Dokumen tersebut membahas tentang definisi undang-undang dan jenis-jenisnya, termasuk undang-undang awam dan persendirian, serta sumber-sumber undang-undang seperti undang-undang bertulis dan tidak bertulis. Jenis-jenis undang-undang bertulis yang dijelaskan adalah perlembagaan, akta, enakmen, perundangan kecil, sedangkan undang-undang tidak bertulis meliputi undang-undang Inggeris, syariah
Dokumen tersebut membahas perbandingan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, perbandingan sistem monarki dan republik, serta perbedaan sistem hukum Anglo-Saxon dan Common Law. Secara khusus membahas perubahan kedudukan lembaga-lembaga negara seperti presiden, MPR, DPR, MA, dan BPK akibat amandemen UUD 1945.
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahCha-cha Taulanys
油
Analisis standar kompetensi pendidikan kewarganegaraan SD kelas V semester 1 membahas pengertian dan pentingnya memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Dokumen ini menjelaskan konsep, ciri-ciri, manfaat, dan contoh peraturan perundang-undangan serta nilai moral yang mendasarinya.
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Masing-masing lembaga memiliki peran dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, jenis, hierarki, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan memiliki dua pengertian yaitu proses pembentukan dan hasilnya. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Proses pembentukannya melibatkan berbagai lembaga neg
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan di Indonesia, termasuk jenis-jenis peradilan seperti peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara serta pengaturan dan fungsi lembaga peradilan di bawahnya seperti pengadilan tinggi, negeri, agama, dan lainnya.
Peraturan perundang-undangan membahas hakikat hukum, tujuan hukum, wilayah hukum, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, serta penyusunan dan unsur-unsur peraturan perundang-undangan."
Peradilan di Indonesia terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum membawahi pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding. Mahkamah Agung berada di puncak sistem peradilan sebagai pengadilan kasasi.
Sistem peradilan nasional terdiri dari lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Negeri, dan lainnya. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman demi tercapainya keadilan berdasarkan hukum di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas pengertian hukum dan unsur-unsur, ciri-ciri, serta penggolongan hukum berdasarkan wilayah, bentuk, sumber, dan waktu berlakunya.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasana, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Dokumen tersebut membahas lima lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan beserta kewenangan masing-masing lembaga.
Dokumen tersebut membahas tentang peradilan di Indonesia. Terdapat beberapa lembaga peradilan seperti peradilan umum, peradilan khusus, Mahkamah Konstitusi, dan peradilan militer yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menegakkan hukum.
Ppkn kelas viii hakikat dan prinsip peraturan perundang undanganAlImamIslamicSchool
油
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia, diikuti oleh ketetapan MPR, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan sepert
Sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, hingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Dokumen ini juga menjelaskan peranan dan fungsi masing-masing lembaga peradilan tersebut."
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat 3 poin utama:
1. Sejarah perlunya peradilan administrasi di Indonesia karena sistem peradilan masa kerajaan belum terstruktur dan baru terbentuk secara resmi pada tahun 1986.
2. Sengketa hasil pemilu ditangani oleh MK sedangkan sengketa proses pemilu oleh Bawaslu dan PTUN.
3. Unsur-unsur sengketa TUN antara lain penetapan tertulis oleh pej
Lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Masing-masing lembaga memiliki peran dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, jenis, hierarki, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan memiliki dua pengertian yaitu proses pembentukan dan hasilnya. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Proses pembentukannya melibatkan berbagai lembaga neg
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan di Indonesia, termasuk jenis-jenis peradilan seperti peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara serta pengaturan dan fungsi lembaga peradilan di bawahnya seperti pengadilan tinggi, negeri, agama, dan lainnya.
Peraturan perundang-undangan membahas hakikat hukum, tujuan hukum, wilayah hukum, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, serta penyusunan dan unsur-unsur peraturan perundang-undangan."
Peradilan di Indonesia terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum membawahi pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding. Mahkamah Agung berada di puncak sistem peradilan sebagai pengadilan kasasi.
Sistem peradilan nasional terdiri dari lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Negeri, dan lainnya. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman demi tercapainya keadilan berdasarkan hukum di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas pengertian hukum dan unsur-unsur, ciri-ciri, serta penggolongan hukum berdasarkan wilayah, bentuk, sumber, dan waktu berlakunya.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasana, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Dokumen tersebut membahas lima lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan beserta kewenangan masing-masing lembaga.
Dokumen tersebut membahas tentang peradilan di Indonesia. Terdapat beberapa lembaga peradilan seperti peradilan umum, peradilan khusus, Mahkamah Konstitusi, dan peradilan militer yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menegakkan hukum.
Ppkn kelas viii hakikat dan prinsip peraturan perundang undanganAlImamIslamicSchool
油
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia, diikuti oleh ketetapan MPR, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan sepert
Sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, hingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Dokumen ini juga menjelaskan peranan dan fungsi masing-masing lembaga peradilan tersebut."
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat 3 poin utama:
1. Sejarah perlunya peradilan administrasi di Indonesia karena sistem peradilan masa kerajaan belum terstruktur dan baru terbentuk secara resmi pada tahun 1986.
2. Sengketa hasil pemilu ditangani oleh MK sedangkan sengketa proses pemilu oleh Bawaslu dan PTUN.
3. Unsur-unsur sengketa TUN antara lain penetapan tertulis oleh pej
Ppkn mengupas penyelenggaraan kekuasaan negarawiwikmiraldy
油
Dokumen tersebut membahas sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Secara horizontal, kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter yang dijalankan oleh lembaga-lembaga seperti DPR, Presiden, MA, BPK, dan Bank Indonesia. Secara vertikal, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi.
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukumadeasuharja
油
Dokumen tersebut merupakan kata pengantar untuk makalah yang membahas tentang Peradilan Administrasi Negara (PTUN) dan implementasinya dalam penegakan hukum. Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulisan makalah ini.
Tinjauan yuridis dan peran Peradilan Administrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik diuraikan dalam makalah ini. Peradilan Administrasi diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 dan bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan aparat negara yang melanggar hukum serta menjaga keseimbangan kepentingan umum dan perseorangan. Peradilan Administrasi berperan penting dalam pemerintahan yang baik dengan mengontrol tindakan
Dokumen tersebut membahas sejarah konstitusi Indonesia mulai dari latar belakang konstitusi, jenis-jenis kekuasaan negara yang diatur dalam konstitusi, prosedur perubahan konstitusi menurut beberapa ahli hukum, serta perjalanan sejarah perubahan UUD 1945 di Indonesia yang telah mengalami beberapa kali amandemen.
Doktrin pengasingan kuasa di bawah perlembagaan negeri kelantan
1. Doktrin Pengasingan Kuasa Di Bawah Perlembagaan Negeri Kelantan
Doktrin Pengasingan Kuasa dan konsep 'Check & Balance' (Kawalan dan Imbangan) yang
tertanam kukuh dalam semangat Perlembagaan Persekutuan juga nampaknya berdiri kukuh
dalam Perlembagaan Negeri Kelantan. Sememangnya mengikut Konsep Federalism, apa-apa
yang terkandung dalam Perlembagaan Negeri-Negeri mestilah selaras dengan Perlembagaan
Persekutuan.
Di bawah Perlembagaan Negeri Kelantan, kuasa legislatif ada ditentukan dalam Perkara 28
(XXVIU) yang berbunyi:
'Legislatif Negeri akan terdiri dari Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kelantan, dan satu
Dewan yang dikenali sebagai Dewan Negeri (Legislative Assembly) '
Pada masa kini 'Dewan Negeri' mempunyai 43 ahlli yang dipilih.
Kuasa badan perundangan Negeri Kelantan adalah untuk mengubal undang-undang yang mana
dijalankan dengan mengadakan Rang Undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negeri
dengan persetujuan Duli Tuanku Sultan Kelantan. (perkara 39 - XXXIX). Walaubagaimanapun
pihak legislatif di negeri-negeri terinasuk negeri Kelantan ini hanya boleh mengubal apa-apa
undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang disebut dalam Senarai Negeri (Senarai
Kedua - Jadual Kesembilan) atau mana-mana perkara Senarai Bersama,
Seperkara lagi menurut Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan, jika mana-mana undang-undang
Negeri adalah berlawanan dengan sesuatu undang-undang Persekutuan, maka undang-undang
Persekutuan itu hendaklah dipakai dan undang-undang Negeri itu hendaklah terbatal, setakat
mana ianya berlawanan........ Ini merupakan langkah kawalan dan imbangan dan ciri penting
yang mengawal hubungan baik antara negeri-negeri dengan Persekutuan di bawah konsep
Federalism.
Kuasa badan Eksekutif di bawah Perlembagaan Negeri Kelantan pula ada diperuntukan di bawah
Perkara 10 (X) yang berbunyi:-
'Kuasa eksekutif Negeri akan terletak pada Ke Bawah Duli Tuanku Sultan Kelantan tetapi
fungsi-fungsi eksekutif boleh menurut undang-undang dijalankan oleh orang-orang lain atau
pihak berkuasa lain.'
Semua kuasa eksekutif kerajaan Negeri Kelantan ini mesti dijalankan atas nama Ke bawah Duli
Tuanku Sultan Kelantan.
Kuasa eksekutif ini bukanlah tanpa kawalan dan imbangan. Ini dapat ditafsirkan jika dilihat
Perkara 7 (VII) Perlembagaan Negeri Kelantan yang berbunyi inte alia:
'Ke Bawah Duli Tuan Sultan mesti bertindak terhadap semua rakyatnya dan semua orang
bermestautin dalam keadaan yang adil memerintah mengikut undang-undang..........'
2. Peruntukan ini dilihat sebagai juga terpakai bagi semua perkara pentadbiran yang dijalankan oleh
pihak eksekutif termasuk urusan-urusan yang dijalankan oleh ahli-ahli Exco Kerajaan Negeri dan
pegawai-pegawai dan agensi-agensi di bawahnya.
Di bawah Perlembagaan Negeri Kelantan, Negeri hanya ada bidang kuasa Syariah sahaja. Lain-
lain undang-undang, acara sivil dan jenayah dan pentadbiran keadilan adalah dalam bidang kuasa
Kerajaan Persekutuan.
Di negeri Kelantan ini, agama resminya adalah agama Islam sebagaimana yang termaktub dalam
Perkara 5 (V) Perlembagaan Negeri tetapi lain-lain agama masih boleh dipraktikkan secara aman
oleh orang-orang beragama lain.
Ketua agama adalah Duli Tuanku Sultan Kelantan dan Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat
Melayu akan bertindak memberi bantuan dan nasihat kepada Duli Tuanku menurut undang-
undang.
Walaupun di Negeri Kelantan ini nampaknya Duli Tuanku mengetuai ketiga-tiga cabang
pemerintahan yakni eksekutif, legislatif dan kehakiman. Tapi tidaklah bermakna pemusatan
kuasa itu dijalankan dengan sewenang-wenangnya. Perlembagaan Negeri Kelantan adalah jelas
menetapkan pengasingan kuasa dengan cirinya yang tersendiri dan kawalan dan imbangan kuasa
itu tetap berada di sisi sentiasa. Ini dapat dilihat dari Perkara 128 (1) Perlembagaan Persekutuan
yang inte alia menyebut:-
' Mahkamah Persekutuan...... mempunyai bidang kuasa untuk menentukan mengikut peraturan-
peraturan mahkamah .... apa-apa persoalan sama ada undang-undang yang dibuat oleh Parlimen
atau pihak Legislative Negeri sebagai tidak sah kerana ia membuat peruntukan mengenai perkara
yang Parlimen atau Lagislatif Negeri tidak ada kuasa membuatnya'.
Misalnya dalam kes Assa Singh vs Menteri Besar Johor (1969) 1 M.L.J. 30 kesahihan 'Restricted
Residence Enactmen', yang memberi kuasa drastik kepada pihak Eksekutif untuk membuang
negeri mana-mana orang ke lain-lain bahagian/negeri di Persekutuan telah dipersoalkan kerana
dikatakan bertentangan dengan Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan.
Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa Enakmen itu adalah batal.
Dalam Kes Kerajaan Malaysia vs Kerajaan Negeri Kelantan, (1968) 1. M.L.J. 129, isu yang
timbul adalah sama ada pembayaran oleh 'Timbermine Industrial Corp. Ltd' kepada Kerajaan
Negeri Kelantan (pihak eksekutif) di bawah fasal 2 dan 8 perjanjian antara kedua-dua pihak itu
merupakan satu pelanggaran kepada peruntukan Perkara 111(2) Perlembagaan Persekutuan.
Persoalan ini telah dibawa ke Mahkamah Persekutuan yang memutuskan tidak berlaku
perlanggaran kepada Perkara 111(2) Perlembagaan Persekutuan kerana pembayaran itu tidak
berbentuk pinjaman kerana tidak timbul soal membayar balik oleh Kerajaan Negeri kepada
syarikat itu.