More Related Content
What's hot (20)
Similar to 9.TaxPlanning PPh ps 21 (20)
9.TaxPlanning PPh ps 21
- 1. Overview PPh Pasal 21
- 2. DASAR HUKUM a. Pasal 21 UU PPh b. PMK No. 252/PMK.03/2008 Tgl 31 Desember 2008 c. PMK No. 206/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 d. PMK No. 16/PMK.03/2010 tanggal 25 Januari 2010 e. PER - 31/PJ/2012 tanggal 27 Desember 2012
- 3. PRINSIP PEMOTONGAN PPh 21 3 Setiap pegawai yang memperoleh Penghasilan (gaji dsb) wajib dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja Bagi pegawai, pemotongan pajak tersebut merupakan angsuran pembayaran pajak dalam tahun berjalan keculai yang bersifat final Dilakukan setiap bulan / setiap pembayaran Ada perbedaan penghitungan untuk pegawai tetap dan tidak tetap untuk dasar pengenaanya Pajak yang dipotong ditambah 20% apabila pegawai tersebut tidak mempunyai NPWP Pembayaran paling lambat sebelum tanggal 10 masa setelah masa pajak yersangkutan
- 4. GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAM MENYANGKUT PEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ATAU BUKAN PEGAWAI GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN YANG MENYANGKUT PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN UANG PENSIUN ATAU PEMBAYARAN LAIN DALAM RANGKA PENSIUN HONORARIUM ATAU IMBALAN SERTA PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEMBAYARAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEGIATAN DIPOTONG, DISETOR DAN DILAPORKAN PPh WP OP DALAM NEGERI PEMBERI KERJA BENDAHARAWAN PEMERINTAH DANA PENSIUN OP/BADAN YANG MENBAYAR PENYELENGGARA KEGIATAN KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 Pasal 21 ayat (1)
- 5. Manajemen PPh PASAL 21 Taxability-Deductibility Kebijakan PPh Pasal 21 Rekonsiliasi Pilihan Transaksi
- 6. Taxability-Deductibility Taxable-Deductible Non Taxable-Non Deductible Non Taxable-Deductible Taxable-Non Deductible
- 7. Deductible Expense Ps. 6 Ayat (1) a Mempunyai hubungan langsung dg kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, memelihara (3M) penghasilan yang merupakan obyek pajak Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, memelihara (3M) penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak/dikenakan PPh Final tidak boleh dibebankan sebagai biaya
- 8. Pilihan Transaksi Biaya Transportasi Jenis Biaya Penerima Penghasilan Pemberi Penghasilan Kendaraan Umum Non Taxable Deductible Antar Jemput Non Taxable Deductible Mobil Dinas Non Taxable Deductible 50% Lumpsum Uang Taxable Deductible Reimbursement Non Taxable Deductible
- 9. Pilihan Transaksi Biaya Rapat Yang Berhubungan Langsung (3M) Jenis Biaya Penerima Penghasilan Pemberi Penghasilan Konsumsi Non Taxable Non Deductible Akomodasi Non Taxable Deductible Uang saku rapat Taxable Deductible Souvenir/cindera mata Non Taxable Non Deductible
- 10. PRINSIP TAXABLE & DEDUCTIBLE KONVERSI NON DEDUCTIBLE MENJADI DEDUCTIBLE, atau TAXABLE MENJADI NON TAXABLE BEBAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN MENJADI DAPAT DIKURANGKAN PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PAJAK MENJADI BUKAN OBJEK PAJAK ILUSTRASI !! PT. DIANA MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp10M DAN BEBAN KOMERSIAL Rp7,5M, TERMASUK KEBIJAKAN MENYEDIAAN DOKTER DAN OBAT-OBATAN SEJUMLAH RP180juta
- 11. Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan (dipotong)/ Metode Gross Penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh yang dipotong Ditanggung Perusahaan (natura/Benefit in Kind)/ Metode net Penghasilan yang diterima karyawan utuh Tunjangan Pajak/ Metode Gross Up Perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar jumlah pajak terutang. Kelebihan/kekurangan? Prinsip taxable-deductible? Saat perusahaan rugi metode apa yang sebaiknya dipakai?
- 12. Metode Gross
- 13. Metode Net
- 14. Metode Gross Up Besarnya tunjangan pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus tertentu atau excell
- 15. Pilihan Transaksi Klausul kontrak kerja Ditanggung perusahaan atau diberikan tunjangan dengan gross up Biaya perjalanan dinas Tunjangan makan atau tunjangan makan bersama Tunjangan kesehatan atau fasilitas pengobatan dll
- 16. KLAUSUL KONTRAK Kontrak merupakan undang-undang bagi pihak- pihak yang melakukan kontrak (1388 ay (1) KUH Perdata) Klausul kontrak: - Net of tax atau gross atau gross up.. - tunjangan atau natura/kenikmatan?
- 17. Rekonsiliasi Fiskal Beda Waktu Beda Tetap o Beda tetap murni o Beda tetap karena tidak dipenuhi syarat-syarat khusus Koreksi karena PPh Final
- 19. HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK HAK : - Meminta Bukti pemotongan - Bukti pemotongan sebagai kredit pajak (angsuran pajak) yang telah dibayar KEWAJIBAN Melaporkan dalam SPT tahunan PPh Orng Pribadi (setiap tahun)
- 20. Tax Planning No. Jenis Pembayaran Obyek PPh 21 Biaya Perusahaan 1 Gaji, tunjangan, Bonus, THR, Gra.dll Ya Ya 2 Asuransi (kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa) yang dibayar perusahaan Ya Ya 3 Pembayaran langsung kepada dana pensiun, jamsostek berupa iuran pensiun, THT & JHT oleh perusahaan Tidak Ya 4 Bea siswa (kecuali kepada pemilik, komisaris, Direksi, pengurus) Tidak Ya 5 Pemberian dalam bentuk Natura/kenikmatan seperti mobil dinas, rumah dinas, termasuk PPh ditanggung perusahaan Tidak Tidak
- 21. Tax Planning No. Jenis Pembayaran PPh 21 PPh Badan Total Pajak 1 Pemberian bentuk Bea siswa (kecuali kepada pemilik, komisaris, Direksi, pengurus) daripada dlm bentuk bentuk tunjangan pendidikan Turun 5-30% tetap Turun 5-30% 2 Pemberian Natura : -Total PKP pegawai s.d. 50 jt -Total PKP pegawai 50-250 jt -Total PKP pegawai 250-500 jt -Total PKP pegawai diatas 500 jt Turun : 5% 15% 25% 30% Naik: 25% 25% 25% 25% Naik 20% Naik 10% 0% Turun 5% *)PKP (penghasila kena pajak) pegawai: gaji neto dikurangi PTKP
- 22. Tax Planning Bea siswa Apabila ada pegawai yang melakukan pendidikan dari pada diberikan dalam bentuk tunjangan, maka berikan dalam bentuk bea siswa karena bisa mengurangi PPh Badan tetapi bukan obyek PPh 21sehingga bisa menghemat jumlah pajak 5 30% tergantung jumlah Penghasilan kena pajak pegawai yang diberikan beasiswa tadi.
- 23. Tax Planning Pemberian Natura 1. Untuk pegawai dengan gaji s.d. 500 juta/th Jangan berikan bentuk natura karena tidak mengurangi biaya perusahaan shg dikenakan PPh badan lebih besar. 2. Untuk pegawai dengan gaji di atas 500 juta/th Berikan natura karena tarif tarif PPh badan lebih kecil dari PPh 21 (OP)