Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Rangkuman rencana aksi bela negara peserta latihan CPNS ini adalah:
1. Melakukan berbagai aksi seperti membagikan berita positif, memberikan edukasi stunting, membeli produk lokal, melaporkan akun berbau terorisme, dan lainnya untuk menunjukkan cinta tanah air dan semangat bela negara.
2. Memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti membuat flyer edukasi stunting dan melibatkan mahasiswa dalam pembelaj
Analisis isu di Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak mengidentifikasi tiga masalah utama yaitu kurangnya kebersihan, kepatuhan protokol Covid-19, dan insentif tenaga kesehatan. Analisis menggunakan metode APKL dan USG menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan protokol Covid-19 merupakan isu prioritas yang membutuhkan tindakan karena dampaknya terhadap tenaga medis dan pasien.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntabilitas PNS dalam menjalankan tugasnya. Secara konseptual, akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah seseorang atau lembaga. Prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi komitmen kuat, sistem yang menjamin penggunaan sumber daya sesuai peraturan, pencapaian tujuan dan sasaran, serta orientasi pada visi dan misi. PNS di
Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.
Dokumen tersebut membahas beberapa standar yang berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu:
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengatur proses administrasi pemerintahan.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menentukan jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak warga.
3. Standar Pelayanan (SP) digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
Salinan Peraturan LAN 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN 1 Ta...Coach RFIRMANS
油
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut meliputi kurikulum pembelajaran, struktur kurikulum, pelaksanaan kurikulum, rapat evaluasi, dan ketentuan kelulusan.
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pelatihan kepemimpinan pengawas yang mencakup berbagai agenda dan materi pelatihan seperti teknik komunikasi publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, dan manajemen mutu.
2. Salah satu materi pelatihan adalah tentang komunikasi asertif dan presentasi yang efektif yang membahas teknik berkomunikasi secara jujur namun menghargai orang lain.
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik, termasuk definisi pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, unsur-unsur penting pelayanan publik, perkembangan paradigma pelayanan publik, dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai metode pelatihan untuk aparatur sipil negara seperti pelatihan klasikal, blended learning, dan distance learning.
2. Juga dibahas mengenai penyempurnaan kurikulum pelatihan untuk pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis aparatur sipil negara.
3. Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai isu-isu yang mungkin muncul d
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. UU tersebut mengatur tentang standar pelayanan, hak-hak masyarakat, dan sanksi bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi standar.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Terdapat lima komponen informasi kebijakan yang terkait yaitu masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Analisis kebijakan melibatkan lima prosedur yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah di Provinsi Banten khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruas jalan provinsi. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melakukan penegakan peraturan daerah serta tahapan proses penegakannya mulai dari pembinaan, penert
Dokumen tersebut merupakan laporan aktualisasi pelaksanaan nilai-nilai dasar PNS yang dilakukan oleh Sukirno sebagai guru SDN Siring Gading. Laporan ini menjelaskan tentang pentingnya aktualisasi nilai-nilai dasar PNS seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam pelaksanaan tugas. Isu yang diangkat adalah rendahnya minat membaca siswa dan dilakuk
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi kebijakan publik, termasuk konsep dan perbedaan antara monitoring dan evaluasi, pendekatan dan teknik evaluasi, kriteria evaluasi, dan berbagai isu terkait sistem monitoring dan evaluasi kebijakan publik.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja-Posyandu) Tingkat Desa untuk menunjang pelaksanaan Posyandu. Kelompok kerja terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018hadiarnowo
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang analisis isu kontemporer dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Beberapa isu strategis yang diangkat antara lain pertumbuhan penduduk, kelangkaan sumber daya alam, dan pergeseran konflik ke daerah ekuator.
3. Analisis isu diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan dan menjadi agen
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Teks tersebut membahas tentang nilai berorientasi pelayanan bagi aparatur sipil negara. Nilai ini mencakup tiga hal yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, dan solutif, serta terus melakukan perbaikan."
Dokumen tersebut membahas tentang etika pelayanan publik di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan seperti pelayanan yang kurang ramah dan berbelit-belit serta praktik KKN. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip etika pelayanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta kriteria pelayanan publik yang berkualitas.
Dokumen tersebut membahas beberapa standar yang berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu:
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengatur proses administrasi pemerintahan.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menentukan jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak warga.
3. Standar Pelayanan (SP) digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
Salinan Peraturan LAN 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN 1 Ta...Coach RFIRMANS
油
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut meliputi kurikulum pembelajaran, struktur kurikulum, pelaksanaan kurikulum, rapat evaluasi, dan ketentuan kelulusan.
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pelatihan kepemimpinan pengawas yang mencakup berbagai agenda dan materi pelatihan seperti teknik komunikasi publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, dan manajemen mutu.
2. Salah satu materi pelatihan adalah tentang komunikasi asertif dan presentasi yang efektif yang membahas teknik berkomunikasi secara jujur namun menghargai orang lain.
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik, termasuk definisi pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, unsur-unsur penting pelayanan publik, perkembangan paradigma pelayanan publik, dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai metode pelatihan untuk aparatur sipil negara seperti pelatihan klasikal, blended learning, dan distance learning.
2. Juga dibahas mengenai penyempurnaan kurikulum pelatihan untuk pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis aparatur sipil negara.
3. Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai isu-isu yang mungkin muncul d
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. UU tersebut mengatur tentang standar pelayanan, hak-hak masyarakat, dan sanksi bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi standar.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Terdapat lima komponen informasi kebijakan yang terkait yaitu masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Analisis kebijakan melibatkan lima prosedur yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah di Provinsi Banten khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruas jalan provinsi. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melakukan penegakan peraturan daerah serta tahapan proses penegakannya mulai dari pembinaan, penert
Dokumen tersebut merupakan laporan aktualisasi pelaksanaan nilai-nilai dasar PNS yang dilakukan oleh Sukirno sebagai guru SDN Siring Gading. Laporan ini menjelaskan tentang pentingnya aktualisasi nilai-nilai dasar PNS seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam pelaksanaan tugas. Isu yang diangkat adalah rendahnya minat membaca siswa dan dilakuk
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi kebijakan publik, termasuk konsep dan perbedaan antara monitoring dan evaluasi, pendekatan dan teknik evaluasi, kriteria evaluasi, dan berbagai isu terkait sistem monitoring dan evaluasi kebijakan publik.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja-Posyandu) Tingkat Desa untuk menunjang pelaksanaan Posyandu. Kelompok kerja terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018hadiarnowo
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang analisis isu kontemporer dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Beberapa isu strategis yang diangkat antara lain pertumbuhan penduduk, kelangkaan sumber daya alam, dan pergeseran konflik ke daerah ekuator.
3. Analisis isu diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan dan menjadi agen
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Teks tersebut membahas tentang nilai berorientasi pelayanan bagi aparatur sipil negara. Nilai ini mencakup tiga hal yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, dan solutif, serta terus melakukan perbaikan."
Dokumen tersebut membahas tentang etika pelayanan publik di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan seperti pelayanan yang kurang ramah dan berbelit-belit serta praktik KKN. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip etika pelayanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta kriteria pelayanan publik yang berkualitas.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan prima, meliputi pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, standar mutu, dan dimensi pelayanan prima. Dokumen juga menjelaskan pentingnya memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan dan mengatasi keluhan dengan baik.
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxMAldiPutra1
油
1. Kerangka karangan ilmiah memberikan contoh ringkasan dokumen berupa artikel ilmiah dengan topik rumitnya sistem birokrasi di Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan selama pandemi, dan pengaruh interior display terhadap keputusan konsumen.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan prima, dengan menjelaskan pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, standar mutu, dan dimensi pelayanan prima beserta cara menangani keluhan pelanggan. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya komitmen dan budaya pelayanan prima bagi petugas untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Mata diklat etika publik bertujuan untuk membentuk nilai-nilai etika yang tinggi pada peserta melalui pembelajaran kode etik pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik, dan implikasinya. Materi disajikan secara interaktif untuk menanamkan internalisasi nilai-nilai etika. Hasilnya, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan standar etika tinggi dalam perilaku sehari-hari.
Materi pelatihan Dasar CPNS pada Provinsi NTB. Salah satu materi agenda 2 ddalam pembelajaran. Materi tersebut merupakan bagian dari Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Core Valuenya BerAKHLAK. Nilai Berorientasi pelayanan dan Nilai Akuntabel. berorientasi pelayanan merupakan nilai pertama yang harus dimiliki oleh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. sesuai dengan fungsi ASN sendiri yaitu: sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebegai perekat dan pemersatu bangsa.
Tinjauan artikel ini membahas pentingnya inovasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat. Terdapat tiga belas hambatan utama inovasi di pemerintah, termasuk kepemimpinan lemah, perbedaan pandangan, dan budaya resisten terhadap perubahan. Penguatan sistem administrasi negara membutuhkan pengenalan inovasi untuk menyediakan layanan berkualitas kepada masyarakat
Bahan Tayang MK Reformasi Administrasi Publik 1Heru Syah Putra
油
Dokumen ini memberikan pengantar tentang reformasi administrasi publik. Ia mendefinisikan administrasi publik sebagai pengelolaan organisasi publik untuk kepentingan masyarakat umum, dan reformasi administrasi publik sebagai upaya terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi pemerintah melalui perubahan struktur dan prosedur.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik, termasuk definisi, unsur-unsur penting, jenis barang dan jasa, asas penyelenggaraan, ruang lingkup, kewajiban penyelenggara, dan hak masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan yang disediakan oleh penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Unsur pentingnya adalah konsep, prinsip, penyelen
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kebijakan publik, termasuk proses kebijakan publik seperti perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Juga dibahas mengenai nilai-nilai dasar dan kriteria kelayakan suatu masalah menjadi kebijakan publik.
Different perspective on public service innovation in IndonesiaHeru Syah Putra
油
1) The document discusses different perspectives on defining public service innovation in Indonesia. Some experts believe the definition should be rigid to encourage truly new innovations, while others say a flexible definition would spur more innovation attempts.
2) The study found researchers and practitioners in Indonesia have differing views on what constitutes an innovation - whether it needs to be a new idea, can be a replication, its required size of change, and if failures can still be considered innovations.
3) The author argues these differences in perspective on defining innovation are not a problem and may encourage more attempts at innovation. Failures also should not be seen as such if they lead to other innovations, especially for early versions. Maintaining a wide definition of innovation
SINERGITAS PEMBANGUNAN DI PROVINSI ACEH GUNA MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER Heru Syah Putra
油
Sinergitas pembangunan di Provinsi Aceh perlu ditingkatkan guna mengurangi ancaman non militer yang dapat membahayakan pertahanan negara. Beberapa strategi yang direkomendasikan antara lain meningkatkan promosi investasi di Aceh, meningkatkan kerja sama penanganan illegal tax, serta meningkatkan kepastian hukum investasi. Di bidang sosial, perlu meningkatkan pengawasan program desa dan pengaduan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan ter
Different perspective on public service innovation in indonesia heru syah p...Heru Syah Putra
油
- There are differing perspectives among researchers in Indonesia on what constitutes public service innovation. Some believe the definition should be rigid to encourage truly new ideas, while others argue a flexible definition stimulates more innovation attempts.
- A study of 45 researchers found nearly half agreed that replicating other organizations' successful innovations can still be considered innovation, while a smaller majority thought innovations could fail without negating their status as innovations.
- The study aims to narrow gaps in understanding innovation between researchers and practitioners by exploring debates around what makes an idea original, and whether innovations must be large in scale or impact to qualify.
The document discusses e-government and its definitions, goals, and stages of development. It defines e-government as using technology to improve access to and delivery of government services. The goals of e-government include fostering transparency, eliminating distance barriers, and empowering public participation. E-government is categorized into five stages - from basic information online to a fully integrated digital government. While e-government aims to improve performance, current studies focus more on website design than substantive impact. Assessment of e-government should evaluate its potential to boost economic competitiveness and service quality.
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan pembangunan Aceh masa depan yang meliputi ekonomi, sosial, politik, bencana alam, dan birokrasi. Beberapa tantangan kunci yang diidentifikasi adalah kemiskinan, pengangguran, dana otonomi khusus, dan kapasitas birokrasi. Dokumen ini juga menyebutkan visi dan misi pemerintah Aceh periode 2017-2022 untuk mencapai Aceh yang damai dan sejahtera melalui p
4. When the Change is to mainstream then we need an
innovation
Need a Change
5. MD Pelayanan Publik
Kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang
berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola
pikir PNS sebagai pelayanan publik, praktek etiket pelayanan
publik.
Peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan pelayanan
publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada
masyarakat/stakeholders yang dilayaninya.
Konsep dan prinsip pelayanan publik
Pola pikir PNS sebagai pelayanan publik
Etiket pelayanan publik
7. Pelayanan Publik di Indonesia
Apakah masih terjadi?
Sering?
Poor Quality of public service makes the poor become poorer
8. Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Konsep dan prinsip pelayanan publik
Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang- undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/
atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik
9. 3 Unsur Penting
Pelayanan Publik
Kepuasan
Penerima
Penyelenggara
pelayanan publik
Penerima
PelayananPublik
Konsep dan prinsip pelayanan publik
Setiap institusi penyelenggara Negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan UU untuk kegiatan pelayanan publik
Orang, masyarakat atau
organisasi yg berkepentingan atau
memerlukan layanan (penerima layanan)
10. Jenis Barang dan Jasa
Jika gagal ?
Konsep dan prinsip pelayanan publik
11. Paradigma
Pelayanan Publik
Konsep dan prinsip pelayanan publik
Fokus pada penyedian
barang publik
Sistem tertutup karena
prinsip efisiensi
Transaksi pelayanan
publik
Manajer pelayanan
publik dituntut inovatif
Negara kuat dgn
memberikan pelayanan
gratis
Keberpihakan negara
dalam melayani
masyarakat
Old Public Administration (OPA)
Periode < 1930
New Publik Management (NPM))
Periode 1990-2000an
New Publik Service (NPS))
Periode 2003-sekarang
12. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik
PRINSIP Pelayanan
Prima
Tidak diskriminatif
Transparan
Mudah
Responsif
Partisipatif
Murah
Efektif
Efisien
Aksessibel
Berkeadilan
Akuntabel
Konsep dan prinsip pelayanan publik
16. Fundamen Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan hak warga negara
sebagai amanat konstitusi.
Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak
yang dibayar oleh warga negara.
Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan
untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan
bangsa di masa yang akan datang.
Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga
negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi
untuk memberikan perlindungan bagi warga negara
(proteksi).
Pola pikir PNS sbg pelayanan publik
17. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik
PRINSIP Pelayanan
Prima
Tidak diskriminatif
Transparan
Mudah
Responsif
Partisipatif
Murah
Efektif
Efisien
Aksessibel
Berkeadilan
Akuntabel
Pola pikir PNS sbg pelayanan publik
18. PATOLOGI BIROKRASI
1. Penggelembungan organisasi
6. Enggan untuk melakukan perubahan
2. Duplikasi tugas dan fungsi
3. Red tape (lamban dan berbelit)
5. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
4. Konflik Kewenangan
Masih ada yang lain?
Pola pikir PNS sbg pelayanan publik
22. Etika & Etiket
Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos,
yang berarti watak kesusilaan atau adat
kebiasaan (custom)
Etiket berasal dari bahasa Perancis etiquette
yang berarti aturan sopan santun dan tata cara
pergaulan yang baik antara sesama manusia
23. Tujuan Etiket
Untuk menciptakan keakraban, keramahtamahan, dan
menjaga sopan santun pelayanan
Untuk dapat menyenangkan dan memuaskan pengguna
jasa
Untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan
pengguna jasa
Untuk tidak menyinggung perasaan pengguna jasa
Untuk dapat menjadi daya tarik, termasuk membujuk atau
mempertahankan kepuasan pengguna jasa
24. Dasar-Dasar Etiket
Dasar Etiket
Not just
a
service
Self Control
Respectful
Attentive
Cooperatif
Politeness
Informality
Tolerance
Pola pikir PNS sbg pelayanan publik
25. 1. Politeness Sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada
pihak lain dalam suatu komunikasi antara lain :
Perlu diatur kata-kata yang akan diucapkan
Penyampaian kata-kata lemah lembut
Tidak menggunakan kata-kata yang
meremehkan orang lain
Jauhilah menggunakan kata kamu, tetapi
gunakan kata anda / Bapak / Ibu
2. Respectful Sikap menghormati dan menghargai pihak lain
secara baik dan wajar;
Menghargai pendapat dan usul pengguna
jasa
Mematuhi perintah atasan dan tidak suka
membantah
Seorang atasan hendaknya juga mau
mendengar pendapat bawahan
Pola pikir PNS sbg pelayanan publik
26. 3. Attentive Sikap penuh perhatian yang diperlihatkan
kepada pihak lain dan diberikan secara baik
dan wajar
Mendengar dengan sungguh-sungguh apa
yang dikatakan pengguna jasa
Seorang atasan hendaknya
memperhatikan kondisi ASN
4. Cooperatif, Sikap suka menolong pihak lain yang memang
membutuhkan pertolongan, sementara kita
sebenarnya sanggup dan mampu memberikan
pertolongan
Membantu pengguna jasa dalam kesulitan
mengisi formulir
Membantu sesama karyawan dalam
kesulitan kerja
Pola pikir PNS sbg pelayanan publik
27. 5. Tolerance Sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar
dapat diterima dan disukai dimana saja kita
berada
7. Self Control Sikap menguasai diri dan mengendalikan
emosi dalam setiap situasi. Kita selalu
berusaha tidak menyinggung perasaan
atau mengganggu pikiran orang lain. Dengan
kata lain kita harus memiliki kesabaran dalam
menghadapi para pelanggan, terutama
bersikap sabar terhadap pengguna jasa yang
mungkin
merepotkan, agar ia tidak kecewa, gusar atau
membuat orang lain marah.
Pola pikir PNS sbg pelayanan publik
6. Informality Sikap ramah yang kita perlihatkan kepada
pihak lain, bukan sikap formal atau resmi,
melainkan familiar, akrab, dan
bersahabat.
28. Manfaat Etiket
Communicative: memudahkan berhubungan baik dengan
setiap orang dan pandai membaca situasi
Attractive: mampu mencari bahan pembicaraan tanpan melukai
perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi.
Respectable: lebih dahulu kita menghargai orang lain dan
jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu
Self Confidence: memupuk kepercayaan dan keyakinan pada
diri sendiri dalam setiap situasi.