More Related Content
Similar to PMIH Politik Hukum_Kelas B_November 2021.pptx (20)
More from muhammadrezza14 (9)
Recently uploaded (20)
PMIH Politik Hukum_Kelas B_November 2021.pptx
- 1. POLITIK HUKUM Materi kuliah Oleh : Prof.Dr.Garuda Wiko,SH., MSi., FCBArb Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Program Magister
- 2. Definisi Padmo Wahyono : Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk;
- 3. Soedarto : Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan- peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mencapai apa yang dicita-citakan; Politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesua dengan keadaan dan situasi di suatu waktu;
- 4. Satjipto Rahardjo : Politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat; Pertanyaan mendasarnya : Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada ?
- 5. Cara-cara apa yang dirasakan paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut ? Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan ? Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan tersebut secara baik ?
- 6. C.F.G.Sunaryati Hartono : Politik hukum adalah sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia;
- 7. Faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung kehendak pembentuk hukum, praktisi atau teoritisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di negara lain dan perkembangan hukum internasional; Sifat partikular politik hukum suatu negara ditentukan oleh world view, sosio-kultural dan political will dari masing-masing pemerintah;
- 8. Pengertian politik C.F.Strong : Political science is the science of the state; Negara merupakan oganisasi kekuasan karena di dalam negara selalu di jumpai pusat-pusat kekuasaan baik dalam supra struktur maupun infrastruktur;
- 9. Pengertian Hukum H.L.A.Hart : No vast literature is dedicated to answering the questions what is chemistry ? or what is medicine ?,as it is to the question what is law !
- 10. CIRI KELOMPOK DOMINAN/PEMEGANG KEKUASAAN POLITIK (RALF DAHRENDORF) 1. JUMLAHNYA SELALU LEBIH KECIL DARIPADA JUMLAH KELOMPOK YANG DIKUASAI; 2. MEMILIKI KELEBIHAN KEKAYAAN KHUSUS UNTUK MEMELIHARA DOMINASINYA, BERUPA KEKAYAAN MATERIAL, INTELEKTUAL DAN KEHORMATAN MORAL; 3. TERORGANISIR LEBIH BAIK DARIPADA KELOMPOK YANG DITUNDUKKAN;
- 11. 4.Kelas penguasa hanya terdiri dari orang- orang yang memegang posisi dominan dalam bidang politik, sehingga elite penguasa diartikan sebagai elit penguasa dalam bidang politik; 5.Kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelas/kelompoknya sendiri;
- 12. Paham Bahwa Hukum = Kekuasaan (catatan van Apeldoorn) Kaum sophis di Yunani : keadilan adalah apa yang berfaedah bagi yang lebih kuat; Gumplowics : hukum berdasar atas penaklukan yang lemah oleh yang kuat, dan hukum adalah susunan definisi yang dibentuk oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya;
- 13. Politik dan Hukum Bagaimana pengaruh politik terhadap hukum ? Pada tahap dan tingkatan mana intervensi politik terhadap hukum itu terbuka ? Apakah suatu konfigurasi politik tertentu menghasilkan produk hukum yang berkarakter tertentu pula ?
- 14. KONFIGURASI POLITIK Konfigurasi politik demokratis : susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana kebebasan politik;
- 15. Konfigurasi politik otoriter : susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbukam, dominasi pimpinan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal, serta ada suatu doktirin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.
- 16. KONFIGURASI POLITIK PRODUK HUKUM Konfigurasi politik demokratis Produk hukum responsif Konfigurasi politik otoriter _ Produk hukum konservatif Apakah hipotesis ini selalu deterministik seperti ini ?
- 17. Untuk mengidentifikasi apakah suatu konfgurasi politik demokratis atau otoriter, maka indikator yang dapat digunakan antara lain adalah peranan partai politik dan lembaga perwakilan rakyat, kebebasan prers dan peranan pemerintah; Untuk mengidentifikasi apakah suatu produk hukum responsif atau konservatif, maka indikatornya adalah proses pembuatannya, sifat dan fungsinya serta kemungkinan penafsirannya;
- 18. Kaitan konfigurasi politik dan karakter produk hukum terutama berlaku untuk hukum publik yang mengatur hubungan kekuasaan. Untuk hukum privat, sentuhannya tidak terlalu kuat;
- 19. POSISI DETERMINAN ? Hukum determinan atas politik, kegiatan kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan hukum; Politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan kristalisasi kehendak politik yang saling berinteraksi; Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan derajat determinasinya seimbang, karena meskipun merupakan produk politik, begitu berlaku, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada hukum;
- 20. POLITIK HUKUM (LEGAL POLICY) DI INDONESIA Pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi bangsa Indonesia; Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan terhadap penegak hukum; Dengan demikian politik hukum sejatinya merupakan aktivitas pembentukan sistem hukum;
- 21. Elemen-Elemen Sistem Hukum Lawrence M Friedman (American Law : An Introduction), mengemukakan bahwa sistem hukum AS meliputi elemen : Structure (tatanan kelembagaan); Substance (materi hukum); Legal Culture (budaya hukum);
- 22. Elemen Sistem Hukum Menurut BPHN Materi Hukum (perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian hukum dan pengembangan hukum); Aparatur hukum (penyuluhan, penerapan, penegakan dan pelayanan hukum); Sarana dan prasarana hukum; Budaya hukum; Pendidikan hukum;
- 23. Setiap negara memiliki politik hukum. Perbedaannya hanya pada pengelolaannya. Ada negara yang menyusun politik hukumya secara berencana dan sistematis, ada pula yang tidak demikian. Meskipun ada persamaan dalam ruang lingkup utama, tetapi isi dan corak politik hukum antara satu negara dengan negara lain dapat berbeda-beda;
- 24. Dalam satu negara politik hukum juga berbeda-beda dari waktu ke waktu. Perbedaan tersebut timbul karena faktor-faktor : 1. Dasar dan corak politik; 2. Tingkat perkembangan masyarakat; (sikap pragmatis jangan sampai menggeser cita negara dan cita hukum); 3. Susunan masyarakat (uniformitas dalam negara mejemuk perlu kajian mendalam); 4. Pengaruh global (perhatian pada kepentingan nasional, mis: topik HAKI);
- 25. POLITIK HUKUM DALAM GBHN TAP MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004M, menyatakan bahwa arah kebijakan bidang hukum (Bab IV huruf A) adalah : 1. Mengembangkan budaya hukum untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;
- 26. 2. Menata sistem hukum nasional yang meyeluruh dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang- undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi;
- 27. 3.Menegakkan hukum secara kosisten untuk dapat lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, seta menghargai hak asasi manusia. 4.Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan HAM sesuai dengan kebutuhan dan kepentigan bangsa dalam bentuk UU;
- 28. 5.Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraam dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif; 6.Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun;
- 29. 7.Mengembangkan peraturan perundangan yang mendukung kegiatan ekonomi dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional; 8.Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran;
- 30. 9.Meningkatan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan; 10.Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas;
- 31. Disiplin Hukum Umum Unsur Hukum Idiel Riel Alam Kebudayaan Manusia Etika+Estetika Logika Metodik Pengertian Sistematik Nilai Filsafat Hukum Politik Hukum Ilmu Kaidah Dogmatik Hukum Asas Kaidah Ilmu Pengertian Perbandingan Hukum Sejarah Hukum Sosiologi Hukum Antropologi Hukum Psikologi Hukum Ilmu Kenyataan
- 32. Disiplin Hukum Khusus Unsur Hukum Teknologi Hukum Disiplin Kebudayaan Manusia Teknik Rechtsvinding Bestuur Politie Rechtspraak Teknik Rechtsvorming Regeling Dis. Hukum Tatanegara Dis Hukum Adm. Negara Dis Hukum Pribadi Dis Hukum Harta Kekayaan Dis Hukum Keluarga Dis Hukum Waris Dis Hukum Pidana Dis Hukum Acara
- 33. Hukum Modern Perkembangan hukum modern tidak terlepas dari tipe-tipe perkembangan masyarakat : 1. Tribal Society 2. Aristocratic Society 3. Liberal Society
- 34. Dalam Tribal Society, individu secara total terserap dalam masyarakat dan biasanya ada satu nilai yang menjadi pedoman tingkah laku. Tidak ada perbedaan diantara individu-individu di dalam masyarakat, tidak ada negara dan legislasi. Semboyannya adalah satu untuk semua dan semua untuk satu dibawah Primus inter pares (yang utama dari kelompok yang sama) sebagai pemimpin.
- 35. Tribal Society mengalami keambrukan (breakdown) karena tidak lagi menjawab perkembangan masyarakat.
- 36. Muncul kemudian Aristocratic Society : Hal penting yang muncul pada perkembangan ini adalah eksistensi state sebagai kekuasaan yang berada di atas masyarakat. State dan government bertugas untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Muncul hukum positif yang bersifat publik.
- 37. Aritocratic Society kemudian juga mengalami karuntuhan karena perubahan paculiar form of society yang menuntut ideal of law/ideal of order yang baru. Perubahan dimaksud adalah munculnya kaum bujois yang membawa sistem produksi kapitalistik. Untuk mewadahi capitalistic mode of production ini diperlukan untuk memberikan kepastian.
- 38. Mulai diintrodusir orde rule of law di bawah payung liberalisme dengan keutamaan pada rules and logic. Paralel dengan kondisi ini terbentuk Liberal Society (Unger, 1976)
- 39. Pada tahap perkembangan Liberal Society ini, hukum modern terus berkembang. Tipe-tipe Hukum Modern (Nonet & Selznic) : 1. Hukum Represif 2. Hukum Otonom 3. Hukum Responsif
- 40. Hukum Represif: Hukum yang mengabdi kepada kekuasaan dan tertib sosial yang represif. Institusi hukum langsung terbuka bagi kekuasaan politik. Perspektif resmi mendominasi. Kesempatan masyarakat untuk mendapat keadilan terbatas
- 41. Hukum Otonom Penekanan peraturan sebagai upaya untuk mengawasi kekuasaan resmi dan swasta. Terdapat pengadilan yang tidak dapat dimanipulasi. Sumbangannya baru pada perwujudan keadilan prosedural dan pentaatan yang ketat pada pentaatan peraturan secara ketat dan menjadi tujuan lepas dari tujuan hukum itu sendiri. Produknya adalah legisme dan formalisme.
- 42. Hukum Responsif: Sifat hukum mengandung suatu komitmen pada hukum dalam perspektif pemakainya; Ada keterbukaan pada tuntutan rakyat; Memiliki pedoman esensial untuk menjaga integritasnya.
- 43. Rule of law berkembang dalam historisitas di Eropa. Negara Hukum Indonesia memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Secara historis, moment dan dokumen yang bermakna signifikan dalam politik hukum Indonesia adalah: 1. Sumpah Pemuda 2. Konstitusi (UUD 45) 3. Produk regulasi dibawah UUD. 4. Living law (hukum masyarakat/hukum adat)
- 44. SISKUMNAS (BANGKUMNAS) 1. Substansi Hukum (HTN, HAN, Hk.Ekonomi, Hk.Lingkungan, Hk.Pidana dan bidang-bidang hukum lain). 2. Budaya Hukum (Fil.Hk, Kesadaran Hk dan Perilaku Taat Hukum, Perpustakaan dan Informasi Hukum, Profesi Hk, Pendidikan Hukum). 3. Struktur Hukum (Kelembagaan, Administrasi, Manajemen, Mekanisme, Proses, Prosedur, Koordinasi dan kerjasama nas, reg, int, Sarana dan prasarana pendukung. Sumber: Barda Nawawi Arief
- 45. ARAH PJP 2005-2025 (UU NO.17/2007) 1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 3. Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. 4. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu. 5. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
- 46. 6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari. 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 8. Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan internasional.