More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (7)
Similar to Kedudukan hukum dan peran jabatan pppk dalam uu no 5 tahun 2014 (20)
Recently uploaded (6)
Kedudukan hukum dan peran jabatan pppk dalam uu no 5 tahun 2014
- 1. 1 KEDUDUKAN HUKUM DAN PERAN JABATAN PPPK MENURUT UU NO 5 TAHUN 2014 Oleh : Lanka Asmar, S.HI, M.H (telah dimuat di website www.badilag.net pada tanggal 24 Maret 2014) A. PENDAHULUAN Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum. Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 aturan tambahan. Sidang DPR bersama pemerintah untuk membentuk Undang-undang sebagai produk hukum, pada hakikatnya merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi di dalam keputusan politik menjadi Undang-undang.1 Kemudian untuk mencapai tujuan nasional yang mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, bermoral tinggi dan berperadapan modern yang setia pada Undang-undang Dasar 1945 diperlukan sosok pegawai negeri. Aturan hukum mengenai pegawai negeri diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah Pegawai Honor atau pegawai tidak tetap diatur pada pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang berbunyi Disamping pegawai 1 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. : 10
- 2. 2 negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Mengenai pengangkatan pegawai honor atau pegawai tidak tetap menjadi PNS pada zaman pemerintahan Presiden SBY, telah dikeluarkan 2 Peraturan Pemerintah (PP) yaitu : PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.2 Namun sampai akhir jabatan Presiden SBY permasalahan pengangkatan honor Kategori 1 dan Kategori 2 belum ada kejelasan, sehingga Forum Honorer Indonesia (FHI) mendesak agar kejelasan nasib tenaga honor.3 Sehingga ada dugaan dari ICW tentang pungutan untuk lolos menjadi CPNS dari kalangan honor kategori 2 dan adanya honor kategori siluman sebanyak 1282, kemudian ICW menyerahkan data honor K2 tersebut kepada Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.4 Pada tanggal 1 September 2011 pernah dikeluarkan kebijakan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 16 bulan. Kebijakan yang berlaku hingga 31 Desember 2012 ini ditetapkan melalui Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri. Hal ini dilakukan karena semakin tingginya beban belanja pegawai pada APBN, pada RAPBN 2012, belanja pegawai menjadi alokasi belanja tertinggi yaitu Rp. 215,7 triliun, mengalahkan belanja subsidi yang selama ini mendominasi.5 Pada tahun 2014, Pemerintah dan DPR kemudian melakukan perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut Azwar Abu Bakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan adanya Undang-undang ASN tidak ada lagi 2 Lihat http://www.mediakerincinews.com/2013/07/latest-update-10-jul-2013-kerinci -dan.html 3 Lihat http://www.jpnn.com/read/2014/02/03/214584/Desak-Pengangkatan-Honorer-K1-K2-Segera- Dituntaskan- 4 Lihat http://news.okezone.com/read/2014/03/18/339/956983/icw-laporkan-1-282-cpns-siluman-ke- mabes-polri 5 Lihat http://birokrasi.kompasiana.com/2012/09/17/sumber -sumber-hukum-kepegawaian-dan-peranan- pegawai -negeri-sipil -dalam-kehidupan-bernegara-487500.html
- 3. 3 pegawai honor/pegawai tidak tetap, yang dikenal dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (lihat pasal 6 UU ASN).6 Namun dalam tulisan ini akan dibahas mengenai kedudukan hukum dan peran jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemudian penulis akan mengangkat 3 permasalahan yaitu : 1. Bagaimana kedudukan hukum PPPK menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014? 2. Bagaimana peran jabatan PPPK menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014? 3. Bagaimana proses pengadaan PPPK menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014? B. PEMBAHASAN 1. Kedudukan hukum PPPK menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Istilah pegawai yang disebut human resources adalah manusia dalam usia kerja (working ages) yang mampu menyelenggarakan pekerjaan fisik ataupun mental. Pegawai negeri maupun tenaga honor harus berasal dari SDM yang baik guna mewujudkan negara maju dan pemerintahan yang baik.7 Hukum kepegawaian adalah hukum yang berlaku bagi pegawai yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri. Dalam administrasi kepegawaian negara ada 3 pendekatan8 yaitu : 1. The fight the spoilsman approach yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada perjuangan kaum politikus, sehingga pengangkatan seseorang untuk memangku jabatan atau sebagai pegawai negeri didasarkan atas perjuangan partai. Sebagai contoh adalah untuk dapat 6 Lihat http://www.tribunnews.com/nasional/2013/07/14/kini -kecil-peluang-pegawai -honorer-manjadi -pns 7 LIhat http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-868-1769482947- ayu%20prilia%20diantari_tesis.pdf 8 Lihat file.upi.edu/.../HUKUM.../HUKUM_KEPEGAWAIAN.ppt
- 4. 4 dicalonkan sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur dalam Pilkada, maka seseorang harus dicalonkan oleh partai politik 2. The efficiency approach yaitu suatu pendekatan yang didasarkan terutama atas efisiensi atau daya guna. Pengangkatan seseorang untuk memangku jabatan atau sebagai pegawai negeri didasarkan atas kecakapan atau keahlian yang dimilikinya. Pendekatan ini dianggap lebih mementingkan efisiensi, sehingga seringkali prosedural dan mengabaikan sisi kemanusiannya. Contoh penerapan pendekatan efficiency yaitu untuk dapat dicalonkan sebagai guru, maka seseorang harus memiliki latar belakang ijazah Strata 1 (S.1) kependidikan sesuai dengan bidang study yang akan diajarkannya. 3. The human relation approach yaitu suatu pendekatan yang didasarkan terutama atas adanya hubungan antar manusia. Pendekatan ini muncul sebagai akibat tidak memuaskannya penerapan model the efficiency approach yang kurang memperhatikan hubungan antar manusia dalam sebuah organisasi. Namun tetap memperhatikan profesionalisme atau kecakapan dengan titik berat pada faktor hubungan antar manusia. Contoh : dalam praktek kehidupan unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut seorang pegawai negeri yaitu seorang tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya, digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan bahwa Pemerintah dan Depan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan sebagai peraturan pelaksana pemerintah juga tengah menyusun 19 Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Rancangan Perpres.9 Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk 9 Lihat http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2148-pemerintah-tancap-gas-susun-pp-dan-perpres-pelaksana- uu-asn
- 5. 5 Pegawai (NIP) (pasal 7 ayat 1 UU ASN), sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuha instansi pemerintah dan ketentuan Undang-undang (pasal 7 ayat 2 UU ASN). Bagaimana dengan anggota TNI dan Polri? Sesuai dengan pasal 20 ayat (2) UU Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa anggota TNI dan Polri merupakan jabatan ASN tertentu. Pegawai ASN diharapkan mampu mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia dan menjalankan tugas secara professional serta mampu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap cepat berhasil guna dan santun. Karena birokrasi yang profesional memang masih menjadi isu aktual dan kerap kali menjadi diskursus yang tidak pernah habis untuk dibicarakan. Hal ini dilakukan agar birokrasi bisa menampilkan performance kerja yang baik dan mau menunjukkan sikap profesional.10 Di dalam birokrasi ada pimpinan dan ada yang memimpin. Menurut Max Weber birokrasi itu paling sedikut mengandung 5 unsur yaitu :11 1. Organisasi 2. Pengerahan tenaga 3. Sifat yang teratur 4. Bersifat terus menerus 5. Mempunyai tujuan Pemerintahan SBY harus menyelesaikan permasalahan birokrasi sebelum habis masa jabatannya. Adapun permasalahan yang krusial adalah pengangkatan tenaga honor yang masuk kategori 1 dan kategori 2 menjadi CPNS. Karena jika tidak segera diselesaikan akan membuat tenaga honor yang masuk database tidak jelas nasibnya, padahal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2005 telah mengaturnya. Jika pemerintah tidak segera menyelesaikan permasalahan tenaga honor, pemerintah dapat digugat karena telah menimbulkan kerugian bagi tenaga honor dan berdasarkan pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dijelaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu 10 Edi Siswadi, Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Prima, Mutiara Press, Bandung, 2012, hal. 156 11 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982 Hal. 344
- 6. 6 Keputusan Tata Usaha Negara dapat menuntut ganti rugi, karena keputusan pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak dikenal lagi istilah tenaga honor, namun diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seandainya tenaga honor tersebut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tentunya jika ingin menjadi CPNS, mesti melalui proses seleksi (pasal 99 ayat 1 dan 2 UU ASN). Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah sebagai unsur aparatur negara (pasal 8 UU ASN). Sebagai unsur aparatur negara maka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mesti melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh intervensi dari semua golongan dan partai politik. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mempunyai hak-hak sebagai berikut (pasal 22): a. Gaji dan tunjangan Dalam memberikan penggajian dan tunjangan dijelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan gaji yang adil dan layak (pasal 101 ayat 1). Gaji yang diberikan pemerintah diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Di dalam UU ASN ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai tunjangan PPPK, namun pada pasal 101 ayat 4 dijelaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. b. Cuti c. Perlindungan. Perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah (pasal 92 ayat 1) : 1. Jaminan kesehatan 2. Jaminan kecelakaan kerja 3. Jaminan kematian 4. Bantuan hukum d. Pengembangan kompetensi
- 7. 7 Pengembangan kompetensi terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diadakan setiap tahun oleh instansi pemerintah. Pengembangan kompetensi merupakan salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya (pasal 102 ayat 1, 2 dan 3 UU ASN) Adapun perbedaan hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak mendapatkan fasilitas, sedangkan PNS diberikan fasilitas (pasal 21 huruf a UU ASN), kemudian PNS diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua (pasal 21 huruf c UU ASN), sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak diberikan, Dalam memberikan penggajian dan tunjangan dijelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan gaji yang adil dan layak (pasal 101 ayat 1). Gaji yang diberikan pemerintah diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Di dalam Undang-undang ASN ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun pada pasal 101 ayat 4 UU ASN dijelaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Peran jabatan PPPK menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Adapun peran jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme (pasal 12 UU ASN) Keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PNS juga berada dalam satu naungan yaitu Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia (pasal 126 ayat 2 UU ASN) Korp Pegawai ASN memiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
- 8. 8 Untuk sebagai peraturan pelaksna tentang kors ASN pemerintah telah membahas Rancangan Peratura Pemerintah tentang Korps Pegawai ASN12 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga berpeluang untuk menjadi anggota KASN (pasal 38 ayat 4 UU ASN). Adapun syarat untuk menjadi anggota KASN adalah memiliki ijazah paling rendah Strata 2 (S2), dibidang administrasi negara, manajemen publik, manajemen sumber daya manusia, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan dan bidang lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia. (pasal 36 ayat 3 UU ASN). Adapun tugas KASN adalah menjaga netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya berupa (pasal 103 ayat 1 dan 2 UU ASN) : a. Tanda kehormatan b. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi c. Kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan Untuk terjaminnya pelaksanaan disiplin terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka PPPK juga dapat dikenai hukuman disiplin. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa diberi sanksi pemutusan hubungan kerja tidak atas permintaan sendiri, pemutusan kerja PPPK dengan tidak hormat. 3. Proses pengadaan PPPK menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengadaan Pegawai 12 Lihat http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2148-pemerintah-tancap-gas-susun-pp-dan-perpres-pelaksana- uu-asn
- 9. 9 Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Adapun proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (pasal 96 ayat 2). Apabila PPPK telah lulus seleksi, maka pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Masa perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja. Penilaian kerja dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dan dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Penilaian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kerja disampaikan kepada tim penilai kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pejabat Pembina kepegawaian pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta pimpinan kesekretariatan lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen /Lembaga Pemerintah Non Departemen. (pasal 1 angka 3 PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur (pasal 1 angka 4 PP Nomor 9 Tahun 2003) dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kotamadya adalah Bupati /Walikota. Apabila Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ingin menjadi calon PNS, maka mesti melalui proses seleksi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. (pasal 99 ayat 2). Berbeda dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang mengatur tentang pengangkatan pegawai tidak tetap dapat menjadi PNS, sedangkan dalam UU ASN,
- 10. 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi PNS (pasal 99 ayat 1 UU ASN). C. KESIMPULAN 1. Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah sebagai unsur aparatur negara (pasal 8 UU ASN). Sebagai unsur aparatur negara maka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mesti melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh intervensi dari semua golongan dan partai politik. PPPK juga mempunyai hak-hak sebagai berikut yaitu : gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi 2. Adapun peran jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme 3. Adapun proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. (pasal 96 ayat 2). Apabila PPPK telah lulus seleksi, maka pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Masa perjanjian kerja PPPK adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja
- 11. 11 DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 Siswadi, Edi Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Prima, Mutiara Press, Bandung, 2012 Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982 B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokk kepegawaian. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2005 C. INTERNET http://www.mediakerincinews.com/2013/07/latest-update-10-jul-2013-kerinci-dan. html http://www.jpnn.com/read/2014/02/03/214584/Desak-Pengangkatan-Honorer-K1-K2- Segera-Dituntaskan-
- 12. 12 http://news.okezone.com/read/2014/03/18/339/956983/icw-laporkan-1-282-cpns-siluman- ke-mabes-polri http://birokrasi.kompasiana.com/2012/09/17/sumber-sumber-hukum-kepegawaian-dan- peranan-pegawai-negeri-sipil-dalam-kehidupan-bernegara-487500.html http://www.tribunnews.com/nasional/2013/07/14/kini-kecil-peluang-pegawai-honorer-manjadi- pns http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-868-1769482947- ayu%20prilia%20diantari_tesis.pdf Lihat file.upi.edu/.../HUKUM.../HUKUM_KEPEGAWAIAN.ppt http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2148-pemerintah-tancap-gas-susun-pp-dan-perpres- pelaksana-uu-asn