More Related Content
Recently uploaded (20)
Featured (20)
KULIAH UMUM UNTAN.pptx
- 1. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
- 3. LATAR BELAKANG SECARA UNIVERSAL SUBYEKTIF ORANG PRIBADI (NATURAL PERSON). Karena Suatu Tindak Pindana Harus Ada Actus Reus Dan Mens Rea Serta Hanya Manusia Yang Dapat Melakukan Suatu Tindak Pidana. J.E. Sahetapy : kejahatan korporasi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru. Ada Beberapa UU yang Mengatur / Menempatkan Subjek Hukum Korporasi.
- 4. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ADALAH PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI DAN/ATAU PENGURUS KORPORASI UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWAB KAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN DENGAN MEMENUHI PRASYARAT TERTENTU SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
- 5. PERMASALAHAN / PEMBAHASAN Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Teori Identifikasi 01 02 Tindakan dari pengurus atau pegawai sebagai personil suatu korporasi diidentifikasi sebagai tindakan korporasi A. Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Teori Imputasi Mendasarkan pada penggunaan prinsip vicarious liability atau imputed liability atau tanggungjawab yang dialihkan. ANALISIS
- 6. B. Analisis Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan. Beberapa Undang-Undang yang Menempatkan Subjek Hukum Korporasi Antara Lain : UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pembahasan UU 31/99 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.
- 7. PEMIDANAAN KORPORASI Dalam beberapa Undang-Undang ketentuan pemidanaan terhadap korporasi (legal person) masih bisa dengan pemidanaan terhadap orang (natural person).
- 8. Ketika Alcmaenoids Diberi Kepercayaan Membangun Rumah Ibadah Dengan Batu Pualam Tetapi Diganti Dengan Semen Yang Dilapisi Batu Pualam. ADAPUN BEBERAPA CONTOH KASUS : YUNANI Love Canal Dilakukan Oleh Chemical Company Di Bantu Occidental Petroleum Corporation Membuang 21.000 Ton Limbah Kimia Beracun Ke Dalam Love Canal Dekat Niagara Falles Yang Mengakibatkan Cancer Birth Defects Genetic Mutations. Kondisi Membahayakan Bersifat Kronis AMERIKA SERIKAT Kasus Minamata, Industri Membuang Limbahnya Di Teluk Minamata Yang Menyebabkan Ribuan Bayi Terlahir Cacat Atau Berkebutuhan Khusus. JEPANG Kasus Lockheed Corporation, Perusahaan Pesawat Terbang AS Yang Menyuap Beberapa Pejabat Negara Seperti Kakei Tanaka-jepang, Pangeran Bernhard- belanda, Menteri Pertahanan Frans Josef Starfighter-jerman. AMERIKA SERIKAT INDONESIA
- 9. BEBERAPA CONTOH KASUS DI INDONESIA : 01 Kasus Pencemaran Lingkungan Teluk Buyat, Yang Dilakukan PT. Newmont Minahasa Raya. 02 Insider Trading Pada PT. Semen Gresik. 03 Kasus Laporan Keuangan Ganda Oleh PT. Lippo tbk. 04 Kasus Mark Up Dana Eksploitasi Ladang Minyak Oleh PT. ExxonMobil Oil Indonesian.
- 10. KESIMPULAN Pengakuan Korporasi (Legal Person) Sebagai Subjek Hukum Pidana Atau Subjek Tindak Pidana Dan Dapat Dipertanggungjawabkannya Korporasi Menurut Hukum Pidana Berdasarkan Teori-teori Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Memiliki Implikasi Terhadap Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Perundang-undangan Dan Pada Akhirnya Berimplikasi Pada Penuntutan Dan Pemidanaan Korporasi Dalam Praktik Peradilan Pidana. Regulasi korporasi dalam ketentuan pidana, penuntutan pidana dan pemidanaan terhadap korporasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan karakteristik korporasi yang berbeda dengan manusia, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.