More Related Content
Similar to Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) (20)
Recently uploaded (20)
Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945)
- 1. KONSTITUSI NEGARA INDONESIA (Pelaksanaan UUD 1945 dan Amandemen)
- 2. Definisi Konstitusi Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Arti Sempit Arti Luas Konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan- aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Konstitusi merupakan peraturan baik tertulis mapupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan
- 3. Fungsi Konstitusi Landasan Penyelenggaraan Negara. Membatasi Kekuasaan Pemerintah. Menjamin Hak Asasi Warga Negara
- 4. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Bernegara Coba Kalian Analisis Apakah setiap negara PERLU MEMILIKI Konstitusi ,,??
- 5. Konstitusi diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia karena beberapa alasan, di antaranya: Membatasi kekuasaan pemerintah Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara. Menjamin hak asasi manusia Konstitusi menjamin hak-hak asasi manusia (HAM) bagi warga negara. Memberikan landasan hukum Konstitusi merupakan landasan hukum dasar bagi penyelenggaraan negara. Konstitusi juga menjadi landasan bagi pembentukan aturan hukum lainnya. Sebagai pedoman menjalankan kekuasaan negara Konstitusi menjadi pegangan dan pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Menentukan tujuan negara Konstitusi menentukan tujuan negara yang sesuai dengan harapan masyarakat. Konstitusi dan negara memiliki hubungan yang sangat erat. Pemerintah tidak bisa menjalankan kekuasaannya tanpa adanya konstitusi, begitu juga sebaliknya, konstitusi tidak bisa terjadi tanpa negara.
- 6. Hal yang Dimuat Dalam Konstitusi Organisasi Negara Hak Asasi Manusia Prosedur Mengubah UUD Larangan Mengubah Sifat Tertentu dari UUD Cita-cita Rakyat dan Ideologi Negara
- 7. DINAMIKA DAN TANTANGAN KONSTITUSI NEGARA RI
- 8. UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945 Setelah ditetapkan satu hari setelah kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno dikatakan sebgai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang.
- 9. Dinamika Konstitusi (5 Juli 1959 1965) UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan) Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 17 Agustus 1950) UUDS 1950 (17 Agustus 1950- 5 Juli 1959) UUD NRI 1945 (Orde Lama) (5 Juli 1959 1965) UUD NRI 1945 (Orde Baru) (1966-1998)
- 10. 1. UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 18 Agustus 1945 27 Desember 1949 UUD 1945 menjadi konstitusi pertama pasca Indonesia merdeka. Pada saat Indonesia memerdekakan diri melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki undang undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 rancangan Undang Undang Dasar disahkan oleh PPKI menjadi dasar dari Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 termuat beberapa aturan pokok seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasan dan sistem pemerintahan. Dalam periode 1945 1949 pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi atas dua periode yakni : Bentuk negara : kesatuan Bentuk pemerintahan : republik Bentuk kabinet : kabinet presidensial
- 11. Sistematika UUD 1945 sebelum amandemen yaitu: 1. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 terdiri atas 4 alinea 2. Batang Tubuh UUD NRI tahun 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal 3. Penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus, kelak akan dicabut dalam amandemen ke-4
- 12. 2. Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 17 Agustus 1950) Konstitusi RIS muncul akibat kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menyepakati dibentuknya negara RIS di Indonesia bersama Belanda. Akhirnya disepakati oleh badan perwakilan rakyat untuk menggunakan UUD RIS sebagai dasar negara. Konstitusi UUD RIS disahkan melalui Keputusan Presiden pada 13 Januari 1950 dan diundangkan pada 6 Februari 1950. Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet sebagai berikut: Bentuk negara: negara federasi/serikat Bentuk pemerintahan: republik Bentuk kabinet: parlementer Sistematika konstitusi RIS 1945 yaitu: Pembukaan (Mukadimah) terdiri atas 4 alinea Batang Tubuh terdiri atas 6 bab dan 197 pasal Tidak ada bagian penjelasan
- 13. 3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950- 5 Juli 1959) Periode federal Republik Indonesia Serikat pada 1949 nampaknya tidak bertahan lama karena negara negara bagian melakukan penggabungan menjadi Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan wibawa Republik Indonesia Serikat berkurang. Akhirnya didirikanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara NKRI jelas membutuhkan konstitusi baru, untuk itu dirancanglah undang undang dasar yang kemudian disahkan pada 12 Agustus 1945 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1945. Berlakunya UUDS 1950 dimulai pada 17 Agustus 1950. Bentuk negara, pemerintahan, dan kabinet berdasarkan UUDS 1950 yaitu: Bentuk negara: negara kesatuan Bentuk pemerintahan: republik Bentuk kabinet: parlementer Sistematika UUDS 1950 yaitu: Pembukaan (Mukadimah) terdiri atas 4 alinea, tetapi rumusannya tidak sama dengan UUD 1945 Batang Tubuh terdiri atas 6 bab dan 146 pasal Tidak ada bagian penjelasan
- 14. 4. UUD 1945 5 Juli 1959 Sekarang Pelaksanaan UUDS 1950 tidak berjalan dengan baik. Pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia mengalami pergantian kabinet hampir setiap tahun. Keadaan ini memaksa pemerintah Indonesia untuk menetapkan undang undang baru menggantikan UUDS 1950. Melalui Pemilu 1955, pemerintah membentuk badan Konstituante yang bertujuan untuk merancang UUD baru pengganti UUDS 1950. Namun, pasca dibentuknya Konstituante dari Pemilu 1955 belum juga menghasilkan ketetapan konstitusi selama berberapa tahun. Hingga pada 5 Juli 1959, Soekarno mengambil alih pemerintahan melalui Dekrit 5 Juli 1959 dengan salah satu isi dari dekrit tersebut adalah kembalinya konstitusi Indonesia ke UUD 1945. Bentuk negara: negara kesatuan Bentuk pemerintahan: republik Bentuk kabinet: presidensial Sistematika UUD 1945 sebelum amandemen yaitu: Pembukaan (Mukadimah) terdiri atas 4 alinea Batang Tubuh terdiri atas 16. Referensi :bab dan 37 pasal Penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus Setelah Orde Lama dan Orde Baru berakhir, UUD 1945 mengalami amandemen di masa Reformasi. Konstitusi diubah untuk diselaraskan dengan perkembangan zaman
- 15. Pada periode ini, belum semua indikator terpenuhi. Mengingat pada saat itu pemerintah sedang memusatkan perhatiannya pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Pelaksanaan demokrasi pada periode ini baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya 18 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertulis pertama, penanda diterapkannya demokrasi konstitusional. Meski demikian, menurut Muhammad Yamin, UUD ini disusun sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan sendiri. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) kemudian mengumumkan terkait belum sempurnanya UUD 1945. Demikian juga Sukarno dalam pidatonya mengatakan sifat sementara UUD 1945 karena didasari kurang lengkap dan kurang sempurnanya UUD yang bersifat sementara. 1.Uud 1945 (18 Agustus 1945 27 Desember 1949)
- 16. Tuntutan Reformasi 1. Mengamandemen UUD NRI 1945 2. Menghapus doktrin Dwi Fungsi ABRI 3. Menegakkan supermasi hukum, penghormatan HAM, dan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) 4. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah 5. Mewujudkan kebebasan pers 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi Tuntutan Reformasi disampaikan oleh berbagai komponen bangsa terutama mahasiswa dan pemuda
- 17. Proses Perubahan UUD NRI 1945 Sebelum Perubahan Pembukaan Batang Tubuh : 16 Bab, 37 Pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan Peralihan, 2 ayat aturan tambahan Penjelasan Latar Belakang Perubahan Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden Pasal multitafsir Kewenangan Presiden dalam mengatur hal penting dalam UU Semangat penyelenggaraan negara belum didukung oleh ketentuan konstitusi Tujuan perubahan, menyempurnakan aturan : Tatanan negara Kedaulatan negara HAM Pembagian kekuasaan Kesejahteraan sosial Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum Hal lain sesuai perkembangan aspirasi dan keutuhan negara
- 18. Proses Perubahan UUD NRI 1945 (Lanjutan) Kesepakatan Dasar : Tidak mengubah Pembukaan Tetap mempertahankan NKRI Mempertegas sistem presidensiil Penjelasan UUD NRI dimasuka kedalam pasal-pasal Perubahan dilakukan secara adendum Sidang MPR Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Okt 1999 Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000 Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 November 2001 Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002 Hasil perubahan: Pembukaan Pasal- pasal : 21 Bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan Dasar Yuridis Pembukaan Pasal-pasal: 21 bab 73 Pasal 170 Ayat 3 Pasal aturan Perlihan 2 Pasal aturan Tambahan
- 19. Amandemen UUD NRI 1945 Amandemen IV (2002) Amandemen III (2001) Amandemen II (2000) Amandemen I (1999)
- 20. Tata Urutan Perundang-undangan UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi negra Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara
- 21. Silahkan anda Analisis Dinamaika dan Tantanga apa yang dapat menghambat pelaksanaan Konstitusi di negara Indonesia ??
- 23. Sifat Konstitusi FLEKSIBEL RIGID Konstitusi fleksibel, konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang- undang Konstitusi rigid, adalah konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus
- 24. Sumber Historis, Sosiologis dan Politik Konstitusi. HISTORIS POLITIK SOSIOLOGIS Perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara
- 25. Diktum Konstitusi Identitas Negara Daerah Bangsa Bahasa Bendera Lagu Kebangsaan Lambang Negara Materi Konstitus i Jaminan HAM Susunan Ketatanegaraa n Pembagian Tugas Ketatanegaraan (J.G Steenbeek) Mengubah Konstitusi Sidang Legislatif Referendum Melalui Negara Bagian Musyawarah khusus/special convention
- 26. TNI/POLRI dewan pertimbangan kementerian negara badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KY UUD 1945 kpu bank sentral DPR DPD MPR LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BPK MA MK Presiden PUAT DAERAH Lingkungan Peradilan TUN Lingkungan Peradilan Militer Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Umum Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DPRD Bupati/ Walikota
- 27. BAB XV. BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN ATRIBUT KENEGARAAN Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35) Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36) Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) ** Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) **