More Related Content
What's hot (20)
Similar to EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan (20)
More from EMLI Indonesia (16)
Recently uploaded (7)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
- 1. Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan Presented by: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.
- 2. Apa itu restrukriasasi ? Restrukriasai utang merupakan suatu proses untuk merestruktur hutang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitur (darmadji, 2001:69) Restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI, revisi 2001) Restrukrisasi adalah jalan keluar bagi perusahaan/debitur yang masih memiliki prospek bisnis yang bagus dengan mengajukan suatu proposal penjadwalan hutang yang berisikan tatacara penjadualan utang yang baik dan mantang baik seluruh kreditur
- 3. Dasar Hukum Restrukrisasi Undang-Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas; Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998; Undang-undang Nomor 37 tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- 4. Jenis-Jenis Restrukturisasi Restrukturisasi Perusahaan Konsolidasi (peleburan usaha) Pembubaran usaha (likuidasi) Pembangkrutan (kepailitan) Pemecahan Usaha (split off) Pemekaran Usaha (spin off) Penilaian Kembali aktiva tetap (reevaluasi) Rekapitalisasi (penataan kembali permodalan) Reorganisasi perusahaan Restrukturisasi Utang Penjadualan kembali pelunasan utang (rescheduling) Pengkondisian Kembali Utang (reconditioning), Ex: dengan penurunan bunga, penghapusan pokok, penghapusan bunga dan sebagian pokok Pengurangan Utang (hair cut) Pembebasan utang (debt remission) Konversi utang menjadi ekuitas (debt to equity swap) Penyitaan barang-barang jaminan utang (debt to asset swap)
- 5. Mengapa harus di restrukturisasi? Dalam kondisi keuangan positive, yang bertujuan guna pengembangan perusahaan sehingga lebih kompetitif dalam pasar; atau Dalam kondisi keuangan negatife, yang bertujuan guna penyelamatan perusahaan agar dapat survive dari kesulitan ekonomi
- 6. Metode Restrukturiasasi Hutang Mengunakan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam konteks melibatkan badan peradilan (vide UU 37 tahun 2004 tentang KPKPU) atau Mengunakan metode diluar mekanisme badan peradilan
- 7. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai salah satu Mekanisme Restrukturisasi Hutang Definisi PKPU Tidak dijelasan secara rinci dalam UUKPKPU maksud dari PKPU namun merujuk pada Pasal 222 ayat (2) maka debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian sebagian atau seluruh utang kepada kreditor Tujuan PKPU Guna tercapainya perdamaian kepada seluruh pihak (krediur dan debitur)
- 8. Siapa yang berperan sebagai arranger? Siapa Arranger? Lazim dalam proses restrukturisasi adanya pihak yang bertindak sebagai arranger (pengarah), maka dalam konteks PKPU arranger adalah pengurus yang didampingi oleh Hakim Pengawas Definisi Pengurus? UUKPKPU Pasal 1 hanya memberikan definisi atas kurator minus definisi Pengurus Blacks Law Dictionary, Fifth Edition menyebutkan Administrator is a person appointed by the court to administer (i.e. manage or take charge of) the assets and liabilities of a decedent (i.e., the deceased). Maka jelas fungsi dan tugas pengurus adalah: melakukan pengurusan (tidak termasuk pemberesan) atas kekayaan dan utang-utang debitur (note: pengurus ditunjuk oleh pengadilan)
- 9. Legitimasi danTugas Pengurus. Tugas Pengurus ditujuk oleh Pengadilan dan Bersama-sama Debitur mengurus harta debitur (vide Pasal 225 ayat (2) UUKPKPU Legitimasi Pengurus Tanpa persetujuan Pengurus, Debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya (vide Pasal 240 ayat (1) UUKPKU) Kewajiban yang timbul dari tindakan Debitor yang dilakukan tanpa persetujuan Pengurus, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh menguntungkan bagi harta Debitor (vide Pasasl 240 ayat (2) UUKPKU)
- 10. Kewenangan Pengurus dalam PKPU Meminta Hakim Pengawas untuk mendengarkan atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU (vide Pasal 233 ayat (1)UUKPKPU) Bersama-sama Debitor melakukan pengurusan atas harta Debitor (vide Pasal 240 ayat (2)UUKPKPU); Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan agar harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor (vide Pasal 240 ayat (2) UUKPKPU); Menolak atau memberikan persetujuan kepada Debitor untuk melakukan pinjaman dari pihak ketiga untuk meningkatkan harta Debitor, termasuk menolak atau memberikan persetujuan untuk membebani harta Debitor dengan hak jaminan kebendaan (Vide Pasal 240 Ayat (4) juncto ayat (5) UUKPKPU)
- 11. Kewenangan Pengurus dalam PKPU Continue..... Memastikan agar tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk pelunasan utang ditangguhkan serta memastikan agar (i) Debitor dilepaskan dari sandera segera setelah diperolehnya putusan PKPU tetap atau setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan (ii) jika diperlukan meminta agar diangkat sita yang telah diletakan atas harta Debitor (Vide Pasal 242 ayat (1) dan (2) UUKPKPU) (i) memastikan agar gugatan yang sedang berjalan dari kreditor yang utangnya telah diakui oleh Debitor ditangguhkan putusannya sampai dengan berakhirnya PKPUdan (ii) menolak atau memberikan persetujuan kepada Debitor untuk menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara yang menyangkut harta kekayaan (Vide Pasal 243 ayat (1) dan (2) UUKPKPU) Memastikan mengenai dilanjutkannya atau dihentikannya pembayaran utang yang terlah berjalan sebelum berlangsungnya PKPU (Vide Pasal 245 UUKPKPU); Memastikan mengenai pemenuhan perikatan yang terbit sebelum putusan PKPU (Pasal 253 UUKPKPU) ;
- 12. Kewenangan Pengurus dalam PKPU Continue..... Memastikan dapat atau tidaknya dilakukan perjumpaan utang piutang dari perbuatan hukum yang terjadi sebelum PKPU Pasal 246 juncto (Pasal 247 UUK)PKPU Memastikan dapat atau tidaknya dilanjutkannya suatu perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi serta memastikan hapusnya perjanjian timbal balik Pasal 249 juncto (Pasal 250 UUKPKPU); Memastikan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu perjanjian sewa atau suatu benda, yang timbul sebelum putusan PKPU diucapkan (Pasal 251 UUKPKPU); Memberikan persetujuan atau tidaknya kepada Debitor untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya (Pasal 252 UUKPKPU) ; Memberikan laporan kepada Hakim Pengawas untuk dapat mengakhiri PKPU. Berdasarkan ketentuan dalam pasal yang sama ayat (2), Pengurus diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dalam hal Debitor (i) selama PKPU, Debitor bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya dan/atau (ii) selama PKPU keadaan harta Debitor tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkannya PKPU (Vide Pasal 255 UUKPKPU)
- 13. Proposal Pedamaian dan Perdamaian Isi dari Proposal Perdamaian: Asumsi-asumsi keuangan dan operational sehingga perusahaan dapat menjadi going concern Laporan keuangan perusahaan (in house dan audited) Share valuation dan assets appraisal Proyeksi keuangan perusahaan setelah perdamaian (termasuk cash flow) Dokumen pendukung usulan perdamaian lainnya
- 14. Jangka waktu Pembahasan Rencana Perdamian cukup Pajangan (maks 270 hari sesuai dengan PKPUTetap) Voting rencana perdamaian berlaku bagi seluruh kreditur baik Kongkuren maupun separatis (vide Pasal 281 ayat (1) UUKPKU) Kreditur Separatis yang menolak rencana perdamaian akan diberikan kompensasi sebesar jaminan yang terendah vs aktual pinjaman yang langsung dijaminkan dengan kebendaan tertentu (vide Pasal 282 ayat (2) UUKPKPU) Rencana Perdamaian yang disahkan (homologasi) berlaku bagi semua kreditur (Kongkuren maupun separatis dalam hal separatis tidak setuju diberikan kompensasi (vide Pasal 286 UUKPKPU) Putusan Majelis yang mengesahkan perdamaian atau menolak perdamaian pada prinsipnya tidak bisa di ajukan upaya hukum Kasasi (pasal 293 UUKPKPU) Dalam hal Putusan Majelis Menolak Reancana Perdamaian, maka dalam sidang yang sama Debitur dinyatakan Pailit. (vide Pasal 292 UUKPKPU) Proposal Pedamaian dan Perdamaian.. Continue....
- 15. Voting (pemungutan suara) dalam Rencana Perdamaian Rencana perdamaian dapat diterima bila (i) disetujui oleh lebih dari 遜 kreditor konkuren yang mewakili 2/3 utang yang diakui atau sementara diakui yang hadir; dan (ii) disetujui oleh lebih dari 遜 kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang mewakili 2/3 utang yang diakui atau sementara diakui yang hadir (Vide Pasal 280 ayat (1) UUKPKPU). Jika rencana perdamaian hanya disetujui oleh 遜 kepala, yang mewakili 遜 utang yang hadir, maka dapat dilakukan rapat kreditor ke dua paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama (vide Pasal 281 ayat (1) juncto Pasal 152 UUKPKPU)
- 16. Tahapan Proses PKPU Putusan PKPU Pemberitahuan Media Masa (koran) dan Lembaran Negara Rapat Kreditur I (agenda: Pengenalan Pengurus dan penyampaian batas waktu tagihan) Penyusunan daftar tagihan sementara dan beserta klafikasi sifat tagihan Meminta klarifikasi terhadap debitur perihal jumlah tagihan dan sifat tagihan Rapat Pra-Verifikasi utang (pencocokan utang) Rapat Kreditur II (agenda: Pencocokan/verifikasi Utang) Rapat Kreditur III (agenda: Penetapan DaftarTagihanTetap dan Pembahasan Proposal Perdamaian) Rapat Kreditur IV (agenda: Pembahasan Proposal Perdamaian (lanjutan)) Rapat KrediturV (agendaVoting Proposal Perdamaian 0 Diterima (Homologasi) atau 0 Ditolak (Pailit)
- 17. Proses Restrukturisasi diluar Mekanisme Badan Peradilan Syarat Proses restrukturisasi non mekanisme badan peradilan haruslah memenuhi beberapa persyaratan oleh Debitur yang antara lain: 1. Berinisiatif akan proses Restrukturisasi 2. Full disclosure 3. Bersedia Memikul Kerugian 4. Mempunyai Business Plan yang baik dan matang
- 18. Indetifikasi dan klasifikasi permasalahan sebelum melakukan Restrukturisasi Melakukan identifikasi penyebab macetnya pembayaran utang Melakukan klasifikasi hutang dan sifat hutang Memetakan kreditur kooperatif dan non kooperatife Gunakan tenaga ahli (konsultan hukum, Pajak dan Keuangan) Peran arranger/negosiator yang sangat pro perdamaian untuk debitur Proposal Perdamaian yang visible dan realistis
- 19. Setiabudi 2 2nd floor suite 205C H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12920 - Indonesia Telp. (021) 52903034 Fax. (021) 52903035 Mobile. 0818-101012 / 0811- 8101012rizky.dwinanto@adcolaw.com