Penanganan perkara hutan
Download as pptx, pdf0 likes140 views
Dokumen ini mencakup penanganan penyidikan oleh Polri terkait korporasi di bidang perkebunan dan pertambangan dari tahun 2012 hingga 2014. Terlibat sejumlah perusahaan dengan luas areal yang signifikan dan beberapa masih dalam proses penyidikan. Fokus utama adalah penegakan hukum di sektor kehutanan dan lingkungan.
1 of 3
Download to read offline
Ad
Recommended
Korupsi di sektor kehutanan
Korupsi di sektor kehutananIndonesia Anti Corruption Forum
油
Korupsi di sektor kehutanan berpotensi besar terjadi karena nilai ekonomi dan politik hutan yang tinggi. Beberapa prasyarat untuk mencegah korupsi antara lain penggunaan peta dasar tunggal, penyelesaian tata batas seluruh kawasan hutan, penataan ruang yang konsisten, serta penambahan SDM di lapangan dengan jumlah dan kesejahteraan memadai.Keterbukaan informasi anggaran ukp4
Keterbukaan informasi anggaran ukp4Indonesia Anti Corruption Forum
油
Dokumen ini menjelaskan tentang Gerakan Open Government Indonesia (OGI) yang diluncurkan pada 24 Januari 2012 untuk mendorong transparansi anggaran dan layanan publik. Terdapat empat fokus area untuk implementasi OGI, termasuk transparansi layanan dasar masyarakat dan area rawan korupsi. Selama tiga tahun dilaksanakan, OGI telah menunjukkan kemajuan dalam transparansi pengelolaan anggaran keuangan negara, dengan 22 negara terbaik di Asia Tenggara mencatat peningkatan.Pelabuhan Sunda Kelapa
Pelabuhan Sunda KelapaM. Arief Budiman
油
Sunda Kelapa adalah pelabuhan bersejarah di Jakarta, yang pernah menjadi pelabuhan kerajaan Sunda dan kini direncanakan menjadi kawasan wisata. Pelabuhan ini memiliki luas signifikan dan beraktivitas dalam perdagangan antar pulau, dengan kegiatan bongkar muat barang yang masih tradisional. Selain itu, pelabuhan ini juga menjadi tujuan wisata sejarah dengan adanya museum bahari dan galangan kapal VOC di sekitarnya.Korupsi korporasi
Korupsi korporasiIndonesia Anti Corruption Forum
油
Dokumen ini membahas kasus korupsi dan manipulasi pajak yang dilakukan oleh Grup Raja Garuda Mas. Grup ini diduga melakukan berbagai modus seperti pembuatan biaya palsu, transfer pricing, dan transaksi fiktif untuk menghindari pajak dengan total kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun. Dokumen ini juga menyarankan perlindungan bagi whistleblower dan kerja sama internasional untuk membongkar kasus korupsi dan pencucian uIACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)Indonesia Anti Corruption Forum
油
Dokumen tersebut membahas tentang korporasi dalam tindak pidana korupsi. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) korporasi dapat dihukum pidana atas perbuatan pengurusnya, (2) pengurus dan korporasi dapat diajukan sebagai terdakwa bersama-sama agar negara dapat menarik kembali aset hasil korupsi, dan (3) contoh kasus dimana korporasi dihukIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIndonesia Anti Corruption Forum
油
1. Dokumen tersebut membahas tentang forum anti korupsi di kampus yang membahas masalah korupsi di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga pemerintah, serta kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidananya.IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPIIndonesia Anti Corruption Forum
油
Dokumen ini membahas tentang pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk korupsi, penyebab, dampak negatif, dan solusi untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Ditekankan pentingnya transparansi, profesionalisme, dan keadilan dalam proses pengadaan untuk menutup ruang korupsi. Selain itu, terdapat berbagai bentuk praktik korupsi yang perlu diwaspadai selama tahapan pengadaan.IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJIndonesia Anti Corruption Forum
油
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Korupsi di sektor ini mencapai 40,7% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2013. Dokumen ini juga menganalisis aktor dan indikator korupsi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan pemerintah.SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirIndonesia Anti Corruption Forum
油
Dokumen tersebut merupakan laporan hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 yang dilakukan Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengukur indikator strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Survei ini melibatkan 10.000 rumah tangga di 33 provinsi dan 170 kabupaten/kota antara 1-15 November 2013.Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Indonesia Anti Corruption Forum
油
Dokumen ini membahas hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, dengan tujuan mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2013 mencapai 3,63, menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, meskipun tetap dalam kategori anti korupsi. Penelitian menyoroti pentingnya pendidikan dan demografi dalam mempengaruhi sikap masyarakat terhadap korupsi.Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013Indonesia Anti Corruption Forum
油
Survei Perilaku Anti Korupsi tahun 2013 menunjukkan indeks IPAK Indonesia sebesar 3,63, naik 0,08 dari tahun 2012. Angka ini masih termasuk kategori masyarakat anti korupsi meskipun masih ada yang toleran terhadap korupsi. Survei ini mengukur persepsi masyarakat terhadap korupsi dalam berbagai aspek kehidupan.Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Indonesia Anti Corruption Forum
油
Pertemuan koordinasi pelaksanaan program anti korupsi UNODC dan mitra pemerintah membahas evaluasi program sebelumnya, rencana kerja berikutnya, dan kerja sama antar lembaga terkait penegakan hukum untuk mencapai tujuan bersama dalam memerangi korupsi. Isu-isu yang dibahas meliputi perpanjangan kerja sama, peningkatan kapasitas, dan penguatan kerja sama antar lembaga.Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaIndonesia Anti Corruption Forum
油
The document details South Korea's regulatory reform and economic development, highlighting the country's transformation from a poor agrarian society to a modern industrial nation in one generation. It outlines the initiatives supported by the Korean Ministry of Strategy and Finance and the Korea Development Institute to share Korea's development experience with other countries to facilitate sustainable growth. The study presents 40 new case studies that explore various development themes such as industrialization, human capital, and information technology.E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3Indonesia Anti Corruption Forum
油
The report analyzes Indonesia's compliance with the UN Convention Against Corruption (UNCAC) by identifying gaps between Indonesian law and the UNCAC. It finds gaps primarily in prevention, such as civil service reform and codes of conduct, and in law enforcement, with stakeholders calling for justice sector reform. While procurement laws exist, enforcement remains a challenge. The analysis aims to help Indonesia further reforms to comply with UNCAC obligations.Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tIndonesia Anti Corruption Forum
油
Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang dianggap mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Dokumen tersebut menjelaskan definisi, tindakan pidana, sanksi, serta peran lembaga terkait dalam pelaporan dan pengawasan kepatuhan. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan efektivitas dalam penegakan hukum terkait pencucian uang.Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoIndonesia Anti Corruption Forum
油
Undang-undang ini mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pengembalian aset hasil korupsi, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikIndonesia Anti Corruption Forum
油
The document discusses populist movements and their candidates' messages. It analyzes three main points: 1) Candidates portray themselves as representatives of common people against the elite. 2) They promise redistribution of resources from the rich to the poor. 3) Populist candidates claim to give voice to people and defend them against the establishment.Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanIndonesia Anti Corruption Forum
油
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai respons terhadap perkembangan perekonomian dan kebutuhan akan penyesuaian kebijakan perbankan. Beberapa ketentuan penting yang diubah mencakup definisi perbankan, ketentuan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, serta aturan mengenai pembukaan kantor cabang bank. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sektor perbankan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.Uncac indonesia
Uncac indonesiaIndonesia Anti Corruption Forum
油
Dokumen ini adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi yang menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta perlunya pendekatan komprehensif dan dukungan teknis untuk negara-negara dalam memperkuat kapasitas anti-korupsi. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk pengelolaan urusan publik dan integritas pejabat publik, serta mengatur kerjasama dan pertukaran informasi antar negara dalam penanganan korupsi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya global, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya publik dan mencegah korupsi.Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiIndonesia Anti Corruption Forum
油
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi untuk melindungi keuangan negara dan mendukung pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi didefinisikan dan diancam dengan pidana penjara serta denda yang tegas, sementara hukum ini juga mencakup ketentuan mengenai korporasi dan pengurusnya. Proses penyidikan dan penuntutan harus diprioritaskan untuk menanggulangi korupsi secara efektif.Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumIndonesia Anti Corruption Forum
油
Dokumen ini mengatur pelaksanaan good corporate governance untuk bank umum di Indonesia, berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang telah ditetapkan. Prinsip dasar yang diterapkan mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ini di seluruh jenjang organisasi dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan melindungi kepentingan stakeholders.Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuIndonesia Anti Corruption Forum
油
stranas ppk, korupsi, unodc, pencegahan dan pemberantasan korupsiPeraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Indonesia Anti Corruption Forum
油
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 35 Tahun 2011 mengubah Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk memungkinkan penunjukan langsung konsultan hukum/advokat dalam keadaan darurat. Penunjukan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang mendesak terkait dengan gugatan dan tuntutan hukum. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 30 Juni 2011.Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcgIndonesia Anti Corruption Forum
油
Peraturan ini mengatur pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk bank umum di Indonesia. Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam seluruh kegiatan usahanya. Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan penerapan tata kelola yang baik di seluruh tingkatan organisasi bank.Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaIndonesia Anti Corruption Forum
油
Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 mengatur aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan setiap tahun, sesuai dengan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi 2012-2025. Para pejabat pemerintah diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan program yang terkait dengan pembangunan dan mencegah penyimpangan yang berpotensi menyebabkan korupsi. Koordinasi antar kementerian dan lembaga diperlukan untuk menyusun dan mengevaluasi aksi pencegahan korupsi secara berkala.Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesiaIndonesia Anti Corruption Forum
油
Undang-undang ini mengatur tentang status Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia yang independen dan memiliki tugas utama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran untuk mencapai tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah.Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang
Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uangIndonesia Anti Corruption Forum
油
stranas ppk, korupsi, unodc, pencegahan dan pemberantasan korupsiUu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak p
Uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pIndonesia Anti Corruption Forum
油
Undang-undang ini membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga independen untuk meningkatkan pemberantasan korupsi secara profesional dan berkesinambungan. Komisi ini memiliki tugas koordinasi, supervisi, penyelidikan, pencegahan, dan monitor terhadap instansi terkait dalam memberantas korupsi. Undang-undang ini juga mengatur wewenang dan kewajiban Komisi dalam melaksanakan tugasnya.More Related Content
More from Indonesia Anti Corruption Forum (20)
SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirIndonesia Anti Corruption Forum
油
Dokumen tersebut merupakan laporan hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 yang dilakukan Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengukur indikator strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Survei ini melibatkan 10.000 rumah tangga di 33 provinsi dan 170 kabupaten/kota antara 1-15 November 2013.Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Indonesia Anti Corruption Forum
油
Dokumen ini membahas hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, dengan tujuan mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2013 mencapai 3,63, menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, meskipun tetap dalam kategori anti korupsi. Penelitian menyoroti pentingnya pendidikan dan demografi dalam mempengaruhi sikap masyarakat terhadap korupsi.Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013Indonesia Anti Corruption Forum
油
Survei Perilaku Anti Korupsi tahun 2013 menunjukkan indeks IPAK Indonesia sebesar 3,63, naik 0,08 dari tahun 2012. Angka ini masih termasuk kategori masyarakat anti korupsi meskipun masih ada yang toleran terhadap korupsi. Survei ini mengukur persepsi masyarakat terhadap korupsi dalam berbagai aspek kehidupan.Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Indonesia Anti Corruption Forum
油
Pertemuan koordinasi pelaksanaan program anti korupsi UNODC dan mitra pemerintah membahas evaluasi program sebelumnya, rencana kerja berikutnya, dan kerja sama antar lembaga terkait penegakan hukum untuk mencapai tujuan bersama dalam memerangi korupsi. Isu-isu yang dibahas meliputi perpanjangan kerja sama, peningkatan kapasitas, dan penguatan kerja sama antar lembaga.Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaIndonesia Anti Corruption Forum
油
The document details South Korea's regulatory reform and economic development, highlighting the country's transformation from a poor agrarian society to a modern industrial nation in one generation. It outlines the initiatives supported by the Korean Ministry of Strategy and Finance and the Korea Development Institute to share Korea's development experience with other countries to facilitate sustainable growth. The study presents 40 new case studies that explore various development themes such as industrialization, human capital, and information technology.E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3Indonesia Anti Corruption Forum
油
The report analyzes Indonesia's compliance with the UN Convention Against Corruption (UNCAC) by identifying gaps between Indonesian law and the UNCAC. It finds gaps primarily in prevention, such as civil service reform and codes of conduct, and in law enforcement, with stakeholders calling for justice sector reform. While procurement laws exist, enforcement remains a challenge. The analysis aims to help Indonesia further reforms to comply with UNCAC obligations.Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tIndonesia Anti Corruption Forum
油
Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang dianggap mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Dokumen tersebut menjelaskan definisi, tindakan pidana, sanksi, serta peran lembaga terkait dalam pelaporan dan pengawasan kepatuhan. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan efektivitas dalam penegakan hukum terkait pencucian uang.Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoIndonesia Anti Corruption Forum
油
Undang-undang ini mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pengembalian aset hasil korupsi, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikIndonesia Anti Corruption Forum
油
The document discusses populist movements and their candidates' messages. It analyzes three main points: 1) Candidates portray themselves as representatives of common people against the elite. 2) They promise redistribution of resources from the rich to the poor. 3) Populist candidates claim to give voice to people and defend them against the establishment.Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanIndonesia Anti Corruption Forum
油
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai respons terhadap perkembangan perekonomian dan kebutuhan akan penyesuaian kebijakan perbankan. Beberapa ketentuan penting yang diubah mencakup definisi perbankan, ketentuan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, serta aturan mengenai pembukaan kantor cabang bank. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sektor perbankan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.Uncac indonesia
Uncac indonesiaIndonesia Anti Corruption Forum
油
Dokumen ini adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi yang menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta perlunya pendekatan komprehensif dan dukungan teknis untuk negara-negara dalam memperkuat kapasitas anti-korupsi. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk pengelolaan urusan publik dan integritas pejabat publik, serta mengatur kerjasama dan pertukaran informasi antar negara dalam penanganan korupsi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya global, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya publik dan mencegah korupsi.Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiIndonesia Anti Corruption Forum
油
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi untuk melindungi keuangan negara dan mendukung pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi didefinisikan dan diancam dengan pidana penjara serta denda yang tegas, sementara hukum ini juga mencakup ketentuan mengenai korporasi dan pengurusnya. Proses penyidikan dan penuntutan harus diprioritaskan untuk menanggulangi korupsi secara efektif.Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumIndonesia Anti Corruption Forum
油
Dokumen ini mengatur pelaksanaan good corporate governance untuk bank umum di Indonesia, berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang telah ditetapkan. Prinsip dasar yang diterapkan mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ini di seluruh jenjang organisasi dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan melindungi kepentingan stakeholders.Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuIndonesia Anti Corruption Forum
油
stranas ppk, korupsi, unodc, pencegahan dan pemberantasan korupsiPeraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Indonesia Anti Corruption Forum
油
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 35 Tahun 2011 mengubah Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk memungkinkan penunjukan langsung konsultan hukum/advokat dalam keadaan darurat. Penunjukan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang mendesak terkait dengan gugatan dan tuntutan hukum. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 30 Juni 2011.Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcgIndonesia Anti Corruption Forum
油
Peraturan ini mengatur pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk bank umum di Indonesia. Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam seluruh kegiatan usahanya. Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan penerapan tata kelola yang baik di seluruh tingkatan organisasi bank.Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaIndonesia Anti Corruption Forum
油
Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 mengatur aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan setiap tahun, sesuai dengan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi 2012-2025. Para pejabat pemerintah diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan program yang terkait dengan pembangunan dan mencegah penyimpangan yang berpotensi menyebabkan korupsi. Koordinasi antar kementerian dan lembaga diperlukan untuk menyusun dan mengevaluasi aksi pencegahan korupsi secara berkala.Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesiaIndonesia Anti Corruption Forum
油
Undang-undang ini mengatur tentang status Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia yang independen dan memiliki tugas utama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran untuk mencapai tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah.Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang
Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uangIndonesia Anti Corruption Forum
油
stranas ppk, korupsi, unodc, pencegahan dan pemberantasan korupsiUu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak p
Uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pIndonesia Anti Corruption Forum
油
Undang-undang ini membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga independen untuk meningkatkan pemberantasan korupsi secara profesional dan berkesinambungan. Komisi ini memiliki tugas koordinasi, supervisi, penyelidikan, pencegahan, dan monitor terhadap instansi terkait dalam memberantas korupsi. Undang-undang ini juga mengatur wewenang dan kewajiban Komisi dalam melaksanakan tugasnya.Recently uploaded (14)
PENYUSUNAN RENSTRA SETDA KALTIM 2025-2029
PENYUSUNAN RENSTRA SETDA KALTIM 2025-2029AliMudzakkirChannel
油
Penyusunan Dokumen Perencanaan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia Maju
Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia MajuTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Orientasi PPPK Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Agats, 17 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Percepatan pendirian koperaai.merah putih untuk mendukung wkonomi.mandiri per...
Percepatan pendirian koperaai.merah putih untuk mendukung wkonomi.mandiri per...YudhaListiyani2
油
Rapat koordinasi koperasi merah putih[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdf
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfyusrilyuma294225
油
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdf24012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdf
24012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdfyusrilyuma294225
油
24012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdfAd
Penanganan perkara hutan
- 1. PENANGANAN PENYIDIKAN POLRI DI BID PERKEBUNAN THDP KORPORASI 1 PRSHN LIDIK SIDIK LUAS AREAL TSK HASIL 1. P.T. KAL (Kab. Kapuas) Apr-Mei 2012 P.21 30-10-2012 1.140 Ha TD (DIREKTUR) TAHAP-II 09-01-2014 2. PT. PSW (Kab. Seruyan) Ags-Okt 2012 P.21 11-06-2013 5.520 Ha EL (DIREKTUR) TAHAP-II 04-07-2013 3. PT. MML (Kab. Lamandau) Ags-Okt 2012 P.21 19-04-2012 1571 Ha - KK (DIREKTUR) - MY(DIREKTUR UTAMA) TAHAP-II 14-03-2013 4. PT. ATA (Kab. Gunung Mas) Jun-Sep 2012 P.21 23-08-2013 10.135 Ha GS (DIREKTUR UTAMA) TAHAP-II 29-11-2013 5. PT. HPA (Kab. Kotim) Okt 2012 P.21 04-03-2014 261.3 Ha -IBW (GM ) -IN (MANAGER TAHAP-II (Renc Bln Apr) 6. PT. SMU (Kab. Lamandau) Ags-Okt 2012 Okt 2012 s.d skrng 3.726 Ha -SRD (Direktur) -HT (Dirut) TAHAP I 05-03-2014 7. PT. STP (Kab. Seruyan) Ags-Okt 2012 Okt 2012 s.d skrng 3.308 Ha WNA msh dlm pencarian Proses Sidik 8. PT. RC (Kab. Seruyan) Jun-Sept 2012 Okt 2012 s.d skrng 165.8 Ha PROSES Proses Sidik 9. PT. AP PEMBAKARAN (RIAU) SEPT 2013 2014 600 Ha GTM (DIRUT TAHAP II
- 2. 2 NO PRSHN SIDIK LUAS AREA L TSK HASIL 1. PT. KIP 10 FEB 14 JMS (DIREKTUR) P.21 2. PT. PIDI 02-08- 12 BNTR (DIRUT) SIDIK 3. PT.RPI 23-10- 12 (DIREKTUR) SIDIK 4. PT. PP 08-04- 13 KA (DIR) HAP.II 5. PT. MBS 30-10- 13 SS (DIRUT) HAP.I PENANGANAN PENYIDIKAN POLRI DI BID PERTAMBANGAN THDP KORPORASI PENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN
- 3. PENYIDIKAN POLRI DI BIDANG LINGKUNGAN TERKAIT KORPORASI 3 PRSHN LIDIK SIDIK LUAS AREAL TSK HASIL PT. TTSL (Tangerang) Feb 2012 Sept 2012 XH alias AYG (Dir) Hap-II 15 Okt 2012 PT. TM (Tangerang) Des 2012 Jun 2013 XCP (Dir) Hap-II 20 Jun 2013 PT. SKE (Musi Banyuasin) Des 2012 Jun 2013 H. HLM (Dir) Sidik PT. DPL (Bandung) Feb 2014 Feb 2014 HK (Dir) Pros Sidik PT. UBK (Bandung) Apr 2014 Apr 2014 (blm ada) Pros Sidik PT. MI (Makasar) Okt 2013 Nov 2014 H.NM Pros Sidik PENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN