![PPT_PENYIMPANGAN_PEMILU_2024_KEL.4[1].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pptpenyimpanganpemilu2024kel-240718223005-f28f19f5-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
Similar to Dinamika Pengawas TPS Dalam Pengawasan Pungut Hitung.pptx (20)
Recently uploaded (20)
Dinamika Pengawas TPS Dalam Pengawasan Pungut Hitung.pptx
- 1. Tokopresentasi.com Business Project Template 2021 Jaringan Demokrasi Indonesia Sumatera Utara DINAMIKA PENGAWAS TPS DALAM PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 Medan, 29 Okotober 2024
- 3. Pemilihan Kepala Daerah merupakan tuntutan akan demokratisasi di tingkat lokal agar rakyat di daerah dapat menentukan sendiri siapa yang memimpin mereka selama lima tahun. Melalui Pilkada secara langsung diharapkan dapat memunculkan peningkatan kualitas kesadaran politik/partisipasi, karena masyarakat diminta rasionalitasnya, kearifannya, kecerdasannya dan kepeduliannya untuk memilih siapa yang dianggap pantas untuk menjadi pemimpin mereka di tingkat Provinsi, Kabupaten atau pun Kota. Sesungguhnya pemegang kedaulatan tertinggi bukan pada elit, melainkan pada tangan rakyat. Guna menjamin demokrasi dan kedaulatan rakyat bisa berjalan dengan baik dalam setiap penyelenggaraan pemilu/pemilihan, selain penyelenggara pemilu yang bersifat teknis juga dibutuhkan lembaga pengawas untuk memastikan semuanya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. UU Pemilu menyebut lembaga tersebut bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang secara garis besar bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kita sering mengenal check and balance sebagai bentuk kontrol dan perimbangan dalam pelaksanaan tata pemerintahan. Kehadiran Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu sejatinya juga sebagai bentuk dari check and balance terhadap penyelenggara pemilu lainnya dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas menyelenggarakan teknis pemilihan umum. (Aditya Perdana dkk : 2019) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di Indonesia. Bawaslu lahir untuk mewakili kepentingan publik dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, memastikan proses berjalan sesuai aturan, dan mencegah serta menangani pelanggaran Pemilu/Pemilihan. LATAR BELAKANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
- 4. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak ditentukan melalui pilkada. UU tersebut mengatur, Gubernur DIY dijabat oleh Sultan atau Raja yang bertakhta di Keraton Yogyakarta, sedangkan Wakil Gubernur DIY dijabat oleh Adipati Paku Alam yang bertakhta. Pelaksanaan pilkada serentak telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU. "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024," atur Pasal 201 ayat (8).
- 5. Radian Syam dalam buku Pengawasan Pemilu (2020) : Pengawasan dapat dimengerti sebagai sebuah proses untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada. Dengan demikian, wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto. Tujuan pengawasan memastikan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam pengawasan perlu diketahui siapa yang melakukan dan melakukan apa; siapa yang bertanggungjawab dan kepada bertanggungjawab kepada siapa; siapa yang berinteraksi dan berinteraksi dengan siapa; pola komunikasi yang bagaimana yang berlaku di dalam organisasi; dan jaringan informasi apa yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh para anggota organisasi yang bersangkutan.
- 6. Pengawas TPS adalah petugas pengawas yang bekerja di wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara. PTPS merupakan ujung tombak pengawasan yang akan memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai aturan. Pasal 1 Perbawaslu 6/2024 Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa Pasal 7 Perbawaslu 6/20204 1. Pengawas TPS melaksanakan Pengawasan terhadap: a. Persiapan pemungutan suara; b. Pelaksanaan pemunutan suara; c. Persiapan penghitungan suara; dan d. Pelaksananaan penghitungan suara. 2. Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap lingkup pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Panwaslu Kecamatan dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
- 8. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh PTPS Fokus Pengawasan Potensi Pelanggaran Distribusi Formulir Pemberitahuan Memilih Terdapat pemilih terdaftar belum menerima Surat Pemberitahuan Memilih Pendirian TPS Lokasi yang direncanakan sebagai Tempat Pemungutan Suara tidak sesuai Ketersediaan Logistik Pemungutan Suara KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Kotak Suara yang diterima oleh KPPS dalam kondisi terbuka Keterbukaan Informasi Daftar Pemilih DPT tidak terpasang di sekitar TPS Informasi tentang daftar pasangan calon tidak terpasang di sekitar TPS Prosedur Pemungutan Suara Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 WIB
- 9. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh PTPS Fokus Pengawasan Potensi Pelanggaran Kesesuaian Data Hasil Penghitungan Suara Perbedaan data surat suara yang digunakan dengan daftar hadir pemilih Perbedaan data hasil penghitungan dengan penulisan hasil penghitungan Salinan Hasil Penghitungan Suara Saksi/PTPS tidak diberikan salinan hasil penghitungan suara oleh KPPS Aplikasi SIREKAP KPPS tidak menggunakan Aplikasi SIREKAP Penyerahan Kotak Suara KPPS tidak menyerahkan kotak suara kepada PPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara Terdapat pembukaan kotak suara pada saat penyerahan ke PPS
- 15. Penyelesaian Keberatan Pasal 43 (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS. Pasal 44 Keberatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS.
- 17. Pasal 178G UU 10/2016 Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 18. KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN PARTISPATIF Sebagai Voters Sebagai Observers Sebagai Judges o Akses informasi tentang prosedur penyelenggaraan pemilu; o Akses informasi tentang profil peserta pemilu; o Hak untuk memberikan suara. o Hak untuk diakui keberadaan dan perannya dalam memantau pemilu; o Hak untuk menyampaikan temuan/ laporan dan memberi saran/ masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu. Masyarakat memiliki hak untuk menjalankan perannya sebagai hakim dalam menilai penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut sekaligus menjadi preferensinya dalam menentukan pilihan di dalam bilik suara. PERAN MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN Tahapan Sebelum Pungut Hitung o Pastikan nama anda dan keluarga terdaftar sebagai pemilih; o Awasi dan laporkan jika ada pemilih yang belum terdaftar. Tahapan Pungut Hitung o Dokumentasi proses pemungutan dan penghitungan suara; o Awasi dan laporkan jika ada pelanggaran/ manipulasi hasil penghitungan suara. BENTUK PARTISIPASI PENGAWASAN MASYARAKAT
- 19. PTPS sebagai Garda Terdepan Pengawasan Pengawas TPS berperan besar dalam memastikan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara jujur, adil, dan sesuai aturan. Dibtuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas Pengawas TPS untuk mengahdapi tantangan/permasalahan di lapangan. Pengawasan Partisipastif oleh Masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemilihan. Edukasi/sosialisasi kepada masyarakat perlu diperluas untuk memaksimalkan partisipasi. Optimalisasi Teknologi dalam Pengawasan Penggunaan aplikasi atau platform digital untuk melaporkan pelanggaran akan mempermudah deteksi dini/penanganan pelanggaran. Perlu dipastikan adanya mekanisme pelaporan yang cepat dan responsif untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran demi menjaga integritas proses pemilihan. REKOMENDASI DAN KESIMPULAN
- 20. Tokopresentasi.com Business Project Template 2021 Politik bukanlah semata-mata perebutan kekuasaan bagi partainya masing-masing, bukan persaingan untuk menonjolkan ideologinya sendiri-sendiri tetapi politik untuk menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi Indonesia." - Ir. Soekarno
- 21. Tokopresentasi.com Business Project Template 2021 TERIMA KASIH Jaringan Demokrasi Indonesia Sumatera Utara