際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Gigin G. K. Basar170130100034Kebijakan Wakaf di Indonesia
Issu WakafJumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 366.595 lokasi dengan luas 2,7 miliar meter persegi (oktober 2007)secara nominal diperkirakan mencapai Rp 590 trilyun, setara dengan lebih dari 67 milyar dolar AS (kurs Rp 9.250/dolar)Dibutuhkan Pengelola (Nadzir):PerseoranganOrganisasiBadan Hukum Dengan integritas dan amanahyang tinggi
Perundang-undanganAmanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33UU No. 41 Tahun 2004 Tentang WakafPP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Perundangan WakafUndang Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 menaungi beberapa Hal.Terbentuknya Badan Wakaf Indonesia, Diakuinya wakaf benda bergerak, termasuk wakaf tunai (uang), dan Didorongnya pengelolaan wakaf secara produtif.
Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. (PP No. 42/2006)
ValueKeberadaan Kebijakan ini di landasi oleh :Nilai Agama:QS. 2;267, QS. 3;96, QS.4;2. QS. 22;77Hadist  dari Ibnu Umar r.a.Nilai Kemasyarakatan:Saling menanggungGotong RoyongNilai universal kegiatan wakaf ini adalah berbuat kebajikan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat
Teori-TeoriDalam pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan wakaf,  Teori yang melandasinya adalah:Teori Interdependesi sebagai teori dasar kegiatan perwakafan iniTeori Transaksional sebagai teori pendorong terjadinya kegiatan perwakafanTeori sistem sebagai teori pencapaian sinergi pemanfaatan wakafTeori  Teori mengenai Organisasi sebagai teori operasional dalam kegiatan wakafScientific ManagementHuman RelationContingency theory
StrategiPerjalanan Wakaf di Indonesia:Fase tradisional harta wakaf diperuntukan hanya untuk pembangunan fisik semata, seperti pekuburan, masjid, musholla, dan madrasah. Pada fase ini ikrar wakaf umumnya hanya bersifat lisan tanpa ada bukti tertulis sama sekaliFase semi professional, pelaksanaan wakaf sudah mulai dilakukan secara tertulis yaitu melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPIW).Pada fase professional, wakaf sudah mulai diurus dan dikembangkan secara produktif, bahkan wakaf dalam bentuk uang dan barang berharga lainnya pun sudah mulai diperkenalkan.
StrategiPenguatan kelembagaan dalam mengelola wakaf, melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI).Penguatan kelembagaan BWI secara Konseptual dapat menggunakan model:The rational model; model ini memandang bahwa organisasi merupakan kesepakatan antara tujuan organisasi dengan komitment dalam mencapai tujuan itu, organisasi dikembangkan dengan memperhatikan pencapaian organisasi dalam mewujudkan tujuannya
Pendekatan Pendekatan dalam pengembangan organisasi terdiri dari:Policy approachProgram approachProject approachClient-centered management approachTeamwork approach
SEKIAN DANTERIMA KASIHAsam Kandis Asam Gelugur

More Related Content

What's hot (20)

EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project PertambanganEMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
EMLI Indonesia
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
Silvia Sari
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanKredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Damar Kartika
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
Brawijaya University
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Indonesia
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Ricco Survival Yubaidi
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Ricco Survival Yubaidi
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Ricco Survival Yubaidi
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha PertambanganEMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Indonesia
Uu 4-1996
Uu 4-1996Uu 4-1996
Uu 4-1996
KantorHukum1
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Ricco Survival Yubaidi
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Indonesia
Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999
Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999
Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999
ELJUNI EDIN GIRSANG
UU RI Tentang Yayasan
UU RI Tentang YayasanUU RI Tentang Yayasan
UU RI Tentang Yayasan
Pekerja Sosial Masyarakat
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnisAf-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Afrian Rachmawati
Hukum hak tanggungan
Hukum hak tanggunganHukum hak tanggungan
Hukum hak tanggungan
Nakano
Uu 16 2001
Uu 16 2001Uu 16 2001
Uu 16 2001
People Power
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
Annisa Fitria SH MH M.kn
Yurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruption
Yurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruptionYurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruption
Yurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruption
Arif Kurniawan
Asuransi
AsuransiAsuransi
Asuransi
Dedi Kristiawan
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project PertambanganEMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
EMLI Indonesia
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
Silvia Sari
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanKredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Damar Kartika
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Indonesia
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Ricco Survival Yubaidi
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Ricco Survival Yubaidi
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Ricco Survival Yubaidi
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha PertambanganEMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Indonesia
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Ricco Survival Yubaidi
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Indonesia
Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999
Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999
Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999
ELJUNI EDIN GIRSANG
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnisAf-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Afrian Rachmawati
Hukum hak tanggungan
Hukum hak tanggunganHukum hak tanggungan
Hukum hak tanggungan
Nakano
Yurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruption
Yurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruptionYurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruption
Yurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruption
Arif Kurniawan

Similar to Kebijakan wakaf (20)

akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesiaakuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
reidjen raden
lembaga wakaf .pdf
lembaga wakaf  .pdflembaga wakaf  .pdf
lembaga wakaf .pdf
rasyidtumanggor21
lembaga pengelolaan wakaf (1).pptx
lembaga pengelolaan wakaf (1).pptxlembaga pengelolaan wakaf (1).pptx
lembaga pengelolaan wakaf (1).pptx
GustiDirgaAlfakhriPu
Strategi pemberdayaan wakaf
Strategi pemberdayaan wakafStrategi pemberdayaan wakaf
Strategi pemberdayaan wakaf
Domi Hidayat
Material Literasi Webinar ii Wakaf Sbg Investasi
Material Literasi Webinar ii Wakaf Sbg InvestasiMaterial Literasi Webinar ii Wakaf Sbg Investasi
Material Literasi Webinar ii Wakaf Sbg Investasi
Setiono Winardi
53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di
53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di
53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di
rangganurjaman
Presentasi Sejarah Hukum.pptx
Presentasi Sejarah Hukum.pptxPresentasi Sejarah Hukum.pptx
Presentasi Sejarah Hukum.pptx
FaridAhkram
PPT MAZAWA Kelompok 4.pptx
PPT MAZAWA Kelompok 4.pptxPPT MAZAWA Kelompok 4.pptx
PPT MAZAWA Kelompok 4.pptx
TegarTuava
Fungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdf
Fungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdfFungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdf
Fungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdf
ReevPandoy1
ISTILAH, PENGERTIAN DAN SEJARAH YAYASAN.pptx
ISTILAH, PENGERTIAN DAN SEJARAH YAYASAN.pptxISTILAH, PENGERTIAN DAN SEJARAH YAYASAN.pptx
ISTILAH, PENGERTIAN DAN SEJARAH YAYASAN.pptx
muhammadrizqyf
Makalah ijarah (kelompok 7)
Makalah ijarah (kelompok 7)Makalah ijarah (kelompok 7)
Makalah ijarah (kelompok 7)
DifaFairuz
alat peraga edukatif Pendidikan agama islam sekolah dasar
alat peraga edukatif Pendidikan agama islam sekolah dasaralat peraga edukatif Pendidikan agama islam sekolah dasar
alat peraga edukatif Pendidikan agama islam sekolah dasar
saadah31
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasiPeran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Rully Indrawan
06 petunjuk administrasi perwakafan
06 petunjuk  administrasi perwakafan06 petunjuk  administrasi perwakafan
06 petunjuk administrasi perwakafan
Pristiyanto SS
06 petunjuk administrasi perwakafan
06 petunjuk  administrasi perwakafan06 petunjuk  administrasi perwakafan
06 petunjuk administrasi perwakafan
Pristiyanto SS
OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM PERWAKAFAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMAT...
OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM PERWAKAFAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMAT...OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM PERWAKAFAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMAT...
OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM PERWAKAFAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMAT...
andi yusran
Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...
Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...
Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...
Faizakbar251
Lecture-1-Revisi (3).ppt
Lecture-1-Revisi (3).pptLecture-1-Revisi (3).ppt
Lecture-1-Revisi (3).ppt
takdir12
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesiaakuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
reidjen raden
lembaga pengelolaan wakaf (1).pptx
lembaga pengelolaan wakaf (1).pptxlembaga pengelolaan wakaf (1).pptx
lembaga pengelolaan wakaf (1).pptx
GustiDirgaAlfakhriPu
Strategi pemberdayaan wakaf
Strategi pemberdayaan wakafStrategi pemberdayaan wakaf
Strategi pemberdayaan wakaf
Domi Hidayat
Material Literasi Webinar ii Wakaf Sbg Investasi
Material Literasi Webinar ii Wakaf Sbg InvestasiMaterial Literasi Webinar ii Wakaf Sbg Investasi
Material Literasi Webinar ii Wakaf Sbg Investasi
Setiono Winardi
53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di
53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di
53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di
rangganurjaman
Presentasi Sejarah Hukum.pptx
Presentasi Sejarah Hukum.pptxPresentasi Sejarah Hukum.pptx
Presentasi Sejarah Hukum.pptx
FaridAhkram
PPT MAZAWA Kelompok 4.pptx
PPT MAZAWA Kelompok 4.pptxPPT MAZAWA Kelompok 4.pptx
PPT MAZAWA Kelompok 4.pptx
TegarTuava
Fungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdf
Fungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdfFungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdf
Fungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdf
ReevPandoy1
ISTILAH, PENGERTIAN DAN SEJARAH YAYASAN.pptx
ISTILAH, PENGERTIAN DAN SEJARAH YAYASAN.pptxISTILAH, PENGERTIAN DAN SEJARAH YAYASAN.pptx
ISTILAH, PENGERTIAN DAN SEJARAH YAYASAN.pptx
muhammadrizqyf
Makalah ijarah (kelompok 7)
Makalah ijarah (kelompok 7)Makalah ijarah (kelompok 7)
Makalah ijarah (kelompok 7)
DifaFairuz
alat peraga edukatif Pendidikan agama islam sekolah dasar
alat peraga edukatif Pendidikan agama islam sekolah dasaralat peraga edukatif Pendidikan agama islam sekolah dasar
alat peraga edukatif Pendidikan agama islam sekolah dasar
saadah31
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasiPeran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Rully Indrawan
06 petunjuk administrasi perwakafan
06 petunjuk  administrasi perwakafan06 petunjuk  administrasi perwakafan
06 petunjuk administrasi perwakafan
Pristiyanto SS
06 petunjuk administrasi perwakafan
06 petunjuk  administrasi perwakafan06 petunjuk  administrasi perwakafan
06 petunjuk administrasi perwakafan
Pristiyanto SS
OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM PERWAKAFAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMAT...
OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM PERWAKAFAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMAT...OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM PERWAKAFAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMAT...
OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM PERWAKAFAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMAT...
andi yusran
Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...
Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...
Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...
Faizakbar251
Lecture-1-Revisi (3).ppt
Lecture-1-Revisi (3).pptLecture-1-Revisi (3).ppt
Lecture-1-Revisi (3).ppt
takdir12

More from gigin k basar (15)

Modul rpkps
Modul rpkpsModul rpkps
Modul rpkps
gigin k basar
MIS HSO
MIS HSOMIS HSO
MIS HSO
gigin k basar
04 perencanaan
04 perencanaan04 perencanaan
04 perencanaan
gigin k basar
03 peksos administrator
03 peksos administrator03 peksos administrator
03 peksos administrator
gigin k basar
02a adm dan organisasi
02a adm dan organisasi02a adm dan organisasi
02a adm dan organisasi
gigin k basar
01 metode aps
01 metode aps01 metode aps
01 metode aps
gigin k basar
00 kesso dasar
00 kesso dasar00 kesso dasar
00 kesso dasar
gigin k basar
Hso framing
Hso framingHso framing
Hso framing
gigin k basar
Strategic Planing
Strategic PlaningStrategic Planing
Strategic Planing
gigin k basar
Administrator Pekerja Sosial
Administrator Pekerja SosialAdministrator Pekerja Sosial
Administrator Pekerja Sosial
gigin k basar
Analisis lingk organisasi
Analisis lingk organisasiAnalisis lingk organisasi
Analisis lingk organisasi
gigin k basar
Lingkungan organisasi
Lingkungan organisasiLingkungan organisasi
Lingkungan organisasi
gigin k basar
Krs online
Krs onlineKrs online
Krs online
gigin k basar
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakanNaskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
gigin k basar
Isu_kesejahteraan
Isu_kesejahteraanIsu_kesejahteraan
Isu_kesejahteraan
gigin k basar
03 peksos administrator
03 peksos administrator03 peksos administrator
03 peksos administrator
gigin k basar
02a adm dan organisasi
02a adm dan organisasi02a adm dan organisasi
02a adm dan organisasi
gigin k basar
Strategic Planing
Strategic PlaningStrategic Planing
Strategic Planing
gigin k basar
Administrator Pekerja Sosial
Administrator Pekerja SosialAdministrator Pekerja Sosial
Administrator Pekerja Sosial
gigin k basar
Analisis lingk organisasi
Analisis lingk organisasiAnalisis lingk organisasi
Analisis lingk organisasi
gigin k basar
Lingkungan organisasi
Lingkungan organisasiLingkungan organisasi
Lingkungan organisasi
gigin k basar
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakanNaskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
gigin k basar
Isu_kesejahteraan
Isu_kesejahteraanIsu_kesejahteraan
Isu_kesejahteraan
gigin k basar

Kebijakan wakaf

  • 1. Gigin G. K. Basar170130100034Kebijakan Wakaf di Indonesia
  • 2. Issu WakafJumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 366.595 lokasi dengan luas 2,7 miliar meter persegi (oktober 2007)secara nominal diperkirakan mencapai Rp 590 trilyun, setara dengan lebih dari 67 milyar dolar AS (kurs Rp 9.250/dolar)Dibutuhkan Pengelola (Nadzir):PerseoranganOrganisasiBadan Hukum Dengan integritas dan amanahyang tinggi
  • 3. Perundang-undanganAmanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33UU No. 41 Tahun 2004 Tentang WakafPP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  • 4. Perundangan WakafUndang Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 menaungi beberapa Hal.Terbentuknya Badan Wakaf Indonesia, Diakuinya wakaf benda bergerak, termasuk wakaf tunai (uang), dan Didorongnya pengelolaan wakaf secara produtif.
  • 5. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. (PP No. 42/2006)
  • 6. ValueKeberadaan Kebijakan ini di landasi oleh :Nilai Agama:QS. 2;267, QS. 3;96, QS.4;2. QS. 22;77Hadist dari Ibnu Umar r.a.Nilai Kemasyarakatan:Saling menanggungGotong RoyongNilai universal kegiatan wakaf ini adalah berbuat kebajikan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat
  • 7. Teori-TeoriDalam pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan wakaf, Teori yang melandasinya adalah:Teori Interdependesi sebagai teori dasar kegiatan perwakafan iniTeori Transaksional sebagai teori pendorong terjadinya kegiatan perwakafanTeori sistem sebagai teori pencapaian sinergi pemanfaatan wakafTeori Teori mengenai Organisasi sebagai teori operasional dalam kegiatan wakafScientific ManagementHuman RelationContingency theory
  • 8. StrategiPerjalanan Wakaf di Indonesia:Fase tradisional harta wakaf diperuntukan hanya untuk pembangunan fisik semata, seperti pekuburan, masjid, musholla, dan madrasah. Pada fase ini ikrar wakaf umumnya hanya bersifat lisan tanpa ada bukti tertulis sama sekaliFase semi professional, pelaksanaan wakaf sudah mulai dilakukan secara tertulis yaitu melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPIW).Pada fase professional, wakaf sudah mulai diurus dan dikembangkan secara produktif, bahkan wakaf dalam bentuk uang dan barang berharga lainnya pun sudah mulai diperkenalkan.
  • 9. StrategiPenguatan kelembagaan dalam mengelola wakaf, melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI).Penguatan kelembagaan BWI secara Konseptual dapat menggunakan model:The rational model; model ini memandang bahwa organisasi merupakan kesepakatan antara tujuan organisasi dengan komitment dalam mencapai tujuan itu, organisasi dikembangkan dengan memperhatikan pencapaian organisasi dalam mewujudkan tujuannya
  • 10. Pendekatan Pendekatan dalam pengembangan organisasi terdiri dari:Policy approachProgram approachProject approachClient-centered management approachTeamwork approach
  • 11. SEKIAN DANTERIMA KASIHAsam Kandis Asam Gelugur