan diatur dalam Peraturan MDN. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1. Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencakup hibah (barang atau uang dan/atau jasa), dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah; 2. Dana darurat diberikan pada daerah yg digolongkan mengalami keadaan tertentu (ditetapkan oleh peraturan Presiden) dan krisis keuangan; 3. Tata cara pengajuan, evaluasi, dan pengalokasian dana darurat. 3.3. DasarHukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan dan sumber daya mineral adalah :
- 15. III-15 1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat 3. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pemerintah Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaranan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum , Minyak Bumi dan Gas Alam. 12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 02.1 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan Daerah Bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.