More Related Content
What's hot (20)
Similar to EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan (20)
More from EMLI Indonesia (12)
Recently uploaded (7)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
- 1. SENGKETA DALAM USAHA PERTAMBANGAN Rizky Dwinanto, SH., MH. Disampaikan pada Kursus Intensif Hukum Pertambangan, Jakarta,16 November 2016
- 2. Mengenalkan kepada bentuk Sengketa Pertambangan Mengenalkan pada metode penangan perkara pertambangan Menghindari kerugian dalam penanganan perkara Litigasi Pertambangan Objektivitas Materi Presentasi
- 4. LINGKUP PERADILAN Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Militer Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Militer (Pasal 2UU 4/2004 TentangKekuasaanKehakiman) Mahkamah Konstitusi
- 6. SENGKETA ADMINISTRASI IZIN PERTAMBANGAN MELALUI PENGADILAN TUN
- 7. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA OBYEKSENGKETA TUN Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009)
- 8. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SUBJEKSENGKETA TUN 1.Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 10 UU 51/2009) 2.Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitas.(Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004)
- 9. PERMASALAHAN TUMPANG TINDIH DALAM PERTAMBANGAN FAKTORPENYEBABTUMPANG TINDIH Pemerintah Daerah belum memiliki peta area pertambangan yang cukup memadai dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang baik, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih peruntukan lahan di daerah, pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Tidak adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini di kementrian ESDM. Pemilihan Kepala Daerah, mendorong Bupati/Gubernur untuk mencari pendanaan melalui penerbitan ijin KP bahkan atas area yang sudah ada pemilik ijin KP-nya PERMASALAHAN TUMPANG TINDIH DALAM PERTAMBANGAN: oTumpang tindih pertambangan dengan pertambangan sejenis atau tidak sejenis. oTumpang tindih pertambangan dengan perkebunan oTumpang tindih pertambangan dengan kehutanan
- 10. CONTOH KASUS TUMPANG TINDIH PERTAMBANGAN: PERKARA CURHCHILL MINING PLC v. Republik Indonesia Churchill Mining PLC yang mengklaim pemegang Saham dari Ridlatama Group dimana mempunyai permasalahan hukum yang bermula dari dicabutnya IUP Ridlatama Group oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 14 Mei 2012, yang kemudian mempunyai permasalahan tumpang tindih dengan Kehutanan. Permasalahan tumpang tindih ini karena KP Ridlatama masuk kedalam kawasan hutan dan tidak mempunyai ijin pinjam pakai untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Perkara ini sudah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 366 K/TUN/2011 tanggal 8 Juni 2011, Putusan Mahkamah Agung No. 367K/TUN/2011 tanggal ---, Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/TUN/2012 tanggal 19 Januari 2012. ketiganya memenangkan Kehutanan. Saat ini Churchill mining menggugat Pemerintah Indonesia di International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID), Washington, Amerika Serikat.
- 11. HAL YANG PERLU DIPERSIAPKAN SEBELUM MELAKUKAN GUGATAN: Lakukan pengecekan terhadap seluruh SK-SK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, berikut turunannya maupun perubahannya dan juga peningkatan ijin KP/IUP tersebut. Lakukan pengecekan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang ijin KP/IUP, Contoh: pembayaran Dead rent, Royalti, PBB dan lain-lain. Lakukan pengecekan kepada Dirjen Minerba apakah ijin IUP yang bersangkutan sudah masuk kedalam daftar IUP CnC. Dalam hal objek gugatan SK Esploitasi maka perlu kita teliti mengenai syarat-syarat dikeluarkannya ijin eksploitasi seperti Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), Rencana Pemantauan Lingkungan (UKL) dan Laporan feasibilitystudy. Lakukan pengecekan titik kordinat terhadap area sengketa tumpang tindih lahan pertambangan. Menginvetaris saksi-saksi yang mengetahui sengketa tumpang tindih area pertambangan dan juga saksi ahli mengenai pertambangan.
- 12. JANGKA WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN: Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986; Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari (90 hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata usaha Negara. SEMA No.2 Tahun 1991; Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 hari adalah dihitung secara kasuistis, sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya keputusan TUN tersebut DISMISSAL PROCEDURE Rapat permusyawaratan (Dismissal Procedure) ciri khusus TUN yang dipimpin oleh ketua pengadilan atau hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua sebelum persidangan guna menentukan gugatan diterima atau tidak
- 13. HAKIM BERSIFAT AKTIF Berbeda dengan peradilan pada umumnya, dalam Pengadilan TUN hakim bersifat aktif karena mereka dibebani tugas untuk mencari kebenaran Materil. (Vide pasal 63 ayat (2) butir a, b, Pasal 80 ayat (1), pasal 85, pasal 95 ayat (1), pasal 103 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986) MAKSIMAL TUNTUTAN GANTI RUGI Gugatan ganti rugi dalam TUN dibatasi hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (vide Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991) GUGATAN TIDAK MENGHENTIKAN KEBERLAKUAN PUTUSAN Gugatan TUN tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan namun Penggugat bisa meminta penundaan kepada Hakim TUN (Vide Pasal 67 ayat (1) & (2) UU No. 5 Tahun 1986 . EKSEKUSI YANG BERBEDA DENGAN PERADILAN UMUM Dalam TUN dikenal istilah eksekusi Otomatis (vide Pasal 116 ayat (1) & 2) UU 5/86) dan eksekusi Paksa melalui upaya paksa yang berupa Sanksi Admisitrasi, Pembayaran Uang Paksa (dwangsom) atau sanksi Publikasi dalam media cetak.
- 14. PROSES ACARA PENGADILAN TUN
- 16. Bentuk-bentuk langkah hukum Penyelesaian sengketa kontrak Eksekusi hak tanggungan / jaminan fidusia Gugatan Perdata Permohonan Pailit Arbitrase ADR Penetapan PN Kewenangan sendiri KPKLN Lelang Eksekusi Balai Lelang Swasta Lelang /jual sukarela Jual sendiri/ Bawah tangan Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Kasasi MA Peninjauan Kembali MA P. Niaga Tingkat PN Kasasi MA Peninjauan Kembali MA Final Sukarela Lelang / Jual sukarela Eksekusi Melalui PN Mediasi di P. Negeri Mediasi luar Pengadilan Mediasi melalui ahli/ Mediator Mediasi melalui lembaga mediator Eksekusi PN
- 17. 1. Perhatikan Syarat Materil dan Formil dalam penyusunan Gugatan. Syarat Materil: Yurisprudensi MA No. 547K/SIP/1972 menjelaskan Se m ua o rang be rhak m e nyusun dan m e rum uskan g ug atan nam un harus m e m be rikan g am baran te ntang ke jadian yang nyata yang m e njadi dasar g ug atan. Syarat Formil: Syarat yang wajib dipenuhi dalam menyusun suatu gugatan, akibat tidak penuhi syarat ini maka gugatan tidak dapat diterima (Nie t o nvanke lijke Ve rklaard NO) Contoh: Surat Kuasa, Kompetensi Absolut dan Relatif, Gugatan Prematur, TidakObscuurLibel danlain-lain PENGADILANPENGADILAN
- 18. 2. Indonesia mengunakan azas Teritorial dalam hukum acaranya. (436 Re g le m e nt o p de Burg e rlijke Re chtvo rde ring RV) 3. Adanya upaya hukum jika salah satu pihak tidak terima dengan putusan hakim. 4. Tidak ada gugatan tanpa permohonan sita jaminan. 5. Sajikan gugatan dengan sederhana dan mudah dimengerti oleh Hakim. 6. Terangkan Prinsip COST, RISK and TIME dalam berpekara kepada klien.
- 19. DASAR GUGATAN PERDATA A. Pasal 1238 KUHPerdata: Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuat akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (Wanprestasi) B. Pasal 1365 KUHPerdata: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. (Perbuatan Melawan Hukum)
- 20. Plus /Minus Pengadilan - Waktu sengketa yang lama (Bading, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Hakim yang tidak menguasai permasalahan pertambangan. - Sidang terbuka untuk umum. - Putusan memiliki kekuatan eksekutorial. - Biaya pendaftaran yang murah. - Hukum acara yang mudah dimengerti +-
- 24. Pengertian ARBITRASE (PASAL 1 AYAT (1) UU 30/1999) Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- 25. ARBITRASE 1) Sengketa/ketidaksefahaman. 2) Antara dua orang/kelompok atau lebih. 3) Diserahkan kepada pihak ketiga yang profesional (mengerti permasalahan). 4) Penunjukannya arbite r disepakati bersama, Terdiri dari satu atau lebih melalui penyederhanaan prosedur. 5) Dilakukan dengar pendapat secara hukum yang disepakati. 6) Putusan final dan mengikat.
- 26. Dasar Hukum ARBITRASE: 1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa 2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 3) Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981 Tentang Pengakuan Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan Putusan Arbitrase Asing 4) Undang Undang No.5 Tahun 1968 Tentang Ratifikasi World Bank Covention. 5) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri 6) Perjanjian / klausula arbitrase dari para pihak
- 27. SENGKETA ARBITRASE Sengketa dalam bidang perdagangan yang bersifat kontraktual ataupun non-kontraktual; Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (Hak-hak Keperdataan); Sengketa yang tidak dapat diselesakan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang- undangan tidak dapat diadakan perdamaian ( Pasal 5ayat 2)
- 28. BENTUK SENGKETA ARBITRASE 1. Perbedaan penafsiran berkenaan dengan Pelaksanaan perjanjian: Kontraversi pendapat ( Contravercy ) Kesalahan pengertian ( Misunderstanding ) Ketidaksepakatan ( Disagreement ) 2. Pelanggaran Perjanjian (Breach of Contract) Sah tidaknya kontrak; Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
- 29. Hukum acara bebas ditentukan para pihak dengan perjanjian tertulis. Jika tidak mengatur acara sendiri maka arbiter akan merujuk kepada UU No. 30 Tahun 99 Juncto Insitusi Rules. Pemeriksaan secara tertutup. Mengunakan bahasa Indonesia (dapat diluar itu be rdasarkan ke se pakatan para pihak). Hak Jawab Jinawab yang sama diberikan masing- masing pihak. Hukum Acara di ARBITRASE
- 31. Contoh Klausul Arbitrase bermakna Ambigu if the claim is no t se ttle d at m e diatio n, the partie s m ust re fe r the m atte r to arbitratio n unde r the Rule s o f Inte rnatio nal Cham be r o f Co m m e rce (ICC) o n o r be fo re (1 4) days afte r the date o f the m e diatio n. The arbitratio n is to be he ld in Jakarta, Indo ne sia, unde r Eng lish lang uag e and is binding . Each Party m ay no t co m m e nce any litig atio n and m ust co ntinue to pe rfo rm the ir o blig atio ns no twithstanding any dispute re so lutio n pro ce e ding s be ing he ard o r co nside re d.
- 32. Hal Yang Perlu Menjadi Perhatian Dalam Arbitrase 1. Harus adanya perjanjian arbitrase, baik dibuat sebelum ada sengketa (pactum de co m pro m ite ndo ) atau dibuat setelah ada sengketa (akta kompromis). 2. Biaya untuk berpekara di Arbitrase berbeda dengan berpekara di Peradilan Umum. 3. Efektifitas Arbitrase ditentukan para pihak yang memiliki kesungguhan untuk menyelesaikan permasalahan melalui arbitrase 4. Putusan arbitrase telah diciptakan agar tidak dapat dibatalkan (lihat pe rkara Bung o Raya Nusantara Vs. Jam bi Re so urce s)
- 33. plus /minus arbitrase +- - Biaya sidang yang relatif mahal. - Tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. - Perjanjian Arbitrase adalah suatu keharusan. - Tidak mengenal Yuripudensi. - Arbiter yang memutus orang yang ahli dibidangnya. - Proses persidangan yang transparan . - Flexibel - Para pihak memiliki kewenangan Absolut. - Pemeriksaan Terrtutup - Putusan Final & Mengikat
- 34. Keuntungan Arbitrase vs Pengadilan - Masalah Waktu Cepat - Masalah Biaya Murah ? - Masalah Kerahasian lebih terjaga - Menjaga Hubungan
- 35. Klausula Arbitrase vs Perbuatan Melawan Hukum 1. Adanya pihak ketiga yang terlibat dalam sengketa, namun tidak terikat perjanjian arbitrase. 2. Gugatan PMH mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi sebelum dibuatnya perjanjian arbitrase. 3. Adendum perjanjian tidak mengatur pilihan forum sengketa. (lihat kasus Conoco Phillips Vs. Sapta, Indah Kiat Pulp and Paper dll)
- 36. Fungsi dan Strategi Berpekara 1. Pilihan untuk tidak berpekara di Pengadilan 2. Meningkatan sekala proritas dalam menyelesaikan permasalahan (shock & awe) 3. Penetuan waktu berpekara adalah penting 4. Kristalisasi dalam memahami permasalahan, dan tuntutan. 5. Framing of case: Lebih cepat lebih baik
- 37. Lakukan uji tuntas hukum (le g al due dilig e nce ) secara detail dan cermat sebelum melakukan langkah hukum. Utamakan Amicable Settlement dalam penyelesaian perselisihan. Lakukan langkah hukum yang sesegera mungkin setelah debitur ingkar janji. KESIMPULAN
- 38. ADCO Attorneys at Law Setiabudi Building 2 6th floor, suite 605C | Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12920 Indonesia | Telp. (021) 52903034 | Fax. (021) 52903035 Mobile. 0818-101012 / 0811-8101012 | E-mail: rizky.dwinanto@adisuryo.com | rizky.dwinanto@adcolaw.com THANK YOU