More Related Content
What's hot (13)
Similar to PKN (20)
Recently uploaded (20)
PKN
- 1. KELOMPOK 5 - FADDILAH - YAYA PUTRA S - NAZA - KUN
- 2. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur olehpemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Definisi Negara Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3. Pengertian negara dapat ditinjau dari empat sudut yaitu: 1. Negara sebagai organisasi kekuasaan Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakekatnya merupakan suatu tata kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu. 2. Negara sebagai organisasi politik Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa. Dari sudut organisasi politik, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik atau merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. 3. Negara sebagai organisasi kesusilaan Negara merupakan penjelmaan dari keseluruhan individu. Negara adalah organisme dimana setiap individu menjelmakan dirinya, karena merupakan penjelmaan seluruh individu maka negara memiliki kekuasaan tertinggi sehingga tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari negara. 4. Negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat Negara sebagai kesatuan bangsa, individu dianggap sebagai bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara
- 4. Unsur-unsur Negara 1. Penduduk Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. 2. Wilayah Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilaya terdiri dari darat, udara dan juga laut*. 3. Pemerintah Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. 4. Kedaulatan Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara.
- 5. Sifat Negara 1. Sifat memaksa Negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa tidak ada pemaksaan fisik Hak negara ini memiliki sifat legal agar tercipta tertib di masyarakat dan tidak ada tindakan anarki. Paksaan fisik dapat dilakukan terhadap hak milik 2. Sifat monopoli Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumberdaya penting untuk kepentingan orang banyak. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. 3. Sifat totalitas Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara.
- 6. Tujuan Negara Miriam Budiharjo(2010) menyatakan bahwa Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptaka kebahagiaan bagi rakyatnya. Sedangkan tujuan Negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat; -Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia -Memajukan kesejahteraan umum -Mencerdaskan kehidupan bangsa -Ikut melaksanakan ketertiban dunia http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara- unsur-fungsi-tujuan.html
- 7. Konstitusi Negara Republik Indonesia
- 8. Apa itu konstitusi? Berasal dari kata constituer (Perancis) yang berarti membentuk. Konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah Grondwet. Indonesia menggunakan istilah Undang-undang Dasar.
- 9. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis Konstitusi Tertulis (Written Constitution) termuat dalam undang-undang Konstitusi Tidak Tertulis (Unwritten Constitution), berdasar adat kebiasaan. hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.
- 10. Konstitusi terpanjang dan terpendek No. Negara Jumlah pasal 1. India 394 2. Uruguay 332 3. Nicaragua 328 4. Cuba 286 5. Panama 271 6. Peru 236 7. Columbia 218 8. Burma 234 9. Belanda 210 No. Negara Jumlah pasal 10. Spanyol 36 11 Indonesia UUD45/RIS/50 37 (196/146) 12 Laos 44 13 Guatemala 45 14 Nepal 46 15 Ethiopia 55 16 Ceylon 91 17 Finlandia 95
- 11. UUD '45 Adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD '45, secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
- 12. Sejarah UUD 45 Pada sidang pertama BPUPKI (28 Mei - 1 Juni 1945) Ir.Sukarno menyampaikan gagasan "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila.
- 13. Sejarah UUD 45 Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD '45. Beberapa anggota Panitia Sembilan Ir. Soekarno selaku ketua Panitia Sembilan
- 14. Sejarah UUD 45 (cont.) UUD '45 (18 Agustus 1945- 27 Desember 1949): UUD '45 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. UUD '45 (5 juli 1959-1966) Penyimpangan UUD '45 pada masa ini: Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup Pemberontakan Partai Komunis Indonesia
- 15. Sejarah UUD 45 (cont.) UUD '45 masa orde baru (11 maret 1966- 21 mei 1998): Pada masa Orde Baru, Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD '45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dan sakral 21 mei 1998- 19 oktober 1999: Pada masa ini dikenal masa transisi. Masa amandemen UUD 45: 1999-2002 (4x)
- 16. Indonesia berdasarkan UUD 45 Bentuk negara: Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik {pasal 1 ayat (1)} Pengisian jabatan kepala negara melalui PEMILU (pasal 6) Pembagian kekuasaan: Eksekutif: Presiden dibantu wapres&menteri, DPR yang mengawasi. Legislatif: Presiden dengan DPR Yudikatif: MA
- 17. Amandemen UUD 45 Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD '45. Latar belakang tuntutan perubahan UUD '45: pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir) Kenyataan rumusan UUD '45 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
- 18. Amandemen UUD 45 (cont.) Tujuan: Menyempurnakan aturan dasar yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Ketentuan: tidak mengubah Pembukaan UUD '45, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
- 19. Masa Amandemen Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 Perubahan Pertama UUD '45 Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 Perubahan Kedua UUD '45 Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 Perubahan Ketiga UUD '45 Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 Perubahan Keempat UUD '45
- 20. Wewenang amandemen UUD 45 Karena UUD 45 dapat dikatagorikan sebagai undang-undang dasar yang kaku, wewenang meng-amandemennya terletak di tangan MPR.
- 21. Konstitusi Republik Indonesia Serikat th. 1949 (KRIS 49) Periode berlaku: 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk negara: federasi {pasal 1 ayat (1)} Kekuasaan negara: Pemerintah dibantu DPR dan senat {pasal 1 ayat (2)}
- 22. Kedaerahan Indonesia dalam KRIS Negara bagian RIS adalah Negara RI Negara Indonesia Timur; Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Djakarta; Negara Djawa Timur; Negara Madura; Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan;
- 23. Kedaerahan Indonesia dalam KRIS Negara-negara yang berdiri sendiri: Jawa Tengah; Bangka; Belitung; Riau; Kalimantan Barat (Daerah istimewa); Dajak Besar; Daerah Bandjar; Kalimantan Tenggara; dan Kalimantan Timur;
- 24. UUDS 1950 Periode: 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959 Terdiri dari 6 bab dan 146 pasal Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Pada masa ini Republik Indonesia hanya terdiri dari 3 negara bagian, yaitu: negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatra Timur.
- 25. Alasan memberlakukan kembali UUD 45 UUDS 1950 dipandang tidak sesuai Badan Konstituante (544 orang yang dipilih dalam Pemilu 1955, dilantik 1956) hingga tahun 1959 belum mencapai Kata bulat sebagai UUD. Tiadanya kesepakatan Konstituante tentang Dasar Filsafat Negara untuk dicantumkan dalamUUD. Sebagian besar anggota Konstituante tidak menghadiri sidang untuk menyusun UUD Pertentangan juga terjadi pada DPR, Badan Perwakilan, badan-badan pemerintahan, swasta dan bahkan masyarakat Tekanan militer (khususnya AD) dan sejumlah pemberontakan didaerah (utamanyaDI/TII)
- 26. Menetapkan pembubaran Konstituante Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekrit itu Tidak berlakunya lagi UUD Sementara Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-2 dan golongan-2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
- 27. Struktur UUD 45 setelah pemberlakuan kembali UUD 45 (1945-1949) UUD 45 pasca Dekrit Presiden 1959 (1959-1999) Terdiri dari 3 bagian: (1) Pembukaan UUD/4 alinea; (2) Batang Tubuh UUD/16 bab 37 pasal; (3) Penutup/Aturan Peralihan-4 pasal dan Aturan Tambahan-2 ayat Terdiri dari 3 bagian: (1) Pembukaan UUD/4 alinea; (2) Batang Tubuh UUD/16 bab37 pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan; (3) Penjelasan Sumber: M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945 (1960: 77), dalam Joeniarto (1966: 31-34) LN 1959 No. 75, secara teoritik penjelasan berkedudukan sebagai penafsiran otentik
- 28. Praktek Ketatanegaraan Sekitar Dekrit Presiden 1959 Demokrasi Parlementer bergeser ke Demokrasi Terpimpin ≒Manifesto Politik RI
- 29. Kesimpulan Periode berlakunya UUD 1945: 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949 Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949: 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 Periode UUDS ' 50: 17 agustus 1950 - 5 juli 1959 Periode kembalinya ke UUD 1945: 5 juli 1959-1966 Periode UUD 1945 masa orde baru: 11 maret 1966- 21 mei 1998 Periode Transisi: 21 mei 1998 - 19 Oktober 1999 Periode UUD 1945 Amandemen: 21 Oktober 1999 - Sekarang
- 30. Saran Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam amandemen di masa mendatang, UUD 1945 lebih mengedepankan visi negara Republik Indonesia menjadi Negara yang Mandiri, Bermatabat untuk mencapai sebagai Negara dan Bangsa Besar yang sejajar dengan negara Besar lainnya di dunia.
- 31. Sekian dan Terima Kasih