Hutan tanaman industri (hti)
Download as pptx, pdf0 likes4,429 views
Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Provinsi Riau memiliki luas hutan cukup besar di Indonesia dengan luas hutan sekitar 8,6 juta ha. 2. Luas Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau saat ini adalah sekitar 1,509,702 ha yang dikelola oleh 48 perusahaan. 3. Terjadi sengketa lahan Hutan Tanaman Industri di Pulau Padang, Kepulauan Meranti antara masyarakat dengan PT RAPP.
Hutan tanaman industri (hti)
- 1. HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI) DI PROVINSI RIAU EXIT
- 2. Dosen Pengampu : Rahmawati Husein, Ph.D No Nama NIM Kelas 1 Amri Pratama 20100520076 D 2 Chairullah 20100520048 D 3 Zulpandi 20100520072 D EXIT
- 3. Pendahuluan Menurut fungsinya hutan di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yaitu: hutan konservasi, hutan lindung dan hutan industri Pengelolaan hutan industri di Indonesia menarik untuk dikaji lebih dalam, sebab saat ini sudah banyak hutan industri di Indonesia yang sudah tidak produktif lagi. Saat ini usaha pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan industri agar dapat di eksploitasi lagi adalah dengan pembangunan hutan tanaman industri. EXIT
- 4. Hutan tanaman industri sebagai alternarif kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, telah berkembang dibeberapa daerah di Indonesia. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas hutan cukup besar di Indonesia. Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Provinsi Riau luas hutan di Provinsi Riau adalah sekitar 8,6 juta ha EXIT
- 5. Pengelolaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau Menurut Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1990 tentang hak pengusahaan hutan tanaman industri, Hutan Tanaman Industri yang di selanjutnya disingkat menjadi HTI adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Dimana dalam operasionalnya berpegangan pada hak pengusahaan HTI. Hak pengushaan HTI ini adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran. EXIT
- 6. Pengusahaan HTI bertujuan untuk menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa, meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha. Dalam pengelolaan HTI di Indonesia dipakai sistem silvikultur. Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan HTI adalah tebang habis dengan penanaman kembali. EXIT
- 7. Saat ini pembangunan HTI sudah mulai intensif dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang juga melakukan pembangunan HTI. Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), kawasan hutan produksi di Provinsi Riau seluas 9.456.160 ha. Kawasan hutan produksi yang telah dimanfaatkan untuk IUPHHK dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHH-BK) sesuai SK.IUPHHK dan SK.IUPHHBK seluas 1.862.100 ha yang terdiri dari IUPHHK-HA seluas 318.498 ha atau sebanyak 8 unit, IUPHHK-HTI seluas 1.509.702 ha IUPHHK-HTI sebanyak 48 unit dan IUPHH-BK seluas 21.620 ha sebanyak 1 unit serta seluas 12.280 ha dicadangkan untuk IUPHHK-HTR. EXIT
- 8. Luas tersebut berbeda dengan laporan triwulan III yang dilaporkan seluas 1.988.115 ha. Perubahan tersebut disebabkan 2 unit IUPHHK-HA di Provisni Riau telah berakhir izinnya dan tidak diperpanjang. Luas Hutan Tanaman Industri yang terdapat di Provinsi Riau saat ini adalah sekitar 1.509.702 ha. Dari data yang diperoleh saat ini ada sekitar 48 perusahaan yang memiliki IUPHHK-HTI di Provinsi Riau. EXIT
- 9. IUPHHK-HTI di peroleh oleh setiap perusahaan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Menteri Kehutanan Republik Indonesia memberikan IUPHHK-HTI tersebut setelah mendengarkan pertimbangan dan saran dari Gubernur sebagai Kepala Daerah tingkat I. EXIT
- 10. Problematika Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau Salah satu kasus yang masih hangat terjadi adalah sengketa Hutan Tanaman Industri yang terjadi di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Pada dasarnya masyarakat yang berada di Pulau Padang tersebut merasa tidak setuju dengan beroperasinya PT. RAPP sebagai pemegang izin untuk mengelola HTI di daerah itu EXIT
- 11. Ada beberapa alasan yang di kemukakan oleh masyarakat setempat, yaitu : Adanya HTI di Pulau Padang akan mengakibatkan tenggelamnya Pulau Padang. Beberapa wilayah desa masuk dalam areal konsesi PT.RAPP. Banyak lahan masyarakat desa yang terambil oleh PT.RAPP. PT.RAPP kurang menyerap/melibatkan masyarakat desa setempat. Perizinan/Amdal HTI PT.RAPP ada yang tidak sesuai aturan. EXIT
- 12. Peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau, Lembaga Adat Melayu Riau, selanjutnya disingkat LAM Riau adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Riau. Sejatinya Lembaga Adat Melayu Riau lebih mendorong agar pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat dalam hal pengelolaan HTI di Provinsi Riau. EXIT
- 13. Dalam kasus HTI di Pulau Padang, Kab. Meranti Provinsi Riau Lembaga Adat Melayu Riau mencoba untuk menjadi mediator antara pihak yang berkonflik. Lembaga Adat Melayu Riau tidak sepakat dengan tindakan masyarakat yang akan membakar diri dalam bentuk protes kepada pemerintah terkait kasus ini. EXIT
- 14. Penutup Kesimpulan Sejatinya pembangunan Hutan Tanaman Industri yang dilakukan di negeri khatulistiwa ini bertujuan baik untuk pelestarian hutan yang non aktif agar bisa dimanfaatkan lagi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Namun, hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di lapangan. EXIT
- 15. Saran dan Rekomendasi Pemerintah harus meninjau kembali regulasi tentang pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri agar tidak terjadi lagi tumpang tindih regulasi. Pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan agar tidak terjadi lagi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Pemerintah harus menindak secara tegas semua pihak yang melakukan praktek KKN dalam proses pengelolaan hutan di Indonesia, baik itu dari sisi izin hingga pemanfaatannya. EXIT
- 16. Bagi perusahaan yang diberi izin untuk mengelola hutan di Indonesia harus menghormati hukum dan norma adat yang berlaku di area pengelolaan tersebut. Karena masyarakat adat adalah masyarakat yang wajib di hormati keberadaannya agar tidak tersulut lagi konflik konflik yang terjadi. Bagi lembaga adat harus meningkatkan kontrol terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini selain sebagai wadah evaluasi juga sebagai wadah untuk menjaga nilai-nilai budaya yang dewasa ini mulai tergerus seiring masuknya globalisasi. EXIT