Analisispp no 55 tahun 2007
Download as rtf, pdf0 likes1,275 views
PP No. 55 tahun 2007 mengatur pengertian, fungsi, jenis, dan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan di sekolah umum dan lembaga keagamaan serta sanksi bagi pelanggaran. PP ini bertujuan memperkuat pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan dengan memberikan pengetahuan agama dan membentuk sikap serta keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. Kehadiran PP ini juga dipengaruhi ole
Analisispp no 55 tahun 2007
- 1. ANALISIS PP NO 55 TAHUN 2007 Kaidah-kaidah hukum di dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengatur pengertian, fungsi, jenis dan jenjang pendidikan agama dan keagamaan, pengelolaan dan penyelenggaraan, kurikulum dan sistem penilaian sebagai norma-norma yang harus ditaati dalam proses pelaksanaan pendidikan agama dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Dengan demikian terdapat sanksi administratif bagi yang menyimpang dari ketentuanketentuan tersebut. PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PP ini mengatur Pendidikan Agama di sekolah umum dan Pendidikan Keagamaan yaitu Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Adapun MI, MTs, dan MA bukan lagi kategori Pendidikan Keagamaan, tetapi pendidikan umum dibawah Mentri Agama. Dalam PP tersebut disebutkan bahwasanya Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Sedangkan Pendidikan Keagamaan ialah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Adapun fungsi dan tujuan dari Pendidikan Agama dan keagamaan sebagaimana dipaparkan dalam PP tersebut adalah sebagai berikut: fungsi Pendidikan Agama adalah membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, berkembangnya peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamlakan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaanya dalam iptek, sedangkan tujuan pendidikan agama adalah agar berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai- nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni.
- 2. Adapun Pendidikan Keagamaan mempunyai fungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama, dan bertujuan agar terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamamnya dan menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis. Penerapan PP 55 tahun 2007 akan membuat pesantren berada di simpang kepentingan antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama serta pemerintah daerah sebagai pemilik sah kewenangan atas penyelenggaraan pendidikan inilah yang diterjemahkan lebih lanjut PP 55 tahun 2007. Sistem pendidikan di pondok pesantren terbukti telah melahirkan format keilmuan yang multi dimensi yaitu ilmu pengetahuan agama, membangun kesadaran sosial dan karakter manusia sebagai hamba Allah. Atas dasar itu, maka dalam pengaturan PP No. 55 Tahun 2007 hendaknya memuat penegasan yang lebih kongkrit bukan saja terhadap masa depan pondok pesantren akan tetapi imbalan jasa yang patut di terima oleh pondok pesantren atas perannya dalam membina karakter bangsa. Kehadiran PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan. Regulasi ini menegaskan perlunya pendidikan yang memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya dan pentingnya pendidikan keagamaan dalam mempersiapkan peserta didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan agamanya. PP 55 2007, tidak lepas dari perjalanan panjang pasang surut keberpihakan kebijakan pemerintah dari masa ke masa. Melihat jauh ke belakang secara runut, undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) nomor 2 tahun 1989, memposisikan pendidikan keagamaan sebagai pendidikan luar sekolah (PLS) sama dengan pendidikan umum, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan
- 3. dan pendidikan kejuruan. Konsekwensi logis dari kebijakan itu, jelas menjadikan lembaga keagamaan tidak dapat perlakuan sejajar dari pemerintah, terutama dalam hal hak untuk mendapatkan anggaran. Pada penghujung 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Beleid itu mengukuhkan kebijakan pendidikan dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahwa pendidikan keagamaan adalah bagian integral sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini menjadi tonggak penting politik pendidikan yang menghapus diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta serta antara sekolah umum dan sekolah keagamaan. Alokasi anggaran pun, menurut Pasal 12 PP 55 tahun 2007, harus adil antara sekolah negeri dan swasta. Lahirnya PP 55 2007 ini, menurut pemakalah pribadi adalah bagian dari produk politik. Karena kebijakan apapun yang keluar dari pemerintah tidak bisa dilepaskan dari agenda dan kepentingan penguasa. Biasanya hubungan antara pendidikan dan politik bukan sekadar hubungan saling mempengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan. Pendidikan keagamaan dalam hal ini pesantren mempunyai potensi besaruntuk menjadi rebutan penguasa dan atau kelompok elit yang inginberkuasa. Selain simbol Islam yang melekat pada diri pesantren, juga karena kuantitas pesantren yang begitu banyak bertebaran di nusantara ini dengan basis masanya yang mudah diarahkan hanya dengan kekuatan pengaruh dan kharisma kiyainya. Kepentingan pengerahan massa ini, sesuai dengan konteks akan dilaksanakannya pemilihan saat itu, yaitu pemilihan langsung di setiap moment pemilihan apapun terutama pemilihan presiden. Mungkin saja bentuk pengayoman pemerintah melalui kebijakannya, berharap bisa dapat timbal balik jasa agar dapat dukungan dari kalangan penyelenggara pendidikan keagamaan terutama pesantren dan kiyainya. Dengan lahirnya PP 55 tahun 2007 ini minimal memunculkan opini di
- 4. tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah saat ini peduli terhadap pendidikan keagamaan untuk mengambil hati warga pesantren. Dengan kata lain dikeluarkannya PP 55 tahun 2007 ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan pendekatan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan warga pesantren, bisa jadi dioreintasikan untuk mencari dukungan massa dalam rangka memperkuat dan memperpanjang masa kepemiampinan penguasa. Dan hal ini terbukti ampuh dengan terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudoyono sebagai presiden negara kesatuan republik indonesi untuk kedua kalinya. Dalam PP No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama kita bisa melihat pada pasal 5 ayat 6 menyebutkan satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai dengan kebutuhan. Tetapi dalam tataran praktisnya ini sangat susah untuk kita temukan. Karena jam muatan lokal biasanya tidak diisi dengan pendidikan agama, melainkan diisi dengan bahasa daerah atau yang lainnya. Dan apabila iya itu dilaksanakan pada muatan lokal maka itupun hanya 2 jam pelajaran saja. Apakah ini cukup untuk menjadi peserta didik sesuai dengan PP tersebut. Jawabannya tentu tidak. Sedangkan porsi pendidikan umum di madrasah atau pesantren juga tidak kalah sedikitnya dengan porsi pendidikan agama di sekolah umum, ini juga sebagai indikasi bahwa semangat untuk mengembangkan pendidikan umum di sekolah berbasis agama tidak berkembang dengan baik.