More Related Content
What's hot (19)
Similar to Aturan hukum dan fungsi baznas (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Aturan hukum dan fungsi baznas
- 1. 1 ATURAN HUKUM DAN FUNGSI BAZNAS MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2011 Oleh : Lanka Asmar, S.HI, M.H A. PENDAHULUAN Zakat menurut etimologi (bahasa), berarti nama yang artinya kesuburan, taharah berarti kesucian, barakah berarti keberkahan, dan tazkiyah berarti mensucikan. 1 Sedangkan secara terminologis (istilah) zakat didefinisikan oleh ulama sebagai berikut : 2 a. Mazhab Maliki Zakat merupakan pengeluaran sebahagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. b. Menurut Hanafi Mereka mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus, yang ditentukan oleh syariah karena Allah. c. Mazhab Syafi Mereka mendefinisikan zakat sebagai sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. d. Mazhab Hanbali 1 Lihat http://caknenang.blogspot.com/2011/04/zakat-dalam-islam.html 2 Ibid
- 2. 2 Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al- Quran. Menurut pandangan ulama lain juga dikemukakan bahwa : 3 a. Menurut Yusuf Qardawi 1. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. 2. Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Karena itu, di dalam Al-Quran dan Hadist, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya. b. Nawawi Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. c. Al Mawardi Zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. d. Asy Syaukani 3 Ibid
- 3. 3 Zakat adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak berhalangan syara sebagai penerima. Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Quran serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangatlah nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, dan berkembang. Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Menurut Ahmad Hanafi zakat termasuk kepada salah satu lapangan hukum Islam dalam Bab Ibadah. Lapangan Hukum Islam dibagi atas ibadah, hukum keluarga, hukum private, hukum pidana, siasah syariiyah dan hukum Internasional.4 Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, juga memberikan kebebasan setiap umat beragama untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Sebagai landasan konstitusional bagi umat beragama diatur dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945. Sejarah pengaturan zakat di Indonesia telah melalui beberapa periode yaitu masa kerajaan Islam, masa kolonialisme, masa awal kemerdekaan, masa orde baru 4 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, PT. Bulan Bintang : Jakarta : 2004 Hal. 38-50
- 4. 4 dan masa reformasi. Berikut ini gambaran tentang tahapan-tahapan sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia : 5 1. Masa Kerajaan Islam Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, zakat dimaknai sebagai sebuah semangat (spirit) yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Seorang cendikiawan muslim kontemporer Indonesia, Masdar F. Masudi mengatakan, zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana umumya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya, dengan spirit zakat, lembaga upeti itu justru harus menjadi sarana yang efektif bagi pemerataan dan kesejahteraan kaum miskin. Dengan kata lain, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kedzaliman, dengan spirit zakat harus ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan. Zakat sebagai konsep keagamaan, di satu pihak, dan pajak sebagai konsep keduniawian, di pihak lain, bukanlah hubungan dualisme yang dikotomis melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis. Zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan pajak, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. Zakat merasuk ke dalam pajak sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan pajak memberi bentuk pada zakat sebagai badan atau raga bagi proses pengejewantahannya. Memisahkan zakat dari pajak adalah sama halnya dengan memisahkan spirit dari tubuhnya, memisahkan bentuk dari essensinya. Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Pada masa 5 Lihat http://auritsniyalfirdaus.blogspot.com/2012/08/sejarah-pelaksanaan-zakat-indonesia.html
- 5. 5 Kerajaan Islam Aceh, misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya. Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan penghidupan warganya. Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang imam dan kadi (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf. Sebagaimana Kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar juga berperan aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Pajak tersebut dikenakan pada seluruh warga negara (warga kerajaan), baik yang pejabat, petani, pedagang, atau pun lainnya. Jenis-jenis pajak yang berlaku pada masa itu juga bermacam-macam, seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak padi persepuluh, pajak pendulangan emas dan berlian, pajak barang dagangan dan pajak bandar. Yang menarik dicatat di sini, penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi. Semua ini sesuai dengan praktek pembayaran zakat pertanian dalam ajaran Islam. Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah Mantri Bumi. Orang-orang yang bekerja di Mantri
- 6. 6 Bumi ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki skill dan keahlian yang mumpuni di bidangnya, oleh karena itu mereka diangkat menjadi pejabat kerajaan. 2. Masa Kolonialisme Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Belanda dan Jepang, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan Pemerintah Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat. Namun kemudian, pada awal abad XX (dua puluh), diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pelaksanaan zakat, dan sepenuhnya pelaksanaan zakat diserahkan kepada umat Islam. 3. Masa Awal Kemerdekaan Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada mustahiq zakat (golongan yang berhak menerima zakat). Pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah.
- 7. 7 Kementerian Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama. Kementerian Agama mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal pada tahun 1964. Sayangnya, kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden. Perhatian Pemerintah terhadap lembaga zakat ini mulai meningkat sekitar tahun 1968. Saat itu diterbitkanlah peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya. Namun pada tahun tersebut, Menteri Keuangan menjawab putusan Menteri Agama dengan menyatakan bahwa peraturan mengenai Zakat tidak perlu dituangkan dalam Undang-undang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Karena ada respons demikian dari Menteri Keuangan, maka Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang berisi penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 di atas. 4. Masa Orde Baru Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra Miraj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklahn Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan
- 8. 8 Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa tenggara Barat (1985). Perkembangan zakat pada masa Orde Baru ini tidak sama di setiap daerahnya. Sebagian masih pada tahapan konsep atau baru ada di tingkat kabupaten seperti Jawa Timur. Atau ada pula yang hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat. Karena itulah, mekanisme penarikan dana oleh lembaga zakat ini bervariasi. Di Jawa Barat hanya terjadi pengumpulan zakat fitrah saja. Di DKI Jaya terjadi pengumpulan zakat, ditambah dengan infaq dan shadaqah. Dan di tempat-tempat lain masih meniru pola pada masa awal penyebaran Islam, yakni menarik semua jenis harta yang wajib dizakati. Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lainnya. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
- 9. 9 5. Masa Reformasi Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat. Pada tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-ndang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Semua undang-undang yang diterbitkan di atas bertujuan untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan zakat. Seperti pada masa prakemerdekaan zakat sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era reformasi ini zakat diharapkan mampu mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi yang datang melanda. Bahkan sebagian pihak menilai bahwa terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia merupakan catatan yang patut dikenang oleh umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie.
- 10. 10 Kemudian pada tanggal 25 November 2011 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikeluarkan Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dalam waktu 3 tahun dikeluarkan Peraturan Pelaksananya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengangkat judul tentang Aturan Hukum dan Fungsi (BAZNAS) menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam tulisan ini diangkat 3 permasalahan yaitu : a. Bagaimana aturan hukum BAZNAS? b. Bagaimana Fungsi BAZNAS? B. PEMBAHASAN 1. Aturan hukum BAZNAS Beberapa pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengalami perubahan tafsiran yaitu mengenai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal tersebut disebabkan adanya Judicial Review (JR) yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Zakat Indonesia (KOMAZ) yang terdiri dari Yayasan Dompet Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Portal Infak, Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, LPP Ziswaf Harum, Yayasan Harapan Dhuafa Banten, Lembaga Manajemen Infak, YPI Bina Madani Mojekerto, Rudi Dwi Sutiyanto dkk. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 86/PUU-X/2012 dalam amar putusannya mengabulkan sebagian dan memberi tafsir konstitusional terhadap pasal 18, pasal 38 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
- 11. 11 Pengelolaan Zakat dan menolak uji materi pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 17 dan pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.6 Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan bahwa negara sebagai religious welfare state mempunyai kewajiban memajukan kesejahteraan umum yang bersifat lahir dan batin. Campur tangan pemerintah mutlak diperlukan agar pengelolaan zakat oleh masyarakat menjadi efektif dan efisien. Kemudian mengenai izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tentang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dan berbentuk lembaga berbadan hukum dalam pasal 18 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan oleh Mahkamah merupakan suatu kesatuan yang merupakan pilihan atau alternatif. Sedangkan mengenai persyaratan izin Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada pasal 18 ayat 2 huruf (c) UU Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa mendapat rekomendasi dari BAZNAS bukan dalam konteks BAZNAS menentukan dapat atau tidak dapat suatu lembaga menjadi LAZ. BAZNAS dalam konteks pemberian rekomendasi ini adalah sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu memberikan pertimbangan terkait izin pendirian LAZ, sehingga terhadap masyarakat BAZNAS merupakan pihak yang memberikan konsultasi dalam pendirian LAZ., sedangkan mengenai syarat lain LAZ tentang memiliki pengawas syariat dalam pasal 18 ayat 2 huruf (d) UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah pengawas syariat merupakan pengawas inheren dan merupakan bagian internal dari LAZ bersangkutan, kemudian dimungkinkan juga adanya pengawas syariat yang bersifat eksternal terhadap LAZ yang tidak memiliki pengawas internal. Kemudian mengenai pasal 18 ayat 2 huruf (h) UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala ditujukan untuk memastikan 6 Lihat http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52726163f34a1/mk--amil-tradisional-tak-perlu-izin- baznas
- 12. 12 tata cara pelaksanaan pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan zakat telah sesuai syariat Islam dan audit keuangan diperlukan agar zakat disalurkan secara efektif dan tepat tujuan. Dalam pertimbangan pasal 38 dan 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pemerintah memiliki hak dan kewenangan mengatur dan terlibat dalam pelaksanaan ibadah yang bersifat keagamaan dan penggunaan instrumen pidana dimaksudkan untuk memastikan dilaksanakan Undang-undang aquo. Ketentuan pidana dalam pasal 38 dan 41 telah memenuhi doktrin hukum pidana, namun norma pasal 38 UU 23/2011 terutama frasa setiap orang terlalu umum yang intinya melarang setiap orang yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bertindak sebagai amil zakat. Dengan kata lain, pasal 38 menghendaki agar amil zakat di wilayah Indonesia dilengkapi izin yang berwenang. Fakta yang terjadi pemerintah belum dapat membentuk struktur badan amil zakat yang mampu menjangkau seluruh wilayah yang selama ini dilayani oleh para amil zakat tradisional. Artinya dilarangnya kegiatan amil zakat yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, berpotensi memunculkan kekosongan pelayanan zakat di masyarakat, dengan belum terbentuknya LAZ dan BAZNAS diseluruh pelosok Indonesia. Akibatnya terhalangnya hak warga negara untuk menyalurkan zakat sebagai bagian dari ibadah mereka. Kemudian dalam pertimbangannya mahkamah menyatakan bahwa makna frasa setiap orang dalam pasal 38 dan 41 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai dengan mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau penguru/takmir Mesjid/Mushalla di suatu komunitas wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dan telah memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.
- 13. 13 Dengan adanya putusan MK ini, maka amil zakat yang berada di daerah terpencil dan belum ada BAZNAS dan LAZ tentunya dapat melakukan pengelolaan zakat namun melaporkan kepada pejabat berwenang. Prof. Dr. KH. Didin Hafiduddin, Ketua BAZNAS menyatakan terima kasih kepada Negara dan rakyat Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Beliau menyatakan tidak ada kalah dan menang, semua adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan putusan MK ini semakin memperkuat optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat secara nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pengelolaan zakat.7 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. (pasal 1 ayat 7 UU Nomor 23 Tahun 2011). BAZNAS berkedudukan di ibukota negara dan merupakan lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS terdiri dari 11 anggota dengan rincian 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari unsur ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam. Sedangkan unsure pemerintah ditunjuk oleh Kementerian/Instansi yang berkaitan dengan pengeloaan zakat. BAZNAS dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua dan masa kerja selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal menuju perubahan struktur organisasi BAZNAS di semua tingkatannya. Jika selama ini, organisasi BAZNAS di berbagai daerah digerakkan oleh para pengurus dari unsur 7 Lihat http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/baznas-ajak-seluruh-opz-laksanakan-putusan-mk-tentang- uu-zakat/
- 14. 14 pemerintah (pegawai negeri), di samping unsur ulama dan tokoh masyarakat, maka ke depan dalam organisasi BAZNAS di daerah yang lebih dominan adalah unsur masyarakat. 8 Dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) PP nomor 14 Tahun 2014 dijelaskan bahwa anggota BAZNAS yang terdiri dari unsur masyarakat harus melalui tim seleksi yang dibentuk oleh Menteri. Tim seleksi tersebut tidak dapat menjadi anggota BAZNAS. Sedangkan anggota BAZNAS dari unsur pemerintah berasal dari pejabat eselon I yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Apabila anggota BAZNAS menjadi warga negara asing, berpindah agama, melakukan perbuatan tercela dapat diberhentikan. (pasal 24 PP Nomor 14 Tahun 2014) Sedangan BAZNAS Provinsi/Kabupaten dan Kotamadya terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana. 2. Fungsi BAZNAS Kedudukan Hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub system dari hukum nasional. Secara sosiologis, keduduan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat. Hukum Islam mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional. 9 Salah satu produk hukum Islam adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014. Imam Al Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memaparkan bahwa kewajiban zakat adalah alat uji derajat keimanan seorang hamba yang mencintai Allah, melalui upaya menimalisir konsumsinya atas dasar kecintaan kepada Allah. Seperti dalam Surat Adz Dzaariyaat ayat 19 Dan pada harta-harta mereka ada hak 8 Lihat http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/pp-no-14-tahun-2014-dan-perubahan-organisasi-baznas/ 9 Said Agil Husin Al Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, PT. Penamadani, Jakarta, 2004, Hal. 14
- 15. 15 untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tak mendapat bagian (tidak meminta). 10 Islam merupakan agama yang kaya dengan instrument filantropi. Kata Filantropi berasal dari bahasa Yunani, philos (cinta) dan anthropos (manusia), yakni cinta kasih (kedermawanan) kepada semua manusia. Diantara filantropi adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah. Diantara filantropi tersebut yang paling utama adalah zakat, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ditunaikan bagi yang mampu. 11 Negara Indonesia telah mempercayakan pengelolaan zakat kepada BAZNAS. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan BAZNAS mempunyai fungsi yaitu : 1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat 4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. C. KESIMPULAN 1. Aturan Hukum BAZNAS diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. (pasal 1 ayat 7 UU Nomor 23 Tahun 2011). BAZNAS berkedudukan di ibukota negara dan 10 M. Arif Mufraini, Akuntansi Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan), Kencana Prenada Media Group : Jakarta : 2006, Hal. 5. 11 Asrofi, Menggagas Pelembagaan Zakat Pada Badan Peradilan, Majalah Varia Peradilan, No. 310 Tahun 2011, hal. 69
- 16. 16 merupakan lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. 2. Fungsi BAZNAS adalah Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. DAFTAR PUSTAKA A. BUKU
- 17. 17 Agil Husin Al Munawar, Said, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, PT. Penamadani, Jakarta, 2004 Hanafi, Ahmad Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, PT. Bulan Bintang : Jakarta : 2004 Mufraini, M. Arif Akuntansi Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan), Kencana Prenada Media Group : Jakarta : 2006 B. JURNAL/MAJALAH Asrofi, Menggagas Pelembagaan Zakat Pada Badan Peradilan, Majalah Varia Peradilan, No. 310 Tahun 2011 C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Putusan MK Nomor : 86/PUU-X/2012 Surat Edaran Menteri Agama Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Peraturan Menteri Agama Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah D. INTERNET
- 18. 18 http://caknenang.blogspot.com/2011/04/zakat-dalam-islam.html http://auritsniyalfirdaus.blogspot.com/2012/08/sejarah-pelaksanaan-zakat-indonesia.html http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52726163f34a1/mk--amil -tradisional -tak-perlu-izin-baznas http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/baznas-ajak-seluruh-opz-laksanakan-putusan-mk-tentang- uu-zakat/ http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/pp-no-14-tahun-2014-dan-perubahan-organisasi-baznas/