Dokumen tersebut membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Terdapat pengertian negara hukum, tujuan negara hukum, pembagian hukum, fungsi negara hukum, unsur-unsur penegakan hukum, dan upaya menegakkan sistem hukum nasional di Indonesia melalui lembaga penegak hukum dan peradilan.
Dokumen tersebut membahas tentang wawasan nusantara yang mencakup konsep geopolitik Indonesia dan pengertian, aspek-aspek, serta penerapannya dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan negara guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang dijadikan landasan berdirinya negara Indonesia dan berperan sebagai pedoman hidup bangsa, sumber hukum, serta cita-cita bangsa. Kelima sila Pancasila saling terkait dan berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Konstitusi adalah ketentuan dasar sebuah negara yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek negara berdasarkan Pancasila dan dapat diubah melalui proses amandemen untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...Eny Ardhika Putri
油
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, instrumen, dan praktik demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi di Indonesia dijelaskan sebagai pemerintahan yang menjamin kedaulatan rakyat berdasarkan partisipasi masyarakat dan prinsip-prinsip Pancasila.
1. Dokumen membahas konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan keunggulan NKRI. Pilar-pilar berbangsa dan bernegara menurut Bapak Taufik Kiemas dijelaskan.
Dinamika pelaksanaan undang undang dasar 1945 Lela Warni
油
Dokumen tersebut membahas dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sejak masa awal kemerdekaan hingga reformasi. Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi akibat berbagai kondisi politik, serta penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru seperti hilangnya hak rakyat dan praktik korupsi yang meluas.
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaSusanti Susanti
油
Dokumen tersebut membahas tentang landasan-landasan pendidikan Pancasila, termasuk historis, kultural, yuridis, filosofis. Contoh-contoh diberikan untuk setiap landasan. Pancasila dijelaskan sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan, persatuan, keadilan sosial, dan tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila,
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
油
Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR, Pancasila berfungsi sebagai asas kerohanian tertib hukum Indonesia dan menjadi dasar dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAMuhamad Yogi
油
Makalah ini membahas tentang kedudukan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, hubungannya dengan Pembukaan dan isi UUD 1945, serta dinamika pelaksanaannya. Pancasila berperan sebagai sumber hukum tertinggi, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara yang mengatur seluruh aspek ketatanegaraan."
Menelaah makna, Kedudukan, dan Fungi UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan peru...TriYuliaArma
油
UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Tepatnya sehari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan UUD 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia
Menelaah makna, Kedudukan, dan Fungi UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan peru...TriYuliaArma
油
UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Tepatnya sehari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan UUD 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia
Konstitusi adalah ketentuan dasar sebuah negara yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek negara berdasarkan Pancasila dan dapat diubah melalui proses amandemen untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...Eny Ardhika Putri
油
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, instrumen, dan praktik demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi di Indonesia dijelaskan sebagai pemerintahan yang menjamin kedaulatan rakyat berdasarkan partisipasi masyarakat dan prinsip-prinsip Pancasila.
1. Dokumen membahas konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan keunggulan NKRI. Pilar-pilar berbangsa dan bernegara menurut Bapak Taufik Kiemas dijelaskan.
Dinamika pelaksanaan undang undang dasar 1945 Lela Warni
油
Dokumen tersebut membahas dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sejak masa awal kemerdekaan hingga reformasi. Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi akibat berbagai kondisi politik, serta penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru seperti hilangnya hak rakyat dan praktik korupsi yang meluas.
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaSusanti Susanti
油
Dokumen tersebut membahas tentang landasan-landasan pendidikan Pancasila, termasuk historis, kultural, yuridis, filosofis. Contoh-contoh diberikan untuk setiap landasan. Pancasila dijelaskan sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan, persatuan, keadilan sosial, dan tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila,
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
油
Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR, Pancasila berfungsi sebagai asas kerohanian tertib hukum Indonesia dan menjadi dasar dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAMuhamad Yogi
油
Makalah ini membahas tentang kedudukan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, hubungannya dengan Pembukaan dan isi UUD 1945, serta dinamika pelaksanaannya. Pancasila berperan sebagai sumber hukum tertinggi, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara yang mengatur seluruh aspek ketatanegaraan."
Menelaah makna, Kedudukan, dan Fungi UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan peru...TriYuliaArma
油
UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Tepatnya sehari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan UUD 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia
Menelaah makna, Kedudukan, dan Fungi UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan peru...TriYuliaArma
油
UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Tepatnya sehari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan UUD 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia
Menelaah makna, Kedudukan, dan Fungi UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan peru...TriYuliaArma
油
UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Tepatnya sehari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan UUD 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
油
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang nilai dan norma konstitusional dalam UUD NRI 1945 serta konstitusionalitas perundang-undangan di bawah UUD. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara, serta menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang sesuai dengan tujuan negara berdasarkan Pancasila.
Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Dokumen menjelaskan hubungan antara konstitusi dan dasar negara, organisasi negara, hak asasi manusia, dan perbandingan sistem konstitusi di berbagai negara.
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur ketatanegaraan dan kekuasaan negara. UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik berdasarkan Pancasila dan memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. UUD 1945 telah diamandemen beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayantifirdayanti8
油
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur ketatanegaraan dan kekuasaan negara. UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik berdasarkan Pancasila dan sistem demokrasi. UUD 1945 telah diamandemen beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Langkah-langkah pengujian hipotesis menggunakan SPSS meliputi penentuan hipotesis nol dan alternatif, memasukkan dan mengubah nama data ke dalam SPSS, serta menganalisis data menggunakan uji-uji statistik seperti uji perbedaan rata-rata berpasangan dan regresi linier untuk menguji pengaruh antar variabel.
Bab 5 membahas regresi sederhana yang merupakan teknik analisis hubungan antara satu variabel terikat dengan satu variabel bebas. Regresi sederhana memiliki ciri hubungan linier satu arah antara variabel bebas dan terikat. Bab ini juga membahas model regresi linier sederhana, pendugaan parameter A, B, dan 竜2, pengujian hipotesis parameter A dan B, serta ramalan dan interval menggunakan regresi linier sederhana.
Bab 4 membahas tentang pengujian hipotesis, termasuk definisi hipotesis dan jenis kesalahan, prosedur pengujian hipotesi satu rata-rata dan perbedaan rata-rata, serta pengujian hipotesis tentang proporsi satu dan dua proporsi.
Bab 2 membahas distribusi teoritis yang merupakan alat untuk memprediksi kemungkinan terjadinya suatu kejadian berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat. Terdapat beberapa jenis distribusi teoritis seperti binomial, Poisson, hipergeometrik, multinomial, normal, kai-kuadrat, F, dan t. Masing-masing distribusi memiliki karakteristik dan digunakan oleh ahli di bidangnya seperti ahli tanaman, pengendali mutu, antrop
Dokumen ini membahas tentang variabel acak, distribusi probabilitas variabel acak diskrit dan kontinu, fungsi probabilitas kumulatif dan bersama, nilai harapan, varians, dan kovarians. Secara khusus membahas konsep-konsep dasar terkait variabel acak seperti jenis variabel acak, fungsi distribusi probabilitas, dan ukuran-ukuran penting seperti rata-rata, varians, dan kovarians.
Krisis ekonomi tahun 1997-1998 berdampak negatif terhadap industri dana pensiun di Indonesia, dengan banyak perusahaan yang menghentikan program dana pensiun. Pemerintah kemudian menetapkan kebijakan pengembangan industri dana pensiun pada tahun 2006 untuk meningkatkan cakupan dan kualitas program dana pensiun di Tanah Air.
Bab 15 membahas tentang pegadaian dan produk layanannya. Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai yang berkembang di Eropa dan dibawa ke Indonesia oleh Belanda pada abad ke-19. Pegadaian di Indonesia awalnya dijalankan swasta kemudian menjadi perusahaan negara. Pegadaian menyediakan pinjaman berdasarkan prinsip hukum gadai dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk layanannya antara lain pin
Indonesian Bank (BI) has a governor as its head and offices throughout Indonesia. BI has goals of conducting open market operations, which involve various instruments, to achieve its targets. It supports these operations through funding facilities and systems like BI-SSSS and BI-RTGS. BI also manages the national clearing system between banks, which involves activities like funds submission and return and uses various clearing methods and documents. It charges fees for clearing services to banks.
Dokumen tersebut membahas tentang aktiva tetap dan jasa pengiriman uang pada bank. Aktiva tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk operasional bank lebih dari satu tahun seperti gedung dan kendaraan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai metode perolehan dan penghapusbukuan aktiva tetap serta prinsip-prinsip transfer uang.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan aktiva sewa guna usaha. Terdapat penjelasan mengenai komponen aktiva produktif, metode pengakuan penyisihan, dan penentuan penyisihan berdasarkan klasifikasi aktiva serta contoh penghapusan kredit macet. Dokumen juga menjelaskan tentang sewa guna usaha, perbedaan capital lease dan operating lease, serta akuntansi sewa guna usaha
PPT ini dipresentasikan dalam acara Seminar dan油Knowledge Sharing Kepustakawanan yang diselenggarakan oleh Forum Perpusdokinfo LPNK Ristek. Tanggal 28 November 2017
Restrukturisasi dan Redistribusi Ekonomi melalui Danantara: Pesimis atau Opti...Dadang Solihin
油
Dari perspektif optimis, Danantara dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan manajemen profesional dan tata kelola yang transparan, lembaga ini berpotensi mengoptimalkan pemanfaatan aset negara secara lebih produktif.
Puji dan syukur selalu kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kumpulan Cerpen dari para siswa-siswi SMA Negeri 2 Muara Badak para perlombaan Sumpah pemuda tahun 2024 dengan tema Semangat Persatuan dan Kebangkitan dan perlombaan hari Guru tahun 2024 dengan tema Guru yang menginspirasi, membangun masa depan ini dapat dicetak. Diharapkan karya ini menjadi motivasi tersendiri bagi peserta didik SMA Negeri 2 Muara Badak yang lain untuk ikut berkarya mengembangkan kreatifitas. Kumpulan Cerpen ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) juga sebagai buku penunjang program Literasi Sekolah (LS) untuk itu, saya sebagai Kepala SMA Negeri 2 Muara Badak sangat mengapresiasi hadirnya buku ini.
2. Nilai & Norma Konstitusional
UUD NRI 1945 & Konstitusionalitas Ketentuan
Perundang-undangan di bawah UUD
Bab
4
3. A. Menelusuri Konsep dan Urgensi
Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa-Negara
Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi
ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan.
4. Fungsi konstitusi
Landasan konstitusionalisme
Landasan berdasarkan konstitusi, Baik konstitusi dalam arti luas
Maupun dalam arti sempit
Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang
Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam
menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
5. B. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa-Negara Indonesia
1. Konstitusi berperan sebagai Dasar Pembentukan Negara
2. Konstitusi berperan sebagai Perekat Bangsa
3. Konstitusi berperan sebagai Hukum Dasar
4. Konstitusi berperan sebagai Hukum Paling Tinggi
5. Konstitusi berperan sebagai Perangkat Kehidupan Yang Demokratis
6. Konstitusi sebagai Penjaga Demokrasi
7. Konstitusi sebagai Alat untuk Membatasi dan Memisahkan Kekuasaan Negara
8. Konstitusi sebagai Pelindung HAM dan Hak-hak Warga Negara
6. C. Menggali sumber historis,sosiologis, dan politik
tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa
negara indonesia
UUD NRI TAHUN 1945
PASAL 7
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan
selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama,hanya untuk satu
kali masa jabatan
8. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi/UUD
a. Organisasi negara
b. Hak hak asasi manusia
c. Prosedur mengubah UUD
d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat
tertentu dari UUD
e. Memuat cita cita rakyat dan asas asas ideologi negara
10. D. Membangun argumen tentang dinamika dan
tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa-
negara indonesia
UUD NKRI 1945 : 18 Agustus 1945 - Agustus 1950, dengan catatan mulai
27 Agustus hanya berlaku di wilayah RI proklamasi
Konstitusi RI 1949 : 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950
UUDS 1950 : 17 Agustus 5 Juli 1959
UUD NRI 1945 (Orde lama) : 5 Juli 1959 1965
UUD NRI (Orde baru) : 1966 - 1988
11. Tuntutan Reformasi di Masyarakat
(1998)
Mengamendemenkan UUD NKRI 1945
Menghapus doktrin DWI
Menegakkan hukum dasar kedaulatan
rakyat
Desentralisasi dan keadilan
Kebebasan
Kehidupan demokrasi
13. E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi
Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa Negara
Perubahan UUD NRI 1945 mengalami perubahan
Kotak#9:
a) Perubahan 1 pada sidangn umum MPR 1999 (14-21 oktober)
b) Perubahan 2 pada sidang tahunan MPR 2000 (7-18 agustus)
c) Perubahan 3 pada sidang tahunan MPR 2001 (1-9 november)
d) Perubahan 4 pada sidang tahunan MPR 2002 (1-11 agustus 2002)
14. Tabel perubahan UUD RI 1945
NOMOR PERUBAHAN BAB PASAL AYAT ATURAN
PERALIHAN
ATURAN
TAMBAHAN1
1 SEBELOM 16 37 49 4 PASAL 2 AYAT
2 SESUDAH 21 73 170 3PASAL 2PASAL
15. UUD 1945 sebagai keduduka tertinggi
UU NO.10.TAHUN 2004 UU NO.12 TAHUN 2011
UUD 1945
TAP MPR
UU/PERPU
PP
PERPRES
PERPRESPERDA
PROVINSI
PERDA
KAB./KOTA
UUD
1945
UU PERPU
PP
PEPRES
PERDA
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA