�ݺ�ߣ

IMPLEMENTASI REGULASI DAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL YANG EFFEKTIF UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERKEADILAN
DIREKTUR URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
Jakarta, 09 September 2014

Assalamu’alaikum Warahkmatullahi Wabarokhatuh;
Selamat SIANG dan Salam Sejahtera
bagi kita semua

3 TOPIK BAHASAN
IMPLEMENTASI REGULASI
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAHAN YANG BERKEADILAN
3

3. KEADILAN (ARISTOTELES)
Distributief” Dan “Commutatief”.
Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya.
Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya
4

HANS KELSEN
General Theory Of Law And State, hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian didalamnya.
Pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.
5

John Rawls
keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu:
 Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.
John Rawl terhadap konsep “posisi asasli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.
6

Pancasila (keadilan bersumber pada dasar Negara atau falsafah Negara)
Pancasila, sila kelima:
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
7

KESIMPULAN UTK PEMERINTAH YANG BERKEADILAN
Keadilan didalam perspektif hukum nasional ini adalah keadilan yang menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.
8

REFORMASI BIROKRASI
Dalam Grand Design disebutkan bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
9

2. REFORMASI BIROKRASI UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
Reformasi birokrasi diarahkan untuk mendorong pembaharuan paradigma dan tata kelola pemerintahan yang selama ini dipandang masih menyisakan banyak persoalan sehingga perlu ditata kembali dengan sejumlah inovasi pelayanan baik dengan mengoptimalkan pemanfaatan tehnologi.
Komitmen Reformasi Birokrasi juga dituangkan setidaknya dalam 3 Undang- Undang
Ketiga UU tersebut adalah UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara,
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan yang baru disahkan adalah UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Sementara dua lainnya masih berbentuk RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yang segera diundangkan setelah mendapat persetujuan legislatif. Kelima UU ini menjadi pilar penopang pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendorong proses transformasi birokrasi yang berkualitas dan inovatif hingga tahun 2025 sesuai arah RPJP 2005-2025.
10

TEMA RKP 2015
"Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan
Ekonomi yang Berkeadilan".
• Pertama, reformasi yang sedang berjalan perlu terus
dilanjutkan di segala bidang, yaitu bidang Polhukhankam,
Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat.
• Kedua, percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh
di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian.
• Ketiga, pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa
keadilan.
�ݺ�ߣ - 4

3
1
2
3
4
5
6
7
8
• PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA SKPD
• EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROVINSI THN 2013
• PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
• PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
• PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH
• PNPM MANDIRI PERDESAAN
• PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
• PENANGANAN STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI

13
1. Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Otda

DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK
Thomas R. Dye :
Public policy is whatever the Government chooses to do or not to do.
(What Governments Do, Why they do it, and What difference it Makes)
Kebijakan publik bukan hanya kebijakan yang secara sengaja dibuat, tetapi juga yg sengaja tak dibuat oleh pemerintah karena sudah dapat diatur oleh masyarakat itu sendiri.
14

DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK
JAMES E. ANDERSON : Public Policy are those policies developed by Governmental Bodies and Officials.
DAVID EASTON : Public Policy is the Authoritative allocation of values for the whole society.
GEORGE C. EDWARDS : Public Policy is what government say and do, or do not do it is the goals or purposes of government programs.
15

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK (Mustopadidjaja AR)
16
Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu , atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan Negara dan Pembangunan.

TUJUAN OTONOMI DAERAH:
Administrasi : Mendekatkan dan meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.
Politik : Menjadikan pemda sebagai instrumen pendidikan
politik di tingkat lokal melalui Pemilukada.
Pada Tataran Implementasinya dengan memperhatikan prinsip:
Demokrasi, Pemerataan, Keadilan, Keistimewaan dan Kekhususan
serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

JENIS DESENTRALISASI
SIMETRIS/OTDA
(devolusi, co-administration/ medebewind/tugas pembantuan, delegasi, privatisasi, dan dekonsentrasi/field-administration);
ASIMETRIS/OTSUS
(special territory, special autonomy, special local government)

KONSEP OTONOMI DAERAH
PELIMPAHAN KEWENANGAN/Transfer of power (luas, besar dan banyak, extra ordinary) dibidang politik, ekonomi, sosial, fiskal dan administrasi
1
DIBERIKAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH ATAU DAERAH2 TERTENTU 2
BERTUJUAN UNTUK EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK, EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN, PENGEMBANGAN DEMOKRASI, DAN UNTUK MERANGKUL DAERAH YANG BERGEJOLAK/KONFLIK
3
A tool for regional development and better economics
4

MENGAPA OTONOMI DAERAH
ASPEK FISIK KEWILAYAHAN
ASPEK PENDUDUK WILAYAH NKRI SANGAT LUAS (1,9 Juta km2)
WILAYAH NKRI BENTUK KEPULAUAN
(13.487 BUAH) MEMILIKI REMOTE AREA/DAERAH TERISOLIR (Papua, Maluku, Kalimantan, dll)
JUMLAH PENDUDUK SEKITAR 251 JUTA
PENDUDUK MULTIETNIS
(1.128 Etnis)

ASPEK LEGAL KONSTITUSIONAL Konstitusi UUD 1945 Sebelum Amandemen, mengamanahkan harus adanya otonomi daerah (Pasal 18), Founding Fathers
Konstitusi UUD 1945 Sesudah Amandemen, mengamanahkan kehadiran otonomi daerah dan otonomi khusus
(Pasal 18,18A,18B),
era reformasi

PEMDA LEBIH EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL & PARTISIPATIF
1
PEMDA LEBIH BAIK MEMBERIKAN “PUBLIC SERVICES”
3
PEMDA LEBIH DEMOKRATIS, KREATIF & INOVATIF 2 PEMDA LEBIH BAIK MEWUJUDKAN “KESRA”, & MENGURANGI KEMISKINAN
4 ASPEK GOOD GOVERNANCE
BEBAN TUGAS PEMERINTAH PUSAT BISA “BERKURANG”

KESIMPULAN
1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI ERA OTONOMI DAERAH DIKAWAL MELALUI DITETAPKANNYA : UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, UU 32 Thn 2004 ttg Pemda ; UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik ;UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU No.6 Thn 2014 ttg Desa.
 Reformasi Birokrasi bertujuan utuk mewujudkan demokratisasi dalam dimensi politik local dan terbentuknya clean and good governance yaitu tumbuhnya pemerintahan yang rasional, melakukan transparansi dalam berbagai urusan publik, memiliki sikap kompetisi antar departemen dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum dan bersedia memberikan pertanggungjawaban terhadap publik (public accountibility) secara teratur.
23

lanjutan
3. Revisi Kebijakan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka penguatan:
a. Penataan Daerah;
b. Penataan Urusan;
c. Pengaturan KDH/Wkl;
d. Peran Gubernur Sbg Wakil Pemerintah Pusat;
e. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
f. Kecamatan;
g. Perangkat Daerah;
h. Peraturan Daerah (Perda);
i. Keuangan Daerah;
j. Pelayanan Publik;
k. Inovasi Daerah;
l.
24

�ݺ�ߣ

Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)

Recommended

More Related Content

What's hot (19)

Viewers also liked (10)

Similar to Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah) (20)

More from Kurniawan Saputra (20)

Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)