Materi Prebunking, Hoaks dan Penanganannyaakunbohongan1
油
Hoaks Pemilu 2024, Pejuang Antihoaks NTB Siap Tangkal! Tidak dapat dipungkiri, jelang tahun politik, pasti beredar banyak konten hoaks pemilu 2024. Dari tulisan, hingga rekaman gambar. Konten-konten tersebut diciptakan dan disebarkan, entah oleh kandidat/pendukung kandidat/orang tidak bertanggung jawab lainnya, dengan tujuan menjatuhkan nama lawan politiknya. Tidak heran ketika kerap terjadi ketegangan atau saling singgung sesama keluarga, teman, hanya karena memiliki perbedaan dukungan pasangan calon. Ya, tahun politik, momen persiapan pemilu, kadang memang semengerikan itu. Lantas sebagai warganet yang cerdas, sebagai pejuang antihoaks, apa yang bisa kita lakukan?
MAFINDO NTB bekerja sama dengan KOMINFO, Siberkreasi, melalui MAFINDO Pusat menginisiasi sebuah workshop antihoaks daerah dan komunitas di Kota Mataram, NTB. Pejuang Antihoaks Pemilu 2024: Perkuat Kemampuan Periksa Fakta, Literasi Digital, Komunikasi dan Kolaborasi Menangani Hoaks, Perkuat Vaksinasi Diri akan Hoaks menjadi tajuk dari workshop yang dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai komunitas ini. Mudjitahid, selaku Anggota MAFINDO NTB, yang juga mewakili Komite Pemuda dan Mahasiswa, dalam sambutannya menjelaskan secara singkat bagaimana sepak terjang yang telah dilakukan oleh MAFINDO hingga hari ini dalam upayanya menangkal penyebaran hoaks.
Edukasi hoaks adalah hal yang penting untuk dilakukan, terutama jelang pemilu seperti sekarang, dan workshop antihoaks yang diselenggarakan oleh MAFINDO NTB menjadi salah satu contohnya. Ada banyak cara untuk mengedukasi masyarakat terkait mengenal, mencegah, dan menangkal hoaks, misalnya dengan kelas online cek fakta, kelas prebunking, kampanye prebunking yang dilakukan di ruang publik, hingga workshop. Workshop yang berlangsung pada Senin, 30 Oktober 2023 di Upnormal Coffee Mataram, digelar dengan konsep yang santai dan menyenangkan.
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINEIsmail Fahmi
油
PERTANYAAN DAN METODE
Pertanyaan:
Bagaimana tren percakapan tentang kecurangan pemilu di media
online dan media sosial?
Isu apa saja yang banyak diangkat terkait kecurangan pemilu ini?
Metode:
Keyword: kecurangan, curang
Periode: sebelum dan sesudah tanggal pencoblosan (7-23 Februari 2024)
Sumber data: berita online dan Twitter/X
Pemilu adalah mekanisme penting dalam sistem demokrasi, di mana kekuasaan dipindahkan secara damai melalui pemilihan umum. Namun, tidak semua pemilu di seluruh dunia berlangsung dengan demokratis. Integritas pemilu sangat penting untuk menjaga hak-hak politik dan kedaulatan rakyat, termasuk melalui pengawasan yang adil, bebas, dan rahasia.
Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal pemilu yang demokratis. Melalui pengawasan partisipatif, mahasiswa dapat berkontribusi dalam memastikan keadilan dan transparansi pelaksanaan pemilu. Mereka dapat memberikan informasi awal, mencegah pelanggaran, serta membantu dalam pemantauan dan pelaporan. Partisipasi mahasiswa dalam pemantauan pemilu juga bisa meningkatkan kualitas demokrasi serta mencegah konflik sosial yang mungkin timbul selama proses pemilu.
Pengawasan oleh mahasiswa membantu menjaga integritas pemilu dari berbagai bentuk kerawanan, seperti politik uang, netralitas ASN, kampanye di luar jadwal, dan disinformasi. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti menggunakan aplikasi pemantauan, mengikuti pelatihan kader pengawas pemilu, dan memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Indonesia saat ini sudah memasuki masa Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, dan suku, memiliki tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan selama proses pemilihan umum. Pemilu yang damai bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia. Terkait netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus perbincangan yang sensitif di masyarakat, menjadi tolok ukur akan harapan besar dan selayaknya ASN terbebas dari intervensi politik praktis, tidak hanya menjadi pengurus bahkan menjadi simpatisan pun merupakan hal terlarang.
Penulis mencoba menjelaskan, pentingnya netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya dan khususnya di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, termasuk di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjadikan pemilu yang damai. Karena ini adalah dasar yang penting untuk memastikan pemilu yang adil, transparan, dan bermartabat. Sesuai imbauan Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang ditujukan kepada: 1. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat DJKN, 2. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kantor Pusat DJKN, 3. Para Kepala Kantor Wilayah DJKN, 4. Direktur Utama LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), 5. Para Kepala KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), 6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DJKN, Hal: Penyampaian Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya, serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara.
Berkenaan juga dengan nota dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia, hal Penyampaian Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya, serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara, hal-hal yang disampaikan sebagai berikut: 1. Melalui nota dinas tersebut, Biro Sumber Daya Manusia pada intinya meneruskan imbauan dari Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) agar seluruh ASN menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN dan agar terwujudnya Pemilihan Umum yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. 2. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan imbauan Bawaslu RI dimaksud dan dimohon bantuan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menyampaikan dan melakukan sosialisasi terkait netralitas pegawai ke seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
Berikut beberapa hal yang perlu diperhat
"[Ringkuman]"
Makalah ini berisi ringkasan singkat tentang profil personal Krisnajaya dan pengalamannya dalam bidang politik, organisasi, dan pekerjaan. Dokumen ini juga berisi visi, misi, dan strategi Krisnajaya dalam meningkatkan kinerja Bawaslu Jakarta Selatan melalui peningkatan kapasitas SDM, pengawasan aktif, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
油
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Instrumen survey pemetaan politik untuk pemilihan umum kepala daerah perlu disusun dengan baik agar hasilnya akurat. Workshop dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan instrumen survey seperti pertanyaan kuisioner dan teknik wawancara. Peserta workshop meliputi 12 pengurus lembaga survey Solo Raya Polling yang berlatih menyusun instrumen untuk survey simulasi pemilihan kepala daerah Salatiga 2017.
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINEIsmail Fahmi
油
PERTANYAAN DAN METODE
Pertanyaan:
Bagaimana tren percakapan tentang kecurangan pemilu di media
online dan media sosial?
Isu apa saja yang banyak diangkat terkait kecurangan pemilu ini?
Metode:
Keyword: kecurangan, curang
Periode: sebelum dan sesudah tanggal pencoblosan (7-23 Februari 2024)
Sumber data: berita online dan Twitter/X
Pemilu adalah mekanisme penting dalam sistem demokrasi, di mana kekuasaan dipindahkan secara damai melalui pemilihan umum. Namun, tidak semua pemilu di seluruh dunia berlangsung dengan demokratis. Integritas pemilu sangat penting untuk menjaga hak-hak politik dan kedaulatan rakyat, termasuk melalui pengawasan yang adil, bebas, dan rahasia.
Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal pemilu yang demokratis. Melalui pengawasan partisipatif, mahasiswa dapat berkontribusi dalam memastikan keadilan dan transparansi pelaksanaan pemilu. Mereka dapat memberikan informasi awal, mencegah pelanggaran, serta membantu dalam pemantauan dan pelaporan. Partisipasi mahasiswa dalam pemantauan pemilu juga bisa meningkatkan kualitas demokrasi serta mencegah konflik sosial yang mungkin timbul selama proses pemilu.
Pengawasan oleh mahasiswa membantu menjaga integritas pemilu dari berbagai bentuk kerawanan, seperti politik uang, netralitas ASN, kampanye di luar jadwal, dan disinformasi. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti menggunakan aplikasi pemantauan, mengikuti pelatihan kader pengawas pemilu, dan memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Indonesia saat ini sudah memasuki masa Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, dan suku, memiliki tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan selama proses pemilihan umum. Pemilu yang damai bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia. Terkait netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus perbincangan yang sensitif di masyarakat, menjadi tolok ukur akan harapan besar dan selayaknya ASN terbebas dari intervensi politik praktis, tidak hanya menjadi pengurus bahkan menjadi simpatisan pun merupakan hal terlarang.
Penulis mencoba menjelaskan, pentingnya netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya dan khususnya di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, termasuk di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjadikan pemilu yang damai. Karena ini adalah dasar yang penting untuk memastikan pemilu yang adil, transparan, dan bermartabat. Sesuai imbauan Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang ditujukan kepada: 1. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat DJKN, 2. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kantor Pusat DJKN, 3. Para Kepala Kantor Wilayah DJKN, 4. Direktur Utama LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), 5. Para Kepala KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), 6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DJKN, Hal: Penyampaian Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya, serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara.
Berkenaan juga dengan nota dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia, hal Penyampaian Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya, serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara, hal-hal yang disampaikan sebagai berikut: 1. Melalui nota dinas tersebut, Biro Sumber Daya Manusia pada intinya meneruskan imbauan dari Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) agar seluruh ASN menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN dan agar terwujudnya Pemilihan Umum yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. 2. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan imbauan Bawaslu RI dimaksud dan dimohon bantuan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menyampaikan dan melakukan sosialisasi terkait netralitas pegawai ke seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
Berikut beberapa hal yang perlu diperhat
"[Ringkuman]"
Makalah ini berisi ringkasan singkat tentang profil personal Krisnajaya dan pengalamannya dalam bidang politik, organisasi, dan pekerjaan. Dokumen ini juga berisi visi, misi, dan strategi Krisnajaya dalam meningkatkan kinerja Bawaslu Jakarta Selatan melalui peningkatan kapasitas SDM, pengawasan aktif, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
油
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Instrumen survey pemetaan politik untuk pemilihan umum kepala daerah perlu disusun dengan baik agar hasilnya akurat. Workshop dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan instrumen survey seperti pertanyaan kuisioner dan teknik wawancara. Peserta workshop meliputi 12 pengurus lembaga survey Solo Raya Polling yang berlatih menyusun instrumen untuk survey simulasi pemilihan kepala daerah Salatiga 2017.
1. Sosialisasi Partisipasi Publik & Pendidikan Pemilih;
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Provinsi Riau
Kec.Sail Pekanbaru, 05 Oktober 2024
Diara Rizki Prayitno, M.Pd
Ketua NETFID Riau
2. Kajian Strategis
Terlibat kritis dan aktif dalam Uji
Publik PKPU dan Perbawaslu
Penyusunan Peraturan
Adm, Dokumen syarat calon,
seleksi calon, tahapan, dll
Pencalonan
Politik uang, mobilisasi dan politisasi ASN,
penghasutan kelompok aliran, politik aliran,
kampanye di luar jadwal, kampanye tempat
ibadah, kampanye di sekolah, black campaign,
hoax, medsos, dll
Kampanye Pemilu
Pemilih tidak akurat, pemilih
tidak terdaftar, pemilih lebih
dari 1 (satu) kali, pemilih grey
area, pemilih di panti, lapas,
partisipasi masyarakat
rendah,
Syarat pemilih Pemilu dan
Pilkada berbeda
Tidak paham jenis pemilih
(DPT, DPTb, dan DPK)
Data Pemilih & Pemutakhiran
Data Pemilih
5. Belajar bagaimana melakukan riset
terhadap seseorang
Belajar bagaimana menyaring dan
menyerap informasi
Belajar bagaimana menerima
perbedaan dan memilih dengan nurani
Belajar memilih pemimpin yang
berkualitas
Belajar menjadi calon pemimpin masa
depan Indonesia
Alergi
Politik ?? NO
8. Memperkuat Demokrasi
Lokal
Banyak isu penting yang
harus diperjuangkan, serta
mampu mengoptimalkan
Sumber Daya
Meningkatkan Legitimasi
Hasil Pilkada
Mencegah Kecurangan &
Pelanggaran
Pentingnya Partisipasi Publik*:
1
2 3
4
*Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan berbagai kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik
di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
10. Intimidasi dan Tekanan Politk
Akses Informasi yang Terbatas
Budaya Apatisme
Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Tantangan & Hambatan Partisipasi Publik:
11. Peran Teknologi dalam Partisipasi Publik :
Media Sosial
sebagai Alat
Edukasi
Platform Digital
untuk
Pengawasan
*Exp: Openstreetmap, Zooniverse, Ebird, Amazon Mechanical Turk, GIS, Geo Tagging, Biometrik, AI, dll
12. 01 02
05 04
03
Ketersediaan anggaran dan
pencairan tepat waktu.
Penguasaan Regulasi
Pilkada oleh
Penyelenggara Ad Hoc
Kesiapan Regulasi
dengan waktu yang
cukup untuk
Sosialisasi.
(PKPU, Perbawaslu,
Adm: Suket, SKCK,
dll)
Edukasi politik dan
sosialisasi tahapan
Pilkada kepada publik.
Jeli & mampu beradaptasi
terhadap perkembangan
Teknologi AI.
Isu Krusial Potensi Pelanggaran
Tahapan Pilkada:
13. 06
08
07
Banyak Petahana yang
Mencalonkan Diri
Sangat rawannya
Netralitas ASN dalam
Pilkada.
Kejelasan Perlindungan
hukum bagi pelapor
pelanggaran.
Isu Krusial Potensi Pelanggaran
Tahapan Pilkada:
14. 1 2 3
4 5 6
Menyadari akan Hak
Pilih
Literasi Politik Swing Voters
Lihat Track Record Dinamika Pemilu
dapat dipraktikkan
Tidak termakan Hoax
Beberapa Potensi Pelanggaran & Harapan pada Pilkada 2024 :
15. HARAPAN
7 8 9
10 11 12
Lebih berhati-hati dari upaya
adu domba social media
Mengedepankan Kejujuran
diatas segalanya
No, Money Politic
No, serangan fajar ! Ajak, dan jadilah
Tutor sebaya
Jadilah Pemilih Cerdas
!!
16. Menyampaikan saran perbaikan kepada
KPU atau Bawaslu, bahwa jika terdapat
ketidaksesuaian prosedur pada
tahapan/dugaan pelanggaran.
Sebagai Stakeholder, ikut serta melakukan
Mitigasi Kerawanan dalam persiapan serta
tahapan-tahapan yang sedang berlangsung.
Mengajak dan menghimbau masyarakat untuk ikuserta, peduli, serta
berperan dalam partisipasi public selama proses pemilu/pilkada
berlangsung.
1
3
2
Saran Tindak Lanjut Lainnya dari
Kacamata Pemantau Pemilu:
17. 17
惺悋
惡
惺
悸
6
惘
悽
悋悋
惆悋
6
惘悋
惺悋
惡
惺
悋
悋惆
惆悋
6
惘悋
惺悋
惡
惺
悋
惆悋
惘悋
Barangsiapa yang ingin sukses di dunia maka hendaklah dengan ilmu,
barangsiapa yang ingin sukses di akhirat maka hendaklah dengan ilmu, dan
barangsiapa yang ingin sukses pada keduanya (dunia dan akhirat) maka
hendaklah dengan ilmu (pula) Imam Syafii
18. THANK YOU
Email : Rizkydiara2@gmail.com
No Hp : 0812 2343 9422
IG : Rizkydiara3
SUMMARY :
Pemilih Yang Cerdas,
Penyelenggara Yang Awas,
Akan Melahirkan
Pemimpin Yang Berkualitas
Bersikap Masa Bodoh Terhadap Politik adalah Politik yang Paling Bodoh