Tinjauan artikel ini membahas pentingnya inovasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat. Terdapat tiga belas hambatan utama inovasi di pemerintah, termasuk kepemimpinan lemah, perbedaan pandangan, dan budaya resisten terhadap perubahan. Penguatan sistem administrasi negara membutuhkan pengenalan inovasi untuk menyediakan layanan berkualitas kepada masyarakat
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik, termasuk definisi, unsur-unsur penting, jenis barang dan jasa, asas penyelenggaraan, ruang lingkup, kewajiban penyelenggara, dan hak masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan yang disediakan oleh penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Unsur pentingnya adalah konsep, prinsip, penyelen
Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai
Dokumen tersebut membahas tentang pemerintahan yang tidak transparan di Indonesia. Pemerintahan yang tidak transparan menyebabkan tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan menimbulkan kemiskinan. Beberapa penyebab utama pemerintahan yang tidak transparan adalah keterbatasan kemampuan pemerintah secara materiil dan spiritual serta kurangnya penegakan nilai-nilai agama dan bud
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya internalisasi integritas dan pembangunan sistem integritas untuk mencegah korupsi. Beberapa poin pentingnya adalah menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi pada aparatur sipil negara, penyelarasan nilai organisasi dengan nilai anti korupsi, serta penerapan berbagai program seperti kode etik, pengukuran kinerja, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memb
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Dokumen tersebut membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Transparansi merupakan prinsip penting dalam pelayanan publik yang baik yang meliputi seluruh aspek manajemen pelayanan. Akuntabilitas adalah kesediaan untuk bertanggung jawab atas kualitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun seringkali sulit dilakukan karena sifat pelayanan publik yang kompleks. Untuk mencapai pelayanan publik yang berk
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Operator Warnet Vast Raha
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa. Ia menjelaskan pentingnya pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, ketaatan hukum, dan partisipasi masyarakat. Dokumen ini juga menganalisis peranan lembaga desa dan upaya pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GGTri Widodo W. UTOMO
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan administrasi publik dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa poin kunci yang diangkat antara lain pentingnya reformasi struktur organisasi, sistem pengelolaan, dan sumber daya manusia aparatur negara guna mencapai tujuan pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...Tri Widodo W. UTOMO
Ìý
Laporan ini membahas evaluasi kewenangan dan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif di Kalimantan. Ada beberapa masalah seperti pemahaman superioritas salah satu lembaga atas yang lain dan intervensi legislatif terhadap tugas eksekutif. Kajian ini bertujuan meningkatkan kerja sama dengan memahami sistem presidensial yang memberi keseimbangan antara kedua lembaga. Hasilnya akan digunakan untuk merumuskan kebijakan pening
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
2. Hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan antara lain asas-asas pemerintahan yang baik, kewenangan pemerintahan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan
3. Tujuan dari reformasi biro
Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi bagi pegawai negeri sipil. Terdapat penjelasan mengenai tujuan pendidikan etika profesi untuk mempersiapkan pegawai negeri yang beretika dan berfokus pada kepuasan masyarakat. Juga dibahas mengenai pentingnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel serta upaya reformasi birokrasi untuk mencapai good governance.
Dokumen tersebut membahas mengenai rekonstruksi budaya birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik. Rekonstruksi budaya birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik agar dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dokumen juga membahas mengenai tantangan yang dihadapi birokrasi dalam merekonstruksi budaya pelayanannya sehingga dapat lebih memihak kepentingan masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan materi pelatihan tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup pengertian akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, peran pemimpin dalam akuntabilitas, dan disain pembelajaran yang meliputi materi pokok dan indikator hasil belajar."
Dokumen tersebut membahas tentang akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi akuntabilitas sebagai kemampuan untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan, transparansi sebagai keterbukaan informasi, dan pengawasan sebagai proses memantau kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab PNS dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang berintegritas dan profesional. PNS diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tujuan negara. Dokumen tersebut juga menyinggung tentang perlunya perbaikan kualitas dan distribusi PNS agar dapat memberikan layanan yang merata dan memenuhi harapan
Dokumen tersebut membahas penerapan konsep good governance di Indonesia. Tiga poin utama dalam ringkasan adalah (1) good governance berarti pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas, (2) upaya untuk mewujudkan good governance di Indonesia meliputi peningkatan integritas pelaku pemerintahan dan kondisi politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, (3) masih banyak tantangan dalam penerapan good governance
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Administrasi Negara Indonesia (SANI) dan penyempurnaan administrasi negara Republik Indonesia. Ia menjelaskan pengertian administrasi negara, sejarah perkembangan, dan perubahan struktur kelembagaan melalui empat kali amandemen UUD 1945 sejak era reformasi yang mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih terdesentralisasi dan berimbang.
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Dokumen tersebut membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Transparansi merupakan prinsip penting dalam pelayanan publik yang baik yang meliputi seluruh aspek manajemen pelayanan. Akuntabilitas adalah kesediaan untuk bertanggung jawab atas kualitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun seringkali sulit dilakukan karena sifat pelayanan publik yang kompleks. Untuk mencapai pelayanan publik yang berk
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Operator Warnet Vast Raha
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa. Ia menjelaskan pentingnya pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, ketaatan hukum, dan partisipasi masyarakat. Dokumen ini juga menganalisis peranan lembaga desa dan upaya pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GGTri Widodo W. UTOMO
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan administrasi publik dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa poin kunci yang diangkat antara lain pentingnya reformasi struktur organisasi, sistem pengelolaan, dan sumber daya manusia aparatur negara guna mencapai tujuan pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...Tri Widodo W. UTOMO
Ìý
Laporan ini membahas evaluasi kewenangan dan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif di Kalimantan. Ada beberapa masalah seperti pemahaman superioritas salah satu lembaga atas yang lain dan intervensi legislatif terhadap tugas eksekutif. Kajian ini bertujuan meningkatkan kerja sama dengan memahami sistem presidensial yang memberi keseimbangan antara kedua lembaga. Hasilnya akan digunakan untuk merumuskan kebijakan pening
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
2. Hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan antara lain asas-asas pemerintahan yang baik, kewenangan pemerintahan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan
3. Tujuan dari reformasi biro
Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi bagi pegawai negeri sipil. Terdapat penjelasan mengenai tujuan pendidikan etika profesi untuk mempersiapkan pegawai negeri yang beretika dan berfokus pada kepuasan masyarakat. Juga dibahas mengenai pentingnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel serta upaya reformasi birokrasi untuk mencapai good governance.
Dokumen tersebut membahas mengenai rekonstruksi budaya birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik. Rekonstruksi budaya birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik agar dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dokumen juga membahas mengenai tantangan yang dihadapi birokrasi dalam merekonstruksi budaya pelayanannya sehingga dapat lebih memihak kepentingan masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan materi pelatihan tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup pengertian akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, peran pemimpin dalam akuntabilitas, dan disain pembelajaran yang meliputi materi pokok dan indikator hasil belajar."
Dokumen tersebut membahas tentang akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi akuntabilitas sebagai kemampuan untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan, transparansi sebagai keterbukaan informasi, dan pengawasan sebagai proses memantau kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab PNS dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang berintegritas dan profesional. PNS diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tujuan negara. Dokumen tersebut juga menyinggung tentang perlunya perbaikan kualitas dan distribusi PNS agar dapat memberikan layanan yang merata dan memenuhi harapan
Dokumen tersebut membahas penerapan konsep good governance di Indonesia. Tiga poin utama dalam ringkasan adalah (1) good governance berarti pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas, (2) upaya untuk mewujudkan good governance di Indonesia meliputi peningkatan integritas pelaku pemerintahan dan kondisi politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, (3) masih banyak tantangan dalam penerapan good governance
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Administrasi Negara Indonesia (SANI) dan penyempurnaan administrasi negara Republik Indonesia. Ia menjelaskan pengertian administrasi negara, sejarah perkembangan, dan perubahan struktur kelembagaan melalui empat kali amandemen UUD 1945 sejak era reformasi yang mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih terdesentralisasi dan berimbang.
Makalah administrasi negara ini akan sangat penting bagi kita selaku pelajar guna menambah wawasan kita sebagai pelajar yang luar biasa yang selalu ingin tahu dan berkreasi
Dalam eksistensinya, sistem politik akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan serta perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan
PPT Sistem Administrasi Negara 11 Gama Dehilio Saputra 21042147.pptxGamaDehilio
Ìý
Sistem administrasi negara (SANKRI) merupakan keseluruhan tatanan organisasi dan proses manajemen dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa guna mewujudkan tujuan bernegara sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan yang diamanatkan konstitusi negara. SANKRI berperan sebagai sistem penyelenggaraan negara yang mengkoordinasikan berbagai sistem kehidupan lainnya untuk mencapai tujuan nasional secara optimal
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASanawiyah29
Ìý
Jurnal ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Metodologi PKN MI jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2017. Semoga bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi saya khusunya pembuat jurnal ini.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di berbagai negara, termasuk pengertian sistem pemerintahan, perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem."
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, sistem pemerintahannya bersifat presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden. Namun setelah reformasi, sistem pemerintahan beralih menjadi yang bersifat konstitusional dengan pembatasan kekuasaan eksekutif dan jaminan hak asasi manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, sistem pemerintahannya bersifat presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden. Namun setelah reformasi, sistem pemerintahan beralih menjadi konstitusional dengan pembatasan kekuasaan eksekutif dan jaminan hak asasi manusia.
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!YessicaClaudian
Ìý
Buku Kamus Kecil Birokrasi Pemerintahan merangkum 100 istilah penting terkait birokrasi dan pemerintahan. Mulai dari pengertian birokrasi, pemerintah, pemerintahan nasional, daerah, good governance, hingga istilah-istilah terkait organisasi, struktur, dan prinsip-prinsip pemerintahan seperti efektivitas, efisiensi, transparansi dan partisipasi masyarakat.
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013Zainal Muttaqin
Ìý
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja sistem politik Indonesia dengan pendekatan sistem. Terdapat penjelasan mengenai sistem, sistem politik, analisis divergen dan konvergen, variabel utama dalam sistem politik seperti struktur, fungsi dan aktor, serta kerangka kerja sistem politik David Easton yang membedakan input, proses dan output dalam sistem politik.
1. Ilmu perbandingan administrasi negara mulai berkembang setelah Perang Dunia II untuk menganalisis sistem administrasi berbagai negara dan saling belajar satu sama lain.
2. Konferensi Princeton tahun 1952 menjadi tonggak awal perkembangan ilmu ini dengan membahas penelitian dan pengajaran secara sistematis.
3. Ilmu ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara dengan saling belajar akan kelebihan dan kek
Dokumen tersebut membahas tentang politik strategi nasional (POLTRANAS) yang mencakup pengertian politik, strategi, dan POLTRANAS sendiri serta penyusunan dan implementasinya dalam berbagai bidang. POLTRANAS berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah pembangunan nasional dengan landasan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Penyusunannya melibatkan suprastruktur dan infrastruktur politik.
Bahan Tayang MK Reformasi Administrasi Publik 1Heru Syah Putra
Ìý
Dokumen ini memberikan pengantar tentang reformasi administrasi publik. Ia mendefinisikan administrasi publik sebagai pengelolaan organisasi publik untuk kepentingan masyarakat umum, dan reformasi administrasi publik sebagai upaya terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi pemerintah melalui perubahan struktur dan prosedur.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kebijakan publik, termasuk proses kebijakan publik seperti perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Juga dibahas mengenai nilai-nilai dasar dan kriteria kelayakan suatu masalah menjadi kebijakan publik.
Different perspective on public service innovation in IndonesiaHeru Syah Putra
Ìý
1) The document discusses different perspectives on defining public service innovation in Indonesia. Some experts believe the definition should be rigid to encourage truly new innovations, while others say a flexible definition would spur more innovation attempts.
2) The study found researchers and practitioners in Indonesia have differing views on what constitutes an innovation - whether it needs to be a new idea, can be a replication, its required size of change, and if failures can still be considered innovations.
3) The author argues these differences in perspective on defining innovation are not a problem and may encourage more attempts at innovation. Failures also should not be seen as such if they lead to other innovations, especially for early versions. Maintaining a wide definition of innovation
SINERGITAS PEMBANGUNAN DI PROVINSI ACEH GUNA MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER Heru Syah Putra
Ìý
Sinergitas pembangunan di Provinsi Aceh perlu ditingkatkan guna mengurangi ancaman non militer yang dapat membahayakan pertahanan negara. Beberapa strategi yang direkomendasikan antara lain meningkatkan promosi investasi di Aceh, meningkatkan kerja sama penanganan illegal tax, serta meningkatkan kepastian hukum investasi. Di bidang sosial, perlu meningkatkan pengawasan program desa dan pengaduan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan ter
Different perspective on public service innovation in indonesia heru syah p...Heru Syah Putra
Ìý
- There are differing perspectives among researchers in Indonesia on what constitutes public service innovation. Some believe the definition should be rigid to encourage truly new ideas, while others argue a flexible definition stimulates more innovation attempts.
- A study of 45 researchers found nearly half agreed that replicating other organizations' successful innovations can still be considered innovation, while a smaller majority thought innovations could fail without negating their status as innovations.
- The study aims to narrow gaps in understanding innovation between researchers and practitioners by exploring debates around what makes an idea original, and whether innovations must be large in scale or impact to qualify.
The document discusses e-government and its definitions, goals, and stages of development. It defines e-government as using technology to improve access to and delivery of government services. The goals of e-government include fostering transparency, eliminating distance barriers, and empowering public participation. E-government is categorized into five stages - from basic information online to a fully integrated digital government. While e-government aims to improve performance, current studies focus more on website design than substantive impact. Assessment of e-government should evaluate its potential to boost economic competitiveness and service quality.
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan pembangunan Aceh masa depan yang meliputi ekonomi, sosial, politik, bencana alam, dan birokrasi. Beberapa tantangan kunci yang diidentifikasi adalah kemiskinan, pengangguran, dana otonomi khusus, dan kapasitas birokrasi. Dokumen ini juga menyebutkan visi dan misi pemerintah Aceh periode 2017-2022 untuk mencapai Aceh yang damai dan sejahtera melalui p
Jakarta Pasca Ibu Kota Negara - Majalah TelstraDadang Solihin
Ìý
Banyak pertanyaan tentang bagaimana nasib Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara lagi. Sebagian besar masyarakat berkomentar bahwa Jakarta akan menjadi pusat bisnis. Jakarta diproyeksikan akan menjadi pusat ekonomi nasional pasca pemindahan ibu kota negara. Tentunya hal ini akan membuat Jakarta tetap akan menjadi magnet bagi investor, masyarakat ataupun pemerintah. Kawasan penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diproyeksikan akan menjadi kawasan aglomerasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup besar.
Lembar Kerja Mahasiswa Applied Artificial Intelligence in Information SystemsAinul Yaqin
Ìý
File ini adalah lembar kerja mahasiswa untuk mata kuliah Applied Artificial Intelligence in Information Systems. Tujuan pembelajarannya mencakup pemahaman tentang Decision Support Systems (DSS), Business Intelligence (BI), proses pengambilan keputusan, analisis bisnis, manajemen kinerja bisnis, kolaborasi, manajemen pengetahuan, serta teknologi canggih dan tren terkini dalam sistem informasi.
Lembar kerja ini terdiri dari 14 bab yang mencakup berbagai topik, yaitu:
Decision Support and Business Intelligence
Decision Making, Systems, Modeling, and Support
Decision Support Systems Concepts, Methodologies, and Technologies
Modeling and Analysis
Data Mining for Business Intelligence
Artificial Neural Networks for Data Mining
Text and Web Mining
Data Warehousing
Business Performance Management
Collaborative Computer-Supported Technologies and Group Support Systems
Knowledge Management
Artificial Intelligence and Expert Systems
Advanced Intelligent Systems
Management Support Systems – Emerging Trends and Impacts
Setiap babnya memiliki format yang sama, yaitu tujuan pembelajaran, pengantar materi, kegiatan belajar (pemahaman konsep, tugas, diskusi kelompok), penilaian, dan refleksi. Kegiatan belajar sangat bervariasi, mulai dari menjawab pertanyaan, menggambar diagram, analisis kasus, melakukan eksperimen menggunakan tools tertentu, hingga diskusi kelompok dan presentasi.
Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Decision Support and Business Intelligence Systems oleh Turban, E., Sharda, R., & Delen, D.
Lembar kerja ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi mahasiswa untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep penting dalam kecerdasan buatan terapan pada sistem informasi, melalui kombinasi pembelajaran teoretis dan tugas-tugas praktis.
Analisis Subjek Literatur Pada Disertasi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekola...Murad Maulana
Ìý
PPT ini dipresentasikan dalam acara Lokakarya Nasional (Loknas) 2016 PDII LIPI dengan tema tema Pengelolaan Data, Informasi, dan Pengetahuan untuk Mendukung Pembangunan Repositori Nasional Indonesia, tanggal 10 – 11 Agustus 2016
4. SISTEM
• Sistem merupakan kebulatan dari bagian yang saling
bergantung
• Sistem terdiri dari gugus-gugus komponen yang bekerja
sama untuk kepentingan tujuan sebagai suatu
keseluruhan
• Sistem adalah kompleks unsur-unsur yang saling
berinteraksi
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
5. SISTEM (lanjutan)
• SISTEM pada hakekatnya adalah Suatu totalitas yang
terdiri dari sub sistem-sub sistem dengan atribut-
atributnya yang satu sama lain saling berkaitan,
saling ketergantungan satu sama lain, saling
berinteraksi, dan saling pengaruh mempengaruhi
sehingga keseluruhannya merupakan kebulatan yang
utuh serta memiliki peranan dan tujuan tertentu
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
6. 6
• Bahwa di antara unsur tersebut saling
berhubungan
• Mengingat administrasi negara RI merupakan
suatu sistem, maka penanganan masalah
administrasi negara serta pengembangan
konsepsi administrasi negara RI harus dilakukan
melalui pendekatan sistem
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
7. 7
• Untuk lebih mengetahui tentang administrasi negara
terlebih dahulu anda harus memahami apa itu
administrasi...?
• Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan
dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai
tujuan.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
8. 8
• Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang
mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi
lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang
berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen
publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika
yang mengatur penyelenggara negara.
• Administrasi Negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
aparatur negara pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara
efisien.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
9. 9
• Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial
yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan
bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan
eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang
meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi
pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur
penyelenggara negara.
• Administrasi Negara adalah rangkaian kegiatan
yang dilakukan aparatur negara pemerintah untuk
mencapai tujuan negara secara efisien.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
10. 10
• Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang
mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang
meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal
yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan
publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan
negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.
• Administrasi Negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
aparatur negara pemerintah untuk mencapai tujuan negara
secara efisien.
• Meliputi penyelenggaraan segala tugas-tugas pemerintahan,
baik yang diselenggarakan oleh badan legislatif; eksekutif;
maupun yudikatif
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
11. 11
Dalam arti luas:
• Meliputi penyelenggaraan segala tugas-tugas
pemerintahan, baik yang diselenggarakan oleh badan
legislatif; eksekutif; maupun yudikatif.
Dalam arti sempit:
• Merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan yang dilakukan oleh cabang eksekutif
saja;
• Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh presiden &
menteri-menterinya. ( Kabinet pemerintahan )
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
12. 12
Merupakan komposisi atau perpaduan dari semua
peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan,
praktek-praktek, hubungan-hubungan, kode-kode, dan
adat-adat kebiasaan yang berlaku pada suatu waktu
dan di dalam daerah hukum/yurisdiksi tertentu, untuk
menyelenggarakan/melaksanakan Haluan Negara
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id