Operasional perusahan(tanggung jawab komisaris independen dalam gcg)
Download as DOCX, PDF0 likes1,367 views
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Operasional perusahan(tanggung jawab komisaris independen dalam gcg) (20)
Operasional perusahan(tanggung jawab komisaris independen dalam gcg)
- 1. Tanggung Jawab Komisaris Independen Dalam GCG (Good Corporate Govermen) DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS HUKUM PERUSAHAAN Operasional Perusahaan Disusun Oleh Pebriana Agung Kharisma Putra Nim : 11010212410276 MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS DIPONEGORO 2013
- 2. Latar Belakang Corporate Governance menjadi hal yang sangat penting, dengan adanya krisis moneter pada 1998, yang melanda negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Ditambah lagi adanya krisis ekonomi global yang terjadi akhir-akhir ini, yang melanda hampir di seluruh dunia termasuk negara adidaya seperti Amerika. Keterpurukan sektor bisnis lebih dirasakan akibat kurang efektifnya pengelolaan perusahaan oleh manajemen yang didukung lemahnya mekanisme pengawasan yang dilakukan dewan komisaris. Good Corporate Governance (GCG) merupakan proses yang sangat panjang, yang membutuhkan komitmen, kerjasama dan dukungan dariberbagai unsur dalam masyarakat. Meskipun saat ini telah ada undang-undang perseroan terbatas yang baru yaitu UU NO.40 tahun 2007, tetapi masih banyak peraturan yang terkait untuk terciptanya GCG, sedang yang belum dimandemen misalnya undang undang Pasar Modal. Tercetusnya semangat reformasi di Indonesia memberikan suatu dorongan yang cukup besar bagi perbaikan tatanan usaha dan pengelolaan perusahaan yang profesional, sehat dan bertanggung jawab. Krisis yang berkepanjangan yang melanda Indonesia, tuntutan persaingan global, dan kebutuhan akan modal turut memberikan andil yang cukup besar bagi reformasi GCG di Indonesia. Reformasi GCG yang telah dimulai sejak tahun 2000 bukanlah suatu pekerjaan mudah, mengingat hal tersebut
- 3. merupakan proses panjang dan membutuhkan komitmen kerjasama serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat.1 Secara nasional, telah diupayakan oleh Non- Governmental Organizations (NGOs) terutama forum For Corporate Governance in Indoensia ( FCGI) dan Indonesian Society of Independent Commissioners (ISICOM) yang aktif mengadakan berbagai seminar dan publikasi untuk mensosialisasikan GCG kepada dunia bisnis Indonesia. Hasil kolaborasi dua NGO dengan NCCG tela h menghasilkan dua panduan komisaris independent dan panduan komite audit yang diluncurkan di Jakarta tahun 2004.2 Pedoman untuk melaksanan GCG telah ada semenjak tahun 2001 dan telah direvisi tahun 2006, pedoman ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun merupakan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG. Pedoman merupakan rujukan mengenai langkah langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi check and balance , menegakkan transparansi dan akuntablitas serta merealisasikan tnggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan.3 Dalam dunia usaha, setiap pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya perlu adanya suatau wadah, dimana kegiatan usaha tersebut ditata oleh para pelaksananya. Wadah tersebut dapat diciptakan dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan kebutuhan. Perseroan terbatas adalah salah satu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, sebesar jumlah saham yang dimiliki. 1 Antonius Alijoyo www.@yahoo.com diakses pada tanggal 1-7-2013 2 Nyoman Tjager : diskusi panel Pusat Pengajian Hukum Tentang Pasar Modal hlm 23 3 Mas Ahmad Daniri : Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia ,2006
- 4. Pada perusahaan semacam ini, pemisahan antara pemilik modal dengan pimpinan perusahaan dapat terlihat dengan jelas. Fungsi masing-masing pihak tidak dapat dipadukan, pemilik adalah pihak yang menyediakan modal dan pengelola pihak yang memanfaatkan modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi perusahaan. Peran masing- masing dapat bergeser sesuai dengan besar, sifat kegiatan dan peraturan yang berlaku. Demikian pula tingkah laku masing-masing dapat saling tidak mendukung kepentingan perusahaan. Namun kepentingan pemilik tidak sama dengan kepentingan perseroan. Ada suatu konsep yang mengatakan bahwa tugas dewan komisaris adalah memperhatikan kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perseroan.4 Perkembangan selanjutanya menurut pasal 108/2 ayat 1 UUPT No. 40 tahun 2007, dewan komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasehat untuk kepentingan perseroan. Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 92/1, UUPT yang mengatakan direksi menjalankan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 4 Moenaf H. Regar: Dewan Komisaris Peranannya sebagai Organ Perseroan: Bumi Aksara, 2000, hlm 45
- 5. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, masalah yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana peran komisaris independen dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.
- 6. Pembahasan Komisaris dan Good Corporate Governance Dewasa ini raad van commissarisen/dewan komisaris merupakan lembaga pengawasan semata-mata untuk kepentingan perseroan, dia tidak lagi bertindak atas nama pemegang saham, tetapi harus mempertahankan kepentingan perseroan terhadap siapa saja, termasuk pemegang saham. Pandangan ini lahir akibat perkembangan pada akhir tahun enampuluhandari dunia usaha, yang meningkatkan perhatian terhadap kepentingan masyarakat. Fungsi perseroan bukan lagi hanya melihat kepentingan pemegang saham dan pimpinan, tetapi berpaling kepada tuntutan untuk kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai pihak yang harus diutamakan. Pemegang saham meskipun sebagai pemilik tidak perlu diperlakukan khusus. Sebagai pemilik, haknya dapat dipindahtangankan pada siapa saja. Perseroan sebagai badan hukum tidak berbeda dengan perseorangan dan dianggap sebagai anggota masyarakat, oleh karena itu keberadaannya bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Di lain pihak, perseroan dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, oleh karena itu harus dijaga melalui perangkat yang tidak berpihak dan bukan mewakili pemegang saham.5 Badan hukum sebagai subjek hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi penyandang hak dan kewajiban, terlepas dari orang yang mendirikan atau menjadi anggota dari badan hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu 5 Moenaf H. Regar: Ibid. Hlm 21.
- 7. pribadi atau perorangan. Badan hukum hanya dipersamakan dengan pribadi orang perorangan, dalam lapangan hukum benda dan hukum perikatan.6 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengharuskan adanya kelembagaan komisaris sebagai salah satu organ perseroan, bahkan perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang komisaris (Pasal 108/2 UUPT). Berdasarkan undang-undang Perseroan terbatas, sistem kepengurusan terdiri dari dua jenjang yang masing masing melakukan kepengurusan dan fungsi pengawasan. Dalam hal tertentu, komisaris dapat melakukan fungsi kepengurusan perseroan. Sebagai organisasi yang teratur perseroan mempunyai organ yang terdiri Rapat umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris (Pasal 1 butir 2 UUPT). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui undang-undang perseroan, anggaran dasar perseroan, anggaran rumah tangga perseroan, dan keputusan rapat umum pemegang saham. Kedudukan komisaris bukanlah kedudukan yang empuk tanpa risiko, karena UUPT menetapkan persyaratan yang cukup ketat bagi seseorang yang ingin menduduki jabatan sebagai komisaris. Harus memiliki fiduciary duties terhadap perseroan mengenai kepemilikan sahamnya di perseroan. Dengan menyampaikan laporan kepemilikan saham tersebut, dapat dicegah terjadinya benturan kepentingan 6 Gunawan Widjaya, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT, 2008, hlm 14.
- 8. yang merugikan perseroan (Pedoman tentang Komisaris Independen: 2006) Dalam rangka mengawasi dan menegakkan pelaksanaan fiduciary duties oleh Direksi atau Komisaris, UUPT menetapkan bahwa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan terhadap direksi atau komisaris yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan (Pasal 97/6 dan pasal 114/6 UUPT). Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi (Pasal 1-butir 6 dan Pasal 108 ayat 1 dan 2 UUPT) sehubungan tanggung jawab dewan komisaris dapat dikatakan bahwa hubungan kepercayaan dan fiduciary duties anggota direksi secara mutatis mutandis berlaku bagi anggota dewan komisaris. Sebagai akibat komisaris merupakan majelis, maka seorang komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Persyaratan untuk menjadi anggota komisaris cukup berat, Pasal 110 UUPT menguraikan syarat untuk menjadi anggota dewan komisaris harus cakap melakukan tindakan hukum, selain itu ada syarat lain, yaitu dalam 5 (lima ) tahun terakhir sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau berkaitan dengan sektor keuangan.
- 9. Good Corporate Governance (GCG) terjemahan bebasnya adalah tata kelola perusahaan dengan baik. Sejak Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi, maka Good Corporate Governance menjadi bagian pembenahan pengelolaan corporasi. Setiap emiten, direksi dan komisaris secara ikhlas bersedia mengubah dan menjadikan gera dari usaha mereka, telah mencerminkan prinsip tersebut. Pada era bisnis pasca perang dingin banyak pelaku bisnis dengan berbagai macam jenis korporasi mulai menjalankan tatakelola perusahaan dengan baik secara terbuka, sistematis dan bertanggung jawab. Hal ini terdorong kebutuhan pasar yang menuntut perusahaan publik menjalankan sistem manajemennya secara baik, transparan, dan auditable, menyusul maraknya berbagai skandal sistem pelaporan keuangan perusahaan- perusahaan global beberapa tahun yang lalu.8 Menurut konsep GCG perusahaan akan memperoleh nilai perusahaan yang maksimal apabila fungsi dan tugas masing-masing pelaku organisasi bisnis yang modern dapat dipisahkan dengan bentuk: (1) Board of Directors (BOD), dengan syarat mereka bekerja full time dengan tidak boleh merangkap pekerjaan. Mereka mengelola perusahaan melalui berbagai keputusan managerial perusahaan. (2) Board of Commisionners (BOC), meliputi komisaris biasa dan komisaris independen serta berbagai komite yang dibentuknya. Fungsi utama BOC adalah mengawasi arah kepengurusan dan jalannya perusahaan menurut prinsip GCG.7 Agar fungsi dan tugas Dewan Komisaris (Dekom) berjalan dengan baik, perlu 7 Jurnal Hukum disusun oleh Badriyah Rafi’i ; Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik.hlm. 401
- 10. dipastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan Dekom yang dikeluarkan tidak memihak kepentingan BOD sebagai agent, atau bias dengan kepentingan pemilik. Dalam hal ini komisaris independen dapat berperan untuk mewakili pemegang saham minoritas. Good Corporate Governance (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responbiitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (fairness) diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders).8 1. Transparansi Tujuan adanya transparansi adalah agar perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah untuk diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan per undang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini perlu dibangun berbagai sistem prosedur yang baku untuk ditaati dalam mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan asas transparansi ini, mencakup antara lain penunjukan komisaris, direksi, remunerasi komisaris dan direksi, kinerja komisaris dan direksi, hubungan dengan pihak eksternal, transaksi dengan pihak ketiga, dan penunjukan auditor. 8 Mas Ahmadi: Ibid
- 11. 2. Akuntabilitas Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Untuk perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 3. Independensi Prinsip ini dipergunakan untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 4. Fairness ( kewajaran dan kesetaraan) Perusahaan dalam melakukan kegiatan, harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.10 Perlakuan setara terhadap pemegang saham, mencerminkan sifat adil, pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama
- 12. Kesimpulan Komisaris Independen mutlak diperlukan apabila perusahaan tersebut go publik ataupun pemegang saham minoristas untuk mewujudkan tata kelola GCG (Good Corporate Govermen) dapat dilakukan dengan baik sehingga suatu perusahaan dikelola secara prfesional.
- 13. Daftar Pustaka Gunawan Widjaya, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT,2008 Moenaf H. Regar: Dewan Komisaris Peranannya sebagai Organ Perseroan: Bumi Aksara, 2000 Mas Ahmad Daniri : Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia ,2006 I Nyoman Tjager, Diskusi Panel Pusat Pengkajian Hukum tentang Pasar Modal, Newsletter No. 23/ VI/ 1995 Badriyah Rafi’i: Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 16 JULI 2009: 396 - 412 Antonius Alijoyo (www. Yahoo.com-3 Februari 2002)