�ݺ�ߣ

UU NOMOR 41 TAHUN 2004
WAKAF
Agung Budiono, S.H, M.Kn.
argo_dalem@yahoo.com

 Wakaf : perbuatan hukum dari wakif, memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya, dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk
jangka waktu tertentu, guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah
 Wakif : pihak yang mewakafkan harta benda
miliknya
 Ikrar wakaf : pernyataan kehendak wakif secara
lisan dan/atau tertulis-tulisan ke nazhir
 Nazhir : pihak yang menerima harta benda wakaf
dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai
peruntukkannya
(UU no.41/2004 – pasal 1)

 Pasal 3 UU no.41/2004, menyebutkan wakaf
yang telah di ikrarkan tidak dapat di batalkan
 Secara sistem hukum yang berlaku, bila ada
suatu pasal yang bertentangan dengan UU
yang lain, maka masih bisa di batalkan meski
secara kontestual disebutkan tidak bisa di
batalkan
 Contoh : jika setelah ikrar ternyata ada fakta
hukum yang membuktikan bahwa ada
keselahan dalam objek wakaf, seperti ada
unsur penipuan, kebohongan, pencucian
uang, maka dapat di batalkan lewat UU terkait
(KUHP, UU TPPU, dsb)

 Unsur Wakaf :
 Wakif
 Nazhir
 Harta benda wakaf
 Ikrar wakaf
 Peruntukkan harta benda wakaf
 Jangka waktu wakaf
(UU no. 41/2004 – pasal 6)
 Poin peruntukkan yang harus diperhatikan, karena
terkait akad di ikrar. Jika terjadi perubahan masih
bisa lewat mekanisme BWI
 Jangka waktu harus jelas disebutkan, karena tidak
semua wakaf untuk selamanya

 Wakif meliputi :
1. Perseorangan
2. Organisasi
3. Badan hukum
Pasal 7
Bisa WNI ataupun WNA, organisai lokal dan
asing, badan hukum indonesia dan asing

 Syarat wakif perseorangan :
Dewasa
Berakal sehat
Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
Pemilik sah harta benda wakaf
(pasal 8 ayat (1))
 Tidak terhalang melakukan perbuatan
hukum berarti secara hukum memang id
perbolehkan, hal ini terkait juga di poin
“pemilik sah”

 Wakif organisasi dan wakif badanhukum
dapat melakukan wakaf jika memenuhi
aturan organisasinya seusai dengan
anggaran dasar organisasi
 (pasal 8 ayat (2) dan (3))

 Nazhir meliputi :
Perseorangan
Organisasi
Badan hukum
(pasal 9)
Perseorangan :
○ WNI
○ Islam
○ Dewasa
○ Amanah
○ Mampu jasmani & rohani
○ Tidak terhalang perbuatan hukum (unsur kewenangan,
perbuatan hukum, dsb)
pasal 10 (1)

 Untuk organisasi dan badan hukum,
bisa menjadi nazhir jika memenuhi
persyaratan sebagaiman nazhir
perseorangan dan di tambah lagi
dengan sesuai dengan AD organisasi
serta bergerak di bidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan dan/atau
keagamaan islam
 pasal 10 ayat (2) dan (3)

 Tugas nazhir :
a) Administrasi harta benda wakaf
b) Mengelolan, mengembangkan sesuai fungsi dan
peruntukkannya
c) Mengawasi dan melindungi
d) Melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf
Indonesia (BWI)
 (pasal 11)
 Huruf d, ini bisa menjadi salah satu acuan
bahwa semua nazhir yang berbadan hukum
harus mendaftarkan ke BWI, meski secara
tertulis tidak ada aturan sanksi pidana

 Nazhir berhak menerima imbalan dari hasil
Bersih atas pengelolaan dan pengembangan
harta wakaf sebesar 10% (pasal 12)
 Nazhir memperoleh pembinaan dari menteri
dan BWI (pasal 13)
 Terkait pembinaan, nazhir harus terdaftar di
BWI (pasal 13 (1)
 Nazhir berhak mendapatkan imbalan dari hasil
yang didapat dari pengelolaan harta benda
wakaf tersebut. Contoh : wakaf rumah sakit,
maka diperbolehkan nazhir mendapatkan
“imbalan”

 Harta benda wakaf berupa :
a. Benda tidak bergerak
b. Benda bergerak
 Pasal 16 (1)
 Definisi benda bergerak dan tidak bergerak
lebih jelas di buku karya : Prof. Subekti –
“pokok-pokok hukum perdata”
 Salah satunya adalah pembedaan terkait :
 Kedudukan kuasa (bezit)
 Penyerahan (levering)
 Pembebanan (Bezwaring)
 Daluwarsa (verjaring)

IKRAR WAKAF
 Unsur – unsur :
1) ikrar dilaksanakan wakif ke nazhir
2) Di hadapan PPAIW
3) Disaksikan 2 orang saksi
4) Lisan dan/atau tertulis
(Pasal 17 ayat (1) dan (2)

 Unsur-unsur ikrar wakaf :
Wakif bisa menunjuk kuasa dengan surat
kuasa yang diperkuat 2 saksi (pasal 18)
Surat dan atau bukti kepemilikan sah atas
benda wakaf wajib diserahkan ke PPAIW
(pasal 19)

 Syarat saksi ikrar wakaf :
a. Dewasa
b. Beragama islam
c. Berakal sehat
d. Tidak terhalang perbuatan hukum
 (pasal 20)
 Huruf a, akan banyak penafsiran,
beberapa perundang-undangan berbeda
dalam penentuan batas umur dewasa
(KUHP, BW, UU 1/1974)

 Isi minimal dari Akta Ikrar Wakaf (pasal
21(2)) :
a. Nama dan identitas wakif
b. Nama dan identitas nazhir
c. Data dan keterangan harta benda wakaf
d. Peruntukkan harta benda wakaf
e. Jangka waktu wakaf

Peruntukkan harta benda wakaf
 Peruntukkan utama (pasal 22) :
a. Sarana dan kegiatan ibadah
b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta
kesehatan
c. Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim
piatu, beasiswa
d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya
yang tidak bertentangan dengan syariah
dan peraturan

PERUNTUKKAN BENDA WAKAF
a. Wakif menentukan peruntukkan harta
benda wakaf
b. Peruntukkan bisa ditentukan oleh nazhir
jika wakif tidak menentukan
 Pasal 23 (1) dan (2)

Wakaf wasiat
1. Jumlah harta yang di wakafkan dengan wasiat adalah paling
banyak 1/3 dari jumlah harta warisan setelah dikurangi utang
pewasiat
2. Kecuali dengan persetujuan ahli waris
 Pasal 25
 Poin kedua, barang yang diwakafkan bisa lebih besar
selama ada persetujuan dari semua ahli waris
 Diusahakan persetujuan dari ahli waris harus tertulis baik
dengan “perjanjian di bawah tangan” ataupun dengan
“akta notaris”,
 Hal ini untuk menghindari kekisruhan di kemudian hari
 Di negara ini, tidak ada yang menjamin keamanan dari
sebuah dokumen. Masih bisa ada dokumen ganda.
Termasuk sertifikat tanah, akta waris, akta wakaf, surat
pernyataan, dsb.

 Wakaf wasiat (pasal 26 (1) dan (2):
1. Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh
penerima wasiat setelah yang
bersangkutan wafat
2. Penerima wasiat sebagai wakif

 Dalam hal wakaf wasiat tidak
silaksanakan oleh penerima wasiat, atas
permintaan pihak yang berkepentingan,
pengadilan dapat memaksa penerima
wasiat untuk melaksanakan wakaf
wasiat tersebut (pasal 27)
 Hal ini tentu harus ada bukti, salah
satunya melalui ikrar wakaf

WAKAF UANG
 Wakif dapat mewakafkan uang melalui lembaga
keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri (pasal
28)
 Hal ini berarti hanya lembaga tertentu sesuai ijin dari
menteri yang boleh menerima wakaf uang
 Dilaksanakan oleh wakif secara tertulis (pasal 29
(1))
 Di terbitkan sertifikat wakaf uang oleh Lembaga
yang dituju tersebut (pasal 29 (2))
 Sertifikat tersebut akan ditembuskan ke wakif dan
nazhir sebagai bukti (pasal 29 (3))
 Untuk Lembaga Keuangan Syariah akan ditetapkan
oleh kemenag langsung, jadi tidak semua bisa
menerima wakaf uang (beda dengan wakaf yang
dirupakan uang)

PENDAFTARAN & PENGUMUMAN
 Dalam penjelasan pasal 32 :
PPAIW mendaftarkan harta benda wakaf ke
instansi berwenang (pasal 32)
Jika wakaf tanah ke BPN
Jika wakaf benda bergerak selain uang dan
selain tanah adalah instansi yang terkait
tugas pokoknya
Jika benda bergerak selaian uang yang
tidak terdaftar adalah BWI

 Instansi yang berwenang menerbitkan bukti
pendaftaran harta benda wakaf (pasal 34)
 Maksudnya adalah surat keterangan dari
instansi terkait (penjelasan pasal 34)
 Surat keterangan tersebut harus disampaikan
ke nazhir (pasal 35)
 Jika ada perubahan atau penukaran
peruntukkannya, nazhir melalui PPAIW
mendaftarkan lagi ke instansi yang berwenang
dan BWI (pasal 36)
 Menteri dan BWI mengadministrasikan dan
mengumumkan (pasal 37 – 38)

PENGELOLAAN &
PENGEMBANGAN HARTA WAKAF
1) Pengelolaan oleh nazhir dan berdasarkan prinsip
syariah (pasal 43 (1))
2) Pengelolaan dilakukan secara produktif (pasal 43
(2))
3) Jika diperlukan Penjamin. Maka digunakan
Lembaga Penjamin Syariah (pasal 43(3))
 Angka 3 dan angka 2 saling bertautan, dan
mengarahkan bahwa harta benda wakaf harus bisa
menghasilkan, baik secara profit maupun non-
profit. Salah satunya harus produktif dan bisa
memakai penjaminan.
 Dengan penjaminan berarti ada unsur pinjam
meminjam yang bersifat modal serta ujungnya
adalah suatu profit

 Produktif antara lain dengan :
1. Pengumpulan
2. Investasi
3. Penanaman modal
4. Produksi
5. Kemitraan
6. Perdagangan
7. Agrobisnis
8. Pertambangan
9. Perindustrian
10. Pengembangan teknologi
11. Pembangunan gedung
12. Apartemen
13. Rumah susun
14. Swalayan
15. Pertokoan
16. Perkantoran
17. Saran pendidikan
18. Sarana kesehatan
19. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah
 Penjelasan pasal 43 (2)

 Nazhir dilarang merubah peruntukkan
harta wakaf sesuai dengan ikrar tanpa ijin
dari BWI (pasal 44 (1))
 Hal di atas boleh jika peruntukannya sudah
tidak dapat dipergunakan lagi (pasal 44
(2))
 Poin di atas menegaskan lagi kewenangan
dari BWI dalam hal pemberian ijin merubah
peruntukkan harta benda wakaf
 Hal ini, bila lembaga atau yayasan tidak
terdaftar di BWI, rentan untuk mengalami
kesulitan saat harus mengurus hal diatas

 Pemberhentian / penggantian nazhir (pasal
45):
1. Meninggal dunia (bagi perseorangan)
2. Bubar atau di bubarkan (organisasi / badan
hukum)
3. Permintaan sendiri
4. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai aturan
5. Dijatuhi hukum pidana (inkracht)
 Hal diatas harus melalui BWI
 Peruntukkan tetap meski pergantian nazhir

BADAN WAKAF INDONESIA
 BWI merupakan lembaga independen
(pasal 47 ayat 2))
 Tugas dan wewenang BWI :
a. Pembinaan terhadap nazhir
b. Pengelolaan dan pengembangan
c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas
perubahan peruntukkan dan status beda wakaf
d. Memberhentikan dan mengganti nazhir
e. Persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
f. Memberikan saran dan pertimbangan ke
pemerintah
 Pasal 49 (1)

PENYELESAIAN SENGKETA
 Penyelesaian sengketa melalui mufakat,
jika gagal maka melalui mediasi, arbitrase
atau pengadilan (pasal 62 (1) dan (2))
 Ada pilihan litigasi (pengadilan agama)
atau Non-litigasi (mediasi, arbitrase)
 Sekarang sudah ada arbitrase syariah
(badan arbitrase syariah nasional –
basyarnas)
 Perbedaan keputusan saja, konsep kalah
menang (litigasi) dan win-win solution (non
litigasi)

SANKSI PIDANA
 Dalam pasal 67, Setiap orang sengaja :
1) Menjaminkan
2) Menghibahkan
3) Menjual
4) Mewariskan
5) Mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya
6) Tanpa izin menukar
 Terkena pidana penjara 5 tahun dan denda 500.000.000,-
 Hal yang patut diwaspadai adalah pada angka 5 dan 6,
karena bisa saja nazhir tidak mempunyai itikad buruk,
namun karena tidak melalui prosedur sesuai dgn aturan
yang berlaku, justru dikenakan pidana
 Mungkin dikarenakan kondisi benda wakaf dan
peruntukkannya sudah tidak sesuai lagi

 Setiap orang sengaja :
1. Mengubah peruntukkan harta benda wakaf
tanpa izin – pasal 44 – di pidana penjara 4
tahun dan denda 400.00.000
 Pasal 67 (2)
 Salah satunya jika merubah
peruntukkan tanpa pemberitahuan ke
BWI maka akan terkena delik di atas

 Dalam pasal 67 (3) Setiap orang
sengaja :
Menggunakan dan mengambil hasil
pengelolaan melebihi jumlah (pasal 12), di
pidana penjara 3 tahun dan denda
300.000.000
 Terutama bagi nazhir yang mendapat
kafalah melebih dari aturan pasal 12
 Hal ini harus diatur dengan jelas,
bahkan sebisa mungkin tertulis

SANKSI ADMINISTRATIF
 Menteri akan memberi sanksi bila tidak
didaftarkannya harta benda wakaf oleh PPAIW dan
Lembaga keuangan syariah – pasal 30 dan 32
 Dalam pasal 68, Berupa :
1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara dan pencabutan ijin kegiatan di
bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah
3. Penghentian sementara dari jabatan PPAIW
 Pasal ini lebih ke arah PPAIW dan LKS saja, bukan
organisasi atau badan hukum
 Justru sanksi pidana akan lebih mudah dikenakan
ke organisasi / badan hukum karen sebagai
pengelola - nazhir

Referensi
 Rachmadi Usman, Hukum perwakafan
 UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
 PP nomor 42 tahun 2006 tentang
pelaksanaan UU no. 4 tahun 2004
tentang wakaf
 Hukumonline.com

�ݺ�ߣ

presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Recommended

More Related Content

What's hot (20)

Viewers also liked (11)

Similar to presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (20)

Recently uploaded (8)

presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf