More Related Content
What's hot (20)
Similar to Peran Pemerintah dalam Pemilihan Umum Serentak (20)
![PPT PAMULIHAN PEMILUKADA 2024 [Autosaved].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pptpamulihanpemilukada2024autosaved-240730153421-148aeb42-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Recently uploaded (20)
Peran Pemerintah dalam Pemilihan Umum Serentak
- 1. Menuju Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kota Semarang yang Aman dan Damai BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG Semarang, 26 JULI 2022
- 2. PENDAHULUAN 2 Pemilu Serentak 2024 Yang Terdiri Dari Pemilihan Legislatif (Kab/Kota, Provinsi, Pusat), Pemilihan DPD Dan Pilpres / Wapres Merupakan Salah Satu Sarana Dalam Pembangunan Sistem Politik Demokrasi yang Bertujuan Untuk Memilih Wakil- Wakil Rakyat & Pimpinan Nasional Baik Ditingkat Pusat Maupun Daerah sesuai dengan Azas Pemilu Meliputi Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil. Penyelenggaraan Pemilu secara serentak di indonesia mendapatkan apresiasi & pengakuan dari dunia internasional sehingga perlu di jaga & di kawal agar bisa berjalan sesuai dengan arah pada pelaksanaan program pembangunan nasional . Dinamika Politik Sangat Berpengaruh Terhadap Perkembangan Situasi Kamtibmas yang Diprediksi akan semakin ,eningkat Eskalasinya, sehingga perlu dilakukan antisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka cipta stabilitas politik dan keamanan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
- 3. POTRET DINAMIKA PEMILU INDONESIA 30an parpol & 100 daftar kumpulan dan calon perseorangan 1955= 30 parpol 1977, 1982, 1987,1992, 1997 3 partai 1999 = 48 Parpol 2009 = 44 parpol termasuk 6 parpol lokal Aceh 1971 = 10 Parpol 2014 = 15 Parpol 2004 terdapat 24 Parpol peserta Pemilu 3 2019 = 20 Parpol (4 Parpol Lokal Aceh)
- 4. PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA 4 PASAL 434 UU NO. 7 TAHUN 2017 UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMILU, PEMERINTAH DAN PEMIRINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BANTUAN DAN FASILITAS a. penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS; b. penyediaan sarana ruang sekretariat PPK, Panwaslu' Kecamatan dan PPS; c. Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu; d. pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu; e. kelancaran transportasi pengiriman logistik; f. pemantauan kelancaran Penyelenggaraan pemilu; dan g. kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.
- 5. PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA BENTUK BANTUAN DAN FASILITASI Penyusunan Data Kependudukan Pasal 201, 202, 204 dan 208 1 Menyiapkan Data Kependudukan DAK2 dan DP4 memberikan hak akses secara penuh ke KPU Melakukan jemput bola perekaman KTP-el Pelaksanaan Kampanye Pasal 306 2 Memberikan perlindungan hukum & keamanan pada saat kampanye Dilarang melakukan tindakan yg menguntungkan atau merugikan pelaksanaan kampanye Percetakan dan Distribusi Logistik Pasal 341 dan 345 3 bantuan distribusi logistik bantuan kendaraan operasional Peran Linmas Pasal 351 4 Penanganan trantib dan keamanan Penugasan personil sebanyak 2 personil / TPS Pemantauan Pelaksanaan Pasal 440 5 Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Pemilu Mendukung penyelenggara Netralitas ASN/PNS Pasal 9, dan Pasal 87 UU No. 5 th 2014 6 Menjamin netralitas dari ASN/PNS ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) Penugasan personel pada Sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS 1 Penyediaan Sarana Ruangan Sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS 2 Pelaksanaan sosialisasi 3 Pelaksanaan Pendidikan Politik 4 Kelancaran transportasi pengiriman logistik 5 Pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu 6 Kegiatan lain sesuai kebutuhan pelaksanaan pemilu 7
- 6. AKTOR SUKSES PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 MASYARAKAT PEMERINTAH PESERTA PEMILIHAN PENYELENGGARA PEMILIHAN KPU, Bawaslu dan DKPP : Harus on the track pada tugas, fungsi dan kewenangannya; Bertindak netral dan berintegritas; dan Menjamin hak pilih setiap masyarakat. Partai Politik, Caleg, dan Paslon: Mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme Pemilihan; Mengikuti proses pemilihan dgn baik, siap menang dan siap kalah; dan Menjauhi politik uang, black campaign, hoaks dan kecurangan lainnya. Memberikan dukungan penyelenggaraan; Menjamin ketersediaan anggaran; dan Memberikan fasilitasi bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Selaku pemilih harus mejadi aktor utama terwujudnya Pemilihan yang bebas dari politik uang; mendorong terwujudnya suasana Pilkada kondusif, aman, damai, tertib dan lancar Masyarakat harus datang ke TPS, karena kesadarannya terhadap pembangunan daerah, bukan karena iming-iming uang atau hadiah 6 6
- 7. FASILITASI PEMERINTAH KOTA SEMARANGUNTUK MENDUKUNG PEMILU SERENTAK 2024 7 1. Koordinasi dan Komunikasi dengan Kab/Kot dalam rangka dukungan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024; 2. Koordinasi dan Komunikasi dengan Instansi terkait (TNI/Polri) dalam rangka dukungan keamanan proses Pemilu Serentak 2024; 3. Penciptaan kondusifitas daerah selama pelaksanaan Pemilu Serentak 2024(pra, saat, dan pasca); 4. Monitoring/pemantauan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024(pra, saat, dan pasca); 5. Fasilitasi kepada Badan Penyelenggara (KPU dan Bawaslu); 6. Pemberikan Bantuan Hibah yang bersumber dari APBD Kota Semarang; 7. Sosialisasi dalam rangka membantu Badan Penyelenggara Pemilu (KPU); 8. Sosialisasi melalui SKPD;
- 8. PERAN KEPALA DAERAH BESERTA FORKOPIMDA DALAM HAL ANTISIPASI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 8 Unsur Forkopimda Kota Semarang berkoordinasi dan komunikasi serta menggandeng unsur terkait penyelenggara Pemilu Serentak 2024 guna mengantisipasi konflik dan gangguan keamanan. Selain itu, juga menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda
- 9. PERAN BADAN KESBANGPOL KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PEMILU SERENTAK TAHUN 2024: 1) Melaksanakan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas dan pemilih pemula). 2) Melaksanakan Penguatan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas dan pemilih pemula). 3) Melaksanakan FGD Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat kepada Pelajar, Mahasiswa, dan Ormas. 4) Melaksanakan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik kepada Partai Politik dan Ormas Parpol. 5) Melaksanakan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pilkada kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Unsur Penyelenggara Pilkada, Ormas dan pemilih pemula). 6) Melaksanakan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada kepada aparatur pemerintah yang menangani Pemilu. 7) Melaksanakan Monitoring/Pemantauan dampak politik Pemilu/Pilkada di Jawa Tengah.
- 10. ANTISIPASI KERAWANAN DALAM PEMILU SERENTAK 2024 FAKTOR RESIKO KESALAHAN BAGI PENYELENGGARA CUKUP TINGGI DALAM PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES, KEMUNGKINAN TIMBULNYA KEKELIRUAN DALAM PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK ANTAR DAPIL. BANYAKNYA ORMAS YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES KARENA BANYAK CALEG YANG BERASAL DARI ORMAS TERSEBUT SEPERTI ORMAS BERBASIS AGAMA: NU, MUHAMMADIYAH DLL. PENGERAHAN MASSA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE TERBUKA KHUSUSNYA DALAM PELAKSANAAN PILPRES. PENYEBARAN PROVOKASI / KAMPANYE HITAM MELALUI MEDSOS. MENINGKATNYA PROSENTASI GIAT TINDAK PIDANA MONEY POLITIK. PENGGUNAAN ISU SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN (SARA) DALAM MATERI KAMPANYE. PERSAINGAN ANTAR KANDIDAT DAPAT MEMICU PENGGUNAAN ISU SARA DALAM AKTIVITAS SOSIALISASI DIRI KEPADA PEMILIH. HAL INI MESTI MENJADI PERHATIAN, KARENA ISU KEDEKATAN IDENTITAS ATAS DASAR SUKU DAN AGAMA AKAN DIANGGAP RELATIF MUDAH DIGUNAKAN UNTUK MENARIK SIMPATI PEMILIH KETIMBANG PENDEKATAN VISI DAN PROGRAM. 10
- 11. REKOMENDASI 11 1. Untuk mencegah semakin memanasnya suhu politik menjelang Pilpres, perlu membangun komunikasi antara Pemerintah, Parpol, Paslon, Tim Sukses, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama serta komponen masyarakat lainnya; 2. Sosialisasikan Pemilu Damai Tanpa Kerusuhan & Tindakan Anarkhis Melalui Pemasangan Sepanduk & Ikrar Bersama. 3. Peningkatan integritas Pemerintah dalam menjaga kondusifitas wilayah; 4. Peningkatan kewaspadaan nasional dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, agar melaporkan setiap perkembangan situasi yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. 5. Siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Mendukung sepenuhnya Pemilu Serentak 2024 yang aman, demokratis, sejuk dan damai 7. Siap mentaati semua peraturan perUndang-undangan yang berlaku. 8. Menolak dan melawan segala bentuk politik uang, black campaign, fitnah, politisasi sara, berita hoax dan pelanggaran hukum lainnya demi mewujudkan Pemilu Serentak 2024 yang berkualitas.
- 12. 12
- 13. 13