[RINGKASAN]
Pemberitaan tentang dugaan penyadapan terhadap Jokowi meningkat tajam pada 21 Februari 2014 setelah banyak pihak menanggapi isu tersebut. Media memberikan tone netral namun tone negatif lebih besar dari positif. Parpol lain skeptis dan memberi tone negatif, menilai ini upaya pencitraan PDIP-Jokowi.
Laporan ini merangkum pemberitaan KPK di media online Kompas.com selama periode 16 Desember 2011 hingga 12 Juni 2013. Analisis menunjukkan bahwa KPK mendapat perhatian media meski lebih banyak menjadi bagian berita lain. Pemberitaan KPK didukung tim humas KPK dan pimpinan KPK aktif memberi informasi terkini. Intensitas pemberitaan merata setiap bulan kecuali saat isu kontroversial muncul. Pemberitaan umumnya
Ada beberapa temuan utama dari rangkuman dokumen tersebut:
1. Program BLSM mendapat sorotan media lebih besar dibanding program subsidi BBM lainnya karena proses pembagian yang singkat dan permasalahan yang terjadi.
2. Banyak program yang mengalami hambatan karena data penerima yang tidak valid, termasuk BSM, PKH, Raskin, dan BLSM. Pemerintah berupaya memperbaiki data ini.
3. Daerah-daerah di Pulau Jawa
Laporan tersebut membahas tentang situasi kebebasan pers, bisnis media, dan kesejahteraan jurnalis di Jakarta pada tahun 2013. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatnya ancaman terhadap independensi media menjelang pemilu 2014 karena semakin banyak politisi yang juga memiliki media, serta penurunan peringkat kebebasan pers Indonesia di mata lembaga internasional.
Sejak awal dicetuskan oleh Jokowi, pemberitaan revolusi mental tidak banyak diberitakan oleh media. Oleh sebab itu, Jokowi dan timnya membuat beberapa cara untuk mempopulerkan revolusi mental, seperti mengadakan berbagai kegiatan yang dikaitkan dengan revolusi mental, menggandeng beberapa public figur untuk mempromosikan konsep revolusi mental.
Revolusi mental menjadi dasar bagi sebagian orang untuk mendukung Jokowi. Hal ini sesuai dengan tujuan Jokowi untuk menarik pemilih terutama dari kalangan pemilih pemula dan swing voters.
Media mencoba melekatkan istilah revolusi mental dengan Jokowi. Revolusi mental adalah Jokowi dan Jokowi adalah contoh nyata dari revolusi mental.
PKS dan Demokrat banyak disebutkan sebagai contoh nyata mengapa revolusi mental perlu dilakukan karena adanya kasus korupsi yang terjadi di kedua partai tersebut. Hal ini seperti menihilkan kasus korupsi yang terjadi di partai-partai lain terutama korupsi yang terjadi di PDIP.
Pantauan Evello untuk Paripurna RUU PemiluDudy Rudianto
油
Tiga partai politik yaitu PAN, Gerindra, dan PKS mendapatkan sentimen positif dari netizen selama perdebatan RUU Pemilu karena mendukung threshold presiden 0%. Sentimen negatif tertuju pada Golkar dan PKS karena kasus korupsi anggotanya. Debat RUU Pemilu menarik perhatian publik terkait preferensi threshold presiden.
Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen dan menyapu bersih pimpinan DPR maupun MPR memunculkan fenomena yang sering diistilahkan dalam ilmu politik sebagai pemerintahan terbelah divided government.
Media Monitoring Kasus Corona Virus 2020KhalidaZein
油
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut merangkum hasil monitoring pemberitaan isu COVID-19 di lima media online besar Indonesia selama satu bulan sejak awal munculnya kasus di Indonesia. Analisis menunjukkan media paling banyak memberitakan isu ini adalah Kompas dan Tempo dengan tone negatif, serta fokus utama pemberitaan adalah himbah #DiRumahAja dan respon pemerintah dalam pencegahan penyebaran
Jurnalisme politik yang partisan seperti di era dekade 50-an terulang kembali di Indonesia tahun-tahun belakangan. Yang menggelisahkan, sikap partisan media kepada pemiliknya sendiri dilakukan dengan vulgar dan tidak tahu malu. Masyarakat, sekali lagi, diombang-ambingkan oleh berita-berita partisan yang berpihak dan kerap mengabarkan informasi yang tidak jelas. Tulisan ini mengelaborasi kondisi jurnalisme politik di Indonesia saat ini dengan mengambil contoh dalam pemilihan umum 2014.
Dokumen tersebut membahas hasil survei Lembaga Survei Indonesia mengenai elektabilitas capres Prabowo dan Jokowi pada Pilpres 2014 serta pengaruh kasus penculikan aktivis terhadap dukungan terhadap Prabowo. Survei menunjukkan selisih suara Prabowo dan Jokowi semakin mengecil menjelang pilpres dengan Prabowo mendapatkan lompatan dukungan yang lebih besar. Namun kasus penculikan aktivis berpotensi
JURNAL PANCASILA KELOMPOK 2 MANAJEMEN FEB UNS 2017 DI PUBLIKASIKAN DI https://pancasilamanajemena.com JIKA ANDA MENGINKAN SALINAN DARI FILE INI SILAHKAN KUNJUNGI WEBSITE KAMI DI https://pancasilamanajemena.com
KELOMPOK 1: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-1
KELOMPOK 2: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-2
KELOMPOK 3: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-3
KELOMPOK 4: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-4
KELOMPOK 5: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-5
KELOMPOK 6: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-6
KELOMPOK 7: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-7
Artikel ini ingin melacak dampak polarisasi politik pasca pemilu yang cukup kuat dalam wacana Covid-19. Pentingnya melacak perbincangan tentang Covid-19 adalah untuk melihat dampak distraksi kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan social network analisis dan social network actor dalam perbicangan di media sosial Twitter. Dengan mengidentifikasi trending topic yang terkait selama 4 bulan, maka dilakukan crawling data dengan pemograman Phyton, kemudian dilakukan analisis kumulatif teks melalui library phyton sastrawi dan visualisasi analisis SNA dengan Gephi. Temuan penelitian ini memetakan setidaknya ada dua kutub kluster besar yang berseberangan, pertama adalah kutub kluster populis pluralis dan kutub kluster populis islam. Temuannya menunjukkan bahwa wacana kebijakan Covid-19 justru menjadi ajang bagi perang sentimen masing-masing kubu, yang ternyata didominasi oleh buzzer dan sebagian kecil influencer. Sebaliknya, suara kelompok kritis dan rasional malah tenggelam oleh gaung dari para buzzer yang cenderung memiliki sentimen negatif.
Menilai Keyakinan Publik Atas Pendapat KPU Sukses Pilkada 2020Dudy Rudianto
油
Dokumen ini membandingkan tingkat viralitas dua berita di Facebook: keyakinan KPU bahwa jumlah pemilih pada Pilkada 2020 akan tinggi, dan penelitian sebelumnya Evello tentang interaksi masyarakat Indonesia dengan berita virus Corona. Berita tentang virus Corona mendapatkan lebih banyak engagement dan sebaran di Facebook dibandingkan berita tentang keyakinan KPU. Hal ini menunjukkan minat publik yang lebih besar terhadap informasi terkait pandemi daripada pro
Dokumen tersebut membahas tentang golongan putih (golput) dalam pemilu di Indonesia. Golput merupakan akibat ketidakpercayaan dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang rendah, sehingga timbul sikap apatis. Untuk menekan angka golput diperlukan peningkatan kinerja pemerintah, sosialisasi pemilu yang lebih baik, dan pendidikan politik masyarakat.
Materi Lokakarya KHM UAJY tentang kasus-kasus hukum dan pelanggaran Etika dalam realitas Jurnalistik di Indonesia, disampaikan oleh Bonaventura Satya Bharata
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai krisis yang dihadapi Indonesia sepanjang tahun 2008 hingga 2009, termasuk krisis finansial global, inflasi, dan kemiskinan. Meskipun Indonesia mampu bertahan dari dampak krisis finansial berkat cadangan devisa yang besar, pertumbuhan ekonomi melambat dan jumlah penduduk miskin meningkat. Dokumen juga menyinggung masalah regenerasi kepemimpinan yang kurang berjalan dengan baik serta kris
Tulisan ini membahas fenomena popularitas Jokowi di Indonesia saat ini yang dianggap mampu memengaruhi hasil pemilihan presiden. Popularitas Jokowi didukung kampanye positif lewat media yang membuat citra baiknya kuat. Walaupun ada kritik, popularitas Jokowi semakin meningkat. Namun, untuk menjadi pemimpin diperlukan lebih dari sekadar popularitas. Budaya politik Indonesia yang masih didasari kebodohan masyarakat berpotens
Isu Penting Terkait Jokowi Jelang PilpresIsmail Fahmi
油
Survei Litbang Kompas menunjukkan penurunan elektabilitas Jokowi karena rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Analisis isu-isu yang sering ditujukan kepada Jokowi menunjukkan bahwa isu "janji dan bohong" mendominasi percakapan di media sosial. Temuan ini berbeda dengan anggapan bahwa isu "anti Islam" masih sering digunakan, padahal isu ini ternyata p
Artikel jurnal "Jejak Digital dan Jejaring Kritik Pemerintahan Jokowi 2014-2018" mengkaji jejak digital dan wacana kritik yang berkembang seputar pemerintahan Jokowi di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018. Penelitian ini menggali bagaimana media digital berfungsi sebagai platform untuk dukungan sekaligus kritik terhadap pemerintah, mencerminkan interaksi dinamis antara demokrasi dan kemajuan media digital. Studi ini menggunakan Analisis Jaringan Wacana (DNA) dan analisis wacana untuk memahami sifat kritik terhadap pemerintahan Jokowi, menyoroti peran media digital dalam membentuk wacana publik dan dinamika politik di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar kritik tidak bersifat substantif, dengan proporsi signifikan berasal dari rival politik. Artikel ini menekankan dampak transformatif media digital terhadap lanskap politik Indonesia, menekankan perannya dalam partisipasi demokratis dan pembentukan wacana
Diskusi terbatas membahas tentang krisis yang dihadapi NGO di Indonesia dan pentingnya inovasi. Beberapa pembicara menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi NGO akibat krisis ekonomi global tahun 2008 yang memengaruhi sumber pendanaan, serta perlunya inovasi dalam pendekatan dan cara kerja NGO agar tetap relevan dengan permasalahan yang semakin kompleks. Diskusi ini bertujuan berbagi pengalaman dan pandangan untuk membantu NGO menemukan sol
Dokumen tersebut merupakan daftar isi dari tabloid Reformata edisi 171 yang mencakup berbagai topik seperti laporan utama tentang ramalan kiamat pada 2014, editorial, kolom opini, profil tokoh, dan liputan berita dalam dan luar negeri.
Laporan ini memaparkan hasil monitoring pemberitaan terkait kontroversi Sudirman Said sebagai Menteri ESDM di enam media online nasional selama periode 26-18 November 2014. Pemberitaan mengenai Sudirman Said meningkat signifikan pada 17 November seiring pengumuman kenaikan BBM. Media yang paling banyak memberitakan adalah Detik.com dan Okezone.com dengan fokus pada program-program Sudirman Said di Kementerian ESDM."
More Related Content
Similar to Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional (20)
Media Monitoring Kasus Corona Virus 2020KhalidaZein
油
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut merangkum hasil monitoring pemberitaan isu COVID-19 di lima media online besar Indonesia selama satu bulan sejak awal munculnya kasus di Indonesia. Analisis menunjukkan media paling banyak memberitakan isu ini adalah Kompas dan Tempo dengan tone negatif, serta fokus utama pemberitaan adalah himbah #DiRumahAja dan respon pemerintah dalam pencegahan penyebaran
Jurnalisme politik yang partisan seperti di era dekade 50-an terulang kembali di Indonesia tahun-tahun belakangan. Yang menggelisahkan, sikap partisan media kepada pemiliknya sendiri dilakukan dengan vulgar dan tidak tahu malu. Masyarakat, sekali lagi, diombang-ambingkan oleh berita-berita partisan yang berpihak dan kerap mengabarkan informasi yang tidak jelas. Tulisan ini mengelaborasi kondisi jurnalisme politik di Indonesia saat ini dengan mengambil contoh dalam pemilihan umum 2014.
Dokumen tersebut membahas hasil survei Lembaga Survei Indonesia mengenai elektabilitas capres Prabowo dan Jokowi pada Pilpres 2014 serta pengaruh kasus penculikan aktivis terhadap dukungan terhadap Prabowo. Survei menunjukkan selisih suara Prabowo dan Jokowi semakin mengecil menjelang pilpres dengan Prabowo mendapatkan lompatan dukungan yang lebih besar. Namun kasus penculikan aktivis berpotensi
JURNAL PANCASILA KELOMPOK 2 MANAJEMEN FEB UNS 2017 DI PUBLIKASIKAN DI https://pancasilamanajemena.com JIKA ANDA MENGINKAN SALINAN DARI FILE INI SILAHKAN KUNJUNGI WEBSITE KAMI DI https://pancasilamanajemena.com
KELOMPOK 1: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-1
KELOMPOK 2: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-2
KELOMPOK 3: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-3
KELOMPOK 4: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-4
KELOMPOK 5: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-5
KELOMPOK 6: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-6
KELOMPOK 7: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-7
Artikel ini ingin melacak dampak polarisasi politik pasca pemilu yang cukup kuat dalam wacana Covid-19. Pentingnya melacak perbincangan tentang Covid-19 adalah untuk melihat dampak distraksi kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan social network analisis dan social network actor dalam perbicangan di media sosial Twitter. Dengan mengidentifikasi trending topic yang terkait selama 4 bulan, maka dilakukan crawling data dengan pemograman Phyton, kemudian dilakukan analisis kumulatif teks melalui library phyton sastrawi dan visualisasi analisis SNA dengan Gephi. Temuan penelitian ini memetakan setidaknya ada dua kutub kluster besar yang berseberangan, pertama adalah kutub kluster populis pluralis dan kutub kluster populis islam. Temuannya menunjukkan bahwa wacana kebijakan Covid-19 justru menjadi ajang bagi perang sentimen masing-masing kubu, yang ternyata didominasi oleh buzzer dan sebagian kecil influencer. Sebaliknya, suara kelompok kritis dan rasional malah tenggelam oleh gaung dari para buzzer yang cenderung memiliki sentimen negatif.
Menilai Keyakinan Publik Atas Pendapat KPU Sukses Pilkada 2020Dudy Rudianto
油
Dokumen ini membandingkan tingkat viralitas dua berita di Facebook: keyakinan KPU bahwa jumlah pemilih pada Pilkada 2020 akan tinggi, dan penelitian sebelumnya Evello tentang interaksi masyarakat Indonesia dengan berita virus Corona. Berita tentang virus Corona mendapatkan lebih banyak engagement dan sebaran di Facebook dibandingkan berita tentang keyakinan KPU. Hal ini menunjukkan minat publik yang lebih besar terhadap informasi terkait pandemi daripada pro
Dokumen tersebut membahas tentang golongan putih (golput) dalam pemilu di Indonesia. Golput merupakan akibat ketidakpercayaan dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang rendah, sehingga timbul sikap apatis. Untuk menekan angka golput diperlukan peningkatan kinerja pemerintah, sosialisasi pemilu yang lebih baik, dan pendidikan politik masyarakat.
Materi Lokakarya KHM UAJY tentang kasus-kasus hukum dan pelanggaran Etika dalam realitas Jurnalistik di Indonesia, disampaikan oleh Bonaventura Satya Bharata
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai krisis yang dihadapi Indonesia sepanjang tahun 2008 hingga 2009, termasuk krisis finansial global, inflasi, dan kemiskinan. Meskipun Indonesia mampu bertahan dari dampak krisis finansial berkat cadangan devisa yang besar, pertumbuhan ekonomi melambat dan jumlah penduduk miskin meningkat. Dokumen juga menyinggung masalah regenerasi kepemimpinan yang kurang berjalan dengan baik serta kris
Tulisan ini membahas fenomena popularitas Jokowi di Indonesia saat ini yang dianggap mampu memengaruhi hasil pemilihan presiden. Popularitas Jokowi didukung kampanye positif lewat media yang membuat citra baiknya kuat. Walaupun ada kritik, popularitas Jokowi semakin meningkat. Namun, untuk menjadi pemimpin diperlukan lebih dari sekadar popularitas. Budaya politik Indonesia yang masih didasari kebodohan masyarakat berpotens
Isu Penting Terkait Jokowi Jelang PilpresIsmail Fahmi
油
Survei Litbang Kompas menunjukkan penurunan elektabilitas Jokowi karena rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Analisis isu-isu yang sering ditujukan kepada Jokowi menunjukkan bahwa isu "janji dan bohong" mendominasi percakapan di media sosial. Temuan ini berbeda dengan anggapan bahwa isu "anti Islam" masih sering digunakan, padahal isu ini ternyata p
Artikel jurnal "Jejak Digital dan Jejaring Kritik Pemerintahan Jokowi 2014-2018" mengkaji jejak digital dan wacana kritik yang berkembang seputar pemerintahan Jokowi di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018. Penelitian ini menggali bagaimana media digital berfungsi sebagai platform untuk dukungan sekaligus kritik terhadap pemerintah, mencerminkan interaksi dinamis antara demokrasi dan kemajuan media digital. Studi ini menggunakan Analisis Jaringan Wacana (DNA) dan analisis wacana untuk memahami sifat kritik terhadap pemerintahan Jokowi, menyoroti peran media digital dalam membentuk wacana publik dan dinamika politik di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar kritik tidak bersifat substantif, dengan proporsi signifikan berasal dari rival politik. Artikel ini menekankan dampak transformatif media digital terhadap lanskap politik Indonesia, menekankan perannya dalam partisipasi demokratis dan pembentukan wacana
Diskusi terbatas membahas tentang krisis yang dihadapi NGO di Indonesia dan pentingnya inovasi. Beberapa pembicara menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi NGO akibat krisis ekonomi global tahun 2008 yang memengaruhi sumber pendanaan, serta perlunya inovasi dalam pendekatan dan cara kerja NGO agar tetap relevan dengan permasalahan yang semakin kompleks. Diskusi ini bertujuan berbagi pengalaman dan pandangan untuk membantu NGO menemukan sol
Dokumen tersebut merupakan daftar isi dari tabloid Reformata edisi 171 yang mencakup berbagai topik seperti laporan utama tentang ramalan kiamat pada 2014, editorial, kolom opini, profil tokoh, dan liputan berita dalam dan luar negeri.
Laporan ini memaparkan hasil monitoring pemberitaan terkait kontroversi Sudirman Said sebagai Menteri ESDM di enam media online nasional selama periode 26-18 November 2014. Pemberitaan mengenai Sudirman Said meningkat signifikan pada 17 November seiring pengumuman kenaikan BBM. Media yang paling banyak memberitakan adalah Detik.com dan Okezone.com dengan fokus pada program-program Sudirman Said di Kementerian ESDM."
Monitoring ini dilakukan terhadap 10 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan Susi Pudjiastuti.
Monitoring ini dilakukan terhadap 3 online nasional yang memiliki jaringan di daerah. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat kepada KPK.
Isu ISIS seperti dijadikan pengalihan isu dari isu pilpres. Hal ini terlihat dari pola pemberitaan ISIS di media yang baru meningkat pada awal Agustus 2014 atau disaat isu pilpres sedang menjadi isu utama di media. Padahal isu ISIS ini sudah ada sejak awal Juli 2014, namun tidak begitu banyak diberitakan.
Pemerintah dalam hal ini BNPT terlihat berhasil membangun persepsi bahwa keberadaan ISIS adalah kelompok terorisme baru di Indonesia, sehingga banyak pihak yang menolak ISIS dan Polri langsung menindak pihak-pihak yang menyatakan mendukung ISIS. Pendukung ISIS di Indonesia dianggap sebagai teroris di Indonesia.
ISIS di Indonesia lebih banyak diasosiasikan dengan Jamaah Ansharud Tauhid (JAT) yang dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir sehingga hal ini membuat para pendukung ISIS dianggap sebagai kelompok radikal di Indonesia.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi mengumumkan susunan kabinetnya pada hari Minggu, 26 Oktober 2014. Pengumuman nama-nama menteri ini mengakhiri drama sepekan dimana publik terus menanti dan menunggu siapa menteri-menteri yang akan membantu Jokowi-JK selama 5 tahun mendatang.
Namun, ekspektasi publik yang begitu tinggi terhadap susunan kabinet kerja Jokowi-JK tidak berhasil terpenuhi setelah Jokowi mengumumkan nama-nama menterinya. Sebanyak 63% publik menyatakan ketidakpuasannya atas susunan kabinet Jokowi-JK. Dan hanya 37% publik yang menyakatan puas dengan susunan kabinet Jokowi-JK.
Kesimpulan Monitoring:
Isu utama pemberitaan KRL selama satu tahun ini di media lebih banyak menyoroti soal gangguan perjalanan KRL. Gangguan perjalanan KRL saat ini sudah menjadi isu yang cukup menarik bagi media mengingat KRL adalah moda transportasi publik yang paling banyak digunakan masyarakat.
Beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya gangguan perjalanan KRL adalah masalah persinyalan, aliran listrik atas rusak/padam, rel kereta terendam air, pantograf patah, KRL mogok, KRL terlambat dan lain-lain.
Tiga jalur utama KRL yang sering mengalami gangguan adalah jalur Depok/Bogor, Bekasi dan Serong dimana ketiga jalur tersebutmerupakan jalur yang padat baik dari sisi jumlah penumpang maupun jumlah perjalanan KRL.
Meski KRL menjadi moda transportasi publik yang banyak digunakan oleh masyarakat , namun mayoritas masyarakat menilai KRL sudah tidak manusiawi. Artinya perubahan layanan yang dilakukan oleh KRL belum dirasakan sepenuhnya oleh pengguna jasa KRL.
Rekomendasi Monitoring:
Perubahan layanan yang dilakukan oleh KRL seharusnya diikuti dengan kesiapan untuk menghadapi lonjakan penumpang yang semakin besar. Hal ini untuk mengurangi desakan penumpang di dalam gerbong KRL yang membuat timbulnya persepsi bahwa KRL tidak manusiawi dan sebagainya.
Hal utama yang harus segera diatasi oleh KCJ/KAI dan pemerintah adalah memperbaiki sistem persinyalan yang menjadi penyebab utama terjadinya gangguan perjalanan KRL.
KCJ/KAI tidak bisa hanya sekedar meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya gangguan perjalanan KRL. Harus ada upaya perbaikan secara menyeluruh hingga persoalan yang sama tidak lagi muncul.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan PT KAI harus berkoordinasi dengan baik untuk menyelesaikan setiap persoalan. Hal ini karena, permasalahan KRL tidak hanya merupakan wewenang KAI melainkan juga bagian dari tugas pemerintah.
PT KAI harus berkoordinasi dan bekerjasa sama dengan pemerintah daerah khususnya di kawasan Jabodetabek untuk membangun jalur layang KRL atau underpass untuk mengurangi terjadinya kecelakaan KRL.
Monitoring ini dilakukan terhadap media warga www.kompasiana.com. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan Satrio Piningit.
IMMC melakukan monitoring pada enam media online nasional mengenai isu mobil murah. Riset ini dimaksudkan sebagai gambaran mengenai kebijakan mobil murah yang menuai pro-kontra dari sejumlah pihak. Selamat menyimak. Salam
DINAMIKA PEMBERITAAN UJIAN NASIONAL
DI ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
KOMPAS.COM, TEMPO.CO, OKEZONE.COM, ANTARANEWS.COM, DETIK.COM, DAN METROTVNEWS.COM
PERIODE 1 JANUARI 30 APRIL 2013
MEDIA MONITORING KARTU KREDIT
PADA LIMA MEDIA ONLINE NASIONAL
KONTAN.CO.ID, BISNIS.COM, INVESTOR.CO.ID, DETIK.COM, OKEZONE.COM
PERIODE 1 JULI 2012 31 JANUARI 2013
Isu seputar ekspansi cukup mendominasi pemberitaan media tentang kartu kredit.
Isu ekspansi ini, satu sisi memang bisa menyakinkan nasabah dan pemegang saham tapi hambatan yang dialami oleh perbankan tidak akan diketahui oleh regulator karena menganggap kinerja perbankan sangat baik.
Ketidakakuratan data penerima BLSM yang digunakan pemerintah menjadi sumber utama masalah dalam penyaluran BLSM, seperti BLSM yang tidak tepat sasaran, konflik sosial, dan penolakan dari berbagai pihak. Media juga banyak memberikan liputan negatif atas BLSM, khususnya di Pulau Jawa. Pemerintah perlu melakukan pendataan ulang masyarakat penerima BLSM dan meninjau kembali kriteria penerima unt
MEDIA MONITORING ON NINE ONLINE MEDIA
PERIOD: 10 NOVEMBER 10 DECEMBER 2012
The Incumbent still dominate the coverage by using their power and position in politics.
By using their position in politics as a mean to socialize him/herself will cause a complicated matter in differentiate their current responsibilities and their responsibilities in the campaign. On the other hand, this could also ease political rival to bring this matter to the election supervisor.
IMMC is an Indonesian media monitoring center that tracks coverage patterns in mass media. It provides regular media monitoring reports and consultations to help clients understand media perceptions, public responses, and develop effective communication strategies. IMMC monitors coverage of individuals, institutions, corporations, and issues. For individuals, it maps tone and analyzes quotes; for institutions, it measures effectiveness of policies; for corporations, it compares brand images; and for issues, it charts discussion dynamics. IMMC works with media partners across Indonesia and offers regular or temporary monitoring programs.
To celebrate the Worldwide Anti Drugs Day on 26th June 2012, Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) have done a research about these issues.
The research are done in span of a year, starting from 15th June 2011 until 15th June 2012. From this research, a new perspective about dynamics of drug issues in Indonesia can be found. The result of the research will be release in a press release.
Looks like, controversy about restrictions on fuel subsidy and conversion from fuel to gas has become a door opener for the government to support the establishment of other options, namely to raise fuels price. After much consideration, the government divided to raise the fuel price as of 1st April 2012. Various responses (supportive or rejection) appeared. Meanwhile, in many areas, cases of shortage and stockpiling fuel became common case.
Marketplace also reacted. Prices, especially basic needs were slowly rising. In the midst of this situation, the government gives the winds of heaven with bundle package of compensation through BLTS (Bantuan Langsung Tunai Sementara) and other schemes for the affected people. Except Partai Demokrat (PD), other political parties see this effort as a political campaign that only benefited both Susilo Bambang Yudhoyono and PD.
Research through media monitoring will capture the dynamics of the coverage about fuel price hike issues, tone of the coverage as well as those who actively speak in terms of fuels.
Labors Day or so-called May Day celebrated annually on May 1, always become the moment to prospering all labors.
In Indonesia, it is marked by a series of large scale protest by the workers, with various agenda, such as demanding the government to remove outsourcing, granting social security, as well as demanding a better wages.
Media monitoring conducted by IMMC on labors issues was made to welcome the commemoration of Labors Day as an effort to capture the dynamics of labor unions in the last year alone.
Monitoring pemberitaan online media mengenai konflik politik di Mesir menemukan beberapa hal: (1) Sebagian masyarakat Indonesia menilai pemerintah Indonesia belum mengambil sikap yang tegas dalam menyikapi situasi di Mesir, (2) Ada tiga alasan utama masyarakat Indonesia melakukan aksi solidaritas untuk Mesir yakni kemanusiaan, sejarah, dan karena keduanya negara berpenduduk mayoritas muslim, (3) Pemerintah diharapkan lebi
Tiga temuan utama dari dokumen tersebut:
1. Tiga pasangan kandidat yang paling banyak mendapat sorotan media yaitu Aher-Deddy, Rieke-Teten, dan Dede-Laksamana.
2. Ketiga pasangan tersebut juga menerima tone negatif terbanyak dari akademisi karena latar belakang artis/figur publik.
3. Kandidat masih menjadi sumber berita utama dibandingkan lembaga seperti KPU atau Panwaslu.
Dokumen tersebut merupakan laporan hasil monitoring pemberitaan media tentang dinamika pilgub NTB pada 10 media online lokal NTB antara 25 Maret hingga 9 April 2013. Laporan tersebut menguraikan temuan mengenai popularitas, tone, dan aktivitas masing-masing pasangan calon serta dukungan partai politik terhadap para calon.
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
1. A N A L I S I S M O N I T O R I N G
P A D A E N A M M E D I A O N L I N E N A S I O N A L
P E R I O D E 2 0 - 2 6 F E B R U A R I 2 0 1 4
W W W . I M M C N E W S . C O M 1
2. RINGKASAN EKSEKUTIF
Pemberitaan isu penyadapan terhadap Jokowi meningkat secara tajam pada tanggal 21 Februari 2014
atau sehari setelah isu tersebut pertama kali disampaikan oleh Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo.
Peningkatan pemberitaan terhadap isu penyadapan ini disebabkan banyaknya pihak yang
menanggapi isu tersebut mulai dari kalangan partai politik hingga pengamat dan akademisi.
Terlebih, media begitu aktif mengawal isu tersebut yang terlihat dari besarnya pemberitaan media
selama periode monitoring dilakukan. Media yang cukup aktif memberitakan isu penyadapan
terhadap Jokowi adalah Detik.com (30 %), Merdeka.com (21 %) dan Kompas.com (19 %).
Publik Terbelah Soal Penyadapan
Keyakinan publik tentang ada atau tidaknya penyadapan tersebut sama besarnya. 50 % publik percaya
bahwa Jokowi memang disadap karena adanya persaingan politik menjelang pemilu 2014. Jokowi
merupakan capres potensial yang cukup diperhitungkan dalam pemilu 2014 hingga wajar disadap
oleh lawan politiknya. Sedangkan 50 % publik tidak yakin adanya penyadapan tersebut dan
menganggap isu tersebut hanya upaya pencitraan dan pengalihan isu yang dilakukan oleh PDIP dan
Jokowi.
Jokowi cukup banyak mendapatkan tone negatif baik dari media, kalangan partai politik maupun
pengamat dan akademisi. Tone negatif bagi Jokowi dari media sebesar 18 %. Sementara tone positif
hanya sebesar 12 %. Selebihnya, yaitu sebesar 70 % adalah tone netral. Detik.com memberikan
tone netral sebesar 67 %, Negatif (26 %) dan Positif (7 %). Kompas.com memberikan tone Netral
sebesar 82 % dan Negatif (18 %). Merdeka.com memberikan tone netral sebesar 65 %, Negatif (15
%) dan Positif (20 %). Metrotvnews.com memberikan tone Netral sebesar 89 % dan Positif (11 %).
Okezone.com memberikan tone netral sebesar 67 % dan tone Negatif (33 %). Sedangkan Viva.co.id
memberikan tone Netral sebesar 66 % dan Positif (31 %) serta tone negatif sebesar 3 %. Besarnya
tone negatif yang diberikan oleh media menunjukkan media masih mempertanyakan isu
penyadapan terhadap Jokowi.
W W W . I M M C N E W S . C O M 2
3. RINGKASAN EKSEKUTIF
Kalangan Parpol Paling Skeptis
Sementara kalangan parpol juga lebih banyak mendapat tone negatif bagi Jokowi. Tone negatif bagi Jokowi dari
kalangan partai politik mencapai 67 %. Sedangkan tone positif hanya 5 %, sementara tone netral sebesar 28
%. Hasil monitoring ini menunjukkan bahwa sikap partai politik terbelah menjadi 3 (tiga) kelompok dalam
menyikapi isu penyadapan terhadap Jokowi ini. Pertama, Partai yang mengecam dan mempertanyakan
penyadapan Jokowi. Kelompok ini menilai Jokowi dan PDIP hanya sedang berusaha membangun pencitraan
untuk mendapatkan simpati publik dengan menempatkan diri sebagai pihak yang sedang teraniaya.
Kelompok ini bahkan menuding isu penyadapan ini hanya isu yang sudah direkayasa sedemikian rupa. Partai
Demokrat berada dalam kelompok ini. Kedua, adalah kelompok yang menantang Jokowi dan PDIP untuk
membuka isu tersebut secara terang benderang. PDIP didesak untuk melaporkan hal tersebut kepada
penegak hukum, bahkan menantang PDIP untuk menginisiasi hak angket di DPR. Bagi kelompok, jika hal
tersebut tidak dibuka secara terang benderang, maka kecurigaan publik bahwa isu ini hanya alat pencitraan
dan pengalihan isu bisa dibenarkan. Untuk itu, PDIP harus membuktikan bahwa penyadapan tersebut benar-
benar terjadi. Partai yang masuk dalam kelompok ini adalah PKS dan PAN serta Golkar. Ketiga, adalah
kelompok yang menilai bahwa upaya penyadapan ini cermin dari ketidakdewasaan dalam berpolitik. Jika
penyadapan ini benar-benar terjadi maka ini bukti politik yang sedang berjalan adalah politik yang tidak
sehat. Partai Nasdem masuk dalam kelompok ini.
Bagi kalangan pengamat dan akademisi, isu penyadapan terhadap Jokowi sebagaimana yang disampaikan oleh
PDIP juga patut dipertanyakan. Hal ini karena keengganan PDIP dan Jokowi untuk melaporkan dugaan
penyadapan tersebut kepada penegak hukum. Keengganan PDIP dan Jokowi ini banyak ditafsirkan oleh
pengamat dan akademisi bahwa isu penyadapan Jokowi ini hanya sebagai pengalihan isu karena PDIP
sedang banyak disorot media terkait isu pengunduran diri Walikota Surabaya, Tri Rismaharini akibat konflik
dengan pengurus PDIP Jawa Timur. Hal ini lah yang menjadikan pengamat lebih banyak memberikan tone
negatif bagi Jokowi yaitu sebesar 46 %, sementara tone positif hanya 12 % dan tone netral sebesar 42 %.
W W W . I M M C N E W S . C O M 3
4. RINGKASAN EKSEKUTIF
Sementara, kalangan pemerintah baik itu Polri maupun BIN lebih banyak bersifat netral menanggapi isu
tersebut. Tone bagi Jokowi dari pemerintah lebih besar netral yaitu sebesar 80 % dan negatif 20 %. Pihak
kepolisian lebih banyak menanggapi soal tidak adanya laporan penyadapan baik yang disampaikan oleh
PDIP maupun Jokowi. Sementara pihak BIN lebih cenderung memberikan bantahan bahwa BIN bukanlah
pihak yang melakukan penyadapan dan menyatakan tidak ada kepentingan BIN untuk menyadap Jokowi.
Sikap PDIP yang banyak diberitakan media adalah pernyataan bahwa penyadapan tersebut memang terjadi
dan sudah diketahui oleh Jokowi. Namun, mereka tetap tidak bersedia melaporkan hal tersebut kepada
penegak hukum karena menganggap penegak hukum juga sudah mengetahui hal tersebut. Senada
dengan PDIP, Jokowi juga membenarkan adanya penyadapan tersebut namun memilih untuk tidak
melaporkan hal tersebut kepada polisi. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyatakan sudah
mengetahui siapa yang menyadapnya.
Soal siapa yang menyadap Jokowi, media juga lebih banyak berspekulasi. Hal ini ditandai dengan temuan
bahwa penyadapan Jokowi lebih banyak diindentifikasi sebagai kelompok profesional. Meski kalangan
profesional dianggap sebagai pihak yang paling mungkin melakukan penyadapan terhadap Jokowi, namun
alat yang digunakan lebih banyak diberitakan sebagai alat yang konvensional dan banyak beredar
dipasaran. Hal ini menjadi kontra produktif dengan dugaan siapa yang menyadap.
PDIP Tidak Siap Mengelola Isu
PDIP sebagai pihak yang pertama kali menyampaikan isu ini, seperti tidak mempersiapkan isu ini dengan
baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya konsistensi terhadap informasi yang disampaikan baik siapa
yang pertama kali menemukan alat sadap serta kapan pertama kali Jokowi disadap.
W W W . I M M C N E W S . C O M 4
5. DAFTAR ISI
1. Daftar Isi ................................................ 5
2. Metodologi ............................................ 6
3. Coverage Media ..................................... 7
4. Tone ....................................................... 11
5. Isu .......................................................... 24
6. Quote .................................................... 32
7. Kesimpulan dan Implikasi .................. 41
W W W . I M M C N E W S . C O M 5
6. METODOLOGI
Monitoring ini dilakukan terhadap 6 media online berskala nasional. Metode yang digunakan
adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan dugaan
penyadapan terhadap Jokowi. Adapun media online yang di monitoring adalah:
W W W . I M M C N E W S . C O M 6
Media
Jumlah
Berita
Detik.com 57
Kompas.com 36
Merdeka.com 40
Metrotvnews.com 9
Okezone.com 15
Viva.co.id 32
Total 189
7. COVERAGE DYNAMIC
Pemberitaan tentang isu penyadapan terhadap Jokowi meningkat pada tanggal 21 Februari
2014 yang dipicu oleh banyaknya pihak yang menanggapi isu penyadapan tersebut.
W W W . I M M C N E W S . C O M 7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
20/02/2014 21/02/2014 22/02/2014 23/02/2014 24/02/2014 25/02/2014 26/02/2014
8. SHARE MEDIA
Detik.com merupakan media yang cukup banyak memberitakan isu penyadapan terhadap
Jokowi.
W W W . I M M C N E W S . C O M 8
30%
19%21%
5%
8%
17%
Detik.com
Kompas.com
Merdeka.com
Metrotvnews.com
Okezone.com
Viva.co.id
9. PENEMPATAN JOKOWI
Meski isu utamanya tentang penyadapan, Jokowi cukup banyak dijadikan sebagai judul berita
oleh media.
W W W . I M M C N E W S . C O M 9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
In Title In News
10. TEMUAN 1: COVERAGE MEDIA
1. Isu penyadapan terhadap Jokowi cukup menarik perhatian media. Hal ini
ditunjukkan dengan begitu cepatnya isu ini meningkat. Coverage pemberitaan
media memperlihatkan, isu ini mengalami peningkatan pemberitaan pada
tanggal 21 Februari 2014 atau sehari setelah isu ini pertama kali disampaikan.
2. Isu ini semakin menarik karena terkait dengan Jokowi yang dalam satu terakhir
menjadi magnet pemberitaan media. Banyaknya penempatan Jokowi sebagai
judul berita menunjukkan bahwa media cukup tertarik dengan isu ini karena
faktor Jokowi.
W W W . I M M C N E W S . C O M 10
11. TONE MEDIA TERHADAP JOKOWI
Media lebih banyak memberikan tone netral kepada Jokowi yaitu 70 %. Namun, tone negatif
(18%) lebih besar dibanding tone positif (12%)
W W W . I M M C N E W S . C O M 11
0
20
40
60
80
100
120
140
Positif Negatif Netral
12. TONE JOKOWI BY MEDIA
Detik.com memberikan tone netral sebesar 67%, Negatif (26%) dan Positif (7%). Sedangkan
Kompas memberikan tone Netral sebesar 82% dan Negatif (18%).
W W W . I M M C N E W S . C O M 12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Positif Negatif Netral
Detik.com
0
5
10
15
20
25
30
Positif Negatif Netral
Kompas.com
13. TONE JOKOWI BY MEDIA
Merdeka.com memberikan tone netral sebesar 65%, Negatif (15%) dan Positif (20%).
Sedangkan Metrotvnews.com memberikan tone Netral sebesar 89% dan Positif (11%).
W W W . I M M C N E W S . C O M 13
0
5
10
15
20
25
30
Positif Negatif Netral
Merdeka.com
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Positif Negatif Netral
Metrotvnews.com
14. TONE JOKOWI BY MEDIA
Okezone.com memberikan tone netral sebesar 67% dan tone Negatif (33%). Sedangkan
Viva.co.id memberikan tone Netral sebesar 66% dan Positif (31%) serta tone negatif
sebesar 3%
W W W . I M M C N E W S . C O M 14
0
2
4
6
8
10
12
Positif Negatif Netral
Okezone.com
0
5
10
15
20
25
Positif Negatif Netral
Viva.co.id
15. RESPON PARPOL
Internal PDIP terlihat cukup aktif mengomentari isu ini baik menyampaikan informasi atau
menanggapi komentar dari pihak lain. Partai lain yang cukup menanggapi isu ini adalah
Partai Demokrat.
W W W . I M M C N E W S . C O M 15
0 20 40 60 80 100 120
PKS
PDIP
Demokrat
Golkar
PAN
PPP
PKB
Hanura
Gerindra
PKPI
Nasdem
PBB
16. RESPON PARTAI LAIN DAN TONE
TERHADAP JOKOWI
Partai lain menilai isu ini hanyalah cara PDIP dan Jokowi untuk mencari simpati publik dan
pencitraan. Dengan demikian tone negatif lebih banyak diberikan kepada Jokowi yaitu sebesar
67%. Sedangkan tone Positif hanya sebesar (5%) dan tone Netral (28%).
W W W . I M M C N E W S . C O M 16
0 5 10 15
Menantang PDIP Untuk
Mengungkap
Inisiasi Hak Angket Atas
Penyadapan
Pengalihan Isu yang Diciptakan
Mencari Simpati/Perhatian
Seolah Teraniaya (Pencitraan)
Isu yang Direkayasa
Cermin Kompetisi/Kedewasaan
Politik yang Tidak Sehat
0
5
10
15
20
25
30
Positif Negatif Netral
17. TONE JOKOWI BY PARPOL
Hampir semua parpol yang menanggapi isu ini lebih banyak memberikan tone negatif bagi
Jokowi. Hanya Golkar yang terlihat lebih netral.
W W W . I M M C N E W S . C O M 17
0
2
4
Positif Negatif Netral
PKS
0
5
10
15
20
Positif Negatif Netral
Demokrat
0
1
2
Positif Negatif Netral
Golkar
0
5
Positif Negatif Netral
PAN
0
1
2
3
4
5
Positif Negatif Netral
Nasdem
18. RESPON PDIP ATAS
PENYADAPAN JOKOWI
PDIP lebih banyak mencoba menyakinkan publik bahwa penyadapan tersebut benar-benar
terjadi namun Jokowi tidak mau mengungkapkan kepada publik. Hal ini juga sejalan
dengan tone yang diberikan kepada Jokowi yang lebih dominan Netral dan Positif.
W W W . I M M C N E W S . C O M 18
0 5 10 15 20 25
Ngapain Lapor? Polisi saja Sudah
Tahu, Kok
Jokowi Sebenarnya tdk Mau
Mengungkapkan
Bukan Pencitraan
Bukan Omong Kosong, Benar-
Benar Terjadi
Penyadapan itu Janggal, Kenapa
Kepada Jokowi?
Penyadapan Ini Keterlaluan
Pihak PDI-P Sempat Mengacak
Lokasi Alat Sadap tsb.
Disadap, Nikmati Saja
Sebaiknya Lapor Pihak Berwajib
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Positif Negatif Netral
19. BAGAIMANA RESPON PEMERINTAH ?
(BIN/POLISI/KPK/KEMENTERIAN/PEMPROV)
Polisi lebih banyak menanggapi soal tidak dilaporkannya penyadapan terhadap Jokowi.
Sementara BIN lebih banyak membantah bahwa penyadapan tidak dilakukan oleh
institusinya. Hal ini juga sejalan dengan tone yang lebih banyak memberikan tone netral
dan negatif.
W W W . I M M C N E W S . C O M 19
0 2 4 6 8 10 12
Rawan Sadap, Parpol Perlu Batasi
Info Penting
Membantah Penyadapan
Dikaitkan Dgn Intelijen Negara
Polisi Belum Terima Laporan, Tapi
sdh Berkoordinasi
Pelaku Bisa Saja Org di Luar
Fungsi Intelijen Resmi
Untuk Apa Negara Menyadap
Jokowi?
Identitas dan Keberadaan Pelaku
sudah Diketahui
0
5
10
15
20
25
30
Positif Negatif Netral
20. RESPON PENGAMAT/AKADEMISI/LSM?
Kalangan pengamat dan akademisi juga mempertanyakan isu penyadapan tersebut karena
PDIP tidak mau melaporkan kepada Polisi. Tone yang diberikan kepada Jokowi lebih
banyak Negatif dibanding Positif.
W W W . I M M C N E W S . C O M 20
0 2 4 6 8
Kepolisian Mesti Mengusut Meski
Jokowi Tdk Lapor
Kontraproduktif Bagi Jokowi,
Warga Tidak Butuh Isu Sadap
Pengalihan Isu yg Diciptakan
Mencari Simpati/Perhatian
Seolah Teraniya (Pencitraan)
Isu yang Direkayasa
Mencurigakan Kalau Tidak Lapor
Polisi
0
2
4
6
8
10
12
Positif Negatif Netral
21. BAGAIMANA RESPON JOKOWI?
Jokowi lebih banyak menanggapi santai isu penyadapan tersebut dan memilih tidak
melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.
W W W . I M M C N E W S . C O M 21
0 5 10 15 20 25 30 35
Membenarkan Temuan Alat Sadap
Menanggapi Enteng Soal Penyadapan
Tidak Tahu Target Penyadapan Thd Dirinya
Memilih Tidak Melaporkan Ke Polisi
Percakapan yang Terekam Tidak Berbahaya/Rahasia
Saya Biasa Saja, Tapi Teman separtai yang Marah
Tahu Siapa Yang Menyadapnya
Tidak Mau Berandai-andai Siapa Yang Melakukan Penyadapan
22. TEMUAN 2: TONE
1. Secara umum, tone pemberitaan media lebih dominan netral terhadap Jokowi.
Namun, tone negatif lebih besar dibanding tone positif. Hal ini menunjukkan media
juga mempertanyakan isu penyadapan terhadap Jokowi, apakah benar-benar terjadi
atau hanya sekedar sensasi.
2. Begitu juga tone bagi Jokowi yang berasal dari kalangan Partai Politik dan
Pengamat/akademisi. Kalangan partai politik memberikan tone negatif yang cukup
besar bagi Jokowi karena menilai isu ini hanya bagian dari upaya Jokowi dan PDIP
untuk mendapatkan simpati publik. Kalangan partai politik menuding PDIP dan
Jokowi ingin mengesankan diri sebagai pihak yang teraniaya lewat isu penyadapan.
3. Sedangkan kalangan pengamat juga memberikan tone negatif lebih besar kepada
Jokowi karena menilai isu ini hanya merupakan alat untuk meraih simpati publik.
Apalagi Jokowi dan PDIP dinilai tidak bersedia melaporkan hal tersebut kepada
penegak hukum yang membuat dugaan bahwa isu ini hanya sekedar sensasi dan
pencitraan cukup kuat bagi kalangan pengamat dan akademisi.
W W W . I M M C N E W S . C O M 22
23. TEMUAN 2: TONE
4. Menanggapi banyaknya tudingan dari berbagai kalangan bahwa isu
penyadapan ini hanya cara PDIP dan Jokowi untuk mendapatkan simpati
publik, PDIP mencoba meyakinkan publik dengan menyatakan bahwa isu ini
bukan omong kosong. Penyadapan benar-benar terjadi. PDIP menyatakan
Jokowi sudah mengetahui bahwa dirinya disadap namun tidak bersedia
menyampaikannya kepada publik.
5. Sementara kalangan pemerintah lebih banyak membantah tudingan bahwa
mereka yang melakukan penyadapan. Pihak kepolisian menyatakan tidak ada
laporan penyadapan yang disampaikan oleh PDIP dan Jokowi. Sedangkan BIN
lebih banyak menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyadap Jokowi.
6. Sedangkan Jokowi lebih memilih tidak melaporkan penyadapan yang dilakukan
terhadapnya karena menilai tidak ada yang perlu disadap dari dirinya.
W W W . I M M C N E W S . C O M 23
24. APA MOTIF PENYADAPAN?
Motif penyadapan yang banyak diberitakan media adalah karena kepentingan Politik
mengingat Jokowi saat ini adalah capres terkuat pada Pemilu 2014
W W W . I M M C N E W S . C O M 24
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Kepentingan Politik, Jokowi Kompetitor Kuat Pilpres 2014
Memantau Manuver Politik Jokowi di Pilpres 2014
Sabotase
Mencari Kelemahan Lawan Politik
25. SARAN ORANG-ORANG KE JOKOWI
Saran yang banyak disampaikan oleh berbagai kalangan kepada Jokowi adalah melaporkan
penyadapan tersebut kepada polisi sehingga tidak terkesan sedang mengalihkan isu
atau pencitraan.
W W W . I M M C N E W S . C O M 25
0 0.5 1 1.5 2 2.5
Lapor ke Polisi Biar tidak Dikesankan Pengalihan Isu
Jangan Cuma Cerita Ke Media
Lebih Hati-hati Berbicara
26. SIAPA YANG SADAP JOKOWI?
Pihak yang paling banyak dituduh sebagai pelaku kejahatan adalah kelompok profesional
dan lawan politik.
W W W . I M M C N E W S . C O M 26
0 1 2 3 4 5 6
BIN
Orang Dalam
Lawan Politik
Asing
Kelompok Profesional
Rezim Pejabat Lama di Pemprov Jakarta
27. TENTANG ALAT SADAP JOKOWI
Tentang alat sadap yang digunakan, media lebih banyak memberitakan alat tersebut
merupakan alat sadap konvensional yang banyak dijual di pasaran.
W W W . I M M C N E W S . C O M 27
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Canggih
Kuno/Konvensional
Dijual Bebas di Pasaran
Dapat Merekam Gambar & Suara
28. PRO KONTRA JOKOWI DISADAP
Pihak yang pro dan kontra dengan isu penyadapan ini cukup berimbang. Kalangan yang yakin
penyadapan ini adalah beralasan bahwa ini adalah persaingan politik. Sedangkan yang tidak
yakin menuding ini hanya upaya pencitraan.
W W W . I M M C N E W S . C O M 28
5
19
13
11
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Capres Potensial Persaingan Politik Upaya Pencitraan Pengalihan Isu
Yakin, Karena.. Gak Yakin, Karena..
24 24
0
5
10
15
20
25
30
Yakin Tidak Yakin
29. KONSISTENSI BERITA
PDIP seperti tidak yakin dengan isu penyadapan tersebut karena adanya upaya meralat
informasi yang disampaikan sebelumnya baik dari sisi pihak yang menemukan maupun
waktu penemuan.
W W W . I M M C N E W S . C O M 29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sebelumnya: Tim PDIP Setelah Ralat: Tim Pengawal
Jokowi
Sebelumnya: Desember 2013 Setelah Ralat: Oktober 2012
Yang Menemukan Waktu Penemuan
30. TEMUAN 3: ISU
1. Motif penyadapan yang paling banyak diberitakan media adalah karena
didasari oleh kepentingan politik menjelang pemilu. Jokowi dinilai sebagai
salah satu capres terkuat sehingga perlu didapatkan informasi tentang Jokowi.
2. Soal siapa yang menyadap Jokowi, media juga lebih banyak berspekulasi. Hal
ini ditandai dengan temuan bahwa penyadapan Jokowi lebih banyak
diindentifikasi sebagai kelompok profesional.
3. Meski kalangan profesional dianggap sebagai pihak yang paling mungkin
melakukan penyadapan terhadap Jokowi, namun alat yang digunakan lebih
banyak diberitakan sebagai alat yang konvensional dan banyak beredar
dipasaran. Hal ini menjadi kontra produktif dengan dugaan siapa yang
menyadap.
W W W . I M M C N E W S . C O M 30
31. TEMUAN 3: ISU
4. Publik terpecah soal apakah penyadapan tersebut benar-benar ada atau tidak.
50 % menyatakan penyadapan itu ada dengan alasan yang paling dominana
adalah Jokowi adalah capres terkuat dan penyadapan ini dilakukan untuk
kepentingan politik. Sedangkan 50 % lainnya tidak yakin dengan penyadapan
tersebut dan menilai isu ini disampaikan hanya untuk melakukan pencitraan
dan untuk mendapatkan simpati publik.
5. Publik lebih banyak menyarankan kepada Jokowi dan PDIP agar dugaan
penyadapan tersebut dilaporkan kepada penegak hukum sehingga tidak
terkesan sedang melakukan pencitraan atau mendapatkan simpati publik.
6. PDIP sebagai pihak yang pertama kali menyampaikan isu ini, seperti tidak
mempersiapkan isu ini dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya
konsistensi terhadap informasi yang disampaikan baik siapa yang pertama kali
menemukan alat sadap serta kapan pertama kali Jokowi disadap.
W W W . I M M C N E W S . C O M 31
32. QUOTE JOKOWI
Jokowi lebih banyak disebut dalam pemberitaan media dibanding memberikan tanggapan.
W W W . I M M C N E W S . C O M 32
28%
72%
Aktif
Pasif
33. QUOTE PARPOL AKTIF
Internal PDIP cukup aktif mendorong isu penyadapan tersebut ke media. Sedangkan partai
lain lebih banyak memberikan tanggapan.
W W W . I M M C N E W S . C O M 33
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Demokrat
Golkar
PDIP
PKB
PPP
PKS
PAN
Hanura
Gerindra
Nasdem
PBB
PKPI
34. QUOTE PARPOL PASIF
PDIP merupakan partai yang banyak disebut dalam pemberitaan media.
W W W . I M M C N E W S . C O M 34
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Demokrat
Golkar
PDIP
PKB
PPP
PKS
PAN
Hanura
Gerindra
Nasdem
PBB
PKPI
35. QUOTE NON PARPOL AKTIF
Kalangan pengamat dan akademisi merupakan pihak diluar parpol yang cukup aktif
menanggapi isu penyadapan Jokowi
W W W . I M M C N E W S . C O M 35
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Militer / TNI
Kepolisian
BIN
Bawaslu
Pemerintah (Provinsi)
Pemerintah (Pusat)
LSM
Mahasiswa
Intelektual / akademisi
Pengusaha
Tokoh agama / masyarakat
Masyarakat umum
Lainnya
36. QUOTE NON PARPOL PASIF
Pemerintah merupakan pihak non parpol yang cukup banyak disebut dalam pemberitaan
media.
W W W . I M M C N E W S . C O M 36
0 0.5 1 1.5 2 2.5
Militer / TNI
Kepolisian
BIN
Bawaslu
Pemerintah (Provinsi)
Pemerintah (Pusat)
LSM
Mahasiswa
Intelektual / akademisi
Pengusaha
Tokoh agama / masyarakat
Masyarakat umum
Lainnya
37. PERSON PARPOL QUOTE AKTIF
Tjahjo Kumolo menjadi person yang paling aktif menanggapi isu penyadapan Jokowi.
W W W . I M M C N E W S . C O M 37
0 5 10 15 20 25 30 35
Ramadan Pohan
Tjahjo Kumolo
Sidarto Danusubroto
TB Hasanuddin
Pramono Anung
Puan Maharani
Surya Paloh
Ruhut Sitompul
Marzuki Alie
Fahri Hamzah
38. PERSON PARPOL QUOTE PASIF
Tjahjo Kumolo dan Megawati Soekarno Putri menjadi person parpol yang paling sering
disebut dalam pemberitaan media.
W W W . I M M C N E W S . C O M 38
0 5 10 15 20 25 30
Megawati Soekarnoputri
Tjahjo Kumolo
Sidarto Danusubroto
Susilo Bambang Yudhoyono
Ruhut Sitompul
39. PERSON NON PARPOL QUOTE AKTIF
Marciano Norman merupakan person non parpol yang cukup aktif menanggapi isu penyadapan
Jokowi
W W W . I M M C N E W S . C O M 39
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Marciano Norman
Agus Rianto
Basuki Tjahaja Purnama
Heru Budi Hartono
Neta S Pane
Rikwanto
Budiman
Andrianto
Andrinof Chaniago
Toto Izul Fatah
40. TEMUAN 4: QOUTE
1. Pengurus dan Kader PDIP cukup aktif mengawal isu penyadapan Jokowi. Tjahjo
Kumolo dan TB Hasanuddin merupakan pengurus PDIP yang aktif menanggapi
isu tersebut.
2. Sedangkan Partai Demokrat merupakan partai yang paling banyak
mempertanyakan isu penyadapan Jokowi yang disampaikan oleh PDIP.
Ramadhan Pohan dan Ruhut Sitompul merupakan dua pengurus Partai
Demokrat yang cukup aktif memberikan tanggapan kepada media.
3. Sementara dari kalangan non Parpol, Kepala BIN, Marciano Norman menjadi
pihak yang paling aktif memberikan pernyataan kepada media.
4. Sedangkan Jokowi memang terlihat tidak terlalu aktif memberikan pernyataan
kepada media. Jokowi justru menjadi pihak yang paling banyak disebut dalam
pemberitaan media.
W W W . I M M C N E W S . C O M 40
41. KESIMPULAN
Kesimpulan:
Isu penyadapan terhadap Jokowi lebih banyak ditanggapi negatif oleh berbagai
kalangan
Implikasi:
Isu ini justru membuat simpati publik terhadap Jokowi dan PDIP menurun.
W W W . I M M C N E W S . C O M 41
42. KESIMPULAN
Kesimpulan:
PDIP terkesan kurang siap dalam menyampaikan isu penyadapan ini.
Implikasi:
Internal PDIP tidak satu suara menyikapi kritikan dan tanggapan yang disampaikan
oleh publik.
W W W . I M M C N E W S . C O M 42
43. KESIMPULAN
Kesimpulan:
PDIP dan Jokowi diminta untuk melaporkan kasus penyadapan tersebut kepada
penegak hukum
Implikasi:
Hal ini untuk mengurangi kecurigaan publik bahwa PDIP dan Jokowi sedang
melakukan pencitraan dan berusaha mendapat simpati publik
W W W . I M M C N E W S . C O M 43