Hukum perdata
Download as pptx, pdf2 likes8,165 views
Dokumen tersebut merupakan materi perkuliahan tentang Hukum Perdata yang membahas pengertian, sejarah, dan sistematika Hukum Perdata. Secara ringkas, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antarperorangan, berdasarkan asal usulnya dari zaman kolonial Belanda, dan terdiri atas empat buku yang membahas tentang orang, benda, perikatan, dan pembuktian.
1 of 10
Downloaded 226 times
Ad
Recommended
Hukum perdata
Hukum perdataAnnisa Fitria SH MH M.kn
油
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, keHukum tata negara
Hukum tata negaraRima Kurniasih
油
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.hukum Adat
hukum AdatSigit Riono
油
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. DokumenPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
油
Dokumen ini membahas dua kasus hukum perdata internasional, yaitu kasus Babcock vs. Jackson yang melibatkan kecelakaan di Ontario, di mana hukum New York yang berlaku karena kepentingan New York lebih besar, dan kasus Gianni Versace S.p.A melawan Sutardjo Jono terkait pelanggaran merek di Indonesia, di mana hukum Indonesia berlaku berdasarkan tempat pelanggaran terjadi. Dalam kedua kasus, titik taut primer dan sekunder ditentukan berdasarkan faktor-faktor hukum dan kewarganegaraan yang berbeda. Keduanya menunjukkan bagaimana peraturan hukum internasional diterapkan dalam konteks yang berbeda.Hukum agraria
Hukum agraria Annisa Fitria SH MH M.kn
油
Dokumen ini membahas pengertian agraria dalam berbagai perspektif, mencakup arti luas yang melibatkan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam, serta definisi hukum agraria yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alam. Hukum agraria di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak tanah dan menyusun hukum agraria nasional secara sistematis. Konsep agraria dan hukum tanah penting untuk pemahaman dan pengaturan penggunaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia.hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainRatri nia
油
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu hukum pidana dengan ilmu-ilmu lain seperti logika, psikologi, psikiatri forensik, filsafat, sosiologi, politik, kriminalistik, dan kriminologi. Hubungan tersebut berkaitan dengan proses pembuktian, penyelidikan perilaku manusia, analisis hukum pidana, penyebab terjadinya kejahatan, dan pengumpulan data kejahatan.Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Muhamad Yogi
油
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, meliputi pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, azas-azas, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Dibahas pula syarat-syarat, larangan, pelaksanaan, pembatalan, dan akibat-akibat hukum perkawinan.Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
油
Dokumen tersebut membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk mengatur masalah-masalah yang tidak bersifat domestik. Terdapat berbagai jenis yurisdiksi seperti yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudisial, personal, kebendaan, kriminal, sipil, berdasarkan ruang seperti teritorial, quasi-teritorial, ekstra-teritorial, universalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalVallen Hoven
油
Pengakuan merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan sebagai subjek hukum internasional. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto dan de jure, serta berbagai teori seperti teori deklaratoir, konstitutif, dan pemisah. Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun tersirat, dan umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
油
Dokumen ini membahas hukum acara perdata, termasuk fungsi dan tujuannya dalam mengatur penanganan perkara dan menjaga hukum perdata materiil. Sumber hukum acara perdata dibagi menjadi sumber hukum material dan formal, dengan rincian tentang berbagai jenis sumber, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berbagai peraturan dan undang-undang yang menjadi dasar hukum acara perdata juga dicantumkan.Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Annisa Fitria SH MH M.kn
油
Dokumen ini membahas hukum agraria nasional Indonesia, dengan penekanan pada konsepsi hukum tanah yang berlandaskan pada hukum adat dan prinsip komunalistik religius. Terdapat berbagai asas penting seperti nasionalitas, hak menguasai negara, pengakuan hak ulayat, dan fungsi sosial tanah, yang semuanya bertujuan untuk mengatur penggunaan dan penguasaan tanah secara adil dan berkelanjutan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan tonggak penting yang mengakhiri dualisme hukum pertanahan dan menetapkan hukum agraria yang bersifat unifikasi di Indonesia.Hukum dagang
Hukum dagangEga Jalaludin
油
Dokumen ini membahas berbagai aspek hukum perdagangan, termasuk kedudukan dan pengertian hukum dagang, perusahaan dan tanggung jawab pengusaha, serta jenis-jenis badan usaha seperti perseroan terbatas, koperasi, dan badan usaha milik negara. Selain itu, dijelaskan pula tentang kewajiban dan hak pengusaha serta mekanisme likuidasi dan pembubaran perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukum juga diuraikan dalam konteks ekonomi dan interaksi sosial, mencakup norma hukum dan perikatan antar individu.SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANVallen Hoven
油
Dokumen ini membahas tentang sanksi administrasi negara, termasuk pentingnya penegakan hukum administrasi dan peran pengawasan serta penerapan sanksi oleh pemerintah. Terdapat berbagai jenis sanksi administrasi, seperti sanksi reparatoir dan punitif, serta perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana. Selain itu, dokumen ini menjelaskan prosedur penerapan sanksi administrasi dan perlunya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAANFair Nurfachrizi
油
Dokumen ini membahas tentang jual beli perusahaan atau 'handelskoop' yang mencakup pengertian, proses, dan syarat-syarat yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam jual beli perusahaan, penyerahan barang dan pembayaran dilakukan dengan berbagai cara yang diatur dalam perjanjian, termasuk syarat penyerahan dan dokumen terkait untuk memastikan kepastian hukum. Selain itu, dokumen juga menjelaskan sistem pembayaran yang umum digunakan dalam transaksi internasional seperti pembayaran dimuka, letter of credit, dan konsinyasi.Hukum lingkungan
Hukum lingkunganIko Matussuniah
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ekologi, ekosistem, dan berbagai istilah terkait lingkungan hidup seperti pencemaran, kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pentingnya tata kelola lingkungan dalam industri.Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraSiti Sahati
油
Organisasi administrasi negara adalah lembaga yang dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintahan dengan karakteristik seperti tidak diatur dalam undang-undang secara konkret dan berfungsi untuk memberikan pelayanan publik. Tujuannya mencakup pembagian tugas, batasan kewenangan, dan memudahkan pengawasan serta koordinasi. Perbedaan antara organisasi negara dan organisasi administrasi negara terletak pada struktur dan fungsinya, di mana organisasi administrasi negara berada di bawah eksekutif.Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas hukum administrasi negara dan peran pentingnya dalam mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat. Terdapat perbedaan antara hukum tata usaha negara dan hukum administrasi publik serta penjelasan tentang sumber dan bentuk norma hukum. Selain itu, dokumen ini juga menguraikan konsep-konsep dasar seperti prinsip negara hukum dan diskresi dalam pengambilan keputusan pemerintah.Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
油
Dokumen ini menjelaskan tentang sumber hukum internasional, termasuk definisi hukum internasional, jenis-jenis perjanjian internasional, dan proses pembuatannya. Sumber hukum diinformasikan sebagai primer dan sekunder, dengan penekanan pada pentingnya perjanjian internasional dalam menciptakan hak dan kewajiban. Selain itu, dokumen ini juga mengulas mengenai kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab.Hukum Perdata
Hukum Perdata Annisa Fitria SH MH M.kn
油
Dokumen ini membahas hukum benda atau hukum kebendaan yang mengatur hubungan hukum antara individu dan benda, termasuk pengertian, klasifikasi, dan hak-hak yang terkait dengan benda. Hukum benda diatur dalam KUHPerdata dan termasuk aturan tentang hak atas benda berwujud dan tidak berwujud serta pembagian berbagai jenis benda. Hak kebendaan adalah hak absolut atas benda yang memberikan kekuasaan langsung kepada pemiliknya dan dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga.Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
油
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.teori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologiTaufikkurrahman Taufikkurrahman
油
Teori dan madzhab kriminologi memberikan penjelasan tentang penyebab kejahatan melalui berbagai perspektif seperti sosial, individu, lingkungan, dan spiritual. Lima teori utama kriminologi mencakup teori asosiasi, anomi, kontrol sosial, labeling, dan tegang yang menjelaskan pengaruh lingkungan sosial dan ketegangan dalam masyarakat terhadap perilaku kriminal. Sementara empat madzhab kriminologi yakni antropologi, lingkunSistem hukum
Sistem hukumMuhammad Fahroly
油
Dokumen ini membahas hakikat dan karakteristik hukum di Indonesia, mencakup sistem hukum, pembentukan hukum, serta perkembangan hukum selama berbagai periode sejarah. Pancasila diakui sebagai dasar negara dan sumber hukum yang memandu sistem hukum nasional untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Terdapat pluralisme hukum yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Eropa yang dialami masyarakat Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini.pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumRifa Ramadhani
油
Dokumen ini membahas pengertian, tujuan, dan jenis-jenis hukum di Indonesia. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan memberikan kepastian hukum dan pelaksanaan melalui pengadilan, serta dibagi menjadi hukum publik dan privat. Selain itu, terdapat berbagai pembagian hukum berdasarkan sumber, bentuk, tempat, waktu, cara mempertahankan, sifat, wujud, dan isi.Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
油
Dokumen ini menguraikan hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mencakup kewenangan, proses permohonan, dan jenis pengujian undang-undang yang dapat dilakukan. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan kuasa hukum yang ada, dengan persidangan terbuka untuk umum. Proses pengujian melibatkan beberapa pihak, termasuk pemohon yang merasa dirugikan oleh undang-undang yang berlaku.Bab 8 teori pemidanaan
Bab 8 teori pemidanaanNuelimmanuel22
油
Dokumen ini membahas tiga golongan teori pemidananan menurut Ardi Ferdian: teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan), dan teori gabungan. Teori absolut menekankan pada pembalasan kejahatan sebagai keadilan Tuhan, sedangkan teori relatif berfokus pada pencegahan kejahatan, dan teori gabungan mencoba menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Setiap teori memiliki sifat dan tujuan yang berbeda dalam penjatuhan pidana di masyarakat.Legal drafting
Legal draftingDavid Simatupang
油
Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses ini bertujuan mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dalam rangka mewujudkan negara hukum. Unsur-unsur negara hukum meliputi sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan tunduknya pemerintah dan warga negara padaHukum internasional
Hukum internasionalMeita Purnamasari
油
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk pengertian, asas-asas, subjek, sumber, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Juga dibahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional.Hukum Perdata 1
Hukum Perdata 1iycdf
油
Dokumen ini membahas mengenai hukum perkawinan, termasuk syarat dan prosedur pelaksanaan, serta konsekuensi hukum dari perkawinan sah dan tidak sah. Juga diuraikan tentang perwalian, kedudukan anak, serta aturan mengenai perceraian dan waris, mempertegas hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta hak dan kewajiban dalam perkawinan campuran. Informasi ini merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan terkait lainnya.Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
油
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.More Related Content
What's hot (20)
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
油
Dokumen tersebut membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk mengatur masalah-masalah yang tidak bersifat domestik. Terdapat berbagai jenis yurisdiksi seperti yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudisial, personal, kebendaan, kriminal, sipil, berdasarkan ruang seperti teritorial, quasi-teritorial, ekstra-teritorial, universalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalVallen Hoven
油
Pengakuan merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan sebagai subjek hukum internasional. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto dan de jure, serta berbagai teori seperti teori deklaratoir, konstitutif, dan pemisah. Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun tersirat, dan umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
油
Dokumen ini membahas hukum acara perdata, termasuk fungsi dan tujuannya dalam mengatur penanganan perkara dan menjaga hukum perdata materiil. Sumber hukum acara perdata dibagi menjadi sumber hukum material dan formal, dengan rincian tentang berbagai jenis sumber, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berbagai peraturan dan undang-undang yang menjadi dasar hukum acara perdata juga dicantumkan.Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Annisa Fitria SH MH M.kn
油
Dokumen ini membahas hukum agraria nasional Indonesia, dengan penekanan pada konsepsi hukum tanah yang berlandaskan pada hukum adat dan prinsip komunalistik religius. Terdapat berbagai asas penting seperti nasionalitas, hak menguasai negara, pengakuan hak ulayat, dan fungsi sosial tanah, yang semuanya bertujuan untuk mengatur penggunaan dan penguasaan tanah secara adil dan berkelanjutan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan tonggak penting yang mengakhiri dualisme hukum pertanahan dan menetapkan hukum agraria yang bersifat unifikasi di Indonesia.Hukum dagang
Hukum dagangEga Jalaludin
油
Dokumen ini membahas berbagai aspek hukum perdagangan, termasuk kedudukan dan pengertian hukum dagang, perusahaan dan tanggung jawab pengusaha, serta jenis-jenis badan usaha seperti perseroan terbatas, koperasi, dan badan usaha milik negara. Selain itu, dijelaskan pula tentang kewajiban dan hak pengusaha serta mekanisme likuidasi dan pembubaran perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukum juga diuraikan dalam konteks ekonomi dan interaksi sosial, mencakup norma hukum dan perikatan antar individu.SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANVallen Hoven
油
Dokumen ini membahas tentang sanksi administrasi negara, termasuk pentingnya penegakan hukum administrasi dan peran pengawasan serta penerapan sanksi oleh pemerintah. Terdapat berbagai jenis sanksi administrasi, seperti sanksi reparatoir dan punitif, serta perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana. Selain itu, dokumen ini menjelaskan prosedur penerapan sanksi administrasi dan perlunya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAANFair Nurfachrizi
油
Dokumen ini membahas tentang jual beli perusahaan atau 'handelskoop' yang mencakup pengertian, proses, dan syarat-syarat yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam jual beli perusahaan, penyerahan barang dan pembayaran dilakukan dengan berbagai cara yang diatur dalam perjanjian, termasuk syarat penyerahan dan dokumen terkait untuk memastikan kepastian hukum. Selain itu, dokumen juga menjelaskan sistem pembayaran yang umum digunakan dalam transaksi internasional seperti pembayaran dimuka, letter of credit, dan konsinyasi.Hukum lingkungan
Hukum lingkunganIko Matussuniah
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ekologi, ekosistem, dan berbagai istilah terkait lingkungan hidup seperti pencemaran, kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pentingnya tata kelola lingkungan dalam industri.Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraSiti Sahati
油
Organisasi administrasi negara adalah lembaga yang dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintahan dengan karakteristik seperti tidak diatur dalam undang-undang secara konkret dan berfungsi untuk memberikan pelayanan publik. Tujuannya mencakup pembagian tugas, batasan kewenangan, dan memudahkan pengawasan serta koordinasi. Perbedaan antara organisasi negara dan organisasi administrasi negara terletak pada struktur dan fungsinya, di mana organisasi administrasi negara berada di bawah eksekutif.Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas hukum administrasi negara dan peran pentingnya dalam mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat. Terdapat perbedaan antara hukum tata usaha negara dan hukum administrasi publik serta penjelasan tentang sumber dan bentuk norma hukum. Selain itu, dokumen ini juga menguraikan konsep-konsep dasar seperti prinsip negara hukum dan diskresi dalam pengambilan keputusan pemerintah.Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
油
Dokumen ini menjelaskan tentang sumber hukum internasional, termasuk definisi hukum internasional, jenis-jenis perjanjian internasional, dan proses pembuatannya. Sumber hukum diinformasikan sebagai primer dan sekunder, dengan penekanan pada pentingnya perjanjian internasional dalam menciptakan hak dan kewajiban. Selain itu, dokumen ini juga mengulas mengenai kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab.Hukum Perdata
Hukum Perdata Annisa Fitria SH MH M.kn
油
Dokumen ini membahas hukum benda atau hukum kebendaan yang mengatur hubungan hukum antara individu dan benda, termasuk pengertian, klasifikasi, dan hak-hak yang terkait dengan benda. Hukum benda diatur dalam KUHPerdata dan termasuk aturan tentang hak atas benda berwujud dan tidak berwujud serta pembagian berbagai jenis benda. Hak kebendaan adalah hak absolut atas benda yang memberikan kekuasaan langsung kepada pemiliknya dan dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga.Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
油
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.teori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologiTaufikkurrahman Taufikkurrahman
油
Teori dan madzhab kriminologi memberikan penjelasan tentang penyebab kejahatan melalui berbagai perspektif seperti sosial, individu, lingkungan, dan spiritual. Lima teori utama kriminologi mencakup teori asosiasi, anomi, kontrol sosial, labeling, dan tegang yang menjelaskan pengaruh lingkungan sosial dan ketegangan dalam masyarakat terhadap perilaku kriminal. Sementara empat madzhab kriminologi yakni antropologi, lingkunSistem hukum
Sistem hukumMuhammad Fahroly
油
Dokumen ini membahas hakikat dan karakteristik hukum di Indonesia, mencakup sistem hukum, pembentukan hukum, serta perkembangan hukum selama berbagai periode sejarah. Pancasila diakui sebagai dasar negara dan sumber hukum yang memandu sistem hukum nasional untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Terdapat pluralisme hukum yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Eropa yang dialami masyarakat Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini.pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumRifa Ramadhani
油
Dokumen ini membahas pengertian, tujuan, dan jenis-jenis hukum di Indonesia. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan memberikan kepastian hukum dan pelaksanaan melalui pengadilan, serta dibagi menjadi hukum publik dan privat. Selain itu, terdapat berbagai pembagian hukum berdasarkan sumber, bentuk, tempat, waktu, cara mempertahankan, sifat, wujud, dan isi.Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
油
Dokumen ini menguraikan hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mencakup kewenangan, proses permohonan, dan jenis pengujian undang-undang yang dapat dilakukan. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan kuasa hukum yang ada, dengan persidangan terbuka untuk umum. Proses pengujian melibatkan beberapa pihak, termasuk pemohon yang merasa dirugikan oleh undang-undang yang berlaku.Bab 8 teori pemidanaan
Bab 8 teori pemidanaanNuelimmanuel22
油
Dokumen ini membahas tiga golongan teori pemidananan menurut Ardi Ferdian: teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan), dan teori gabungan. Teori absolut menekankan pada pembalasan kejahatan sebagai keadilan Tuhan, sedangkan teori relatif berfokus pada pencegahan kejahatan, dan teori gabungan mencoba menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Setiap teori memiliki sifat dan tujuan yang berbeda dalam penjatuhan pidana di masyarakat.Legal drafting
Legal draftingDavid Simatupang
油
Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses ini bertujuan mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dalam rangka mewujudkan negara hukum. Unsur-unsur negara hukum meliputi sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan tunduknya pemerintah dan warga negara padaHukum internasional
Hukum internasionalMeita Purnamasari
油
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk pengertian, asas-asas, subjek, sumber, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Juga dibahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional.Viewers also liked (20)
Hukum Perdata 1
Hukum Perdata 1iycdf
油
Dokumen ini membahas mengenai hukum perkawinan, termasuk syarat dan prosedur pelaksanaan, serta konsekuensi hukum dari perkawinan sah dan tidak sah. Juga diuraikan tentang perwalian, kedudukan anak, serta aturan mengenai perceraian dan waris, mempertegas hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta hak dan kewajiban dalam perkawinan campuran. Informasi ini merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan terkait lainnya.Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
油
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Anggit Dwi A
油
Dokumen ini adalah resume buku hukum perdata yang menjelaskan dasar-dasar hukum perdata di Indonesia yang berasal dari hukum Belanda dan berlaku bagi masyarakat, serta membahas aspek-aspek dasar seperti hukum orang, hak dan kewajiban, domisili, dan catatan sipil. Buku ini mencakup berbagai peraturan dan sejarah perkembangan hukum perdata dan menjelaskan sumber-sumber hukum serta sistematika hukum perdata di Indonesia. Penulis juga menguraikan pengertian serta kategori subjek hukum yang meliputi individu dan badan hukum, serta hubungan antara hukum, hak, dan kewajiban.Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataLisa SYP
油
Hukum acara perdata mengatur tentang pengajuan gugatan dan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan melalui pembuktian dan perdamaian, serta putusan dan upaya hukum terhadap putusan.Ringkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdataSilumana Ndraha
油
Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat dan dibagi menjadi hukum privat dan publik. Di Indonesia, hukum perdata berakar dari hukum Belanda, khususnya Burgerlijk Wetboek, yang mengatur aspek-aspek hubungan keperdataan seperti orang, benda, dan perikatan. Hukum ini mencakup ketentuan mengenai hak dan kewajiban individu dalam pergaulan sehari-hari.Kuliah pthi, asas asas hukum perdata
Kuliah pthi, asas asas hukum perdataBetlehemKetarenR
油
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum perdata Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian hukum perdata, sejarah KUH Perdata, sistematika hukum perdata menurut BW dan ilmu pengetahuan, serta hukum perorangan yang mengatur tentang status hukum dari orang dan badan hukum sebagai subjek hukum.ILMU HUKUM - Asas Hukum Perdata
ILMU HUKUM - Asas Hukum PerdataDiana Amelia Bagti
油
Dokumen ini membahas hukum perdata di Indonesia yang berakar pada hukum Belanda. Terdapat empat buku dalam KUHPerdata yang mencakup hukum orang, benda, perikatan, dan pembuktian. Selain itu, penjelasan mengenai hukum keluarga, hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta pentingnya domisili juga disampaikan.1.1 asas-asas-haper-pendahuluan-haper
1.1 asas-asas-haper-pendahuluan-haperDA111AR
油
Dokumen ini membahas asas-asas hukum acara perdata, termasuk peran pasif hakim dan pentingnya sidang terbuka untuk umum. Hakim dianggap mengetahui hukum dan harus mendengarkan kedua belah pihak, serta setiap putusan harus disertai alasan dan pertimbangan yang jelas. Selain itu, terdapat regulasi mengenai biaya dan kewajiban untuk tidak mewakilkan dalam pemeriksaan.Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidana
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidanaFarah Ramafitri
油
Hukum acara pidana mengatur tata cara penegakan hukum pidana. Mencakup proses penyelidikan oleh polisi, penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh jaksa, dan persidangan di pengadilan. Tujuannya mencari kebenaran dan memberikan putusan terhadap tersangka.pembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsajohantorqi
油
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dan daluwarsa menurut KUHPerdata. Pembuktian dapat dilakukan melalui surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Daluwarsa dapat digunakan untuk memperoleh hak atas suatu barang setelah lewatnya waktu tertentu, atau sebagai alasan pembebasan dari kewajiban, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undangHukum dagang
Hukum dagangamanda lubis
油
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara hukum dagang (KUHD) dengan hukum perdata (KUHPer), di mana KUHD merupakan perluasan dari KUHPer. KUHD dapat mengesampingkan KUHPer jika mengatur hal yang sama secara khusus. Dokumen ini juga menjelaskan perkembangan hukum dagang sejak abad pertengahan di Eropa dan bagaimana berlakunya KUHD di Indonesia.Analisis biaya relevan
Analisis biaya relevansischayank
油
Dokumen ini membahas pentingnya analisis biaya relevan dalam pengambilan keputusan manajerial, termasuk perbandingan antara biaya dan manfaat dari berbagai alternatif. Contoh-contoh kasus seperti sunk cost, keputusan untuk meneruskan atau menghentikan lini produk, dan analisis biaya untuk memproduksi sendiri versus membeli diberikan untuk menggambarkan penerapan konsep ini. Kesimpulannya, biaya relevan harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menghindari keputusan yang merugikan.HUKUM PERDATA
HUKUM PERDATAAgus Basuki
油
The document repeatedly promotes the purchase of novaPDF software to remove a message and print to PDF without limitations. It provides the website URL http://www.novapdf.com for purchasing the product to gain full PDF printing capabilities without the displayed message.Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatManunggal Amethyst
油
Dokumen tersebut menjelaskan sejarah dan perkembangan jabatan notaris, mulai dari masa Romawi Kuno hingga saat ini. Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik. Syarat dan prosedur pengangkatan menjadi notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraManunggal Amethyst
油
Bab I membahas hak menguasai tanah oleh negara yang bersumber dari konstitusi dan UUPA. Bab II menjelaskan penguasaan tanah oleh negara sebagai tanggung jawab publik, serta perlindungan hak milik perorangan. Negara memiliki otoritas atas tanah berdasarkan konstitusi dan dapat mengatur peruntukan, hubungan hukum, dan perbuatan hukum atas tanah.Pembuktian dan daluwarsa
Pembuktian dan daluwarsaStarren Screamo
油
Dokumen ini menjelaskan berbagai macam alat bukti dalam hukum, termasuk surat akte resmi dan di bawah tangan, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Setiap alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dan dapat diterima di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, dijelaskan juga mengenai daluwarsa dalam memperoleh hak milik dan pembebasan dari penagihan.ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia Yogi andreansyah
油
Hukum di Indonesia terdiri dari berbagai jenis berdasarkan sumber, bentuk, sifat, tempat berlakunya, waktu berlakunya, dan isinya. Jenis-jenis hukum tersebut antara lain hukum tertulis, tidak tertulis, memaksa, mengatur, nasional, internasional, asing, konstitusi, dan privat serta publik. Sumber hukum berasal dari undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, perjanjian, dan pendapatPerbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Edy Rahardjo
油
Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian membuat perubahan signifikan dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk mengatur pengertian koperasi yang sesuai dengan standar internasional, memperkenalkan prinsip-prinsip koperasi sesuai keputusan ICA 1995, mengatur pembentukan koperasi dengan akte notaris, dan mengatur permodalan koperasi serta pembagian hasil usahanya.ILMU HUKUM - Hukum Keluarga
ILMU HUKUM - Hukum KeluargaDiana Amelia Bagti
油
Dokumen ini membahas hukum keluarga, termasuk pengertian, sumber, ruang lingkup, serta azas-azas yang mendasari hukum ini. Di dalamnya terdapat pembahasan tentang perkawinan, perceraian, harta kekayaan dalam perkawinan, dan perjanjian kawin. Selain itu, dokumen ini juga mencakup syarat-syarat perkawinan dan ketentuan mengenai pencegahan serta pembatalan perkawinan.Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisirinawlnsr
油
Dokumen tersebut membandingkan definisi koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 Tahun 2012. Terdapat perbedaan dalam pengertian, prinsip, cakupan, dan pedoman koperasi antara kedua undang-undang. Secara ringkas, UU No 17 Tahun 2012 lebih jelas mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum dan modalnya, serta menekankan pada prinsip pelayanan prima.Ad
Similar to Hukum perdata (20)
Phi pertemuan 6
Phi pertemuan 6zairafotocopy
油
Dokumen ini membahas pokok bahasan hukum perdata di Indonesia, termasuk sejarah, pengertian, dan sistematika hukum perdata yang terdiri dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Hukum perdata di Indonesia berakar dari pengaruh Belanda dan hukum Perancis serta mengatur hubungan pribadi antara individu dalam masyarakat. Pengaturan ini mencakup aspek hukum kekeluargaan, kepemilikan harta, dan kewajiban serta hak-hak yang timbul dari perikatan.PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptxMuhammadAdityaSaputr
油
Dokumen ini membahas tentang hukum perdata di Indonesia, termasuk definisi, sumber-sumber hukum, dan sistematika hukum perdata. Hukum perdata diatur dalam berbagai buku dan mencakup aspek-aspek seperti hukum keluarga, hukum waris, dan harta kekayaan. Selain itu, dijelaskan pula sejarah hukum perdata di Indonesia, yang terbagi menjadi periode sebelum dan sesudah kemerdekaan.HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptxriansaputra79
油
Dokumen ini menjelaskan pengertian hukum perdata, termasuk sejarah dan lingkupnya, serta membahas berbagai konsep yang relevan seperti perikatan, perbuatan melawan hukum, dan wanprestasi. Terdapat penjelasan tentang kodifikasi hukum perdata di Indonesia yang diadaptasi dari Burgerlijk Wetboek Belanda dan pembagian buku dalam KUH perdata. Selain itu, dokumen ini menguraikan hak-hak perdata sebagai hak asasi yang melekat pada individu dan perbedaan antara hak perdata dan hak publik.Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptxriansaputra79
油
Dokumen ini membahas tentang hukum perdata, termasuk pengertian, sejarah, dan lingkupnya, serta pembagian hukum perdata menjadi hukum perdata materiel dan formal. Hukum perdata di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Burgerlijk Wetboek Belanda dan dibagi menjadi empat buku yang mengatur berbagai aspek hukum, termasuk orang, benda, perikatan, serta pembuktian dan kadaluarsa. Selain itu, dokumen ini menjelaskan konsep subyek hukum yang terdiri dari manusia dan badan hukum, serta hak-hak perdata yang melekat pada individu.HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptxRismaMawar1
油
Hukum perdata Indonesia didasarkan pada hukum perdata Belanda yang diperkenalkan pada masa kolonial. UU No. 1 tahun 1974 menyatukan berbagai peraturan perkawinan, sedangkan UU No. 5 tahun 1960 mengatur hukum agraria. Sistematika hukum perdata terdiri atas hukum perorangan, keluarga, harta kekayaan, dan waris.Macam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan Hukumernyoctaa
油
Dokumen ini membahas penggolongan hukum di Indonesia berdasarkan berbagai kriteria, termasuk sasaran, bentuk, isi, wujud, waktu, dan wilayah berlakunya. Penggolongan tersebut mencakup hukum publik dan privat, hukum tertulis dan tidak tertulis, serta aspek pertanggungjawaban hukum dalam konteks masyarakat. Informasi ini penting untuk memahami struktur dan fungsi hukum di Indonesia.MAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docx
MAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docxMuhammadAdityaSaputr
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Makalah ini membahas tentang konsep hukum perdata Indonesia, mulai dari pengertian hukum perdata, sejarahnya, sumber-sumber hukum perdata, asas-asasnya, sistematika hukum perdata, dan penerapannya di Indonesia.Konsepsi Hukum Perusahaan dalam Hukum Perdata
Konsepsi Hukum Perusahaan dalam Hukum Perdatasuwarsit
油
Dokumen ini membahas konsepsi dan definisi hukum perdata, termasuk istilah, sumber, dan objek hukum. Hukum perdata mengatur hubungan antara individu, dengan kaidah yang terbagi menjadi tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum perdata di Indonesia berasal dari pembentukan pemerintah kolonial Belanda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini.hukum perdata.pptx
hukum perdata.pptxmuhammadmirzaIkhsanu
油
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdata Indonesia yang merupakan hasil kodifikasi dari hukum Belanda. Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dan terdiri atas beberapa bagian seperti hukum orang, keluarga, harta warisan, dan perikatan. Salah satu contoh hukum perdata adalah jual beli rumah.Ahde sesi 1-2 sistem hk
Ahde sesi 1-2 sistem hkSentot Baskoro
油
Dokumen ini menjelaskan aspek hukum dalam bisnis di Indonesia, termasuk sistem hukum, hukum perdata, serta pembagian hukum antara publik dan privat. Penjelasan mencakup berbagai komponen hukum, seperti hak, kewajiban, serta berbagai jenis hukum yang terkait dengan individu dan masyarakat. Selain itu, dokumen ini juga membahas sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia dari zaman kolonial hingga kemerdekaan.Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataNeyna Fazadiq
油
Hukum adalah aturan perilaku yang mengatur hubungan antar manusia dan masyarakat, dengan tujuan menjamin stabilitas sosial dan ketentraman. Hukum perdata mengatur hak-hak individu, sementara hukum pidana melindungi kepentingan umum dengan sanksi yang tegas. Di Indonesia, hukum perdata merujuk pada hukum perdata barat (Belanda) dan kompleksitas pluralisme hukum di masyarakat mencerminkan keragaman budaya dan realitas sosial.Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaAryo Adiwoso
油
Dokumen ini membahas berbagai aspek hukum di Indonesia, termasuk pengantar hukum, pembidangan hukum, serta hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ditegaskan bahwa hukum di Indonesia bersifat pluralisme, mengatur hubungan antar individu dan institusi berdasarkan hukum adat serta hukum perdata. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai kriteria dan prinsip-prinsip hukum waris serta hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang.Buku 1 tentang orang Hukum perdata Universitas Negeri Semarang
Buku 1 tentang orang Hukum perdata Universitas Negeri Semarangiztawanasya1
油
Buku 1 tentang orang Hukum perdata
Universitas Negeri Semarang
~Iztawa Nasyarudhin TribuanaHukum perdata devin
Hukum perdata devindevinparera
油
Hukum perdata di Indonesia mengatur hak dan kepentingan individu dalam masyarakat, berasal dari pengaruh hukum perdata Eropa, terutama hukum Romawi. Sistem hukum ini terbagi dalam beberapa kodifikasi, dengan peraturan yang berbeda untuk golongan Eropa, pribumi, dan timur asing. Struktur hukum perdata mencakup empat buku yang mengatur tentang orang, kebendaan, perikatan, serta daluarsa dan pembuktian.Pengantar Hukum Indonesia for preparation
Pengantar Hukum Indonesia for preparationjintoramonline
油
Dokumen ini membahas pengantar hukum Indonesia, termasuk definisi hukum, tata hukum, serta perbedaan antara hukum privat dan publik. Terdapat berbagai pendapat para ahli mengenai hukum dan tata hukum Indonesia yang berlaku, serta jenis-jenis hukum positif dan peraturan yang mengaturnya. Selain itu, dokumen ini juga menyentuh aspek hukum pernikahan dan perikatan di Indonesia, serta sumber-sumber hukum yang ada.Ujian Komprehensif_Budiyono_8111420311_Resume Hukum Perdata.ppt
Ujian Komprehensif_Budiyono_8111420311_Resume Hukum Perdata.pptbdiyono20
油
Dokumen ini menjelaskan pengertian dan sejarah hukum perdata, dengan mengutip pandangan para ahli serta menjelaskan sumber-sumber hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia dipengaruhi oleh hukum Romawi, hukum Perancis, dan kodifikasi dari Belanda. Dikatakan juga bahwa setelah kemerdekaan, kedudukan hukum perdata mengalami perubahan dan masih diperdebatkan mengenai keberlakuannya.1. Sejarah dan Pengertian Hukum Perdata[1].pdf
1. Sejarah dan Pengertian Hukum Perdata[1].pdfnuzulasmihusnaraihan
油
Sejarah dan Pengertian Hukum PerdataSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaAndri Irawan
油
Dokumen ini menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia yang merupakan perpaduan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum Belanda. Selain itu, diuraikan juga pengertian manajemen, ilmu hukum, dan hukum bisnis serta hubungan antara manajemen dan hukum bisnis, serta konsep subjek dan objek hukum. Terakhir, dijelaskan mengenai sumber-sumber hukum dan sistematika hukum, termasuk hukum publik dan privat.HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGFair Nurfachrizi
油
Dokumen ini membahas hukum perdata di Indonesia, yang mencakup hukum privat materiil yang mengatur kepentingan individu, serta beragam penerapan hukum untuk berbagai golongan warga negara. Hukum perdata terdiri dari beberapa buku yang mendetailkan aspek hukum perorangan, benda, perikatan, dan pembuktian, dengan beragam regulasi yang mempengaruhi setiap golongan, termasuk penerapan hukum adat dan undang-undang hukum perdata Belanda. Setelah kemerdekaan, pemerintah berusaha membentuk unifikasi hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menghapus diskriminasi hukum kolonial.Ad
Hukum perdata
- 1. HUKUM PERDATA Oleh : H. MAsRIJAL, SH ,MH ,MKn 1 MASRIJAL 18/07/2012
- 2. Pertemuan 1 dan 2...... Diharapkan : Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, sejarah, dan sistematika hum perdata. 2 MASRIJAL 18/07/2012
- 3. Pendahuluan : 1. Istilah dan pengertian hukum perdata -Pada dasarnya hukum dpt dibedakan menjadi 2 macam : - hukum publik - hukum privat(hkm pdt). Istilah hkm perdata pertamakali diperkenalkan oleh: Prof.Djojodiguno, sbg terjemahan dari kata : burgerlijkrecht, sinonim hkm perdata:Civielrecht dan privatrecht. Pengertian hukum perdata oleh : -Van Dunne :suatu peraturan yang mengatur tentang hal2 yg sangat esensial bagi kebebasan 3 individu,seperti orang dan keluarganya, hak milik MASRIJAL 18/07/2012
- 4. Lanjutan............................................. ...... Jaminan yg min bg kehidupan. - Vollmar : aturan2 atau norma2 yg memerikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perindungan pd kepentingan2 perseorangan dlm perbandingan yg tepat antara kepentingan yg lain dari org2 dlm suatu masy tertentu terutama yg mengenai hub keluarga dan hub lalu lintas. - Sudikno mertokusumo :Hukum antarperorangan yg mengatur hak dan kewajiban org perseorangan yg satu terhadap yg lain di dlm hub kekeluargaan dan di dlm pergaulan masyarakat.Pelaksanaannya diserahkan kpd MASRIJAL 4 18/07/2012 masing2 pihak.
- 5. Lanjutan............................................. ............. Kaidah hukum perdata :1.tertulis 2.tidak tertulis Tertulis : -Peraturan perundang-undangan -Traktat -Yurisprudensi Tak tertulis: -Kebiasaan KUHD punya hub yg kuat dg KUH perdata, hukum perdata merpkn hukm yg umum,sdgkn hkm dagang mrpkn hkm yg khusus (mengatus yg khusus sprt: cek,wesel,BG dll). Adagium lex specialis derogat legi generalis (uu yg bersipat kusus mengeyampingkan uu yg bersipat umum). 5 MASRIJAL 18/07/2012
- 6. 2. Sejarah hukum perdata......... Hukum perdata tertulis yg berlaku di indonesia saat ini merpkn ketentuan produk pemerintahan Hindia Belanda yg diberlakukan berdasarkan asas Konkordansi (artinya hukum yg berlaku di negeri jajahan (Hindia Belanda) sama dg ketentuan hukum yg berlaku di negeri Belanda ). Hukum perdata yg berlaku saat ini didasarkan pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal II Aturan Peralihan Berbunyi :segala badan negara dan peraturan yg ada masih lansung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Ini berarti bahwa: ketentuan yg ada pada zaman Hindia Belanda, khususnya hukum perdata, masih berlaku di Indonesia, tujuannya adalah: unk mencegah 6 kekosongan hukum(rechvacuum), di bid hkm 18/07/2012 MASRIJAL keprdtaan.
- 7. 3.Sistematika hukum perdata........... Sistimatika hukum perdata dibedakan menjadi 2 macam , yaitu: 1.sistematika menurut ilmu pengetahuan. 2.sistematika menurut menurut KUH perdata. -Sistematika hkm perdata mnrt ilmu pengetahuan , yaitu: (1) hukum tentang orang; (2) hukum kekeluargaan; (3) hukum harta kekayaan; (4) hukum warisan. -Sistematika hkm perdata mnrt Pembagian KUH Perdata: Buku I : tentang orang. Buku II : tentang Hukum Benda. Buku III : tentang Perikatan. 7 MASRIJAL 18/07/2012 Buku IV : tentang Pembuktian dan Daluarsa.
- 8. Lanjutan............................................. ....... Sistematika tersebut tidak statis karena dalam perkembangannya, sistematika tsb mengalami perubahan , hal ini dapat kita lihat dalam sisitim hukum perdata belanda yg diundangkan pada tanggal 3 Desember 1987 stb.590 dan mulai berlaku 1 april 1988. hukum perdata belanda dibagi menjadi lima buku yaitu sbb: Buku I : ttg Hkm Org dan Kelrg(Personen-en Familierecht). Buku II : tentang Badan Hukum (Rechtspersoon). Buku III : tentang Hak Kebendaan (Van Zaken). Buku IV : tentang Perikatan (Van Verbintenissen). 8 MASRIJAL 18/07/2012 Buku V : tentang Daluwarsa (Van Verjaring).
- 9. Pertemuan 3 dan 4 ........ Diharapkan : Mahasiswa mampu menjelaskan perihal orang dalam hukum, dan Hukum Perkawinan. 9 MASRIJAL 18/07/2012
- 10. Perihal orang Dalam Hukum....... 10 MASRIJAL 18/07/2012