![PPT PAMULIHAN PEMILUKADA 2024 [Autosaved].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pptpamulihanpemilukada2024autosaved-240730153421-148aeb42-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
Similar to MATERI PENDIDIKAN PEMILIH PILKADA 2024.pptx (20)
Recently uploaded (20)
MATERI PENDIDIKAN PEMILIH PILKADA 2024.pptx
- 1. Oleh:Abdul Azis, S.Sos.I. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024 Nganjuk, Jumat, 8 November 2024
- 2. DAFTAR PEMBAHASAN Landasan Hukum; Jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2024; Isu Krusial; IKP Kerawanan Tahapan Pilkada Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu Elemen Kunci Pengawasan; Optimalisasi Fungsi Bawaslu.
- 3. 1 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital; Catatan: Selain dibahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dan Perbawaslu di Komisi II DPR RI: 4. Rancangan PKPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Sistem Informasi Data Pemilih (Pembahasan RDP 15 Mei 2024); 5. Rancangan PKPU tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pembahasan RDP 15 Mei 2024); 6. Rancanagan Peraturan Bawaslu Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Pembahasan RDP 22 Mei 2024). LANDASAN HUKUM
- 4. JADWAL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 2
- 5. ISU KRUSIAL PELAKSANAAN PEMILIHAN TAHUN 2024 3 ISU POLITIK UANG Politik uang masih menjadi isu utama dalam pelaksanaan Pemilihan 2024. Praktik politik uang berpotensi berlangsung di beberapa tahapan krusial, mulai dari pendaftaran (beli perahu/beli dukungan parpol), masa kampanye, hingga masa tenang jelang pemungutan suara POTENSI PETAHANA/PJ Potensi pehatanan maju kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah, termasuk PJ kepala daerah. Aturan terhadap Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN) NETRALITAS ASN Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pimilihan juga berpotensi masih akan terjadi. Indikasi ini salqah satunya hadir dari potensi majunya elit birokrat daerah yang memiliki jabatan strategi untuk maju dalam kontestasi. Mobilisasi ASN menjadi sarana yang efektif untuk mendulang suara POLITISASI PROGRAM KERJA Masih ditemukan potensi politisasi program kerja termasuk di dalamnya politisasi bansos NETRALITAS PENYELENGGARA Dibutuhkan pemetaan terhadap indikasi kerawanan netralitas penyelenggara pemilu. Terlebih di dalam beberapa diskusi dan juga tudingan beberapa pihak, penyelenggara sudah disisipkan untuk mempersiapkan Pemilihan PEMAKNAAN TERHADAP ATURAN Perlu adanya adaptasi dan persamaan pemaknaan aturan hukum yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pemiliha. Seperti halnya pemaknaan terhadap syarat dalam pencalonan yang diatur dalam PKPU. Selain itu perlu pemaknaan bersama beberapa Lembaga, terkait dengan mutasi pegawai merujuk pasal 71 ayat 2 ADAPTASI TEKNOLOGI INFORMASI KPU yang mendesain penguatan penggunaan teknologi informasi sehingga diperlukan adaptasi oleh pihak yang berkontestasi serta Bawaslu dalam proses mengawasi ISU HOAKS/DISINFORMASI Persebaran isu hoaks/disinformasi melalui kanal media sosial yang dapat mengancam stabilitas kondisi politik.
- 6. INDEK KERAWANAN PEMILU (IKP): Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. KERAWANAN INDEKS PEMILU KONSTRUKSI IKP KONTEKS SOSIAL POLITIK PENYELENGGARAAN PEMILU KONTESTASI PARTISIPASI KONSTRUKSI IKP terdiri dari: 4 DIMENSI 6
- 7. Kerawanan Tahapan Pilkada 2024 4 Kerawanan verifikasi dukungan calon Pilkada 2024 1. Pemeriksaan dokumen persyaratan calon tidak sesuai prosedur 2. Jumlah dukungan calon perseorangan tidak mencapai jumlah yang ditentukan, jumlah dukungan tidak memenuhi persebaran, pencatutan dukungan, dukungan ganda 3. Terdapat ketidakbenaran dokumen persayarat administrasi bakal calon 4. Pendaftaran dilakukan diakhir waktu 5. Berkas pencalonan dan syarat calon tidak lengkap 6. Partai politik mendaftarkan pasangan calon melebihi dari satu peserta (dukungan ganda)
- 8. Kerawanan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024 5 Kerawanan Pembentukan Pantarlih Pada sisi waktu, pembentukan Pantarlih tidak tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan KPU. Pada sisi persyaratan, terdapat calon Pantarlih yang tidak sesuai dengan persyaratan Pada sisi Sumber Daya Manusia (SDM), Pantarlih tidak diberikan pembekalan bimbingan teknis oleh PPS dan tidak memperhatikan profesionalitas, kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika. Kerawanan prosedur Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, diantaranya: Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung; Kerawanan akurasi data pemilih, di antaranya: masih terdapat pemilih yang sulit didatangi secara langsung, diantaranya perantau, penghuni apartemen, pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan). pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan, diantaranya: 1) berada di wilayah perbatasan; 2) pemilik KTP ganda yang berada di wilayah pemekaran; 3) sudah 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-el; 4) sudah meninggal namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah atau nama lainnya; 5) masyarakat adat yang tidak memiliki identitas. 6) pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas; 7) pemilih yang beralih status TNI/Polri dari/ke masyarakat sipil; 8) pemilih yang menghuni Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan; dan Kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih 1. basis data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih tidak akurat, komprehensif, dan mutakhir; 2. penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan jadwal; 3. penyusunan daftar pemilih dilakukan tidak mempertimbangkan proporsionalitas antara jangka waktu dan beban kerja, sehingga berimplikasi pada akurasi daftar pemilih dan penyusunan TPS; dan/atau 4. pemetaan TPS tidak melibatkan penyelenggara ad hoc yang memahami kondisi geografis setempat. Kerawanan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih
- 9. Kerawanan Tahapan Kampanye Pilkada 2024 6 Keamanan dan Ketertiban keterlibatan ASN, TNI, Polri (netralitas ASN, TNI/Polri) keterlibatan para kepala desa keterlibatan anak bawah umur Politik uang Penggunaan fasilitas negara Politisasi SARA, Ujaran kebencian dan berita bohong di media sosial Kampanye di luar jadwal Kampanye di tempat ibadah Alat Peraga Kampanye ( salah tempat pemasangan di fasilitas umum, jembatan, di pohon, tiang listrik, dan tempat-tempat yang berdekatan dengan fasilitas public)
- 10. Kerawanan Logistik Pilkada 2024 7 Logistik tidak terkirim tepat waktu dan tepat jumlah Logistik Rusak saat pengiriman Geografis Jarak yang jauh dan kondisi jalan yang susah dilalui kendaran truk besar; Daerah berbukit dan pegunungan menyulitkan dalam distribusi logistik Logistik Salah kirim atau salah tujuan Gudang Penyimpanan yang rawan banjir, bocor Keamananan: kurangnya pengawalan dari aparat keamanan, yang di khawatirkan tidak menjamin keamanan logistik Pengadaan Logistik: Jumlah pengadaan logistik tidak sesuai dengan peraturan ( jumlah pengadaan logistik melebihi atau kurang dari jumlah yang ditentukan)
- 11. 8 Bawaslu Republik Indonesia UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN PILKADA 2024 1. Identifikasi Kerawanan: Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), identifikasi, kerawanan setiap tahapan, identifikasi kerawanan isu khusus, dan koordinasi dan supervisi data kerawanan 2. Pendidikan: pendidikan pengawas partisipatif (P2P), sosialisasi, pendidikan pengawasan pemilu di lingkungan akademik (Bawaslu Ngampus), pojok pengawasan, dan edukasi literasi digital kepemiluan di media sosial 3. Partisipasi masyarakat: pengelolaan kader pengawas partisipatif, KKN tematik, forum warga pengawasan partisipatif, kampung pengawasan partisipatif, pengelolaan komunitas digital pengawasan partisipatif, dan konsolidasi bersama pemantau pemilu. 4. Kerja Sama: audiensi, nota kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan forum Koordinasi bersama stakeholders 5. Publikasi: konferensi pers, siaran pers, siniar, diskusi publik, liputan, pemberitaan, dan kegiatan lainnya 6. Naskah Dinas: surat edaran, surat instruksi, surat imbauan, dan surat keputusan 7. Kegiatan Lainnya: Inovasi pencegahan, Supervisi dan monitoring, Konsultasi, Rapat Koordinasi, Imbauan lisan, Posko aduan masyarakat, dan kegiatan lainnya
- 12. Kampanye dan Masa tenang (September November 2024) Potensi Pelanggaran Pidana : Pasal 187 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). 187 A ayat (1) dan (2), 187 D, 188, 189, 190, dan dana kampanye Pelanggaran administrasi Administrasi TSM : politik uang. Desember Februari Maret Mei April Agustus Juni Juli September Oktober November Januari Pembentukan PPK, dan PPS (April - November 2024) Potensi pelanggaran : Administrasi dan kode etik penyelenggara: penetapan penyelenggara yang tidak memenuhi syarat, penlanggaran terhadap tata cara pembentukan PPK dan PPS. Potensi penanganan pelanggaran (Januari November 2024) Pidana : Pasal 190 mutasi dan penggunaan program pemerintah. Administrasi : penyusunan program KPU. Pencalonan (Mei September 2024) Potensi pelanggaran : Pidana : 179, 180 ayat (1) dan (2), 181, 184, 185, 185 A, 185 A ayat (2), 185 B, 186 ayat (1) dan (2), 186 A ayat (1) dan (2), 187 B, 187 C. Administrasi: bakal calon tidak memenuhi syarat, proses pencalonan tidak sesuai peraturan perundang- undangan, calon tidak memenusi syarat administrasi Rekapitulasi (November Desember 2024) Potensi Pelanggaran Pidana : Pasal 178 F dan 194. Adminitrasi : pelanggaran keapitulalsi. Kode etik : trekapitulasi dilakukan tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Penetapan (Desember 2024) Potensi Pelanggaran Pidana : Pasal 183, 191, 195, 197 ayat (2). Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih (April September 2024) Potensi pelanggaran Pidana : Pasal 177, 177 A ayat (1) dan (2), 177 B, 182. Administrasi dan Kode Etik : pemutakhiran data pemilih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pungut Hitung (November) Potensi Pelanggaran Pidana : 178, 178 A, 178 B, 178 C ayat (1), (2), (3), 178 D, 178 E (1) dan (2), 178 G dan H, 193 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Administrasi : PSU, penghitungan suara ulang, Kode etik penyelenggara Pemilu. Pengawasan & Pencegahan Sengketa penetapan pasangan calon kepala daerah Pilkada 2024 di Bawaslu (September) Sengketa penetapan pasangan calon kepala daerah Pilkada 2024 di PTTUN (Oktober 2024) Sengketa penetapan pasangan calon kepala daerah Pilkada 2024 di MA (Oktober November 2024) Mei Agustus : Pencalonan perseorangan Pengawasan Penerimaan DP4 April - Mei 2024 Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan (Mei Agustus 2024) Pengawasan Pembentukan PPK (Apr - Nov 2024) Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih (Mei 1 Sep 2024) Pengawasan Pengumuman Pendaftaran Paslon, Penelitian Berkas Paslon (Agust Sep 2024) Pengawasan Penetapan Paslon (12 Sep 2024) Pengawasan Kampanye (Sep Nov 2024) Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan (Nov-Des 2024) Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu KALENDER PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN, PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN 27 NOVEMBER 2024 9
- 13. ELEMEN KUNCI PENGAWASAN PEMILIHAN 10 1. Formulir Pengawasan Model A 2. Laporan Periodik 3. Pelaporan Berakhirnya Tahapan 4. Laporan Akhir Hasil Pengawasan Diletakan berdasarkan potensi kerawanan yang paling berdampak pada terganggunya penyelenggaraan pemilu. Difokuskan pada ketaatan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Cara berpikir yang utuh, tidak parsial, memandang untaian proses sebagai sebuah kesatuan. Pemahaman atas proses dari penyelenggaraan pemilihan secara utuh, menjadi prasyarat keberhasilan fungsi pengawasan Cara Bawaslu dan jajarannya Mengawasi Pemilu. Penentuan metode pengawasan ini tentunya mempertimbangkan aspek kelembagaan, Aspek lokalitas wilayah pengawasan, serta berbagai potensi kerawanan/pelanggaran 1. Terbukanya ruang bagi partisipasi masyarakat 2. Masyarakat secara sadar dan aktif terlibat untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilu PARADIGMA PENGAWASAN FOKUS PENGAWASAN METODE PENGAWASAN PELAPORAN & ANALISIS HASIL PENGAWASAN PARTISIPASI MASYARAKAT
- 14. STRATEGI KESUKSESAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 11 Fungsi Anggaran Keamanan Dukungan Lainya (ex. Data Kependudukan) Mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, meuningkatkan partisipasi masyarkat dalam menggunakan hak pilih Pemerintah/ Pemerintah Daerah Fungsi & Kewenangan Sesuai dengan Amanat UU Penyelenggara Taat Pada mekanisme dan prosedur pelaksanaan Tidak melanggar larangan sebagaimana diatur dalam UU Peserta Mendukung Pelaksanaan Pemilihan Mendorong terwujudnya suasana kondusif, aman, damai, tertip dan lancar Masyarakat Luber & Jurdil Standart Pemilu Demokratis
- 15. PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN 12 Sumber Daya Manusia (SDM) Struktur Pola Kerja dan Hubungan Kerja Kesiapan Regulasi Pendukung Teknologi Informasi Pemilu Identifikasi Kerawanan isu Pemilihan (Based on the Data) 1. Pengajuan dan penandatanganan NPHD; 2. Pembentukan pengawas pemilihan (panwaslih) dan pembentukan pengawas adhodc (evaluasi dan recruitmen); 3. Penguatan sekretariat dengan membuka recruitment P3K 1. Review terhadap kebutuhan kerjasama antar Lembaga; 2. Persiapan pembentukan Gakkumdu Pemilihan 2024; 3. Penunjukkan PIC tahapan pencalonan di tingkat Bawaslu RI berada pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa 1. Perbaikan norma pelaksanaan pengawas; 2. Review terhadap peraturan hukum pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu; 3. Review terhadap kebutuhan imbauan tahapan (pencegahan) Pemilihan Pengembangan sarana IT untuk mempermudah proses laporan pengawasan, laporan masyarakat dan pengajuan permohonan sengketa Bawaslu masih melakukan penyusunan terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IK) Pemilihan tahun 2024.
- 16. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 13 #3 Penugasan ASN Pemda pada Sekertariat Panwascam Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekertariat Panwascam Pelaksanaan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dukungan Anggaran Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Pementauan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kelancaran Transportasi Pengiriman Logistik Pasal 434 UU 7/2017 Untuk kelancaran pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah, Pemerintah Daerah Wajib memberikan bantuan dan Fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pasal 166 UU 10/2016 Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN.
- 17. SINERGI ANTAR-LEMBAGA 14 #3 KPU, Bawaslu, DKPP Penyelenggara Tomas, Toga, Todat, Toda Media/Pers TNI/Polri, Satpol PP, Satlinmas Aparat Keamanan Termasuk di dalamnya kementerian dan Lembaga Terkait Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Paslon dan Parpol Pengusung/Pendukung Peserta Pilkada Bawaslu dalam tanggung jawabnya sebagai pengawal pemilu dan demokrasi (the guardian of election democracy) harus mampu mengawal terciptanya proses transisi kekuasaan secara adil, demokratis dan legitimate, serta mendorong kepercayaan rakyat terhadap prosedur demokrasi dalam menjembatani proses transisi kekuasaan. Peran krusial Bawaslu inI dapat dijalankan dengan dukungan seluruh elemen kebangasan 28-02-2020
- 18. TERIMA KASIH BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU