More Related Content
What's hot (14)
Similar to Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasriani (20)
More from ArdiMawardi1 (13)
Recently uploaded (20)
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasriani
- 1. Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga didasarkan pada suatu konstitusi Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial ,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
- 2. Negara dan KonstitusiNegara yang berlandaskan pada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional Untuk dapat dikatakan ideal sebagai secara ideal sebagai negara konstitusional maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat atau ciri-ciri konstitusionalisme
- 3. Konstitusionalis meNegara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat, wilayah dan pemerintah. Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Dalam menjalankan kekuasaannya, Pemerintah harus dibatasi kekuasaannya. Mengapa perlu dibatasi? Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely
- 4. Konstitusionalis meKonstitusi atau undang-undang dasar negara mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak- hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara dinamakan Konstitusionalisme.
- 5. Konstitusionalis meGagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi (Carl J Friedrich)
- 6. Konstitusionalis meKonsitusi baik bersifat written atau unwritten constitution dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat negara sekalipun. Government by law, not bymen dan 2 0 Gagasankonstitusionalisme pada awal abad- 19 mendapat perumusan secara yuridis : Ahli hukum Eropa Barat Kontinental : Recchsstaat Anglo Saxon : Rule of Law Indonesia : Negara Hukum
- 7. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis Konstitusi Tertulis (Written Constitution) termuat dalam undang-undang Konstitusi Tidak Tertulis (Unwritten Constitution), berdasar adat kebiasaan. hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.
- 8. Konstitusi terpanj p No. Negara Jumlah pasal 1. India 394 2. Uruguay 332 3. Nicaragua 328 4. Cuba 286 5. Panama 271 6. Peru 236 7. Columbia 218 8. Burma 234 9. Belanda 210 ang No. dan ter Negara endek Jumlah pasal 10. Spanyol 36 11 Indonesia UUD45/RIS/50 37 (196/146) 12 Laos 44 13 Guatemala 45 14 Nepal 46 15 Ethiopia 55 16 Ceylon 91 17 Finlandia 95
- 9. Negara KonstitusionalSetiapnegara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar,namun belum tentu memiliki undang-undang dasar Apakah negarayang mendasarkan diri pada suatu konstitusi layak disebut sebagai negara konstitusional? Negara konstitusional bukan sekedar konsep formal namun juga memiliki makna normatif.
- 10. Konstitusi NegaraKonsitusi : constituer (Prancis) yang artinya membentuk Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Konsitusi diartikan (1) Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, (2)Undang-undang dasar suatu negara Undang-Undang Dasar Grondwet (Belanda) Dalam naskah UUD negara Indonesia yang dihasilkan BPUPKI, sebelumnya digunakan istilah hukum dasar, dan setelah disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus
- 11. Konstitusi NegaraKonsitusi yaitu : Dalam pengertian politik sosiologis. Konsitusi mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat sebagai suatu kenyataan Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup masayarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kaidah hukum. Konsitusi dalam hal ini sudah mengandung makna yuridis Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang- undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu
- 12. Konstitusi Negara Konsitusiyaitu : 1. Hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan dari bangsa yang bersangkutan 2. Rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak dan perjuangan bangsa 3. Cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas dan kebudayaan suatu bangsa (Prayudi Atmodudirjo)
- 13. Konstitusi NegaraMiriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, konstitusi atau undang-undang dasar memuat: Organisasi negara, pembagian kekuasaan esksekutif, legislatif dan yudikatif dan prosedur peneyelasaian masalah pelanggaran yuridiksi lembaga negara Hak-hak asasi manusia Prosedur mengubah undang-undang dasar sifat- sifat Adakalanyamemuat larangan untuk mengubah tertentu dari undang-undang dasar.
- 14. Konstitusi NegaraFungsi Penentu atau pembatas kekuasaan negara Fungsi Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara Fungsi pengatur hubungankekuasaan antar organ negara dengan warga negara Fungsi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara Fungsi penyalur dan pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara Fungsi simbolik, yaitu sarana pemersatu, Fungsi social control dan social reform (JimlyAsshiddiqie)
- 15. Konstitusi NegaraFungsi Penentu atau pembatas kekuasaan negara Fungsi Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara Fungsi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara Fungsi penyalur dan pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara Fungsi simbolik, yaitu sarana pemersatu, Fungsi social control dan social reform (JimlyAsshiddiqie)
- 16. UUD '45 Adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negaraRepublik Indonesia saat ini. Disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus1945. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD '45, secara aklamasioleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
- 17. Sejarah UUD 45 Pada sidang pertama BPUPKI (28 Mei - 1 Juni 1945) Ir.Sukarno menyampaikan gagasan "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila.
- 18. Sejarah UUD 45 Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadinaskah Pembukaan UUD '45. Beberapa anggota PanitiaSembilan Ir.S anitiaoekarno selaku ketua P Sembilan
- 19. UUD '45 (18 Agustus 1945- 27 Desember 1949): UUD'45 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. UUD '45 (5 juli1959-1966) Penyimpangan UUD '45 pada masa ini: Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Sejarah UUD 45 (cont.)
- 20. Sejarah UUD 45 (cont.) UUD '45 masa orde baru (11 maret 1966- 21 mei 1998): Pada masa Orde Baru, Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD '45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dan sakral 21 mei 1998- 19 oktober 1999: Pada masa ini dikenal masa transisi. Masa amandemen UUD 45: 1999-2002 (4x)
- 21. Indonesia berdasarkan UUD 45 Bentuk negara: Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik {pasal 1 ayat (1)} Pengisian jabatan kepala negara melalui PEMILU (pasal 6) Pembagian kekuasaan: Eksekutif: Presiden dibantu wapres&menteri Legislatif: DPR, DPD Yudikatif: MA, MK
- 22. Amandemen UUD 45 Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD '45. Latar belakang tuntutan perubahan UUD '45: pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapatmenimbulkan multitafsir) Kenyataan rumusan UUD '45 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuankonstitusi.
- 23. Amandemen UUD 45 (cont.) Tujuan: Menyempurnakan aturan dasar yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Ketentuan: tidak mengubah Pembukaan UUD '45, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
- 24. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia Periode 18 Agustus 1945 27 Desember 1949,UUD 1945 Periode 27 Desember 1949 17 Agustus 1950,UUD RIS Periode 17 Agustus 1950 5 Juli 1959,UUDS 1950 Periode 5 Juli 1959- sekarang, UUD 1945 (sudah 4 kali diamandemen 1999, 2000, 2001 dan 2002)
- 25. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia Periode 18Agustus 1945 27 Desember 1949, UUD 1945 Periode 27 Desember 1949 17Agustus 1950, UUD RIS Periode 17Agustus 1950 5 Juli 1959, UUDS 1950 Periode 5 Juli 1959- sekarang, UUD 1945 (sudah 4 kali diamandemen 1999, 2000, 2001 dan 2002) Pembukaan UUD 1945 berisi 4 alenia sebagai pernyataan luhur bangsa. Tidak semua negara memiliki bagian pembukaan
- 26. Undang-Undang Dasar 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka,bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkanoleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 27. The Constitution of India WE,THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens: JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949,do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION. establis h domesti c welfare, The Constitution ofThe United States ofAmerica We the people of the United States, in order to form a more perfect union,, provide for the common defense, promote the justice, insure tranquilitygeneral and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordai nand establish this Constitution States offor the United America
- 28. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan :Presidensil Sistem Politik : Demokrasi atau kedaulatan rakyat Bentuk Negara : Kesatuan atau Federasi Bentuk pemerintahan : Republik atau Monarki Sistem Pemerintahan : Presidensil atau