More Related Content
Similar to GP2SP - Bu Kabid (2).pptx (20)
More from LastriMarga (9)
GP2SP - Bu Kabid (2).pptx
- 1. GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF (GP2SP) DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT Sulastri, SKM. Kepala Bidang KesehatanMasyarakat Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat 22 JUNI 2023
- 2. DASAR PELAKSANAAN Gerakan Pekerja Wanita Sehat Produktif (GPWSP) merupakan suatu Gerakan Nasional yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Tri Sutrisno pada tanggal 14 November 1996 GPWSP direvitalisasi menjadi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)
- 3. LANDASAN HUKUM Undang-Undang No.1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang No.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang Kesehatan Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No 48/Men.PP/XII/2008, Nomor Per.27/Men/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Kerja di Tempat Kerja. Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan tentang Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produkstif (GP2SP) No HK.03.01/MENKES/31/2017, No. 119/207A/SJ, No.1/KB/MEN/1/2017, No. 1/MPPPA/1/2017
- 4. GP2SP KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA : KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN : KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK APINDO KSPSI DICANANGKAN PADA 13 NOVEMBER 2012 DI JAKARTA
- 5. Merupakan upaya dari Pemerintah, masyarakat maupun pengusaha untuk menggalang kesadaran dan peran guna meningkatkan kepedulian dalam upaya memperbaiki kesehatan pekerja perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas. GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF (GP2SP)
- 6. Tujuan Meningkatnya Sumber daya pekerja Perempuan yang sehat dan produktif melalui peningkatan upaya kesehatan. TUJUAN
- 7. SASARAN SASARAN LANGSUNG : Seluruh Pekerja perempuan (semua skala usaha) Pengusaha/pengelola/pengurus SASARAN ANTARA : Pejabat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan kabupaten/kota BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan APINDO, Serikat Pekerja, serikat buruh PELAKSANA LAPANGAN; Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat; Pos UKK, Posbindu institusi, Posyandu Gotong Royong
- 8. KEBIJAKAN 1. Mewujudkan komitmen antar instansi terkait & semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan GP2SP 2. Mendorong pengusaha untuk melaksanakan GP2SP dalam upaya meningkatkan kesehatan pekerja perempuan agar sehat dan produktif 3. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan GP2SP 4. Meningkatkan pemberdayaan pekerja untuk berperan aktif dalam GP2SP
- 9. STRATEGI Meningkatkan Advokasi dan sosialisasi GP2SP secara berjenjang dengan melibatkan pemangku kepentingan secara terpadu Mengembangkan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) melalui media cetak dan elektronik Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta pengusaha dalam melaksanakan GP2SP di lingkungan perusahaan melalui dukungan sumberdaya Meningkatkan pemantauan dan evaluasi melalui keterpaduan dengan pihak terkait
- 10. Perempuan maupun laki-laki yang bekerja sering terpajan berbagai risiko yang berpotensi mengancam kesehatan. Banyak pekerjaan laki-laki dikerjakan perempuan Di beberapa industri banyak sekali menyerap tenaga kerja perempuan. Perempuan bekerja pada dengan upah rendah, berisiko terpajan bahan yang berbahaya, pada umumnya mempunyai beban kerja ganda akan berdampak pada kesehatan MASALAH KESEHATAN PEKERJA PEREMPUAN
- 11. FAKTOR RISIKO KESEHATAN PEKERJA PEREMPUAN Ada beberapa hal yg menyebabkan perempuan mempunyai potensi risiko lebih besar daripada laki-laki : 1. Adanya perbedaan anatomis 2. mengalami siklus haid, kehamilan, menyusui 3. Perlakuan terhadap pekerja perempuan berbeda 4. Peran ganda 5. Sering mengalami pelecehan seksual maupun kekerasan dalam pekerjaan
- 12. ISU PEKERJA PEREMPUAN Beberapa industri banyak menyerap pekerja perempuan. Waktu kerja 8 jam menyebabkan kurangnya akses ke pelayanan kesehatan Design dan kondisi lingkungan kerja masih bersifat umum (belum berorientasi gender) Tidak mempunyai waktu/kesempatan untuk menyusui/ memerah ASI Secara anatomis lebih rentan terkena penyakit akibat kerja/kecelakaan kerja haid, hamil, menyusui dll Cuti haid ? Perlakuan terhadap pekerja perempuan berbeda di upah rendah, berisiko terpajan bahan yang berbahaya, mempunyai beban kerja ganda, pelecehan seksual dan kekerasan dalam pekerjaan
- 13. MASALAH KESEHATAN PEKERJA PEREMPUAN
- 14. MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI PADA PEKERJA PEREMPUAN Masalah kesehatan reproduksi pada pekerja meningkat Beberapa penelitian di Indonesia: Gangguan daur haid pada pekerja tertentu Prevalensi Anemia tinggi Abortus spontan lebih tinggi Risiko abortus dengan pajanan pestisida meningkat
- 15. PELAKSANAAN GP2SP PERSIAPAN a. Membentuk Tim GP2SP b. Advokasi dan sosialisasi /Seminar/lokakakrya c. Pelatihan PELAKSANAAN a. Peningkatan Status Gizi Pekerja Perempuan Pemberian Obat Gizi (Tablet Tambah Darah, Pemenuhan Kecukupan Gizi Selama Waktu Kerja) b. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sebelum Hamil , Hamil, Bersalin c. Peningkatan Pemberian Asi Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja Setiap tempat kerja harus menyediakan Ruang Asi dan fasilitasnya d. Penyediaan Makanan Melalui Kantin Sehat PEMBINAAN Pembinaan Terpadu, Pembinaan Teknis, Pemberian penghargaan
- 16. TIM GP2SP Tim dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi, Kab/kota dan Perusahaan Tim Terdiri dari : Unsur Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Lembaga/asosiasi, dll) Pengusaha Serikat Pekerja/serikat buruh
- 17. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Menyusun dan menyebarluaskan Surat edaran, aspek legalitas Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaan GP2SP di Prov dan kab/kota Mengkoordinir SKPD/OPD dalam mendorong dan melaksanakan program GP2SP Melakukan advokasi dan sosialisasi program GP2SP kepada pemerintah daerah
- 18. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 2. KEMENTERIAN KESEHATAN Menyusun bahan KIE untuk GP2SP Mengkoordinir pelaksanaan program GP2SP Melakukan Advokasi dan Sosialisasi program GP2SP Melakukan TOT bagi petugas di Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang program GP2SP Melakukan pelatihan bagi petugas kesehatan perusahaan tentang Program GP2SP Menyediakan, menyebarluaskan bahan-bahan KIE tentang Program GP2SP Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi program GP2SP
- 19. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 3. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada sektor terkait, pemerintah daerah dan lembaga masyarakat tentang program GP2SP Menyusun media KIE tentang GP2SP Memfasilitasi terbentuknya sarana program GP2SP
- 20. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 4. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Mendorong pengusaha/pengurus, serikat pekerja/serikat buruh mengintegrasikan program GP2SP dalam peraturan perusahaan atau PKB Memfasilitasi Program GP2SP di tempat kerja Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program GP2SP sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.
- 21. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 5. BPJS KETENAGAKERJAAN, BPJS KESEHATAN DAN ATAU ASURANSI LAIN Menyediakan suplemen gizi, obat-obatan dan peralatan konseling untuk pelaksanaan kegiatan GP2SP Memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja perempuan yang meliputi : a. Pemeriksaan kesehatan berkala b. Pemeriksaan kehamilan/ANC c. KB d. Jaminan persalinan di fasilitas kesehatan e. Post Natal Care
- 22. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 6. APINDO Mendorong dan memotivasi pengusaha dalam pelaksanaan program GP2SP Membantu memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan program GP2SP Mensosialisasikan program GP2SP bersama tim terkait kepada pengusaha Bersama dengan serikat pekerja/serikat buruh membuat PKB untuk melaksanakan program GP2SP Mendukung pelaksanaan pemberian penghargaan bagi perusahaan yang telah berhasil melaksanakan program GP2SP
- 23. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 7. SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH Bersama tim mensosialisasikan program GP2SP kepada pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh Bersama pengusaha membuat PKB untuk melaksanakan kegiatan GP2SP
- 24. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 8. PEMERINTAH PROVINSI Melakukan TOT bagi petugas Kab/kota tentang kegiatan GP2SP Penyediaan dan penyerluasan data dan informasi Dukungan sumberdaya untk pelaksanaan GP2SP Pembinaan dan pengawasan GP2SP 9. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kegiatan GP2SP Menggerakkan dan menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan GP2SP Melaksanakan kegiatan GP2SP yang telah disepakati bersama
- 25. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 10. PERUSAHAAN Komitmen untuk melaksanakan program GP2SP Malakukan sosialisasi program GP2SP kepada pekerja/buruh Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program GP2SP Membina dan mendorong mitra kerja di lingkungannya, agar pelaksanaan program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) berjalan dengan baik. Melaksanakan Program GP2SP Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program GP2SP di perusahaan Penyampaian laporan secara berkala (6 bulan sekali) hasil pelaksanaan program GP2SP kepada Tim kabupaten/kota
- 26. PENUTUP Pekerja perempuan di Indonesia mempunyai berbagai permasalahan termasuk permasalahan kesehatan yang perlu mendapat perhatian. GP2SP merupakan suatu upaya peningkatan kesehatan dan produktifitas bagi pekerja perempuan di Indonesia. Perlu dukungan pemerintah dan perusahaan dalam pelaksanaan GP2SP agar pekerja perempuan tetap sehat dan produktif.
- 29. Roda kereta berbahan timah Bergerak cepat ke Yordania Memang wanita dipandang lemah Tapi bisa hancurkan dunia.